1. Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Jakarta, 2 November 2009

2.  Kondisi umum
 Isu dan permasalahan
 Sasaran pembangunan
 Arah kebijakan dan strategi pembangunan
 Peran Pemerintah Daerah dalam
pembangunan air minum dan sanitasi

3.  Akses rumah tangga terhadap sistem perpipaan (PDAM) 16,18% dan akses
terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 37,93%
 Restrukturisasi hutang PDAM (PMK No. 120 Tahun 2008) telah dilakukan dalam
rangka penyelesaian hutang PDAM dan peningkatan kinerja PDAM.
 Pengembangan beberapa peraturan pendukung percepatan pembangunan air
minum
 Pengembangan rencana strategis air minum dan penyehatan lingkungan berbasis
masyarakat (AMPL-BM) di 100 kabupaten/kota
 Pengembangan berbagai skenario pembiayaan non-pemerintah (output-based
aid, CSR, PPP)

4.  Cakupan pelayanan sistem pengolahan setempat dan terpusat skala komunal
mencapai 69,3% (81,8%di perkotaan dan 60% di perdesaan), walaupun demikian
masih banyak yang kualitasnya belum memenuhi standar persyaratan teknis
 Cakupan pelayanan sistem pengolahan terpusat skala kota telah mencapai 1,65%
 Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota
(SSK) di 24 kab/kota
 Pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota
Denpasar melalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
 Sistem pengolahan air limbah terpusat (IPAL) komunal telah dibangun di 217 kota/
kab.

5. PERSAMPAHAN
 Tingkat pertambahan volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta
ton/tahun
 Telah dilakukan upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui
penerapan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle) baik oleh masyarakat dan
pemerintah
 Proporsi sampah terangkut mencapai 20,63%
 Sistem sanitary landfill baru diterapkan di 10 TPA, sedangkan untuk sistem
controlled landfill baru diterapkan di 55 TPA (total TPA di Indonesia: 378
TPA)
 Telah diberlakukan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

6. DRAINASE
 Proporsi rumah tangga yang telah terlayani saluran drainase dengan kondisi
berfungsi baik/mengalir lancar mencapai 52,83%
 Proporsi rumah tangga dengan kondisi saluran drainase mengalir lambat atau
tergenang mencapai 14,49%
 Proporsi rumah tangga yang tidak memiliki saluran drainase 32,68 %

12. Umum
 Meningkatkan prioritas pembangunan air minum dan sanitasi melalui
 peningkatan kesadaran dan koordinasi
 Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui
 pembangunan sarana dan prasarana di sekolah;
 peningkatan sosialisasi dan penerapan PHBS
 Menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah melalui
 penambahan, revisi, dan deregulasi peraturan perundangan.
 Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi
melalui
 penyusunan rencana induk
 pemantauan dan evaluasi pelaksanaannnya.

13. Umum
 Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, air limbah,
dan persampahan melalui
 penyusunan business plan;
 korporitisasi dan penerapan manajemen aset;
 peningkatan kerjasama
 optimalisasi dana.

14. Umum
 Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
 penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
 penerapan manajemen aset
 Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
 subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
 jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
 insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
 penerbitan instrumen keuangan;
 pengembangan skema-skema pembiayaan;
 pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
 Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai

15. Umum
 Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
 penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
 penerapan manajemen aset
 Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
 subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
 jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
 insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
 penerbitan instrumen keuangan;
 pengembangan skema-skema pembiayaan;
 pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
 Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai

16. Air Minum dan Air Limbah
 Memastikan ketersediaan air baku air minum melalui :
 pengendalian penggunaan air tanah;
 perlindungan sumber air tanah dan permukaan; dan
 pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif.
 Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah melalui :
 optimalisasi sistem;
 percepatan penambahan kapasitas sistem;
 peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 pengelolaan pemanfaatan air minum;
 percepatan pembangunan sanitasi.
Persampahan dan Drainase
 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, melalui :
 Upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya
 Upaya pengelolaan sampah
 Perbaikan pengelolaan sampah
 Mengurangi volume limpasan melalui :
 Penyediaan bidang resapan baik oleh masyarakat maupun pemerintah

17. Dasar acuan, antara lain
 PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
 PP No.16 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peran pemerintah daerah
 Menyusun, mengimplementasikan dan memonitor penerapan kebijakan
dan strategi pengembangan air minum dan sanitasi di daerah sesuai
dengan kebijakan nasional  secara partisipatif dan berdasarkan prinsip
demand driven.
 Advokasi dan peningkatan kelembagaan dalam mendukung penerapan
kebijakan dan strategi pengembangan air minum dan sanitasi
 Koordinasi tingkat kab/kota dan kecamatan
 Pengelolaan dan monitoring penerapan arah kebijakan dan strategi
pengembangan air minum dan sanitasi