SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Barang Milik Daerah adalah Semua
barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dan atau
perolehan lainnya yang sah.
Barang Milik Daerah Mencakup :
1.Aset Lancar
2.Aset Tetap
3.Aset Lainnya
- Persediaan
- TANAH
- PERALATAN DAN MESIN
- GEDUNG DAN BANGUNAN
- JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
- ASET TETAP LAINNYA
- KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
- AKUMULASI PENYUSUTAN
- KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA PERALATAN DAN MESIN
- ASET TIDAK BERWUJUD
- ASET LAIN-LAIN ASET TETAP LAINNYA
- AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD AKUMULASI
- AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
Barang Milik Daerah Mencakup :
1.Aset Lancar
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk
barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah
Kode Obyek
1.1.7.01 BARANG PAKAI HABIS
1.1.7.02 BARANG TAK HABIS PAKAI
1.1.7.03 BARANG BEKAS DIPAKAI
- Objek Persediaan
Sesuai Permendagri No 108 Tahun 2016
•BARANG PAKAI HABIS :
Barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah
yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan
dinas dan/atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari
satu tahun dan barang-barang yang akan dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
•BARANG TAK HABIS PAKAI :
Barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah
yang merupakan sisa penggunaan tidak habis dipakai,
berupa komponen dan pipa sisa penggunaan.
•BARANG BEKAS DIPAKAI :
Barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah
yang merupakan barang bekas dipakai.
Kode Kualifikasi
1.1.7.01 BARANG PAKAI HABIS
1.1.7.01.01 BAHAN
1.1.7.01.02 SUKU CADANG
1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1.1.7.01.04 OBAT-OBATAN
1.1.7.01.05
PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
MASYARAKAT
1.1.7.01.06
PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN
STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1.1.7.01.07 NATURA DAN PAKAN
1.1.7.01.08 PERSEDIAAN PENELITIAN
1.1.7.01.09 PERSEDIAAN DALAM PROSES
1.1.7.02. BARANG TAK HABIS PAKAI
1.1.7.02.01 KOMPONEN
1.1.7.02.02 P I P A
1.1.7.03. BARANG BEKAS DIPAKAI
1.1.7.03.01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS
- Kualifikasi Persediaan
Kode Objek,Kualifikasi Kategori
1.1.7.01. BARANG PAKAI HABIS
1.1.7.01.01 BAHAN
1.1.7.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
1.1.7.01.01.02 BAHAN KIMIA
1.1.7.01.01.03 BAHAN PELEDAK
1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
1.1.7.01.01.05 BAHAN BAKU
1.1.7.01.01.06 BAHAN KIMIA NUKLIR
1.1.7.01.01.07 BARANG DALAM PROSES
1.1.7.01.01.08 BAHAN/BIBIT TANAMAN
1.1.7.01.01.09 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN
1.1.7.01.01.010 ISI TABUNG GAS
1.1.7.01.01.011 BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN
1.1.7.01.01.012 BAHAN LAINNYA
- Kategori Persediaan
Kode Objek,Kualifikasi Kategori
1.1.7.01.02 SUKU CADANG
1.1.7.01.02.01 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN
1.1.7.01.02.02 SUKU CADANG ALAT BESAR
1.1.7.01.02.03 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1.1.7.01.02.04 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM
1.1.7.01.02.05 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR
1.1.7.01.02.06 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
1.1.7.01.02.07 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN
1.1.7.01.02.08 SUKU CADANG ALAT BENGKEL
1.1.7.01.02.09 SUKU CADANG ALAT PERSENJATAAN
1.1.7.01.02.010 PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL
1.1.7.01.02.011 SUKU CADANG LAINNYA
- Kategori Persediaan
Kode Objek,Kualifikasi Kategori
1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR
1.1.7.01.03.02 KERTAS DAN COVER
1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK
1.1.7.01.03.04 BENDA POS
1.1.7.01.03.05 PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER
1.1.7.01.03.06 BAHAN KOMPUTER
1.1.7.01.03.07 PERABOT KANTOR
1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK
1.1.7.01.03.09 PERLENGKAPAN DINAS
1.1.7.01.03.010 KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA
1.1.7.01.03.011 PERLENGKAPAN PENDUNGKUNG OLAH RAGA
1.1.7.01.03.012 SUVENIR/CENDERA MATA
1.1.7.01.03.013 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA
1.1.7.01.04 OBAT-OBATAN
1.1.7.01.04.01 OBAT
1.1.7.01.04.02 OBAT-OBATAN LAINNYA
- Kategori Persediaan
Kode Objek,Kualifikasi Kategori
1.1.7.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT
1.1.7.01.05.01 DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
1.1.7.01.05.02 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA
1.1.7.01.06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1.1.7.01.06.01 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1.1.7.01.06.02
PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN
STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1.1.7.01.07 NATURA DAN PAKAN
1.1.7.01.07.01 NATURA
1.1.7.01.07.02 PAKAN
1.1.7.01.07.03 NATURA DAN PAKAN LAINNYA
1.1.7.01.08 PERSEDIAAN PENELITIAN
1.1.7.01.08.01 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1.1.7.01.08.02 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA
1.1.7.01.08.03 PERSEDIAAN PENELITIAN TEKNOLOGI
1.1.7.01.08.04 PERSEDIAAN PENELITIAN LAINNYA
- Kategori Persediaan
Kode Objek,Kualifikasi Kategori
1.1.7.01.09 PERSEDIAAN DALAM PROSES
1.1.7.01.09.01 PERSEDIAAN DALAM PROSES
1.1.7.01.09.02 PERSEDIAAN DALAM PROSES LAINNYA
1.1.7.02. BARANG TAK HABIS PAKAI
1.1.7.02.01 KOMPONEN
1.1.7.02.01.01 KOMPONEN JEMBATAN BAJA
1.1.7.02.01.02 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN
1.1.7.02.01.03 KOMPONEN PERALATAN
1.1.7.02.01.04 KOMPONEN RAMBU-RAMBU
1.1.7.02.01.05 ATTACHMENT
1.1.7.02.01.06 KOMPONEN LAINNYA
1.1.7.02.02 P I P A
1.1.7.02.02.01 PIPAAIR BESI TUANG (DCI)
1.1.7.02.02.02 PIPAASBES SEMEN (ACP)
- Kategori Persediaan
Kode Objek,Kualifikasi Kategori
1.1.7.02.02.03 PIPA BAJA
1.1.7.02.02.04 PIPA BETON PRATEKAN
1.1.7.02.02.05 PIPA FIBER GLASS
1.1.7.02.02.06 PIPA PLASTIK PVC (UPVC)
1.1.7.02.02.07 P I P A LAINNYA
1.1.7.03. BARANG BEKAS DIPAKAI
1.1.7.03.01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS
1.1.7.03.01.01 KOMPONEN BEKAS
1.1.7.03.01.02 PIPA BEKAS
1.1.7.03.01.03 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA
- Kategori Persediaan
Pemutakhiran Permendagri no 90 Tahun 2019
Permendagri 108 Tahun 2016
Kode Pencairan di Simda Keuangan Sesuai :
Kode Pencatatan di SIBAPER Sesuai :
Pihak – Pihak Yang terkait dalam penatausahaan Persediaan :
• Kepala OPD
• Bendahara Pengeluaran
• PPTK/Pejabat Pengadaan
• Pengurus Barang
• Bidang Aset BPKAD
• Bidang Keuangan Sub.Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD
Kepala OPD / Pengguna Barang :
Bertanggung Jawab Terhadap
Penatausahaan Persediaan di OPD
yang di pimpin
Bendahara Pengeluaran :
Melakuan Pembayaran atas Pembelian
Pengadaan Barang Persediaan
PPTK/Pejabat Pengadaan:
Menyerahkan dan Melaporkan barang Persediaan pada
Kegiatan Pengadaannya kepada Pengurus Barang.
Pengurus Barang:
- Menerima, Menyimpan, dan Menyalurkan Barang Persediaan
- Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang
diterima
- Meneliti Jumlah Barang sesuai dengan dokumen pengadaan
- Membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan sisa barang yang
dikelola setiap bulan, semesteran dan tahunan.
- Melakukan inventarisasi fisik barang persediaan ( Stock Opname)
Bidang Aset BPKAD:
Menghimpun Laporan Persediaan dari Seluruh OPD.
Bidang Keuangan Sub.Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD:
Pihak Yang menggunakan Data Persediaan dalam Penyusunan Laporan
Pertanggung Jawaban Pelaksaanan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) atau biasa disebut Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Konsep Persediaan
1.Saldo Awal
2.Barang Masuk
3.Barang Keluar
4.Saldo Akhir
Data Yang Biasa Diminta BPK Untuk LKPD Kabupaten
dan data pendukung yang disiapkan untuk Back Up
laporan LKPD pada saat pemaparan ke BPK
1.Berita Acara Inventarisasi Persediaan/Stock Opname
2.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran dari APBD
- BOS/BOP di Dinas Pendidikan
- Afirmasi di Dinas Kesehatan
- SP2D
3.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran dari Hibah Keseluruhan
4.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran Mutasi Antar OPD
5.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran dari Salah Penganggaran
6.Sisa Saldo Akhir dari Saldo Awal
8.Sisa Saldo dari Penerimaan Hibah
7.Sisa Saldo Akhir dari Belanja APBD/BOS/BOP
9.Sisa Saldo dari Barang yang diserahkan ke Pihak ke 3
10.Rincian Inputan Penambahan per SP2D

More Related Content

What's hot

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraMuskamal Lau
 
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANIndra Yu
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Lutfi Ardhani
 
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfPPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfAchmadFakhrusShomim
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Akuntansi yayasan
Akuntansi yayasanAkuntansi yayasan
Akuntansi yayasanAKURASTRA
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPerencanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfPerpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfkppnbandaaceh
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
 
Aset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahanAset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahanRisda Hamsuri
 
Ch 4 penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...
Ch 4   penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...Ch 4   penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...
Ch 4 penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...Trisdarisa Soedarto, MPM, MQM
 
Assessing and Managing Asset Management Risks _ Pelatihan ASSET MANAGEMENT
Assessing and Managing Asset Management Risks  _ Pelatihan ASSET MANAGEMENTAssessing and Managing Asset Management Risks  _ Pelatihan ASSET MANAGEMENT
Assessing and Managing Asset Management Risks _ Pelatihan ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 

What's hot (20)

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negara
 
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
 
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfPPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Akuntansi yayasan
Akuntansi yayasanAkuntansi yayasan
Akuntansi yayasan
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPerencanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfPerpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
 
Pengelolaan bmn
Pengelolaan bmnPengelolaan bmn
Pengelolaan bmn
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
 
Aset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahanAset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahan
 
Ch 4 penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...
Ch 4   penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...Ch 4   penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...
Ch 4 penyelesaian siklus akuntansi, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren ...
 
Assessing and Managing Asset Management Risks _ Pelatihan ASSET MANAGEMENT
Assessing and Managing Asset Management Risks  _ Pelatihan ASSET MANAGEMENTAssessing and Managing Asset Management Risks  _ Pelatihan ASSET MANAGEMENT
Assessing and Managing Asset Management Risks _ Pelatihan ASSET MANAGEMENT
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 

Similar to BARANG MILIK DAERAH

Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris BarangAnalisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris BarangNova Oktaharfianto
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset7002 pengurusan aset
7002 pengurusan asetaimm reka
 
7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset7002 pengurusan aset
7002 pengurusan asetaimm reka
 
6000 pengurusan stor
6000 pengurusan stor6000 pengurusan stor
6000 pengurusan storaimm reka
 
Wakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasiWakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasiDudi Ridwan
 
SOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdfSOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdfFERRY AGUSTAF CORUA
 
Manajemen logistik
Manajemen logistikManajemen logistik
Manajemen logistikel_vetre
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
lap mingguan minggu ke 1
lap mingguan minggu ke 1lap mingguan minggu ke 1
lap mingguan minggu ke 1aandjafar0101
 
7001 pengurusan aset
7001 pengurusan aset7001 pengurusan aset
7001 pengurusan asetaimm reka
 
SOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdfSOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdfFERRY AGUSTAF CORUA
 
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdflaporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdfJarkomMedia
 
6018 p1-spk-akuntansi-jurnal
6018 p1-spk-akuntansi-jurnal6018 p1-spk-akuntansi-jurnal
6018 p1-spk-akuntansi-jurnalWinarto Winartoap
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>
Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>
Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>KEN KEN
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxRikaMelyaEfriyana1
 

Similar to BARANG MILIK DAERAH (20)

Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris BarangAnalisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset
 
7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset7002 pengurusan aset
7002 pengurusan aset
 
6000 pengurusan stor
6000 pengurusan stor6000 pengurusan stor
6000 pengurusan stor
 
6018 p2-spk-akuntansi-
6018 p2-spk-akuntansi-6018 p2-spk-akuntansi-
6018 p2-spk-akuntansi-
 
Wakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasiWakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasi
 
SOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdfSOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-02. Rev.00. SOP PENGAMBILAN MATERIAL DIWAREHOUSE.pdf
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbn
 
6018 p1-spk-akuntansi
6018 p1-spk-akuntansi6018 p1-spk-akuntansi
6018 p1-spk-akuntansi
 
Manajemen logistik
Manajemen logistikManajemen logistik
Manajemen logistik
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
lap mingguan minggu ke 1
lap mingguan minggu ke 1lap mingguan minggu ke 1
lap mingguan minggu ke 1
 
7001 pengurusan aset
7001 pengurusan aset7001 pengurusan aset
7001 pengurusan aset
 
SOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdfSOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdf
SOP - WHS-DEPT-001-01. Rev.00. SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR.pdf
 
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdflaporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
 
6018 p1-spk-akuntansi-jurnal
6018 p1-spk-akuntansi-jurnal6018 p1-spk-akuntansi-jurnal
6018 p1-spk-akuntansi-jurnal
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>
Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>
Tatacara pengurusan aset kerajaan>>>>
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

BARANG MILIK DAERAH

  • 1. Barang Milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perolehan lainnya yang sah.
  • 2. Barang Milik Daerah Mencakup : 1.Aset Lancar 2.Aset Tetap 3.Aset Lainnya - Persediaan - TANAH - PERALATAN DAN MESIN - GEDUNG DAN BANGUNAN - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI - ASET TETAP LAINNYA - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - AKUMULASI PENYUSUTAN - KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA PERALATAN DAN MESIN - ASET TIDAK BERWUJUD - ASET LAIN-LAIN ASET TETAP LAINNYA - AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD AKUMULASI - AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
  • 3. Barang Milik Daerah Mencakup : 1.Aset Lancar - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kode Obyek 1.1.7.01 BARANG PAKAI HABIS 1.1.7.02 BARANG TAK HABIS PAKAI 1.1.7.03 BARANG BEKAS DIPAKAI - Objek Persediaan Sesuai Permendagri No 108 Tahun 2016
  • 4. •BARANG PAKAI HABIS : Barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas dan/atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun dan barang-barang yang akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. •BARANG TAK HABIS PAKAI : Barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang merupakan sisa penggunaan tidak habis dipakai, berupa komponen dan pipa sisa penggunaan. •BARANG BEKAS DIPAKAI : Barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang merupakan barang bekas dipakai.
  • 5. Kode Kualifikasi 1.1.7.01 BARANG PAKAI HABIS 1.1.7.01.01 BAHAN 1.1.7.01.02 SUKU CADANG 1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR 1.1.7.01.04 OBAT-OBATAN 1.1.7.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT 1.1.7.01.06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA 1.1.7.01.07 NATURA DAN PAKAN 1.1.7.01.08 PERSEDIAAN PENELITIAN 1.1.7.01.09 PERSEDIAAN DALAM PROSES 1.1.7.02. BARANG TAK HABIS PAKAI 1.1.7.02.01 KOMPONEN 1.1.7.02.02 P I P A 1.1.7.03. BARANG BEKAS DIPAKAI 1.1.7.03.01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS - Kualifikasi Persediaan
  • 6. Kode Objek,Kualifikasi Kategori 1.1.7.01. BARANG PAKAI HABIS 1.1.7.01.01 BAHAN 1.1.7.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI 1.1.7.01.01.02 BAHAN KIMIA 1.1.7.01.01.03 BAHAN PELEDAK 1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS 1.1.7.01.01.05 BAHAN BAKU 1.1.7.01.01.06 BAHAN KIMIA NUKLIR 1.1.7.01.01.07 BARANG DALAM PROSES 1.1.7.01.01.08 BAHAN/BIBIT TANAMAN 1.1.7.01.01.09 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN 1.1.7.01.01.010 ISI TABUNG GAS 1.1.7.01.01.011 BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN 1.1.7.01.01.012 BAHAN LAINNYA - Kategori Persediaan
  • 7. Kode Objek,Kualifikasi Kategori 1.1.7.01.02 SUKU CADANG 1.1.7.01.02.01 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN 1.1.7.01.02.02 SUKU CADANG ALAT BESAR 1.1.7.01.02.03 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN 1.1.7.01.02.04 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM 1.1.7.01.02.05 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR 1.1.7.01.02.06 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.1.7.01.02.07 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN 1.1.7.01.02.08 SUKU CADANG ALAT BENGKEL 1.1.7.01.02.09 SUKU CADANG ALAT PERSENJATAAN 1.1.7.01.02.010 PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.1.7.01.02.011 SUKU CADANG LAINNYA - Kategori Persediaan
  • 8. Kode Objek,Kualifikasi Kategori 1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR 1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR 1.1.7.01.03.02 KERTAS DAN COVER 1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK 1.1.7.01.03.04 BENDA POS 1.1.7.01.03.05 PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER 1.1.7.01.03.06 BAHAN KOMPUTER 1.1.7.01.03.07 PERABOT KANTOR 1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK 1.1.7.01.03.09 PERLENGKAPAN DINAS 1.1.7.01.03.010 KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA 1.1.7.01.03.011 PERLENGKAPAN PENDUNGKUNG OLAH RAGA 1.1.7.01.03.012 SUVENIR/CENDERA MATA 1.1.7.01.03.013 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA 1.1.7.01.04 OBAT-OBATAN 1.1.7.01.04.01 OBAT 1.1.7.01.04.02 OBAT-OBATAN LAINNYA - Kategori Persediaan
  • 9. Kode Objek,Kualifikasi Kategori 1.1.7.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT 1.1.7.01.05.01 DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT 1.1.7.01.05.02 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA 1.1.7.01.06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA 1.1.7.01.06.01 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA 1.1.7.01.06.02 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA 1.1.7.01.07 NATURA DAN PAKAN 1.1.7.01.07.01 NATURA 1.1.7.01.07.02 PAKAN 1.1.7.01.07.03 NATURA DAN PAKAN LAINNYA 1.1.7.01.08 PERSEDIAAN PENELITIAN 1.1.7.01.08.01 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI 1.1.7.01.08.02 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA 1.1.7.01.08.03 PERSEDIAAN PENELITIAN TEKNOLOGI 1.1.7.01.08.04 PERSEDIAAN PENELITIAN LAINNYA - Kategori Persediaan
  • 10. Kode Objek,Kualifikasi Kategori 1.1.7.01.09 PERSEDIAAN DALAM PROSES 1.1.7.01.09.01 PERSEDIAAN DALAM PROSES 1.1.7.01.09.02 PERSEDIAAN DALAM PROSES LAINNYA 1.1.7.02. BARANG TAK HABIS PAKAI 1.1.7.02.01 KOMPONEN 1.1.7.02.01.01 KOMPONEN JEMBATAN BAJA 1.1.7.02.01.02 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN 1.1.7.02.01.03 KOMPONEN PERALATAN 1.1.7.02.01.04 KOMPONEN RAMBU-RAMBU 1.1.7.02.01.05 ATTACHMENT 1.1.7.02.01.06 KOMPONEN LAINNYA 1.1.7.02.02 P I P A 1.1.7.02.02.01 PIPAAIR BESI TUANG (DCI) 1.1.7.02.02.02 PIPAASBES SEMEN (ACP) - Kategori Persediaan
  • 11. Kode Objek,Kualifikasi Kategori 1.1.7.02.02.03 PIPA BAJA 1.1.7.02.02.04 PIPA BETON PRATEKAN 1.1.7.02.02.05 PIPA FIBER GLASS 1.1.7.02.02.06 PIPA PLASTIK PVC (UPVC) 1.1.7.02.02.07 P I P A LAINNYA 1.1.7.03. BARANG BEKAS DIPAKAI 1.1.7.03.01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS 1.1.7.03.01.01 KOMPONEN BEKAS 1.1.7.03.01.02 PIPA BEKAS 1.1.7.03.01.03 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA - Kategori Persediaan
  • 12. Pemutakhiran Permendagri no 90 Tahun 2019 Permendagri 108 Tahun 2016 Kode Pencairan di Simda Keuangan Sesuai : Kode Pencatatan di SIBAPER Sesuai :
  • 13. Pihak – Pihak Yang terkait dalam penatausahaan Persediaan : • Kepala OPD • Bendahara Pengeluaran • PPTK/Pejabat Pengadaan • Pengurus Barang • Bidang Aset BPKAD • Bidang Keuangan Sub.Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
  • 14. Kepala OPD / Pengguna Barang : Bertanggung Jawab Terhadap Penatausahaan Persediaan di OPD yang di pimpin Bendahara Pengeluaran : Melakuan Pembayaran atas Pembelian Pengadaan Barang Persediaan
  • 15. PPTK/Pejabat Pengadaan: Menyerahkan dan Melaporkan barang Persediaan pada Kegiatan Pengadaannya kepada Pengurus Barang. Pengurus Barang: - Menerima, Menyimpan, dan Menyalurkan Barang Persediaan - Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima - Meneliti Jumlah Barang sesuai dengan dokumen pengadaan - Membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan sisa barang yang dikelola setiap bulan, semesteran dan tahunan. - Melakukan inventarisasi fisik barang persediaan ( Stock Opname)
  • 16. Bidang Aset BPKAD: Menghimpun Laporan Persediaan dari Seluruh OPD. Bidang Keuangan Sub.Akuntansi dan Pelaporan BPKAD: Pihak Yang menggunakan Data Persediaan dalam Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksaanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau biasa disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  • 17. Konsep Persediaan 1.Saldo Awal 2.Barang Masuk 3.Barang Keluar 4.Saldo Akhir
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Data Yang Biasa Diminta BPK Untuk LKPD Kabupaten dan data pendukung yang disiapkan untuk Back Up laporan LKPD pada saat pemaparan ke BPK 1.Berita Acara Inventarisasi Persediaan/Stock Opname 2.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran dari APBD - BOS/BOP di Dinas Pendidikan - Afirmasi di Dinas Kesehatan - SP2D 3.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran dari Hibah Keseluruhan 4.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran Mutasi Antar OPD 5.Jumlah Penerimaan/Pengeluaran dari Salah Penganggaran 6.Sisa Saldo Akhir dari Saldo Awal 8.Sisa Saldo dari Penerimaan Hibah 7.Sisa Saldo Akhir dari Belanja APBD/BOS/BOP 9.Sisa Saldo dari Barang yang diserahkan ke Pihak ke 3 10.Rincian Inputan Penambahan per SP2D