10. Mutu (Kemenkes)
Kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan
kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada
setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta
dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan
kode etik profesi yang telah ditetapkan
29. Penyebab masalah mutu:
Variasi Proses
Proses tidak diukur dg baik
1
Proses tidak dimonitor dg baik
2
Proses tidak dikendalikan dg baik
3
Proses tidak dipelihara dg baik
4
Proses tidak disempurnakan
5
Proses tidak didokumentasi dg baik
6
34. Source – The Philadelphia Inquirer
Crisis In Health Care
Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009
35.
36.
37.
38. Keselamatan Pasien
di Sarana Pelayanan
Kesehatan:
Upaya yang
dirancang untuk:
mencegah terjadinya
adverse outcomes sebagai
akibat tindakan yang
tidak aman”
atau “kondisi laten”
39. Adverse event
Injury caused by medical
management rather than
by the underlying
condition of the patient
Kejadian tidak diharapkan (KTD)
40. Kejadian Tidak Cedera (KTC):
Terjadi penanganan klinis
yang tidak sesuai pada
pasien tetapi
tidak terjadi
cedera
43. Tindakan yang tidak aman
(unsafe act):
Human error:
Slips)
Lapses
Mistakes
Violation (pelanggaran)
Sabotage (sabotase)
44. Kondisi laten
(latent condition):
• Sistem yang kurang tertata
yang menjadi predisposisi
terjadinya error
• Sumber daya yang tidak
memenuhi persyaratan
45.
46. Menetapkan lingkup
Manajemen risiko
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Evaluasi risiko
Tindakan/treatment
terhadap
risiko
Komunikasi
dan
Konsultasi
pd
stakeholders
Monitoring,
audit
dan
Tinjauan
(review)
Dukungan
internal
Kajian risiko (risk assessment)
Proses manajemen risiko
48. Health care regulation
(Nihal Hafez, 1997)
SUATU AKSI SOSIAL YANG DILAKUKAN
(OLEH PEMERINTAH) UNTUK MEMPENGARUHI
SECARA
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP
PERILAKU DAN FUNGSI TENAGA KESEHATAN
50. 50
Proses Pelaksana Sasaran evaluasi Komponen
persyaratan
Standard
Akreditasi
(sukarela), contoh:
akreditasi RS, yan
med dasar
Lembaga yang
diakui, biasanya
LSM
Organisasi atau
sebagian fungsi
organisasi
Kepatuhan pada
standar, on-site
evaluation, kepatuhan
tsb tidak diharuskan
oleh hukum
Standar maksimal
yang dapat dicapai
untuk memacu
perbaikan mutu yang
kontinyu
Lisensi (wajib):
lisensi tenaga
kesehatan, lisensi
fasilitas pelayanan
Pemerintah atau
konsil
Individu atau
organisasi
Bagian dari regulasi
untuk menjamin
kompetensi minimum
Bagian dari regulasi
untuk menjamin
standar minimal suatu
fasilitas pelayanan
Standar minimal untuk
melindungi pasien,
menjamin keamanan,
dan meminimalkan
resiko
Sertifikasi
(sukarela/wajib):
sertifikasi ATLS,
sertifikasi
tehnologi
kesehatan,
sertifikasi berbagai
pusat di RS
Lembaga yang
diberi kewenangan,
pemerintah, atau
LSM
Individu/organisasi Evaluasi persyaratan
yang ditetapkan,
pendidikan/pelatihan
tambahan, dan
kompetensi di bidang
tertentu
Menunjukkan bahwa
organisasi
mempunyai
pelayanan, tehnologi
atau kapasitas khusus
Standar lembaga
(misalnya ISO) untuk
mengevaluasi
kepatuhan terhadap
spesifikasi rancangan
lembaga
51. Definisi Akreditasi
ISQua (2001) :Accreditation is a public recognition by a national
healthcare accreditation body of the achievement of its accreditation
standards by a healthcare organisation, demonstrated through an
independent external peer assessment of that organisation’s level of
performance in relation to the standards.
Akreditasi adalah pengakuan oleh public melalui lembaga akreditasi
pelayanan kesehatan nasional pada suatu organisasi pelayanan
kesehatan atas tingkat pencapaian terhadap standar akreditasi yang
diwujudkan melalui penilaian eksternal oleh peer secara independen
thd tingkat kinerja terkait dengan standar tsb.
54. AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Definisi:
Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan
praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai
bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar
pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan
untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
54
55. PUSKESMAS
Instrumen
Akreditasi
KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS
Badan Akreditasi
Survei Akreditasi Puskesmas
SERTIFIKAT
1
2
5
4
3
6
Memenuhi / Menerapkan / Comply
UU 29 / 2004 : Praktik Kedokteran
UU 36 / 2009 : Kesehatan
PP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM
Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kota
Kep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKM
Kep menkes 374/2009 : SKN 2009
STANDAR
Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERN
UU 36/2009 : KESEHATAN
PP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPM
PERPRES 72/2012 : SKN
PERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/Kota
KEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERAN
UU 36/2009 : KESEHATAN
PP 65/2005 : PEDOMAN & PENERAPAN SPM
PERPRES 72/2012 : SKN
PERPRES 12/ 2013 : JKN
PERMENKES 741/2008 : SPM BID. KES
KEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
KONSEP DASAR AKREDITASI FASYANKES PRIMER
UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019
Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
JKN
Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 -
2019
56. BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA :
Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui
perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem
manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta
penerapan manajemen risiko
BAGI BPJS KESEHATAN :
Sebagai syarat recredensialing FKTP
BAGI FKTP :
1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .
3. Meningkatkan pendidikan pada staf
4. Meningkatkan pengelolaan risiko
5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf
6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)
1. Memperkuat kepercayaan masyarakat
2. Adanya Jaminan Kualitas
56
MANFAAT AKREDITASI FKTP
58. 4 Bab standar akreditasi klinik
(TOTAL 503 EP)
Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) : 122
EP
Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) :
151 EP
Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK):
172 EP
Bab IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP) : 58 EP
60. Bab I (standar akreditasi klinik)
Persyaratan Umum Klinik
Standar
1.1. Persyaratan Pendirian dan Perijinan Klinik
Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan,
dan ketenagaan.
Persyaratan Lokasi
Kriteria
1.1.1. Lokasi pendirian Klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah
Pokok Pikiran:
Pendirian Klinik perlu memperhatikan tata ruang daerah dan kebutuhan pelayanan sesuai
rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk.
Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan
kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategik Klinik atau rencana
pembangunan Klinik
Elemen Penilaian:
1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Klinik yang mempertimbangkan tata ruang daerah
dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
2. Pendirian Klinik mempertimbangkan tata ruang daerah
3. Pendirian Klinik mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan
4. Klinik memiliki perijinan yang berlaku
61. Pelaksanaan survei
Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen eksternal
dan internal
Telusur:
Wawancara:
Pimpinan puskesmas
Penanggung jawab program
Staf puskesmas
Lintas sektor
Masyarakat
Pasien, keluarga pasien
Observasi:
Pelaksanaan kegiatan
Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/records)
62. Tim Konsultan
1. Nama: dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH
Konsultan manajemen mutu PKMK-FK UGM
2. Nama: dr. Soenoe Juwana MKes, MMR
Konsultan, Purna tugas Widyaiswara Bapelkes Salaman
3. Nama: dr. Lina Kurniawati MPH
Konsultan, Purna tugas Ka Badan KB & PP Kab Purworejo
4. Nama: Djemingin Pamungkas MKes
Jabatan:
Konsultan, Purna tugas Widyaiswara BPTPK Provinsi Jawa
Tengah
