materi non teknis

1. Monitoring Lanjutan
Anak Tidak Sekolah (ATS)
dan Anak Berisiko Putus
Sekolah (APBS) sebagai
Dampak Pandemi Covid-19
Tahun 2022
MODUL PELATIHAN
PENDATA

2. 2
Penjelasan Singkat
• Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan Pendata dan
• Pelatihan Verifikator/Admin

3. ALUR PELATIHAN
MoT
ToT Fasilitator
Lapangan
Pelatihan Pendata
(Hybrid)
Pelatihan Admin/
Verifikator (on line)
TPP Kabupaten
Staf DPMD

4. Khusus Fasilitator Pendataan Daerah
(tidak perlu disampaikan ke
Pendata)
Pelatihan Pendata SIPBM ATS
 Pelatihan bagi Pendata SIPBM ATS dilakukan secara
hybrid/blended learning dalam waktu yang bersamaan,
dimana pendata dikumpulkan di tempat pelatihan yang
sama dan didampingi oleh fasilitator daerah yang sudah
mendapatkan ToT, sementara proses pembelajaran tetap
difasilitasi oleh pelatih dari pusat.
 Pelatihan akan mengedepankan lebih banyak
praktek/simulasi sehingga pendata betul-betul terampil
dalam melakukan pendataan.
 Fungsi utama fasilitator daerah adalah mendampingi dan
mensupervisi peserta pelatihan khususnya pada saat
praktek sehingga peserta betul-betul mendengarkan dan
mengikuti instruksi pelatih.
 Fasilitator daerah akan mendampingi peserta yang
mengalami kesulitan.
 Fasilitator daerah bersama dengan PD dan Kades juga
bertugas mendampingi proses pendataan.

5. Biaya-biaya yang Dicover dari Pusat
PELATIHAN PENDATA
 Honor Nara Sumber Daerah (1 orang)
Bertugas untuk memberikan arahan dan membuka acara pelatihan Pendata
 Honor Moderator/panitia (1 orang)
Bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan mulai dari persiapan,
pelaksanaan sampai selesai
 Honor Fasilitator Daerah (2 orang)
 Penggantian Transpor Lokal untuk Narsum, Moderator,Fasilitator dan
peserta/pendata
 Konsumsi untuk Narsum, Moderator, Fasilitator dan Peserta/Pendata
 Sewa Ruangan (minimal kapasitas 20 orang, ada jaringan internet)
PENDATAAN
Honor Pendata, 500rb/Desa
Insentif Pendampingan (Kades dan PD)
PELATIHAN VERIFIKATOR/ADMIN (on line)
Penggantian Kuota
Catatan:
Besaran biaya sesuai dengan proposal yang sudah disetujui UNICEF dan
mengacu kepada ketentuan yang ada di UNICEF

6. Pendahuluan
PEMBUKAAN, Alur
Pelatihan, Metode
Pelatihan , Jenis dan
Sumber Pembiayaan
(10’)
Panduan Monitoring
ATS dan ABPS (45’)
Pengenalan Aplikasi dan
Fungsinya, Jenis dan
Tingkatan Pengguna, Alur
Pendataan, Pengenalan Form
Pendataan (15’)
Persiapan
Pendataan
Pemasangan aplikasi pada
perangkat dan Login ke
dalam aplikasi versi
android dan web (Teori
dan Praktek 30’)
Pengenalan Menu
Pendataan (15’)
Praktek
Pendataan
Input Data
(Teori dan
Praktek
60’)
Sinkronisasi
Data (15’)
Memperbaharui Data,
Memperbaiki atau
Menambah Data,
Menghapus data,
Mencari Data (15’)
Laporan Hasil
Pendataan (15’)
Tips dan Trik
Pendalaman Materi
(15’)
Evaluasi RKTL (15’)
Post Test (20’)
PENUTUPAN
MODUL PENDATA

7. • Pendata memahami tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan monitoring
ATS dan ABPS.
• Pendata memahami mengapa perlu dilakukan monitoring terhadap ATS dan ABPS
melalui pendataan SIPBM.
• Pendata memahami apa itu SIPBM dan seperti apa metode pendataan SIPBM.
TUJUAN
PB. 1. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Monitoring ATS dan ABPS

8. Tujuan dan Manfaat yang
Diperoleh
1
2
Kegiatan Monitoring ATS dan ABPS sebagai Dampak Covid-19 melalui Pendataan SIPBM ini
bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah karena
terdampak pandemi Covid-19;
2. Mendorong terjadinya penanganan ATS dan ABPS baik di level Desa maupun di level Kabupaten;
dan
3. Mendorong adanya replikasi pelaksanaan monitoring di Desa atau Kabupaten lain selain lokus
yang diintervensi.
Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah:
1. Meningkatkan peran desa, peran pemerintah daerah dan pendamping Desa dalam penanganan
masalah khususnya di bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
2. Mendorong terjadinya kemandirian desa dalam pengelolaan data/Sistem Informasi Desa yang
dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan desa maupun daerah sehingga lebih
berkualitas, efektif dan efisien;
3. Mendorong pencapaian tujuan ke-4 SDGs Desa (Pendidikan Desa Berkualitas) dan pencapaian
indikator Desa Peduli Pendidikan; dan
4. Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam
penanganan dampak pandemi Covid-19 di bidang pendidikan.

9. Ruang Lingkup Kegiatan dan Sumber Pembiayaan
1
2
Kegiatan Monitoring ATS dan ABPS sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM
meliputi beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
a. Modifikasi instrumen pendataan dan aplikasi SIPBM Digital ATS
b. Penyempurnaan Panduan Pelaksanaan dan Modul Pelatihan
c. Sosialisasi
d. Peningkatan Kapasitas Fasilitator Daerah, Pendata, dan Verifikator
e. Pelaksanaan Pendataan
f. Pelaporan Hasil Pendataan
g. Diseminasi Hasil Pendataan
h. Tindak Lanjut Hasil Pendataan
Sumber Pembiayaan
1. Sumber biaya untuk kegiatan yang meliputi pengembangan instrumen dan aplikasi SIPBM
ATS/Digital, penyusunan panduan pelaksanaan dan modul pelatihan, sosialisasi, pelatihan pelaku
SIPBM di masa pandemi Covid-19, serta pelaksanaan pendataan berasal dari dana hibah UNICEF.
2. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa dapat mengalokasikan dukungan
pembiayaan APBD dan/atau APBDesa atau mengupayakan sumber pembiayaan lain yang tidak
mengikat.

10. Mengapa perlu dilakukan monitoring ATS dan
ABPS?
• Jumlah anak tidak sekolah di Indonesia diperkirakan sekitar 4,1 juta (Susenas, 2020) –
angka yang terus meningkat karena dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19
khususnya pada rumah tangga miskin
• Pemantauan nasional baru-baru ini yang dilakukan oleh UNICEF bekerjasama dengan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan melibatkan pemerintah daerah
kabupaten dan pemerintah desa terhadap 123.235 anak (7–18 tahun) di lebih dari 112.000
keluarga miskin di 33 dari 34 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat
penambahan satu persen (1.243) anak putus sekolah sejak Maret 2020.
Kondisi saat
ini
• Desa Peduli Pendidikan adalah Desa Peduli Pendidikan merupakan salah satu kegiatan
untuk mewujudkan SDGs Desa Ke-4 yaitu Pendidikan Desa Berkualitas
• Beberapa indikator Desa Sehat Sejahtera seperti peningkatan APK dan angka rata-rata
lama sekolah dapat dicapai salah satunya dengan penanganan ATS dan ABPS
• Agar penanganan ATS dan ABPS lebih tepat, maka diperlukan data by name by address
dari ATS dan ABPS serta kondisinya yang diperoleh dari hasil monitoring ini.
Monitoring ATS
dan ABPS dan
Desa Peduli
Pendidikan

11. • Pendata memahami metode pendataan yang digunakan.
• Pendata memahami sasaran/objek pendataan.
• Pendata memahami jenis data yang dikumpulkan.
• Pendata memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan monitoring ATS
dan ABPS
TUJUAN
PB. 2. Pelaksanaan Monitoring ATS dan ABPS

12. 01
02
03
04
Sasaran/Objek Pendataan
Metode Pendataan
.
05
Pendataan SIPBM menyasar keluarga yang
terdampak pandemi Covid-19 atau keluarga
yang rentan terdampak Covid 19, yang di
dalamnya terdapat anak usia sekolah (usia 4 –
18 tahun). Data yang dapat dijadikan rujukan
utama untuk mengidentifikasi keluarga yang
terdampak pandemi Covid-19 adalah Keluarga
Penerima Manfaat BLT DD, DTKS, penerima
PKH atau data penerima manfaat dari bantuan
pemerintah lainnya di masa pandemi Covid-19
Pendataan dengan pendekatan SIPBM merupakan
tool yang akan digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengetahui adanya kemungkinkan munculnya
ATS dan ABPS sebagai dampak pandemi Covid-19.
Pendataan SIPBM ATS dilakukan dengan metode
sensus tapi bersifat terbatas dengan mendatangi
responden door to door.
Pendataan dilakukan oleh setidaknya 2 orang
pendata yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa,
dapat berasal dari anggota TP PKK, Karang Taruna,
RT atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
02
Data Kepala Keluarga; Data Fasilitas
Pendidikan; Data Penerimaan Bantuan
Data Pengeluaran; Data Anggota
Keluarga;Data Sumber Penerangan dan
fasilitas belajar
Jenis Data yang Dikumpulkan
Waktu dan Durasi
Pendataan
Pendataan untuk Kegiatan Monitoring ATS
dan ABPS sebagai Dampak Pandemi Covid-19
melalui Pendataan SIPBM secara nasional
mulai Juni sampai dengan Juli 2022 Pendata bisa lebih dari 2 orang, namun tidak ada alokasi tambahan dari pusat untuk insentifnya
Sasaran adalah keluarga, bukan rumah tangga. Dalam 1 rumah tangga bisa terdiri dari beberapa
kepala keluarga. Semua keluarga di rumah tangga tersebut harus didata terpisah per Kepala Keluarga
Catatan:

13. 13
ADD A FOOTER
13
Mengapa SIPBM?
(Sistem Informasi Pembangunan
Berbasis Masyarakat)
SIPBM menghasilkan data mikro yang mampu menyajikan data
by name by address sehingga dapat melengkapi hasil
pengumpulan data lainnya yang juga menggunakan metode
partisipatory rural appraisal sehingga memudahkan untuk
menentukan sasaran dari sebuah program atau kegiatan
SIPBM dapat menggambarkan kondisi riil yang ada
di masyarakat terkait sejumlah isu karena
pengumpul data dekat dengan sumber data
sehingga lebih memahami kondisi sumber data

14. Prosedur Monitoring
Tugas dan Tanggung Jawab
Dinas PMD
Kabupaten
a. Menetapkan nama desa yang menjadi lokasi kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak
Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM;
b. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka Monitoring ATS dan ABPS Sebagai
Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah kabupatennya;
d. Melakukan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan,
pengumpulan data oleh pendata di wilayah desa sampai pada tahap penyajian laporan hasil
pendataan;
e. Menunjuk pejabat atau staf Dinas PMD sebagai Admin Kabupaten yang bertugas membuat dan
mengelola akun Admin Desa serta membantu mengatasi permasalahan teknis pada saat proses
pendataan.
f. Menyampaikan dokumen laporan hasil pendataan ATS dan ABPS di kabupaten kepada Bupati.
g. Memanfaatkan data hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak
Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM, diantaranya:
 Bersama Bappeda dan Dinas Pendidikan, menyosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan
monitoring ATS dan ABPS di kabupaten bersama dengan OPD lain.
 Bersama Dinas Pendidikan, memfasilitasi penanganan ATS dan ABPS untuk jenjang
pendidikan dasar.
 Bersama OPD terkait lainnya, merumuskan kebijakan program/kegiatan berdasarkan
hasil kegiatan monitoring ATS dan ABPS sesuai pembagian urusan pemerintahan kabupaten.

15. Prosedur Monitoring
Pemerintah
Desa
a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa;
b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan
Musyawarah Desa dalam rangka menyepakati dan
menetapkan daftar responden yang akan disensus;
c. Melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data
oleh pendata di wilayah desa sampai pada tahap
penyajian laporan hasil pendataan.
d. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring
ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19
dengan SIPBM, diantaranya:
 Sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan monitoring
ATS dan APBS di desa.
 Penanganan ATS dan APBS sesuai kewenangan
desa.
 Merumuskan kebijakan program/kegiatan
berdasarkan hasil kegiatan monitoring ATS dan
APBS sesuai kewenangan desa.
Tugas dan Tanggung Jawab
Sekretaris
Desa/Perangkat
Desa yang
Ditunjuk untuk
Mewakili
a. Mengikuti pelatihan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai
Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan
SIPBM;
b. Berperan sebagai Admin Desa dan Verifikator;
c. Membuat dan mengelola Akun Pendata;
d. Melakukan verifikasi terhadap hasil pendataan;
e. Melakukan pengawasan dan pendampingan
proses pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap
persiapan dan pada saat pengumpulan data oleh
petugas pendata;
f. Menyusun laporan hasil pendataan dan
melaporkan ke pemerintah kabupaten junto
Dinas PMD yang menangani SIPBM.

16. Prosedur Monitoring
Tenaga Pendamping
Profesional Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten serta
Pendamping Desa
a. Membantu pemerintah daerah/desa sesuai dengan jenjangnya dalam
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
b. Membantu pemerintah daerah/desa sesuai jenjangnya dalam
melakukan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mulai
dari tahap persiapan, pengumpulan data oleh pendata di wilayah desa
sampai pada tahap penyajian laporan, sosialisasi serta tindak lanjut
hasil pendataan;
c. Khusus untuk TPP Kabupaten yang ditetapkan sebagai fasilitator
lapangan untuk pelatihan dan pendampingan pendataan diharapkan
mengikut Pelatihan/ToT yang diselenggarakan dalam rangka Monitoring
ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan
SIPBM;
Tugas dan Tanggung Jawab

17. Prosedur Monitoring
Tugas dan Tanggung Jawab
Petugas
Pendataan
a. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19
dengan SIPBM;
b. Melakukan pendataan dengan mendatangi dan mewawancarai
responden yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah
Desa;
c. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pendataan dan
melakukan pemeriksaan atas hasil pendataan yang diperoleh sebelum
dilakukan sinkronisasi;
d. Menjalin kerja sama yang baik dengan pendata lainnya, pengawas dan
responden.

18. Pelaksanaan Pendataan
Persiapan Pelaksanaan Paska Pendataan
Desa 1.Pemerintah desa menetapkan 2 orang tim pendata
SIPBM atau lebih yang dapat berasal dari anggota TP
PKK, Karang Taruna, RT/RW serta lembaga
kemasyarakatan desa lainnya.
2.Pemerintah desa bersama tim pendata SIPBM
didampingi oleh Pendamping Desa, mengumpulkan
dokumen atau sumber data tentang daftar rumah
tangga terdampak Covid-19 dan daftar keluarga
penerima manfaat program penanggulangan dampak
Covid-19 yang bersumberkan Dana Desa (BLT DD),
DTKS, PKH, maupun bantuan sosial lainnya.
3.Pemerintah desa didampingi Pendamping Desa
menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan
musyawarah desa untuk mereview atau mengkaji
sumber-sumber data yang sudah dimiliki oleh desa
terkait dengan informasi keluarga terdampak Covid-19,
sehingga didapatkan saringan informasi rumah tangga
yang mempunyai anak usia sekolah (14 – 18 tahun).
4.Saringan data tentang daftar keluarga yang memiliki
anggota keluarga anak usia sekolah (4 – 18 tahun)
kemudian akan menjadi daftar responden yang nantinya
akan menjadi unit sasaran sensus atau kegiatan
pendataan digital SIPBM ATS dan jumlahnya harus
diinput ke dalam website SIPBM ATS pada menu
Monitoring dan Evaluasi.
1.Sekretaris Desa yang berperan sebagai
admin desa membuatkan akun untuk
petugas pendataan.
2.Tim pendata SIPBM yang telah dilatih
menggunakan aplikasi SIPBM berbasis
android melakukan pendataan dengan
sasaran daftar keluarga yang sudah
ditetapkan dalam musyawarah desa,
memeriksa ulang tentang kebenaran
hasil pendataannya baru kemudian
melakukan sinkronisasi/upload hasil
pendataannya (tata cara ada dalam
Manual Penggunaan Aplikasi terlampir).
3.Tim pendata SIPBM harus mematuhi
protokol kesehatan Covid-19 yaitu
memakai masker, baju lengan panjang,
cuci tangan pakai sabun atau hand
sanitaizer serta jaga jarak (minimal 1
meter) dengan responden.
4.Tim pendata SIPBM yang sudah
mendapat pelatihan dapat juga
melatihkan pengetahuan dan
keterampilannya kepada yang lainnya
bila diperlukan penambahan anggota
tim.
1.Sekretaris Desa sebagai verifikator
melakukan verfikasi terhadap hasil
pendataan untuk memperoleh data
yang valid dan akurat (tata cara ada
dalam Manual Penggunaan Aplikasi
terlampir).
2.Sekretaris Desa sebagai Admin
desa melakukan pengolahan
terhadap data yang sudah diverifikasi
sehingga menjadi sebuah laporan
yang langsung dapat dimanfaatkan
(tata cara ada dalam Manual
Penggunaan Aplikasi terlampir).

19. Diseminasi Hasil Pendataan dan Tindak Lanjut
Diseminasi
Hasil
Pendataan
Tindak Lanjut
Hasil
Pendataan
FGD Rekonfirmasi
Data
Pra Musdes
(Rembuk
Warga)/Pengkajian
Keadaan Desa
Dilakukan dalam rangka memeriksa kembali status pendidikan anak
dan remaja yang sebelumnya teridentifikasi tidak bersekolah (ATS)
atau berisiko putus sekolah (ABPS) melalui pendataan SIPBM dalam
rangka monitoring ATS dan ABPS sebagai dampak pandemi COVID-19.
Rekonfirmasi data dilakukan untuk memastikan bentuk bantuan atau
dukungan bagi penanganan ATS dan ABPS khususnya oleh
pemerintah desa dan stakeholder terkait lainnya sehingga ATS dan
ABPS yang teridentifikasi dapat kembali bersekolah atau
mendapatkan layanan pendidikan yang optimal yang meminimalkan
atau bahkan meniadakan faktor risiko yang dapat menyebabkan
mereka putus sekolah.
Hasil rekonfirmasi data beserta tindak lanjut yang diidentifikasi pada
proses FGD dibawa dan disampaikan dalam suatu forum/rembuk
warga (atau nama lainnya) pra musyawarah desa perencanaan
pembangunan yang difasilitasi oleh BPD untuk merumuskan
program/kegiatan penanganan ATS/ABPS yang sesuai dengan kondisi
anak. Rumusan program/kegiatan kemudian dibawa ke forum
musyawarah desa perencanaan pembangunan untuk dibahas apakah
akan dimasukan ke dalam dokumen perencanaan T.A. 2023.
Dalam kondisi tertentu dan diperlukan penanganan segera, maka forum pra musdes/rembuk warga (atau nama lainnya) dapat merumuskan alternatif solusi lainnya untuk
menindaklanjuti hasil rekonfirmasi data, diantaranya:
 Camat/Kepala Desa memfasilitasi rapat koordinasi dengan kepala sekolah, guru/pengelola PKBM yang akan dituju oleh anak untuk memastikan kesiapan untuk menerima
anak.
 Kepala Desa membuat surat permohonan kepada Bupati (tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda) untuk dapat memfasilitasi
anak-anak masuk ke sekolah/lembaga PKBM (terlampir contoh surat Kepala Desa).
 Memfasilitasi pembiayaan dari pihak ke-3, dll.
 Kepala Desa mengorganisir kampanye ‘Gerakan Kembali Bersekolah’ untuk mendorong dukungan semua pihak bagi keberlanjutan pendidikan anak.

20. PENTING DIINGAT!
1. Usia 4 – 18 tahun yang dimaksud adalah yang tidak bersatus sebagai Kepala Keluarga
2. Usia 4 – 18 Tahun dihitung berdasarkan hari ulang tahun saat didata (pada saat hari dia didata sudah berulang tahun yang ke-4 dan belum
berulang tahun yang ke 19)
3. Seseorang dikategorikan sebagai PENDUDUK suatu wilayah apabila:
• Telah tercatat sebagai penduduk di wilayah tersebut (dibuktikan dengan kartu tanda penduduk);
• Telah enam bulan atau lebih dan/atau telah berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap di wilayah tersebut dan telah
melapor secara resmi ke pemerintah setempat (RT/RW dan atau kepala dusun/dukuh/lingkungan atau sebutan lainnya) dan dibuktikan
dengan surat keterangan domisili.
4. Pendataan SIPBM berbasis KELUARGA bukan INDIVIDU atau RUMAH TANGGA. Dalam satu keluarga seluruh anggota keluarga (termasuk
kepala keluarga) mesti didata. Boleh jadi dalam SATU RUMAH TANGGA terdapat beberapa keluarga, tapi tidak mungkin dalam satu keluarga
lebih dari satu rumah tangga;
5. RESPONDEN atau sumber data dalam sistem pendataan ini adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang mampu bertanggungjawab
terhadap kebenaran informasi yang diberikan;
6. KELUARGA adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu
dan anaknya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Secara implisit dalam batasan ini yang dimaksud dengan anak adalah
anak yang belum menikah. Apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami/isteri atau anak anaknya, maka yang bersangkutan
menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain atau keluarga baru).
7. Selain itu terdapat juga “Keluarga khusus”, yaitu satuan individu/seseorang yang tidak diikat dalam hubungan keluarga, hidup dan makan serta
menetap dalam satu rumah (misalnya seseorang atau janda/duda sebagai keluarga sendiri, atau dengan anak yatim piatu dll.)
8. KEPALA KELUARGA adalah laki laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda/duda yang mengepalai suatu keluarga. Suatu keluarga
dapat terdiri dari:
• Bapak/Ayah, dan ibu (bapak sebagai kepala keluarga); atau
• Bapak/Ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang belum menikah (bapak sebagai kepala keluarga); atau
• Bapak/ayah, anak dan dan anggota keluarga lainnya yang belum menikah (bapak sebagai kepala keluarga); atau
• Ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang belum menikah (ibu sebagai kepala keluarga); atau
• Kakak dan adik (dalam kasus yatim-piatu dimana kakak sebagai kepala keluarga); atau
• Kepala panti/asrama dan penghuni panti/asrama (kepala panti/asrama sebagai kepala keluarga

21. TERIMA KASIH