2. 1. Skema Pembiayaan UMi oleh PIP
2. Monev Pembiayaan UMi oleh Instansi Vertikal DJPb
3. Pemilihan Indikator dalam survei NKD
4. Evaluasi Pelaksanaan Monev dan Survei NKD
5. Bahan Diskusi/Pertimbangan2 di Masa Transisi
Outline
2
3. Syarat Penerima
Tujuan Pembiayaan UMi
Program pemerintah melalui Badan Layanan
Umum Pusat Investasi Pemerintan (PIP) yang
menyediakan fasilitas pembiayaan dengan plafon
maksimal Rp20 jt per orang bagi usaha ultra
mikro yang belum dapat mengakses program
pembiayaan dari perbankan.
• Memiliki NIK (KTP-elektronik)
• Tidak sedang menerima kredit program
pemerintah yang tercatat di SIKP (KUR)
• Menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat
bagi Usaha Ultra Mikro.
• Menambah jumlah wirausahawan yang mendapat
fasilitas pembiayaan dari Pemerintah.
• Menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima
bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat
mengakses pembiayaan perbankan.
1. Skema Pembiayaan UMi oleh PIP (1)
3
Pusat Investasi Pemerintah
Dasar Hukum
• PMK No.193/PMK.05/2020 tentang
Pembiayaan UMi
• Perdirjen No. Per-6/PB/2022 tentang
Petunjuk Teknis Monev Pembiayaan UMi
oleh Instansi Vertikal DJPb
4. Individual Kelompok
Kelompok Individual
Penyaluran
Tidak
Langsung
Koperasi
LKM
LKBB non
Afiliasi
Pemerintah
Kelompok Individual
Skema Penyaluran Pembiayaan UMi di PIP
5
Penyaluran
Langsung
LKBB Penyalur harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM min 2 tahun;
2. sehat dan berkinerja baik; dan
3. memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan/atau kompatibel dengan SIKP UMi
4
Penyaluran Pembiayaan UMi dari PIP melalui
PNM (skema group lending) dan Pegadaian
(skema individual lending) selaku LKBB BUMN
Penyalur.
1. Penyaluran Langsung melalui LKBB (BUMN)
Penyaluran Pembiayaan
UMi secara tidak langsung
dari PIP melalui BAV yang
disalurkan kembali
melalui koperasi-koperasi
linkage.
2. Penyaluran Linkage
melalui BAV (BUMN)
Penyaluran langsung
dari PIP kepada LKBB
(sesuai PMK 193/2020,
disalurkan mulai 2021),
pencairan melalui uang
elektronik
3. Penyaluran Langsung melalui LKBB non Afiliasi
Pemerintah
5. 2. Monev Pembiayaan UMi oleh Instansi Vertikal DJPb
No Jenis Monev KPPN (Seksi Bank) Kanwil DJPb (Bidang PPA II)
1 Ketepatan/
Pencocokan Data
Penyaluran
• Mencocokkan data sampel dokumen
penyaluran LKBB Penyalur setempat (on desk)
• Bertujuan mengukur akurasi data penyaluran
Pembiayaan UMi di SIKP UMi
• Melakukan fungsi supervisi progres
Monev oleh KPPN
2 Survei Nilai
Keekonomian
Debitur (NKD)
→ Sampel Debitur
Pembiayaan UMi
• Melakukan survey responden hasil random
sampling SIKP UMi (on the spot)
• Survey dilakukan 2x di awal akad (baseline)
dan 1 tahun setelahnya (endline)
• Bertujuan mengukur dampak Pembiayaan
UMi terhadap Debitur
• Menentukan target responden
baseline per KPPN
• Melakukan fungsi supervisi progres
Monev oleh KPPN
3 Survei
Responden
Pembanding
→ Sampel
Reponden non KUR-
Pembiayaan UMi
- • Melakukan survey kepada responden
usaha ultra mikro yang non KUR-
Pembiayaan UMi (on the spot)
• Bertujuan sebagai data
pembanding (control group) dari
NKD yang telah diukur oleh KPPN
Pasal 30 & 31 PMK 193/2020: Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Ultra
Mikro, DJPb dan BLU PIP melakukan monev. Monev oleh DJPb diatur lebih lanjut dalam Perdirjen.
6. Dasar Hukum Monev dan Perhitungan Capaian NKD
6
PMK 193/2020
tentang Pembiayaan UMi
Per/6/2022
Revisi
Juknis Monev
di daerah
Per/25/2018
Survei NKD oleh KPPN
(Salah satu monev Pembiayaan UMi)
Responden Baseline
(survei max 3 bln setelah akad)
Responden Baseline
(survei 1 th setelah baseline)
Digunakan sebagai IKU pengukuran ∆NKD Tahun 2021 & 2022)
10 Indikator survei NKD:
• 7 Nilai Keekonomian Pribadi (NKP)
• 3 Nilai Keekonomian Usaha (NKU)
Berdasarkan hasil kajian bersama antara Dit SMI dengan
Melbourne Microfinance Initiative (MMI) Tahun 2020-2021,
Perbaikan kerangka kerja uji dampak NKD meliputi:
1) Perbaikan indikator penilaian dampak keekonomian,
2) Penggunaan control group dalam survei, dan
3) Perbaikan metode sampling
(Survei oleh Kanwil DJPb)
Per-6/2022 mulai berlaku untuk
perhitungan IKU ∆NKD tahun 2023
12 Indikator survei NKD meliputi:
• 6 Nilai Keekonomian Pribadi (NKP)
• 3 Nilai Keekonomian Usaha (NKU)
• 3 Nilai Keuangan Inklusif (NKI)
∆ 𝑁𝐾𝐷
7. Metode Statistik Penentuan Sampel
7
1. Metodologi Statistik yang digunakan dalam
penentuan jumlah sampel NKD adalah Rumus
Slovin yang biasa digunakan dalam penelitian
survei untuk jumlah populasi statistik yang besar
dengan penggunaan Margin of Error 4%.
2. Random penentuan sampel dilakukan oleh Sistem
Informasi Kredit Program (SIKP) UMi secara
proporsional berdasarkan data penyaluran baru di
wilayah kerja Kanwil dengan penentuan responden
minimal per provinsi dihitung dari jumlah debitur
Pembiayaan UMi yang memenuhi kriteria.
Jumlah target responden sebanyak 10
s.d. 100 Debitur per Provinsi (Kanwil)
Random oleh SIKP UMi setiap:
• Smt I – Awal Maret
• Smt II – Awal Sept
Rumus Perhitungan Target Responden Nasional:
Rumus Perhitungan Target Responden Per Provinsi:
8. 3. Pemilihan Indikator dalam survei NKD (1)
8
1. NKP (Nilai Keekonomian Pribadi)
Indikator:
1) Pengeluaran listrik per bulan
2) Pengeluaran konsumsi per minggu
3) Jenis Lantai Rumah
4) Kondisi Sanitasi (Jenis sanitasi & kloset)
5) Rasio anak sekolah
6) Rata-rata tabungan dlm 3 bulan terakhir
Mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek
Kesejahteraan, Pendidikan, dan Standar hidup
Grameen Bank BPS
▪ Grameen Bank menetapkan
10 indikator yang digunakan
dalam pengukuran
kesejahteraan dan
pengentasan kemiskinan.
▪ Dari 10 indikator tersebut, 4
dipilih sebagai indikator NKD
sesuai dengan kondisi di
Indonesia, yaitu:
1) Fasilitas Rumah
2) Fasilitas Sanitasi
3) Sekolah anak-anak
4) Rata-rata tabungan yang
dimiliki di Bank
▪ Terdapat 6 indikator
pengukuran kesejahteraan
menurut BPS, sebagian
diadopsi dan dimodifikasi
sebagai indikator dalam survei
NKD, yaitu:
1. Konsumsi/pengeluaran
rumah tangga
2. Keadaan/fasilitas tempat
tinggal
3. Kemudahan akses anak ke
sekolah/pendidikan
World Bank
Sebagian besar debitur Pembiayaan UMi adalah
masyarakat miskin (sesuai target debitur PNM dan
Komida sebagai Penyalur terbesar). Penentuan
indikator NKP mengadopsi metode pengukuran
Multidimensional Poverty Index (MPI) yang
digunakan oleh World Bank dalam pengukuran
tingkat kemiskinan/kesejahteraan masyarakat
berdasarkan 3 aspek di atas.
9. 3. Pemilihan Indikator dalam survei NKD (2)
9
2. NKU (Nilai Keekonomian Usaha)
Indikator dalam Per-6/2022:
1) Nilai Aset Usaha
2) Nilai Omzet Tahunan
3) Jumlah Tenaga Kerja
Mencerminkan kondisi ekonomi reponden dari
aspek usaha yang dijalankan oleh responden
Teori Akuntansi
Teori Ekonomi
Teori Manajemen Teori Investasi
Omset, aset, dan
tenaga kerja adalah tiga
indikator utama dalam
mengukur kesehatan
suatu entitas keuangan
(termasuk UMKM).
Omset, aset, dan tenaga
kerja digunakan sebagai
indikator dalam mengukur
efektivitas manajemen
dalam mengelola sebuah
entitas/organisasi.
▪ Teori ekonomi menjelaskan
tentang produksi, distribusi,
dan konsumsi barang dan
jasa.
▪ Omset, aset, dan tenaga
kerja merupakan indikator
ekonomi utama dalam
mengukur kinerja entitas
ekonomi dalam
memproduksi,
mendistribusikan, dan
menjual barang dan jasa.
Omset, aset, dan
tenaga kerja
digunakan sebagai
indikator dalam
menilai potensi
keuntungan dan
pendapatan investasi.
10. 3. Pertimbangan Pemilihan Indikator dalam survei NKD (3)
10
3. NKI (Nilai Keuangan Inklusif)
Indikator:
1) Jenis Pembukuan
2) Tempat Menabung
3) Aspek lainnya
Mencerminkan kondisi literasi keuangan responden dari
aspek pengetahuan dan pemanfaatan produk keuangan
Hasil Kajian MMI
Hasil kajian bersama Dit SMI dengan
Melbourne Microfinance Initiative
(MMI) 2020/2021 merekomendasikan
perbaikan indikator penilaian dampak
keekonomian, antara lain dengan
penambahan 3 indikator NKI sebagai
usulan indikator pengukuran baru
dalam Per-6/2022.
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
1. Penambahan indikator keuangan inklusif untuk
mendukung program SNKI (Ditjen
Perbendaharaan sebagai anggota DNKI).
2. Penetapan indikator yang mengikuti
perkembangan zaman (bagian dari program
digitalisasi).
3. Turut mendukung pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) dalam mengurangi
tingkat kemiskinan dan kesenjangan.
11. 4. Evaluasi Pelaksanaan Monev dan Survei NKD
11
1. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas di KPPN, monev ketepatan/pencocokkan data
penyaluran diusulkan agar didrop dari tugas monev oleh KPPN.
2. Usulan evaluasi indikator pelaksanaan survei pengukuran dampak NKD Pembiayaan UMi:
a) Kondisi sanitasi, lantai rumah, rasio anak sekolah, dan jumlah tenaga kerja (4 indikator)
diusulkan untuk didrop karena data hasil survei NKD belum menunjukkan pengaruh yang
signifikan pada kondisi dan jumlah responden dengan jumlah pinjaman yang relatif kecil (rata-
rata Rp3,5 juta per debitur untuk periode pengukuran dampak selama 1 tahun).
b) Pengeluaran listrik, konsumsi mingguan, rata2 tabungan, aset, omset usaha, dan 3
indikator NKI (8 indikator) diusulkan tetap dipertahankan sebagai indikator pengukuran
karena data hasil survei NKD menunjukkan pengaruh signifikan pada kondisi dan jumlah
responden, serta pengukuran NKI sejalan dukungan program SNKI.
3. Mulai tahun 2024, tugas survei NKD oleh KPPN dan survei responden pembanding oleh Kanwil
akan dilimpahkan ke PIP/Lembaga Survei, sehingga perlu dilakukan diskusi/pembahasan lebih
lanjut dengan PIP dan lembaga/konsultan survei terkait penentuan indikator-indikator yang akan
dijadikan parameter dalam survei pengukuran NKD pembiayaan UMi sebagai bahan untuk revisi
Per-6/2022.
12. 5. Bahan Diskusi/Pertimbangan2 di Masa Transisi
12
1. Pada Semester I 2023, pelaksanaan survei NKD Baseline dilakukan oleh KPPN namun survei NKD
Endline dilakukan oleh PIP (dapat melalui Lembaga Survei). Berdasarkan data progres survei NKD di
periode Semester I 2023 pada SIKP UMi hingga saat ini, terdapat target survei NKD baseline kepada 893
responden oleh 161 KPPN/wilayah di seluruh Indonesia (perkiraan jumlah sampel yang akan disurvei
untuk pengukuran nilai NKD oleh PIP).
2. Pada Semester II 2023, perlu dilakukan persiapan dan penyesuaian random sampling survei NKD
Baseline oleh SIKP UMi mengingat survei NKD Endline (Semester II 2024) akan dilakukan oleh PIP (Di
Tahun 2023, masih terdapat perhitungan IKU pada KPPN dan Kanwil DJPb terkait pelaksanaan survei
NKD Pembiayaan UMi).
3. Survei responden pembanding oleh Kanwil mulai diimplemantasikan pada Semester II 2023 dengan
target 603 sampel responden (control group) yang tersebar di 33 Provinsi. Bagaimana implementasi
survei responden pembanding di Semester 1 2024 oleh PIP/Lembaga Survei?
4. Karena rencana pelaksanaan kedua survei dimaksud di Tahun 2024 akan dilakukan oleh PIP/lembaga
survei, bagaimana proses keterlibatan PIP/Lembaga survei tersebut pada kegiatan survei di masa transisi
(Tahun 2023)?
5. Apabila tugas2 survei dilimpahkan kepada PIP, bagaimana bentuk/peran monev Pembiayaan UMi yang
akan dilaksanakan oleh Instansi Vertikal DJPb?
15. Perbandingan PER-25/2018 Revisi (PER-6/2022)
1. Penentuan
Responden
Menggunakan simple random sampling Terdapat responden minimal per provinsi dan
menjadi target masing2 Kanwil
(penentuan jumlah responden dengan rumus
Slovin).
2. Kanwil
DJPb
Tidak ada target per Provinsi, Kanwil hanya
melakukan monitoring survei oleh KPPN
(tidak ada IKU pelaksanaan survei NKD di
Kanwil)
Ada penetapan target jumlah responden tiap
Provinsi/Kanwil yang dibreakdown ke KPPN di
wilayah kerjanya (ada IKU supervisi dan
pemenuhan target NKD di Kanwil)
3. KPPN • Tidak ada penetapan target oleh Kanwil
(KPPN bisa tidak melakukan survei karena
tidak menjadi IKU)
• KPPN dapat survei atas usulan data dari
Penyalur (di luar hasil random SIKP UMi)
• Ada target responden minimal dari Kanwil dan
didukung dengan IKU pemenuhan target NKD
(termasuk jika sampel melebihi target)
• Sampel yang akan disurvei hanya berdasarkan
data hasil random SIKP UMi.
4. Penyalur Dapat mengusulkan responden baru untuk
disurvei di luar data random SIKP UMi.
Tidak dapat mengusulkan responden baru di luar
SIKP UMi (responden hanya sesuai hasil random
SIKP UMi).
Perbedaan Monev sesuai Per-25/2018 dan Per-6/2022
15
16. 16
Lampiran A: Simulasi Perubahan Nilai/Indeks Pengukuran
I Berapa rata-rata pengeluaran listrik bulanan?
(Rp)
≤ 50.000
50.001 s.d.
100.000
100.001 s.d.
150.000
150.001 s.d.
200.000
200.001 s.d.
250.000
≥
250.001
Indeks 1 2 3 4 5 6
II Rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu? (per kapita)
(Rp)
≤ 25.000
25.001 s.d.
50.000
50.001 s.d.
75.000
75.001 s.d.
100.000
100.001 s.d.
125.000
≥
125.001
Indeks 1 2 3 4 5 6
NKP I Pengeluaran Listrik Per Bulan
(Rp) < Rp40.000 Rp40.001 –
Rp80.000
Rp80.001
– Rp120.000
Rp120.001 –
Rp160.000
Rp160.001 –
Rp200.000
Indeks 1 2 3 4 5
(Rp) Rp200.001 –
Rp240.000
Rp240.001 –
Rp280.000
Rp280.001 –
Rp320.000
Rp320.001 –
Rp360.000
> Rp360.000
Indeks 6 7 8 9 10
NKP 2 Pengeluaran Konsumsi Per Minggu Per Kapita
(Rp) < Rp30.000 Rp30.001 –
Rp60.000
Rp60.001 –
Rp90.000
Rp90.001
– Rp120.000
Rp120.001 –
Rp150.000
Indeks 1 2 3 4 5
(Rp) Rp150.001 –
Rp180.000
Rp180.001 –
Rp210.000
Rp210.001 –
Rp240.000
Rp240.001 –
Rp270.000
> Rp270.000
Indeks 6 7 8 9 10
Per-25/2018
Per-6/2022
Contoh simulasi:
➢ Diasumsikan responden mengalami peningkatan
rata-rata pengeluaran listrik bulanan dari Rp255
ribu pada survei baseline menjadi menjadi Rp330
ribu pada survei endline, maka tidak ada
peningkatan indeks dalam Per-25/2018 (indeks
sama2 sebesar 6). Namun jika menggunakan Per-
6/2022, terdapat kenaikan indeks dari 7 (baseline)
menjadi 9 (endline)
➢ Diasumsikan responden mengalami peningkatan
pengeluaran konsumsi mingguan dari Rp130 ribu
menjadi Rp200 ribu, maka tidak terdapat
peningkatan indeks dalam Per-25/2018 (indeks yang
digunakan sama2 sebesar 6). Namun jika
menggunakan Per-6/2022, terdapat kenaikan
indeks dari 5 (baseline) menjadi 7 (endline).
Tujuan penambahan/perubahan range/rentang nilai
atas indeks indikator: untuk lebih mencerminkan adanya
peningkatan/perubahan indikator NKD
21. Contoh: Untuk survei baseline semester 2 2022, jumlah sampel dihitung dari populasi debitur yang mendapatkan
pembiayaan di Juni s.d. Agustus 22
Keterangan Waktu Pelaksanaan
Semester I Semester II
Hitung jumlah responden minimal dan random debitur 1 Maret 1 September
Populasi debitur yang memenuhi kriteria baseline Pencairan Des Y-1 s.d. Feb Pencairan Juni - Agt
Pelaksanaan Survei: Maret – Mei
(sesuai tgl akad debitur
yang dirandom)
Sept – Nov
(sesuai tgl akad debitur
yang dirandom)
Perekaman hasil survei Maks. 30 Juni Maks. 31 Des
Periode Jumlah Debitur
Juni 2021 347.770
Juli 2021 160.962
Agustus 2021 74.770
Total 583.502 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐼𝐼 =
583.502
1 + (583.502)(0,04)2
𝑥 120% = 749,19 = 750
Lampiran B: Simulasi Perhitungan Jumlah Responden NKD (Baseline)
𝒏𝑵𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝑵𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
൯
𝟏 + (𝑵𝑵𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 × 𝒆𝟐
× 𝟏𝟐𝟎%
𝑛𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = target responden nasional
𝑁𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = jumlah Debitur dengan umur
akad pembiayaan paling lama
3 (tiga) bulan secara
nasional.
e = margin of error (asumsi 4%)
Perhitungan Sampel dengan Slovin Method
22. 1) Jumlah responden Minimal 750 (Nasional)
2) Jumlah sampel per provinsi dihitung secara
proporsional dari jumlah populasi Debitur baru
selama 3 bulan terakhir
3) Selanjutnya, jumlah sampel minimal dibagi sesuai
jumlah KPPN di setiap provinsi
• Misal, Provinsi Jawa Tengah terdapat 15 KPPN
• Jumlah responden minimal per KPPN 7-8 Debitur
4) KPPN disarankan untuk survei lebih dari jumlah
responden minimal (menjadi perhitungan IKU)
• Misal jumlah sampel minimal 6, KPPN survei ke 7
atau 8 Debitur
5) Untuk berjaga-jaga jika debitur hasil random tidak
dapat disurvei, random debitur yang disediakan
lebih dari jumlah tsb
• Misal jumlah sampel minimal 6, jumlah debitur
yang dirandom 15
• KPPN dapat memilih debitur yang akan disurvei
dari hasil random tsb
Provinsi
Jumlah Akad
Juni - Agustus 2021
%
Responden Minimal
Per Provinsi
Responden Minimal
(Pembulatan ke atas
ACEH 11.675 2,00% 15,0063753 16
BALI 2.632 0,45% 3,383021823 4
BANTEN 20.693 3,55% 26,59759521 27
BENGKULU 4.263 0,73% 5,479415666 6
D.I. YOGYAKARTA 4.587 0,79% 5,895866681 6
DKI JAKARTA 29.118 4,99% 37,42660694 38
GORONTALO 2.666 0,46% 3,426723473 4
JAMBI 10.242 1,76% 13,1644793 14
JAWA BARAT 109.291 18,73% 140,4763823 141
JAWA TENGAH 78.543 13,46% 100,9546668 101
JAWA TIMUR 111.011 19,02% 142,6871716 143
KALIMANTAN BARAT 4.741 0,81% 6,093809447 7
KALIMANTAN SELATAN 3.617 0,62% 4,649084322 5
KALIMANTAN TENGAH 769 0,13% 0,988428489 1
KALIMANTAN TIMUR 2.583 0,44% 3,320040034 4
KALIMANTAN UTARA 198 0,03% 0,254497842 1
KEP BANGKA BLT 1.890 0,32% 2,429297586 3
KEPULAUAN RIAU 1.179 0,20% 1,51541897 2
LAMPUNG 23.397 4,01% 30,0731617 31
MALUKU 1.159 0,20% 1,489712118 2
MALUKU UTARA 250 0,04% 0,32133566 1
NUSA TENGGARA BARAT 21.498 3,68% 27,63229603 28
NUSA TENGGARA TIMUR 11.750 2,01% 15,102776 16
PAPUA 405 0,07% 0,520563768 1
PAPUA BARAT 31 0,01% 0,039845622 1
RIAU 10.610 1,82% 13,63748539 14
SULAWESI BARAT 4.614 0,79% 5,930570932 6
SULAWESI SELATAN 16.976 2,91% 21,81997662 22
SULAWESI TENGAH 5.084 0,87% 6,534681972 7
SULAWESI TENGGARA 3.266 0,56% 4,197929056 5
SULAWESI UTARA 4.102 0,70% 5,272475501 6
SUMATERA BARAT 12.908 2,21% 16,59120277 17
SUMATERA SELATAN 21.813 3,74% 28,03717896 29
SUMATERA UTARA 45.941 7,87% 59,04992614 60
Grand Total 583.502 100,00% 750 769
Lampiran B: Simulasi Perhitungan Jumlah Responden NKD (Baseline)
23. Lampiran C: Timeline Evaluasi survei NKD dan Revisi Per-6/2022
23
No Agenda Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Pembahasan kerangka evaluasi monev NKD
Pembiayaan UMi dengan PIP dan Lembaga/
Konsultan survei
2 Penyusunan Draft Revisi Per-6/2022 dan
Pembahasan dengan PIP
3 Pembahasan Draft Revisi Per-6/2022 dengan
pihak eksternal (Setditjen, PPK BLU, dan DSP)
4 Koordinasi dengan Tim IT PIP tentang
pengembangan SIKP UMi untuk mengakomodir
model random sampling penetapan target
responden survei
5 Piloting pelaksanaan survei NKD dan
responden pembanding oleh PIP dan
Lembaga/Konsultan survei
6 Penetapan Revisi Per-6/2022
