2. Akuisisi Menurut UUPT
• Pengambilalihan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh badan hukum atau orang
perorangan perorangan untuk mengambilalih
saham Perseroan yang mengakibatkansaham Perseroan yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian atas Perseroan
tersebut (Pasal 1 angka 11 UUPT 2007)
3. Unsur – Unsur Akuisisi
• Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum
yang didasarkan pada perjanjian sehingga
diperlukan persetujuan antara pihak yang diambil
alih dengan yang mengambil alih
• Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan• Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan – pasal 125 ayat
(2)
• Sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak
yang diambil alih adalah Direksi Perseroan atau
langsung dari pemegang saham - pasal 125 ayat
(1)
4. Subyek & Jumlah Akuisisi
UU 40/2007 PP 27/1998
UUPT 2007 tidak
mengklasifikasikan namun
hanya untuk mengambil alih
saham Perseroan
PP No 27 tahun 1998
memperbolehkan
pengambilalihan seluruh
maupun sebagian besar sahamsaham Perseroan maupun sebagian besar saham
Akan tetapi jika terjadi
pengambilalihan secara
keseluruhan tidak boleh
bertentangan dengan
ketentuan pasal 7 ayat (1) jo
ayat (5) yakni pemegang saham
tidak boleh kurang dari dua
orang
5. Konsekuensi Hukum
• Perbuatan hukum pengambilalihan tidak
mengakibatkan Perseroan yang diambil alih
sahamnya menjadi bubar atau berakhir
• Perusahaan masih eksis hanya pemegang• Perusahaan masih eksis hanya pemegang
sahamnya yang beralih dari pemegang saham
semula kepada yang mengambil alih
• Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya
peralihan pengendalian Perseroan kepada
pihak yang mengambil alih
7. Tahapan Akuisisi UUPT
Melalui Direksi Melalui PS
Penyusunan Letter Of Intent Tanpa perlu LoI dan Rancangan
Akuisisi
Menyusun Rancangan Akuisisi Negosiasi antar PS
Persetujuan RUPS Pengumuman di MediaPersetujuan RUPS Pengumuman di Media
Pengumuman Ringkasan
Rancangan Akuisisi di Media
Masa Sanggah Kreditor
Masa Sanggah dari Kreditor Akta Akuisisi
Akta Akuisisi Pendaftaran Akta Akuisisi ke
DepkumHAM
Pendaftaran Akta Akuisisi ke
DepkumHAM
9. Letter Of Intent
• Surat minat & keseriusan dari pembeli untuk membeli
saham perusahaan target
• Permintaan dokumen awal Perseroan antara lain :
- Identitas Perusahaan (Company Profile, Akta Pendirian
berikut Perubahan, S. Domisili, NPWP, dan Izin-izin yang
dimiliki Perusahaan)dimiliki Perusahaan)
- Perjanjian dengan Pihak Ketiga
- Laporan Keuangan Perusahaan (Audited)3 tahun terakhir;
- Propektus
- Dokumen-dokumen lain
• Tahapan akuisisi
10. Unsur – Unsur Akuisisi
• Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum
yang didasarkan pada perjanjian sehingga
diperlukan persetujuan antara pihak yang diambil
alih dengan yang mengambil alih
• Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan• Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan – pasal 125 ayat
(2)
• Sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak
yang diambil alih adalah Direksi Perseroan atau
langsung dari pemegang saham - pasal 125 ayat
(1)
11. Prinsip – Prinsip Pokok LoI
• Komitmen serius dari para pihak untuk
melaksanakan transaksi dengan itikad baik
• Berisi syarat – syarat pokok dalam suatu
transaksi yang akan membantu mencegahtransaksi yang akan membantu mencegah
adanya salah pengertian dikemudian hari baik
sengaja/ tidak
• Permulaan masuknya pihak secara hukum
untuk lebih merundingkan kepastian di dalam
membuat perjanjian akuisisi
12. MoU
• MoU merupakan tindak lanjut disetujuinya LoI
• Berisi kesepahaman awal antara penjual
dengan pembeli
• MoU merupakan entry point untuk• MoU merupakan entry point untuk
penyusunan Rancangan Akuisisi
13. Isi MoU
• Hal – hal pokok yang disepakati dalam MoU
antara lain :
- kewajiban perusahaan target terkait dengan
pinjamanpinjaman
- kewajiban yang timbul dari perizinan
- perubahan status perseroan dari PMDN
menjadi PMA
- Apabila perusahaan Tbk tata cara akusisi
disesuaikan dengan peraturan Bapepam
14. Rancangan Akuisisi
• Rancangan Akuisisi dibuat Direksi Perusahaan
yang akan mengakuisisi (Acquiring) dan
Perusahaan yang akan diakuisisi (Acquired)
dengan mendapat Persetujuan Dewandengan mendapat Persetujuan Dewan
Komisaris. Pasal 125 ayat (6) UUPT
• Rancangan Akuisisi diumumkan di media 30
hari sebelum RUPS
15. Isi Rancangan Akuisisi
• Pendahuluan
- Obyek akuisisi
- Alas hukum akuisisi
• Informasi Para Pihak
- Perusahaan yang mengakuisisi (Riwayat Singkat,- Perusahaan yang mengakuisisi (Riwayat Singkat,
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham, Data
Keuangan)
- Perusahaan yang diakuisisi (Riwayat Singkat, Struktur
Permodalan dan Kepemilikan Saham, Data Keuangan)
- Informasi Mengenai Penjual (nama pemegang saham
dan jumlah saham yang dijual)
16. Isi Rancangan Akuisisi
• Alasan dan penjelasan dilakukannya transaksi akuisisi
- alasan & latar belakang pihak yang diakuisisi, alasan &
latar belakang pihak yang mengakuisisi,
- maksud & tujuan (urgensi akuisisi)
• Jumlah & Nilai Saham yang diakusisi• Jumlah & Nilai Saham yang diakusisi
- jumlah lembar saham
- prosentase dari modal yang ditempatkan
• Kesiapan Pendanaan
- bahwa dana yang digunakan untuk transaksi tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
17. Subyek & Jumlah Akuisisi
UU 40/2007 PP 27/1998
UUPT 2007 tidak
mengklasifikasikan namun
hanya untuk mengambil alih
saham Perseroan
PP No 27 tahun 1998
memperbolehkan
pengambilalihan seluruh
maupun sebagian besar sahamsaham Perseroan maupun sebagian besar saham
Akan tetapi jika terjadi
pengambilalihan secara
keseluruhan tidak boleh
bertentangan dengan
ketentuan pasal 7 ayat (1) jo
ayat (5) yakni pemegang saham
tidak boleh kurang dari dua
orang
18. Isi Rancangan Akuisisi
• Pendapat dari Penilai
penetapan harga akuisisi berdasarkan pendapat
dari penilai
• Perkiraan Jadwal Akuisisi
- sequence akuisisi- sequence akuisisi
- penyelenggaraan RUPSLB
• Informasi Tambahan
- Informasi lebih lanjut bagi para pemegang
saham atau pihak lain dapat menghubungi
Direksi
19. RUPS
• Keputusan RUPS mengacu pada pasal 87 (1) jo
pasal 89
• Keberatan dari kreditor dalam jangka waktu
14 hari setelah pengumuman di media14 hari setelah pengumuman di media
• Apabila tidak ada keberatan maka kreditor
dianggap telah menyetujui akuisisi
20. Dalam PPJB
• Pemeriksaan dokumen asli Perseroan
• Penandatanganan Surat Persetujuan dari
penjual (pemegang saham)
• Pernyataan dari Direksi Perseroan mengenai• Pernyataan dari Direksi Perseroan mengenai
keadaan Perseroan yang semestinya
(dokumen perseroan, perizinan, aset
perseroan, karyawan, kewajiban perseroan)
• Merupakan entry point proses LDD
21. Isi PPJB
• Berisi komparisi, recital, pokok perjanjian
• Pokok perjanjian terdiri dari :
- obyek perjanjian jual beli
- harga pembelian- harga pembelian
- tanda pengikatan
- Conditional precedent
- Conditional Subsequent
- Karyawan
22. Isi PPJB
• Aspek Formal Perjanjian :
- definisi & interpretasi
- keadaan kahar
- pernyataan dan jaminan- pernyataan dan jaminan
- wanprestasi
- pengakhiran
- aneka ketentuan
23. Akta Akusisi
• Berisi tentang pemenuhan hak dan kewajiban
para pihak pasca ditanda tanganinya PPJB
• Akta Akusisi sering disebut dengan Akta Jual
BeliBeli
• Akta ini bersifat notariil sehingga memiliki
kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang
sempurna
24. Aspek Penting dalam Akuisisi
• Pernyataan dan Jaminan dari Pembeli & Penjual
- Pemberitahuan
- Perlindungan
- Dukungan
• Perjanjian• Perjanjian
- Negative Covenant
- Affirmative Covenant
• Conditional Precedent
• Indemnifikasi
25. Pernyataan dan Jaminan
• Pemberitahuan
- bagi pihak pembeli, pemberitahuan untuk
dapat mempelajari sedapat mungkin kegiatan
bisnis perusahaan yang akan diakuisisibisnis perusahaan yang akan diakuisisi
- bagi pihak penjual, pemberitahuan
mengenai data- data dan apa saja yang
dimiliki oleh pembeli agar penjual bisa melihat
tingkat keseriusan pembeli
26. Konsekuensi Hukum
• Perbuatan hukum pengambilalihan tidak
mengakibatkan Perseroan yang diambil alih
sahamnya menjadi bubar atau berakhir
• Perusahaan masih eksis hanya pemegang• Perusahaan masih eksis hanya pemegang
sahamnya yang beralih dari pemegang saham
semula kepada yang mengambil alih
• Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya
peralihan pengendalian Perseroan kepada
pihak yang mengambil alih
27. Pernyataan dan Jaminan
• Dukungan
- Penjual akan memberikan
pertanggungjawabannya kepada pembeli apabila
setelah transaksi akuisisi ada hal/ sesuatu yang
tidak diketahui oleh pembeli sehingga merugikantidak diketahui oleh pembeli sehingga merugikan
pihak pembeli
- obyek pernyataan dan jaminan meliputi :
laporan, keuangan, aset, pajak, tenaga kerja,
perkara di pengadilan, perjanjian dengan pihak
ketiga, lingkungan hidup
28. Perjanjian
• Perjanjian yang meliputi waktu antara
penandatangan dan saat penutupan transaksi
dan memiliki konsekuensi hukum terhadap
proses akuisisiproses akuisisi
• Perjanjian tersebut terdiri dari :
- Negative Covenant
- Affirmative Covenant
29. Perjanjian
• Negative Covenant
- hal – hal yang tidak diperbolehkan yang
membatasi penjual dari tindakan – tindakan
tertentu tanpa persetujuan pembelitertentu tanpa persetujuan pembeli
- bertujuan melindungi pembeli terhadap
tindakan penjual yang mengubah maksud dan
tujuan akuisisi
- contoh : penjual membagikan bonus, deviden,
mengubah anggaran dasar perseroan,
30. Perjanjian
• Affirmative Covenant
- hal – hal yang diperbolehkan satu atau para pihak
mengambil tindakan – tindakan tertentu antara
penandatanganan sampai dengan penutupan transaksi
- contoh : menjalankan pembukuan, menyelenggarakan- contoh : menjalankan pembukuan, menyelenggarakan
RUPS dalam rangka persetujuan, persetujuan dari
pihak ketiga dan instansi pemerintah
- Bila pembeli ingin menambah klausul maka berisi
kewajiban absolut dan persyaratan tambahan
31. Conditional Precendent
• Persetujuan dalam proses akuisisi merupakan
persetujuan yang bersifat external dan
internal
• Perjanjian dan persetujuan pendahuluan pada• Perjanjian dan persetujuan pendahuluan pada
dasarnya tidak dapat dipisahkan
• Contoh : persetujuan KAP, penyelesaian
litigasi, kontrak kerja kepegawaian
32. Indemnifikasi
• Syarat untuk memberikan jaminan ganti rugi
kepada pihak pembeli apabila ada klain dari pihak
lain terhadap perseroan sebelum akusisi
• Indemnifikasi merupakan suatu perjanjian atau• Indemnifikasi merupakan suatu perjanjian atau
tindakan yang harus dilakukan oleh pihak penjual
kepada pembeli
• Indemnifikasi akan menutupi kelemahan dari
kalusul pernyataan dan jaminan, seperti
kewajiban terhadap pihak ketiga dikemudian hari
