2. DASAR PENYUSUNAN
• Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
• Penggerakan dan
pemberdayaan masyarakat
FILOSOFIS
• meningkatkan akses
masyarakat desa/kelurahan
terhadap pelayanan kesehatan
dasar, serta meningkatkan
peran aktif masyarakat
SOSIOLOGIS
• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang RPJMN 2015-2019
meningkatkan derajat kesehatan
• Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota
YURIDIS
3. Persentase Kelurahan/Desa Siaga Aktif
Dan Tidak Aktif Tahun 2015
JUMLAH DESA : 236
30,9%
73 Desa
69,1%
163 Desa
DESA/KELURAHAN
SIAGA AKTIF
DESA/KELURAHAN
SIAGA TIDAK AKTIF
5. TUJUAN PEMBUATAN
PERDA
Meningkatkan pembentukan dan pengembangan desa
dan kelurahan siaga aktif sehat di Kab.Indragiri Hilir.
Mencapai target standar pelayanan minimal bidang
kesehatan 80 % di Kab. Indragiri Hilir.
Mewujudkan Masyarakat peduli, tanggap, mampu
mengenali, mencegah, serta mangatasi permaslahan
kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga
derajat kesehatannya meningkat.
6. TUJUAN PEMBUATAN
PERDA
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Agar masyarakat desa dan kelurahan ada
pedoman atau petunjuk tentang cara
menjalankan program desa dan kelurahan siaga
aktif
7. SISTEMATIKA RAPERDA
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III PEMBENTUKAN DESA DAN
KELURAHAN SIAGA AKTIF SEHAT
BAB IV KRITERIA
BAB V PENYELENGGARAAN
BAB VI TIM DESA DAN KELURAHAN SIAGA
AKTIF SEHAT
BAB VII PENGHARGAAN
BAB VIII ANGGARAN
BAB IX PEMBINAAN
BAB X PENGAWASAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
9. BAB II AZAS dan TUJUAN
ASAS PENYELENGGARAAN DESA DAN
KELURAHAN SIAGA AKTIF
nilai-nilai kemanusiaan;
manfaat;
keadilan;
Kesejahteraan;
kesetaraan; dan
pemberdayaan masyarakat
10. BAB II AZAS dan TUJUAN
TUJUAN
Mempercepat terwujudnya masyarakat desa
dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan
mampu mengenali, mencegah, serta
mengatasi permasalahan kesehatan yang
dihadapi secara mandiri, sehingga derajat
kesehatannya meningkat
11. BAB III PEMBENTUKAN DESA DAN
KELURAHAN
SIAGA AKTIF SEHAT
Melalui Musyawarah Desa/Kelurahan
Dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat
Desa atau kelurahan, fasilitator Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif, dan petugas kesehatan
Perwakilan masyarakat Desa terdiri atas unsur
pimpinan dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa, pimpinan dan anggota
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta
perwakilan pengurus RT dan RW.
12. KRITERIA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
Forum Masyarakat
Desa/Kelurahan
Ada, tetapi
belum jalan
Berjalan, tetapi
belum rutin
setiap tri-wulan
Berjalan setiap tri-
wulan,
Berjalan setiap Bulan
KPM/Kader Teknis Sudah ada min. 2 orang Sudah ada 3-5 orang Sudah ada 6-8 orang Sudah ada 9 orang atau
lebih
Kemudahan Akses
Pelayanan Kesehatan
Ya Ya Ya Ya
Posyandu & UKBM
Aktif
Posyandu ya,
UKBM lainnya tidak
aktif
Posyandu &
2 UKBM lainnya aktif
Posyandu &
3 UKBM lainnya aktif
Posyandu &
4 UKBM lainnya aktif
Dukungan dana untuk
kegiatan kesehatan di
desa dan kelurahan
Sudah ada dari
pemerintah desa dan
kelurahan serta belum
ada sumber lainnya
Sudah ada dari
pemerintah desa dan
kelurahan serta satu
sumber lainnya baik
masyarakat ataupun
dunia usaha
Sudah ada dari
pemerintah desa dan
kelurahan serta dua
sumber lainnya yaitu
masyarakat dan dunia
usaha
Sudah ada dari
pemerintah desa dan
kelurahan serta dua
sumber lainnya yaitu
masyarakat dan dunia
usaha
Peran Masyarakat dan
Organisasi
Kemasyarakatan
Ada peran aktif
masyarakat namun
tidak ada peran aktif
ormas
Ada peran aktif
masyarakat yang
didukung peran aktif
satu ormas
Ada peran aktif
masyarakat yang
didukung peran aktif
dua ormas
Ada peran aktif
masyarakat yang
didukung peran aktif
lebih dari dua ormas
Peraturan Kepala Desa
atau peraturan
Bupati/walikota
Belum ada Ada, belum
direalisasikan
Ada, sudah
direalisasikan
Ada, sudah
direalisasikan
Pembinaan PHBS
Rumah Tangga
Pembinaan PHBS
Kurang dari 20% rumah
Pembinaan PHBS
minimal 20% rumah
Pembinaan PHBS
minimal 40% rumah
Pembinaan PHBS
minimal 70% rumah
14. BAB V
PENYELENGGARAAN
KOMPONEN PENGEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SEHAT
• Pelayanan Kesehatan Dasar
• Pemberdayaan Masyarakat melalui
pengembangan UKBM yang melaksanakan
Survailans kesehatan, penanggulangan
kedaruratan kesehatan dan bencana, serta
penyehatan lingkungan; dan
• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
15.
16.
17. BAB V
PENYELENGGARAAN
SASARAN
• individu dan keluarga yang ada di
desa;
• pihak yang berpengaruh terhadap
perilaku masyarakat; dan
• pihak pengambil keputusan
diberbagai tingkat administrasi
pemerintahan.
19. BAB VI TIM DESA & KELURAHAN SIAGA
AKTIF
Camat membentuk Tim Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
atas usul Musyawarah Desa/Kelurahan.
Tim bertugas menyelenggarakan program pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
Tim sekurang-kurangnya terdiri atas Penanggungjawab,
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan
Koordinator bidang atau Seksi Pelayanan Kesehatan
Dasar, UKBM, survailans kesehatan, kedaruratan
kesehatan dan penanggulangan bencana, penyehatan
lingkungan, dan PHBS.
Masa bakti kepengurusan Tim Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.
20. BAB VII PENGHARGAAN
Terhadap desa dan kelurahan yang berhasil
mengembangkan desa dan kelurahan siaga
aktif sehat dapat diberikan penghargaan.
Indikator Keberhasilan
Indikator input; proses; output; dan outcome.
Tata cara penilaian dan pemberian
penghargaan ditetapkan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
21. BAB VIII ANGGARAN
Bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau
kabupaten
Anggaran Pemerintah Desa melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai
dengan kemampuan keuangan Desa
Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal
berdasarkan hasil musyawarah secara berjenjang
mulai dari tingkat RW, Dusun, sampai ke tingkat
Desa
Sponsor, perusahaan, pengusaha, lembaga
swadaya masyarakat, baik yang ada di wilayah
Desa maupun di luar wilayah Desa yang sifatnya
tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan
masyarakat
22. BAB VIII ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Sehat, pemerintah daerah atau pemerintah
desa pada 3 (tiga) tahun pertama sejak
diundangkan peraturan daerah ini dapat
mengalokasikan anggaran minimal sebesar
10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa
melalui program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.
23. BAB IX PEMBINAAN
○ Pembinaan dilakukan terhadap:
administrasi Poskesdes;
tata laksana kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
sistem pencatatan dan pelaporan perkembangan Desa
dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
rencana tindak lanjut yang terintegrasi dengan sistem
informasi pembangunan desa yang diselenggarakan
oleh Kementrian Dalam Negeri.
Dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai
tingkat desa, melalui kelompok kerja operasional Desa
atau Kelurahan Siaga Aktif Sehat.
Dilakukan secara rutin oleh tim pembina Desa atau
Kelurahan.
24. BAB X PENGAWASAN
Pengawasan pelaksanaan desa dan
kelurahan siaga aktif sehat berada pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri
Hilir.
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
pengawasan dapat melibatkan instansi
terkait lainnya.
25. BAB XI KETENTUAN
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal
diundangkan (dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir).
