KEBIJAKAN DAN STRATEGI P ENGELOLAAN  AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN Ir. Djoko Mursito, M.Eng, MM Kasubdit Perencanaan Teknis d...
PER-UNDANG2-AN YANG TERKAIT   DENGAN SANITASI UU No.23  Tahun 1992 tentang Kesehatan (ps.22) Kesehatan Lingkungan Sanitasi...
PERATURAN DAN PER-UNDANG2-AN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN DAN PER-UNDANG2-AN PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN PEMERINT...
AIR LIMBAH
Persentase Layanan Awal Tahun 2005 Private/Family Shared toilet Public Toilet No Toilet Berdasarkan data Road Map Bidang C...
(Open Defecation) 2007 KONDISI EKSISTING PELAYANAN AIR LIMBAH DI INDONESIA   (Sumber Data Potdes, BPS 2003, BPS 2006, Suse...
(BPS 1992- 2006,  SUSENAS) TARGET PENCAPAIAN MDG’s AKSES KEPADA   PRASARANA & SARANA SANITASI DASAR DI INDONESIA   74,84 %...
Pioneer : World Bank, Borda NGO and AMPL Working Group Paradigma Lama (sebelum 2005) Paradigma baru TARGET ORIENTED <ul><l...
<ul><li>Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan d...
KEBIJAKAN PROGRAM  AIR LIMBAH  .........lanjutan   <ul><li>Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan peny...
KEBIJAKAN PROGRAM  AIR LIMBAH  .........lanjutan   <ul><li>Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pe...
A LGORITMA PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI
PERSAMPAHAN
Awal Tahun 2005 Tahun 2006 Awal Tahun 2005 Tahun 2006 41,28 % 54,42 % 1,49 % 2,32 % PELAYANAN SISTEMIK PERKOTAAN PELAYANAN...
(BPS 2000, BPS 2004, BPS 2006, SUSENAS)   Target RPJMN 75 % Target MDG’s 70 % Tk Pelayanan MDG’s Tk Pelayanan RPJMN TARGET...
<ul><li>1. Ada kesenjangan pelayanan persampahan (tingkat pelayanan existing 54% dan target RPJMN/akhir 2009 75% ) </li></...
R EDUCE SAMPAH R EUSE RESIDU R ECYCLE Angkut  Pengolahan SAMPAH Kumpul Angkut  Buang  LAMA BARU Pengendalian gas  Methan &...
KEBIJAKAN PROGRAM  PERSAMPAHAN  (PERMEN PU  21 /PRT/M/200 6 )   <ul><li>Kebijakan 1 : Pengurangan sampah semaksimal mungki...
KEBIJAKAN PROGRAM  PERSAMPAHAN  .........lanjutan   <ul><li>Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas siste...
KEBIJAKAN PROGRAM  PERSAMPAHAN  .........lanjutan   <ul><li>Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundan...
<ul><li>Perencanaan </li></ul><ul><li>Penyusunan Kebijakan Penanganan Persampahan </li></ul><ul><li>Master Plan (gran sken...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)

5,909 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,909
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
144
Actions
Shares
0
Downloads
521
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)

  1. 1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI P ENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN Ir. Djoko Mursito, M.Eng, MM Kasubdit Perencanaan Teknis dan Pengaturan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
  2. 2. PER-UNDANG2-AN YANG TERKAIT DENGAN SANITASI UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (ps.22) Kesehatan Lingkungan Sanitasi Lingkungan UU no. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Konservasi(ps.20) Perlindungan&Pelestarian SDA(ps.21) PP No 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Konsep PP tentang Sanitasi Lingkungan PerMen PU tentang Air Minum dan PerMen PU tentang Sanitasi UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (ps.14) PENGELOLAAN LIMBAH (ps.16) PENYEDIAAN AIR MINUM (ps. 40) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  3. 3. PERATURAN DAN PER-UNDANG2-AN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN DAN PER-UNDANG2-AN PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH STRATEGI PEMDA PROGRAM DAN PERENCANAAN PEMDA PENYELENGGARAAN OLEH PEMDA DAN MASYARAKAT STRATEGI NASIONAL PROGRAM NASIONAL STIMULASI, DAN PERCONTOHAN DISEMINASI ADVOKASI SOSIALISASI MASUKAN KONSULTASI SOSIALISASI PENJABARAN SINKRON SISTEM DELIVERI DAN PEMBERDAYAAN Peraturan/Per-undang2-an dan Jakstra serta Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PLP-an KEPADA PEMERINTAH DAERAH
  4. 4. AIR LIMBAH
  5. 5. Persentase Layanan Awal Tahun 2005 Private/Family Shared toilet Public Toilet No Toilet Berdasarkan data Road Map Bidang CK Tahun 2004 : Total Jumlah Penduduk : 210.89 juta Penduduk di Perkotaan : 84.78 juta (Statictical Year Book of Indonesia, BPS 2004) Open Defecation KONDISI EKSISTING PELAYANAN AIR LIMBAH DI INDONESIA (Sumber Data Potdes, BPS 2003, BPS 2006, Susenas 2004, Road Map Bidang CK Tahun 2004-2009) Persentase Layanan Tahun 2006 Private/family No toilet Public toilet Shared toilet Berdasarkan data Potdes BPS 2006 : Total Jumlah Penduduk : 216.62 juta Penduduk di Perkotaan : 88.68 juta (Statictical Year Book of Indonesia, BPS 2005- 2006) Open Defecation
  6. 6. (Open Defecation) 2007 KONDISI EKSISTING PELAYANAN AIR LIMBAH DI INDONESIA (Sumber Data Potdes, BPS 2003, BPS 2006, Susenas 2004, Road Map Bidang CK Tahun 2004-2009)
  7. 7. (BPS 1992- 2006, SUSENAS) TARGET PENCAPAIAN MDG’s AKSES KEPADA PRASARANA & SARANA SANITASI DASAR DI INDONESIA 74,84 % Target MDG’s Target RPJMN 100 % Tk Pelayanan MDG’s Tk Pelayanan RPJMN
  8. 8. Pioneer : World Bank, Borda NGO and AMPL Working Group Paradigma Lama (sebelum 2005) Paradigma baru TARGET ORIENTED <ul><li>Rendahnya kesadaran masyarakat </li></ul><ul><li>Sistem sanitasi tidak berkelanjutan </li></ul>PUBLIC NEEDS ORIENTED <ul><li>Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan </li></ul><ul><li>Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan </li></ul>PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
  9. 9. <ul><li>Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat </li></ul><ul><li>Strategi : </li></ul><ul><li>Meningkat k an akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal; </li></ul><ul><li>M eningkat k an akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off site) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar. </li></ul><ul><li>Kebijakan 2 : P eningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. </li></ul><ul><li>  Strategi: </li></ul><ul><li>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman; </li></ul><ul><li>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman. </li></ul>KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAH (PERMEN PU 16 /PRT/M/200 8 )
  10. 10. KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAH .........lanjutan <ul><li>Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; </li></ul><ul><li>M enyebarluas k an informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; </li></ul><ul><li>M enerap k an peraturan perundangan. </li></ul><ul><li>  Kebijakan 4: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. </li></ul><ul><li>  Strategi: </li></ul><ul><li>Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat; </li></ul><ul><li>Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah; </li></ul><ul><li>Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga; </li></ul><ul><li>Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. </li></ul>
  11. 11. KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAH .........lanjutan <ul><li>Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman. </li></ul><ul><li>  Strategi : </li></ul><ul><li>Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman; </li></ul><ul><li>Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam m engembang k an sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama. </li></ul>
  12. 12. A LGORITMA PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI
  13. 13. PERSAMPAHAN
  14. 14. Awal Tahun 2005 Tahun 2006 Awal Tahun 2005 Tahun 2006 41,28 % 54,42 % 1,49 % 2,32 % PELAYANAN SISTEMIK PERKOTAAN PELAYANAN SISTEMIK PERDESAAN KONDISI EKSISTING PELAYANAN PERSAMPAHAN D I INDONESIA (Sumber Data Potdes, BPS 2003, BPS 2006, Susenas 2004, Road Map Bidang CK Tahun 2004-2009)
  15. 15. (BPS 2000, BPS 2004, BPS 2006, SUSENAS) Target RPJMN 75 % Target MDG’s 70 % Tk Pelayanan MDG’s Tk Pelayanan RPJMN TARGET PENCAPAIAN MDG’s PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN I INDONESIA
  16. 16. <ul><li>1. Ada kesenjangan pelayanan persampahan (tingkat pelayanan existing 54% dan target RPJMN/akhir 2009 75% ) </li></ul><ul><li>2. Masalah TPA (99 % open dumping ) </li></ul><ul><li>- Keterbatasan Lokasi </li></ul><ul><li>- Pencemaran leachate </li></ul><ul><li>- Pencemaran gas/kebakaran </li></ul><ul><li>- Kecelakaan & keselamatan manusia </li></ul><ul><li>3. Peran operator/regulator yang tidak jelas </li></ul><ul><li>4. Keterbatasan Dana </li></ul><ul><li>- Investasi </li></ul><ul><li>- O/M </li></ul><ul><li>- Tipping Fee rendah </li></ul><ul><li>5. UU Sampah mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landill dalam waktu 5 tahun (2012) </li></ul>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
  17. 17. R EDUCE SAMPAH R EUSE RESIDU R ECYCLE Angkut Pengolahan SAMPAH Kumpul Angkut Buang LAMA BARU Pengendalian gas Methan & CO 2 (CDM) Sanitary Landfill/ Waste to Energy PARADIGMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  18. 18. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN (PERMEN PU 21 /PRT/M/200 6 ) <ul><li>Kebijakan 1 : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga </li></ul><ul><li>Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R </li></ul><ul><li>Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan 2 : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah </li></ul><ul><li>Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum </li></ul><ul><li>Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah </li></ul><ul><li>Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta </li></ul>
  19. 19. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN .........lanjutan <ul><li>Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan </li></ul><ul><li>Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan </li></ul><ul><li>Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan </li></ul><ul><li>Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill </li></ul><ul><li>Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional </li></ul><ul><li>Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan. </li></ul>
  20. 20. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN .........lanjutan <ul><li>Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola </li></ul><ul><li>Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan </li></ul><ul><li>Memisahkan fungsi / unit regulator dan operator </li></ul><ul><li>Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas SDM manusia </li></ul><ul><li>Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional </li></ul><ul><li>Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan </li></ul><ul><li>Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. </li></ul><ul><li>Kebijakan 5 : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan </li></ul><ul><li>Strategi : </li></ul><ul><li>Penyamaan persepsi para pengambil keputusan </li></ul><ul><li>Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Perencanaan </li></ul><ul><li>Penyusunan Kebijakan Penanganan Persampahan </li></ul><ul><li>Master Plan (gran skenario penanganan sampah jangka panjang) dan Integrasi TPA, TPST, Transfer Station dengan Tata Ruang </li></ul><ul><li>Studi Kelayakan, Pemilihan Lokasi TPA </li></ul><ul><li>DED (TPST, revitaliasi TPA, TPA baru) </li></ul><ul><li>RPIJM </li></ul><ul><li>Perda </li></ul><ul><li>Pelaksanaan </li></ul><ul><li>Penutupan TPA open dumping atau Revitalisasi TPA atau pembangunan TPA baru </li></ul><ul><li>Pembebasan lahan TPA dan zona penyangga </li></ul><ul><li>Pemberdayaan program 3 R di semua kawasan </li></ul><ul><li>Peningkatan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan kebutuhan </li></ul><ul><li>Peningkatan prioritas pembangunan bidang persampahan </li></ul><ul><li>Peningkatan Kelembagaan </li></ul><ul><li>Peningkatan Biaya (investasi dan O/M) dan penerimaan retribusi </li></ul><ul><li>Peningkatan Edukasi dan Kampanye </li></ul><ul><li>- Penerapan Hukum (law enforcement) </li></ul>UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN BERSAMA

×