Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 4 perbankan yang meliputi definisi risiko perbankan, jenis-jenis bank berdasarkan kemampuan melakukan transaksi internasional dan valuta asing, tindakan pemerintah terhadap bank bermasalah, kebijakan perbankan dalam menghindari risiko, dan penguatan struktur perbankan nasional dengan program peningkatan permodalan bank.

1. KELOMPOK 4
PERBANKAN
Dosen Pengampu: Dian Hakip N, MM.

2. Nova Indriyani
2010631030025
Salsabila Ayulianti
2010631030031
1.
2.
Ahmad Maulana Maghribi Al Wafi
2010631030044
Amandasiwi Nabillah Maharani
2010631030182
3.
4
Anggota

3. Definisi Resiko
Perbankan
Tindakan Pemerintah
terhadap Bank
Bermasalah
01
03
Bank Devisa dan
Non Devisa
02
04 Kebijakan Pemerintah
Pokok Pembahasan:
Penguatan Struktur
Perbankan Nasional
05

4. Definisi Resiko
Perbankan
01

5. Definisi Resiko Perbankan
Manajemen Risiko dalam operasional bank meliputi identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian,
dan tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank.
Bank wajib membentuk unit organisasi khusus untuk tujuan manajemen risiko.
Risiko Perbankan adalah Risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari
berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit,
penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, dimana itu
telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk
finansial.
Risiko perbankan adalah berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis
yang bergerak di bidang jasa keuangan. Risiko yang dialami oleh perusahaan yang bergerak di bisnis
manufaktur (pabrik) seperti perusahaan pembuatan selai nenas adalah berbeda dengan yang dialami
oleh perbankan, karena produk perbankan bersifat intangible asset.

6. Definisi Resiko Perbankan
Karena fungsinya sebagai mediasi, bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu,
seperti keamanan simpanan, kemudahan dalam menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan,
kemudahan dalam urusan mencairkan kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang ditanggung , suku
bunga kredit yang rendah dan perhitungan yang dilakukan secara cepat dan akurat.
Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang
berkaitan dengan uang (money). Posisi Perbankan sebagai mediasi yaitu pihak yang menghubungkan mereka
yang surplus dan defisit finansial telah menempatkan perbankan harus selalu menjaga hubungan baik dengan
kedua pihak tersebut.
Keputusan perbankan harus selalu bersifat moderat yaitu mempertimbangkan keinginan dari kedua pihak
tersebut karena tanpa kedua pihak tersebut perbankan tidak bisa menjalankan aktivitas secara maksimal. Dalam
artian jika perbankan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena ia memiliki finansial yang begitu surplus itu
juga dianggap tidak baik, karena ia tidak menjalankan fungsi nya sebagai agent of development. Namun
sebaliknya jika ia tidak hati dalam menyalurkan pinjaman maka perbankan sendiri yang akan menerima
akibatnya yaitu salah satu nya adalah timbulnya kredit macet.

7. 4 resiko perbankan
1
3
2
4
Resiko Pasar
Risiko pada posisi neraca dan rekening
administratif termasuk transaksi
derivatif, akibat perubahan dari kondisi
pasar, termasuk Risiko perubahan harga
option.
Resiko Kredit
Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
Resiko Likuiditas
Risiko akibat
ketidakmampuan Bank
untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo
Resiko Operasional
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi
operasional Bank

8. Bank Devisa dan
Non Devisa
02

9. Bank Devisa dan Non Devisa
Dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi valas, Bank Swasta
Nasional dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :
a. Bank Devisa , adalah Bank yang dapat mengadakan transaksi Internasional seperti ekspor dan
impor, jual beli valas dan segala akivitas lainnya yang sejenis.
b. Bank Non-Devisa , adalah Bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi
Internasional, namun Bank tersebut bisa mengubah statusnya menjadi Bank Devisa asal ia
memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya.
Risiko yang dialami oleh Bank Devisa lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang dialami
oleh Bank Non Devisa, apalagi jika ditinjau dari segi penggunaan dan penyaluran kredit dalam mata
uang asing.

10. Tindakan
Pemerintah
Terhadap Bank
Bermasalah
03

11. Tindakan Pemerintah
a. Pembinaan
Pada kondisi ini pemerintah sifatnya akan masih menganggap Bank tersebut membutuhkan
pembinaan dan advise (nasihat) pada sisi keuangan maupun nonkeuangan guna menstabilkan
kembali posisinya ke arah yang diharapkan.
b. Tindak Lanjut Pengawasan Bank
Pada kondisi ini Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif
terhadap setiap kebijakan dari Bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai
permasalahannya serta sesuatu yang menyangkut kemampuan nya menciptakan likuiditas ,
kemampuannya memenuhi CAR (capital adequency ratio) sesuai yang ditetapkan oleh BI dan
lain-lainnya.
c. Likuidasi Bank
Pada kondisi ini Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam bersama pemerintah
untuk melakukan kebijakan melikuidasi atau menghentikan aktivitas Bank tersebut.

12. Kebijakan Perbankan
dalam menghindari Resiko
04

13. 1. Memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi
sektor strategis dan melengkapi infastruktur pasar keuangan, diantaranya
melalui: Pemberian fasilitas dan insentif kepada calon emiten melalui
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana
Inventasi Real Estate (DIRE) dan pengembangan produk inventasi berbasis
syariah, diantaranya Sukuk Wakaf.
2. Mendorong peningkatan kontribusi pembiayaan lembaga jasa keuangan
kepada sektor prioritas serta mendorong realisasi program Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, diantaranya melalui: Pengembangan
skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi
pariwisata.
3. Memperluas penyediaan akses keuangan bagi umkm dan masyarakat kecil
di daerah terpencil, diantaranya melalui: Peningkatan kerja sama dengan
instansi terkait dalam memfasilitasi penyaluran KUR (khususnya skema
klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor).
Kebijakan Perbankan

14. 4. Mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi
dan memanfaatkan revolusi industri 4.0, antara lain dengan:
Menyiapkan ekosistem yang memadai dan medorong lembaga
jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan dengan
manajemen risiko yang memadai.
5. Meningkatkan daya saing dan daya tahan lembaga jasa keuangan
nasional, antara lain dengan: Memanfaatkan teknologi dalam
proses bisnis, antara lain dalam pengawasan perbankan berbasis
teknologi dan perizinan yang lebih cepat.
Kebijakan Perbankan

15. Penguatan
Struktur Perbankan
Nasional
05

16. Penguatan struktur perbankan nasional
merupakan salah satu program
kegiatan API (Arsitektur Perbankan
Indonesia) dengan melakukan
implementasi secara bertahap untuk
menciptakan struktur perbankan
domestik yang sehat yang mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat dan
mendorong pembangunan ekonomi
nasional yang berkesinambungan.
Program Penguatan Struktur
Perbankan Nasional

17. Program ini bertujuan untuk
memperkuat permodalan bank umum
(konvensional dan syariah) dalam rangka
meningkatkan kemampuan bank
mengelola usaha maupun risiko,
mengembangkan teknologi informasi,
maupun meningkatkan skala usahanya
guna mendukung peningkatan kapasitas
pertumbuhan kredit perbankan.
Tujuan

18. Tahap-Tahap Pencapaian
Penambahan modal
baru baik dari
shareholder lama
maupun investor baru
01
Merger dengan bank
(atau beberapa bank)
lain untuk mencapai
persyaratan modal
minimum baru
02
Penerbitan saham
baru atau
secondary offering
di pasar modal
03
Penerbitan
pinjaman subordi
(subordinated
loan)
04

19. Dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan
permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur
perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:
Peningkatan Perbankan
1
2
4
3
3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan
usaha yang sangat luas dan beroperasi secara
nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun
sampai dengan Rp50 triliun.
2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank
internasional dengan kapasitas dan
kemampuan untuk beroperasi di wilayah
internasional serta memiliki modal di atas
Rp50 triliun.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank
dengan kegiatan usaha terbatas yang
memiliki modal di bawah Rp100 miliar.
30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya
terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai
dengan kapabilitas dan kompetensi masing-
masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal
antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun.

20. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Thanks!