Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan penggalian potensi wilayah melalui identifikasi sumber daya alam, manusia, sosial budaya, dan masalah yang ada di desa.
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
1. Aidy Risyawal, S.STP, M.Sos
KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
BERBASIS POTENSI
WILAYAH
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang
dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa.
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan
yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
3. PRINSIP DAN PRASYARAT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
01
Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan
berbangsa.
02
Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dalam proses pembangunan,
03
Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
04
Terbuka yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan
pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh
seluruh masyarakat desa.
05
Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan
dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah
desa maupun pada masyarakat.
06
Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai
hasil yang optimal.
07
Efisien dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai
dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang
tersedia.
08
Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan
perencanaan harus simultan dan berlangsung terus-menerus.
09
Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat
dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
10
Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal
dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
4. PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun
secara berjangka meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
01
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
02
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
5. PENYUSUNAN RPJM DESA
NO. TAHAPAN/KEGIATAN HASIL/KELUARAN KETERANGAN
1.
Pembentukan Tim Penyusunan
RPJM Desa
Terbentuknya Tim Penyusunan RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang
Dibentuk oleh Kepala Desa dengan
SK Kepala Desa
2.
Penyelarasan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten/Kota
Data dan Analisis :
• RPJMD Kab/Kota;
• Renstra SKPD;
• RTRW Kab/Kota;
• Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;
• Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM
Desa
3. Pengkajian Keadaan Desa
• Penyelarasan data desa (data sekunder)
• Penggalian gagasan masyarakat untuk melihat potensi dan
masalah
• Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa
Tim Penyusun RPJM Desa
4. Analisis Data dan Pelaporan
• Data desa yang sudah diselaraskan;
• Data rencana program pembangunan Kab/Kota yang akan masuk
ke desa;
• Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
• Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari
dusun dan/ atau kelompok masyarakat.
Tim Penyusun RPJM Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
6. PENYUSUNAN RPJM DESA
NO. TAHAPAN/KEGIATAN HASIL/KELUARAN KETERANGAN
5.
Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa
Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa yang dilampiri:
• Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
• Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan
dari visi dan misi Kepala Desa; dan
• Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
• BPD
• Tim Penyusun RPJM Desa
• Masyarakat Desa
6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa
7.
Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan
disepakati oleh peserta musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai
RPJM Desa
• BPD
• Tim Penyusun RPJM Desa
• Masyarakat Desa
8.
Penetapan dan Perubahan RPJM
Desa
Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan
disepakati bersama oleh Kepala Desa dam BPD untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa
• Kepala Desa
• BPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
7. PENYUSUNAN
RKP DESA
Penyusunan perencanaan
pembangunan desa melalui
musyawarah desa;
01
Pencermatan ulang dokumen
RPJM desa;
04 Penetapan RKP desa;
07
Pembentukan tim penyusun
RKP desa;
02
Penyusunan rancangan RKP
desa;
05 Perubahan RKP desa; dan
08
Pencermatan pagu indikatif
desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke
desa;
03
Penyusunan RKP desa
melalui musyawarah
perencanaan pembangunan
desa
06
Pengajuan daftar usulan
RKP desa.
09
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
8. PENGGALIAN POTENSI WILAYAH
Masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah desanya misalnya berkaitan dengan asal usul terbentuknya desa,
keadaan atau peristiwa penting bagi desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk dan
mempengaruhi kehidupan desa.
Dengan belajar pada sejarah desa, pemerintah desa maupun warga diharapkan mendapatkan pembelajaran tentang
kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dengan
merefleksikan program-program yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model
pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa.
Sehingga akan memberikan pembelajaran bagi pengelolaan programprogram desa berikutnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
MENGGALI SEJARAH DESA
9. IDENTIFIKASI LIMA MODAL (KONSEP LIVELIHOODS)
SUMBER DAYA ALAM SUMBER DAYA MANUSIA
SUMBER DAYA
PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA
SOSIAL-BUDAYA
• Sumber mata air
• Sungai
• Gunung
• Hutan
• Lahan pertanian dan
perkebunan
• Rawa-rawa/tambak
• Hasil hutan kayu
• Hasil hutan non-kau
• Keterampilan masyarakat di sector pertanian, perkebunan,
perdagangan, perbengkelan, jasa keuangan, jasa angkutan umum,
usaha kecil rumah tangga dst.
• Jumlah dan jenis petani
• Kelengkapan aparatur desan dan kelembagaan (LPMD dan PKK).
• Tingkat Pendidikan.
• Tenaga Kesehatan (Termasuk tabib/dukun/bidan kampung)
• Petani yang bekerja di dalam Kawasan hutan
• Jasaln desa
• Saluran irigasi
• Bangunan pasar
• Balai desa
• Jalan usaha tani
• Lapangan olahraga
• Rumah ibadah
• Budaya gotong royong
• Kelompok Tani
• Kelompok Pengajian
• PKK
• Karang Taruna
• Kelompok Tani Hutan
• Kelompok Sadar Wisata
• Badan Kerjasama Antar
Desa
Pendekatan “penghidupan berkelanjutan” (Sustainable Livelihoods Approach) menekankan keberfungsian pada
lima aset masyarakat yaitu modal alam (natural capital), modal fisik buatan manusia (infrastructure/physical
capital/man-made capital), modal manusia (human capital), modal uang (financial capital), dan modal sosial-
budaya (social capital), yang saling melengkapi untuk meningkatkan ketahanan sosial ketika terjadi guncangan
terhadap sistem penghidupan.
Contoh Format Identifikasi Sumber Daya Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
PENGGALIAN POTENSI WILAYAH
10. Gambar desa (sketsa desa) adalah gambaran desa secara kasar/umum tentang keadaan sumber daya fisik
desa (alam maupun buatan).
Hal-hal yang perlu figambar dalam sketsa desa adalah :
Batas Desa
01
NO. MASALAH POTENSI
1.
Jalan desa di wilayah RW 02
sepanjang 1.200 meter rusak beat
• Batu
• Pasir
• Tenaga gotong royong
2.
Lingkungan perumahan penduduk
RW o7 tidak sehat
• LK-Desa dan PKK
• Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Puskesmas pembantu
3.
Banyak anak balita di RW 13 menderita
penyakit campak.
• Puskesmas pembantu
• Posyandu
• Kader Posyandu
4.
Tambak/kolam ikan kurang
dimanfaatkan oleh petani ikan
• Kolam/lahan tambak
• Aliran/irigasi
• Petani tambak
5. Jembatan di Dusun Damai longsor
• Batu dan pasir
• Kayu dan bambu
• Tenaga gotong royong
Sumber daya alam
02 Penggunaan lahan
03
Sumber daya buatan
(prasarana dan sarana)
04
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
SKETSA DESA
PENGGALIAN POTENSI WILAYAH
11. Diagram kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat, yang
dapat digunakan untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga bagi
masyarakat.
NO. LEMBAGA MASALAH POTENSI
1. PEMDES DAN BPD
Perangkat desa kurang dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat
• Perangkat lengkap
• Sarana tersedia
2. LK-Desa
Pengurus LK Sebagian besar tidak tampak
kegiatannya
• Pengurus lengkap
• Tenaga pengurus potensial
3. KELOMPOK TANI Kegiatan kelompok tani Dusun Damai macet
• Lembaga ada
• Pengurus lengkap
4. SIMPAN PINJAM
Pengurus Simpan Pinjam tidak pernah
melakukan musyawarah dengan anggota
• Modal usaha besar
• Pengurus lengkap
5. KUD
Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil
pertanian
• Ada program pelatihan
• Ada kredit bunga rendah tersedia
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
DIAGRAM KELEMBAGAAN
PENGGALIAN POTENSI WILAYAH
12. Alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat,
yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan
dasar dan terjadi cukup parah dan berulang.
Tujuan:
• Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan.
• Mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat.
Informasi yang dapat dihimpun:
• Masalah kebutuhan dasar masyarakat
• Masalah kegiatan masyarakat
• Masa kritis pada musim tertentu
Keterangan:
Tanda bintang (*) menunjukkan intensitas/lama kejadian.
Semakin banyak tanda bintang menunjukkan semakin tinggi
intensitas/lama kejadian.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
KALENDER MUSIM
PENGGALIAN POTENSI WILAYAH
13. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
NO. MASALAH POTENSI
1.
Pada musim kemarau, di dua
dusun kekurangan kekurangan
air berseih
• Sungai
• Mata air
• Swadaya masyarakat
• Batu pasir
2.
Pada musim kemarau, hasil
panen merosot (gagal)
• Irigasi tersier
• Luas lahan persawahan
• Kelompok Tani
• KUD
3.
Pada musim pancaroba banyak
masyarakat desa terserang ISPA
• Puskesmas pembantu
• Kebun obat keluarga
• Posyandu
4.
Pada musim hujan banyak
masyarakat di Dusun Suci
terkena diare
• Puskesmas pembantu
• Posyandu
• Bidan desa
• Kebun obat keluarga
5.
Pada musim hujan, Sebagian
besar rumah penduduk di Dusun
Damai tergenang air setinggi 1
meter
• Batu dan pasir
• Kayu dan bambu
• Tenaga gotong royong
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
PENGGALIAN
POTENSI WILAYAH