Dokumen ini membahas tentang konsultasi publik dan legalisasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Konsultasi publik harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam 12 bulan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tahap akhir penyusunan rencana induk adalah penetapannya oleh kepala daerah melalui peraturan daerah.

1. Sanitasi.Net
Konsultasi Publik & Legalisasi
Rencana Induk SPAL
Pedoman Penyusunan Rencana Induk
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Modul E-1

2. Sanitasi.Net
Sosialisasi
• Rencana Induk SPAL wajib disosialisasikan
melalui konsultasi publik untuk menjaring
masukan dan tanggapan dari stakeholder
sebelum difinalkan dan dilegalkan.

3. Sanitasi.Net
Konsultasi Publik
• Konsultasi publik harus dilakukan minimal
sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 12
bulan pada saat penyusunan Rencana Induk.
• Konsultasi publik harus dilakukan dengan
melibatkan stakeholders sebagai berikut:
– Stakeholder yang berwenang dalam membuat
kebijakan dalam pengendalian pencemaran air;
– Stakeholder yang mewakili masyarakat wilayah
layanan;
– Stakeholder yang mewakili masyarakat yang terkena
dampak; dan;
– Stakeholder yang mewakili kelompok interest group
seperti LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dsb.

4. Sanitasi.Net
Legalisasi Rencana Induk
• Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam
penyusunan rencana induk yaitu penetapan
Rencana Induk SPAL oleh Kepala Daerah.
• Untuk keterpaduan pengaturan bidang sanitasi
tentang rencana induk sistem pengelolaan air
limbah dapat disatukan dengan Peraturan
Bupati/Walikota/Gubernur.

5. Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

6. Sanitasi.Net
Daftar Modul
• A-1 : Pengantar Perencanaan
• A-2 : Proses Perencanaan
• B-1 : Pengumpulan Data
• B-2 : Studi EHRA
• B-3 : Buku Putih Sanitasi (BPS)
• B-4 : Tata Cara Survei SPAL
• C-1 : Kebijakan Pengembangan SPAL
• C-2 : Strategi Pengembangan SPAL
• C-3 : Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
• D-1 : Rencana Pengembangan SPAL-T
• D-2 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
• E-1 : Konsultasi Publik dan Legalisasi

7. Sanitasi.Net
Terimakasih
Joy Irmanputhra
AFSI
FasilitatorSanitasi.Org