Perbedaan utama antara Undang-Undang Perseroan Terbatas lama dan baru adalah penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengaturan tentang pemisahan perusahaan dalam undang-undang baru.

1. PERBEDAAN UU PT LAMA DENGAN UU PT BARU
Pemerintah bersama DPR telah mensahkan UU PT yang baru yaitu UU Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan telah diundangkan tanggal 16
Agustus 2007. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyesuaian terhadap UU
baru ini, kiranya dapat dijelaskan mengenai perbedaan UU lama (UU No. 1/1995) dan
UU baru (UU No. 40/2007).
Perbedaan UU lama dan UU baru
Perbedaan yang cukup signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Nomor Uraian :
UU LamaUU No. 1/1995 (a)
UU BaruUU No. 40/2007 (b)
1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
a. Belum diatur
b. Sudah diatur (psl 1 angka 3, psl 66 ayat 2, dan BAB V)
2) Alamat perusahaan
a. Belum diatur secara jelas
b. Harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar (pasal 5 ayat 2)
3) Permohonan pengesahan pendirian PT
a. Secara manual
b. Melalui teknologi informasi (psl 9 ayat 1)
4) Pemberian kuasa untuk pengajuan permohonan pengesahan pendirian
a. Dapat setiap orang
b. Hanya kepada notaris (psl 9 ayat 3)
5) Permohonan untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Menteri)
sejak akta pendirian ditandatangani
a. Belum diatur
b. Maksimal 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani (psl 10 ayat 1)
6) Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri
a. Tidak termasuk tempat kedudukan
b. Termasuk tempat kedudukan (psl 21 ayat 2)
7) Daftar Perseroan
a. Perlu didaftarkan oleh direksi ke menteri
b. Tidak perlu didaftarkan oleh Direksi. Diselenggarakan oleh Menteri (psl 29 ayat
1) dan daftar perseroan bersamaan dengan tanggal keputusan menteri mengenai
pengesahan badan hukum, persetujuan atas perubahan (psl 29 ayat 3).
8) Pengumuman perseroan
a. Perlu permohonan oleh direksi
b. Langsung diumumkan oleh Menteri bersamaan dengan tanggal keputusan

2. menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan atas perubahan (psl 30
ayat 1)
9) Modal dasar
a. Minimal Rp20 juta
b. Minimal Rp50 juta (psl 32 ayat 1)
10)Larangan kepemilikan silang (cross holding) baik langsung maupun tidak langsung
a. Belum diatur
b. Sudah diatur (psl 36 ayat 1)
11) Penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan
a. Belum diatur
b. Direksi menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan sebelum
tahun buku yang akan datang (psl 63 ayat 1 dan ayat 2)
12)Penyampaian laporan tahunan kepada RUPS oleh direksi
a. Paling lambat 5 bulan
b. Paling lambat 6 bulan (psl 66 ayat 1)
13)Perseroan merupakan persero
a. Tidak wajib diaudit akuntan publik
b. Wajib diaudit akuntan publik (psl 68 ayat 1 d)
14)Perseroan yang mempunyai aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50
milyar rupiah
a. Tidak wajib diaudit akuntan publik
b. Wajib diaudit akuntan publik (psl 68 ayat 1 e)
15)Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroaan mempunyai saldo laba yang
positif
a. Belum diatur secara jelas
b. Sudah diatur (psl 71 ayat 3)
16)Perseroan dapat membagikan dividen interim
a. Belum diatur secara jelas
b. Sudah diatur (psl 72)
17)Sanksi apabila direksi yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya
a. Belum diatur secara jelas
b. Sudah diatur (psl 97 ayat 3) yaitu bertanggung jawab penuh secara pribadi dan
psl 104 ayat 2
18)Perseroan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai
Dewan Pengawas Syariah
a. Belum diatur
b. Sudah diatur (psl 109)
19)Sanksi apabila komisaris yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan
tugasnya
a. Belum diatur secara jelas
b. Sudah diatur (psl 114 ayat 3) yaitu bertanggung jawab penuh secara pribadi dan
psl 115

3. 20)Biaya untuk memperoleh persetujuan, pengesahan, pengumuman dan salinan
a. Belum diatur secara jelas
b. Sudah diatur (psl 153) yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah
21)Pembentukan tim ahli pemantauan hukum perseroan
a. Belum diatur
b. Sudah diatur (psl 156)
Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum Kitab Undang-udang
Hukum Datang dan UU No. 1 Tahun 1995 dalam waktu 1 (satu) tahun setelah
berlakunya UU ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU ini
(pasal 157 ayat 3 dan penjelasannya). UU PT diundangkan tanggal 16 Agustus
2007, sehingga penyesuaian dengan UU ini paling lambat tanggal 15 Agustus 2008.
Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat tanggal 15
Agustus 2008 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas
permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (pasal 157 ayat 4).
Apabila perusahaan Anda belum sesuai dengan UU PT yang baru agar segera
menyesuaikan dengan UU tersebut. Hal ini agar tidak menganggu dan menjamin
kelangsungan usaha karena hanya masalah administrasi karena perusahaan anda
dapat dibubarkan.

4. Perbandingan UU PT lama dgn UU PT baru
KOMENTAR ATAS PERUBAHAN
UU NO. 1 TAHUN 1995 DENGAN UU NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
maka pengaturan mengenai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) beralih dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 kepada undang-undang yang baru tersebut. Di bawah ini
disampaikan komentar mengenai beberapa perubahan yang terjadi dengan membandingkan
antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama.
•1. Kepemilikan
Komentar PIHI:
Tidak ada perubahan dalam hal kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh negara.
•2. Pengesahan
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Pasal 9
•(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para
pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan
Akta Pendirian perseroan.
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:
Pasal 9
•(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan
permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara
elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
•a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
•b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
•c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
•d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
•e. alamat lengkap Perseroan.
•(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan

5. pengajuan nama Perseroan.
Komentar PIHI:
Perbedaan antara UU lama dan UU Baru dalam hal ini adalah dalam tatacara pengajuan
permohonan pengesahan, dimana pada UU Baru diperkenalkan tata cara pengesahan melalui
teknologi informasi sistem administrasi badan hukum.
•3. Modal dan Saham
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Pasal 25
Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:
Pasal 32
•(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Komentar PIHI :
Modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
4. Penyelenggaraan RUPS
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Pasal 64
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan
kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
(2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik
Indonesia.
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:
Pasal 77
•(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat
juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Komentar PIHI:
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan
melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya.
•5. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility - CSR)
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Tanggung jawab Sosial (CSR).
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:

6. Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.
Pasal 66
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pasal 74
•(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
•(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
•(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
•(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Komentar PIHI:
Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (CSR) harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan
yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat
dalam laporan tahunan Perseroan.
Kewajiban CSR hanya dikenakan pada perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam karena adanya pertimbangan saat penyusunan UUPT baru tersebut,
terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada penilaian CSR bakal menambah beban
perusahaan karena menjadi biaya tambahan baru.
6. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Pemisahan tidak diatur
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:
Pasal 1
•12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan
usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum

7. kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena
hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
pasal 135
•(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
•a. Pemisahan murni; atau
•b. Pemisahan tidak murni
•(2) Pemisahan murni sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva
dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang
menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir
karena hukum.
•(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan
sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain
atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut
tetap ada.
Komentar PIHI:
Pemisahan adalah hal baru yang diatur dalam undang-undang PT baru dimana dalam undang-
undang PT lama tidak diatur mengenai pemisahan. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara
pemisahan murni dan tidak murni.
7. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Pasal 114
Perseroan bubar karena:
a. keputusan RUPS;
b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
c. penetapan Pengadilan.
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru
Pasal 142
(1) Pembubaran Perseroan terjadi:
•a. berdasarkan keputusan RUPS;
•b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
•c. berdasarkan penetapan pengadilan;
•d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya
kepailitan;
•e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan
insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan

8. Kewajiban Pembayaran Utang; atau
•f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komentar PIHI:
Alasan Perseroan bubar selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 UU PT telah ditambahkan
2 (dua) alasan yang berhubungan dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang dan/atau alasan karena “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan
melakukan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
8. Direksi dan Komisaris
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru
Pasal 97
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota
Direksi.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan
melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
Pasal 114
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota
Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perseroan ke pengadilan negeri.
Pasal 120
Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris
independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
Komentar PIHI:
Tugas serta tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan dipertegas dalam UU PT yang baru..
Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab direksi dan komisaris ini, ditujukan supaya jelas
prosedur yang harus dilakukan keduanya apabila menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam
UU yang baru ini juga diperkenalkan adanya komisaris utusan. Perusahaan dapat mengatur
komisaris utusan di dalam anggaran dasar masing-masing.