SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KELOMPOK 1:
>Diki Nurhakim
(43212010046)
>Maulina Sahara
(43212010047)
>Tiara Syaiful Bahri
(43212010022)
>Ana Wulandari
(43212010017)
>Ariska Dwi Prasetyani
(43212010030)
>Syifa Fauziah
(43212010034)
>Muniyatih
(43212010037)
>Dwi Heru Saputra
(43212010003)
Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2013, segera dilakukan penyesuaian atas
berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit
anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan
anggaran agar menjadi lebih realistis dan mampu
mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, baik dalam
rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam
memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas
lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada
masyarakat dan mengurangi kemiskinan, disamping tetap
menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program
pembangunan nasional.
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2012, sebagai berikut:
Pasal 4
Ayat (4)
Penerimaan
Perpajakan
diperkirakan
sebesar
Rp
1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh
delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus
delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah), terdiri atas:
PENERIMAAN PAJAK
Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
PENERIMAAN PAJAK
Dalam pendapatan dan pembelanjaan
mempunyai andil besar dalam pelaksaaannya.

negara,

pajak
BELANJA NEGARA
Pasal 6
Ayat (4)
Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula
direncanakan

sebesar

Rp1.683.011.103.699.000,00

(satu

kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar
seratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu
rupiah).


Rincian pembelanjaan Negara:

BELANJA PEMERINTAHAN PUSAT

Pembangunan Infrastruktur Pendorong
Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan Infrastruktur

Rp 77,9 T

Perhubungan
Pembangunan Infrastruktur

Rp 22,4 T

Permukiman
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Energi untuk peningkatan
ketahanan energi dan Pembangunan
Infrastruktur Lainnya
Pemanfaatan hasil penghematan
subsidi listrik sebesar
Upaya Meringankan Beban dan
Mensejahterakan Rakyat

Rp 19,5 T
Rp 62,8 T

Rp 11,8 T

Alokasi anggaran pendidikan

Rp 336,8 T

Anggaran untuk penanggulangan

Rp 115,5 T

kemiskinan
Alokasi anggaran untuk meningkatkan
kualitas kesehatan

Rp 55,9 T

Anggaran untuk penguatan ketahanan

Rp 63,2 T

pangan
Mewujudkan Suasana Aman Tenteram
Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha

Bidang Pertahanan Negara

Rp 81,8 T

Bidang Keamanan dan Ketertiban

Rp 36,5 T

Subsidi
Subsidi Energi

Rp 274,7
T

>Subsidi BBM

Rp 193,8 T

>Subsidi listrik

Rp 80,9 T

Subsidi Non Energi

Rp 42,5 T

>Subsidi Pangan

Rp 17,2 T

>Subsidi kewajiban pelayanan

Rp 1,5 T

publik
>Subsidi bunga kredit program

Rp1,2 T

>Subsidi pajak

Rp 4,8 T
TRANSFER KE DAERAH

Dana Perimbangan

Rp 444,8 T

Dana Otonomi Khusus

Rp 13,4 T

>Provinsi Papua

Rp 4,4 T

>Papua Barat

Rp 1,9 T

>Aceh

Rp 6,2 T

>Dana Tambahan

Rp 1,0 T

Infrastruktur
Dana Penyesuaian

Rp 70,4 T
Pasal 17
Ayat (1)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013
semula direncanakan sebesar Rp 1.529.673.136.330.000,00 (satu
kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh
tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu
rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula
direncanakan sebesar Rp 1.683.011.103.699.000,00 sehingga dalam
Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp
153.337.967.369.000,00.
Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 berubah dari
direncanakan semula Rp 153.337.967.369.000,00 menjadi diperkirakan
sebesar Rp 224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun
seratus delapan puluh enam dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus
enam puluh ribu rupiah)
Ayat (3)
Pembiayaan Anggaran diperkirakan sebesar Rp
224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun
seratus delapan puluh enam dua ratus tujuh puluh empat juta
dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:
Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 241.056.105.053.000,00
(dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar
seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah)
Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp
16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam
puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah).
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Arif Efendi
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021CIkumparan
 
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialNo. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialkabupaten_pakpakbharat
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013IdnJournal
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Agaton Kenshanahan
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanWinarto Winartoap
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdppbkab
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Arif Efendi
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahkabupaten_pakpakbharat
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Peri Yudisianto
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A W
 

What's hot (18)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021
 
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialNo. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Uu desa
Uu desaUu desa
Uu desa
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 

Viewers also liked

Leyes de la informática en venezuela
Leyes de la informática en venezuelaLeyes de la informática en venezuela
Leyes de la informática en venezuelaPedro Castillo
 
El Petroli i l'Energia Nuclear
El Petroli i l'Energia NuclearEl Petroli i l'Energia Nuclear
El Petroli i l'Energia NuclearAndreu Huguet
 
Be a Voluntourist with 17000 ft Foundation in Ladakh
Be a Voluntourist with 17000 ft Foundation in LadakhBe a Voluntourist with 17000 ft Foundation in Ladakh
Be a Voluntourist with 17000 ft Foundation in LadakhSujata Sahu
 
EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014
EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014
EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014Partai Golkar
 
Historia del distrito de sona (2)
Historia del      distrito de sona (2)Historia del      distrito de sona (2)
Historia del distrito de sona (2)sclopis
 
3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada
3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada
3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPradaEmiCasaravilla
 
TBI Training IS Available
TBI Training IS AvailableTBI Training IS Available
TBI Training IS AvailableAndrea Buening
 
Waste to energy
Waste to energyWaste to energy
Waste to energyYuebo Yu
 
Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54
Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54
Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54Michael Rektorik
 
Detergents i sabons dels anys 60
Detergents i sabons dels anys 60Detergents i sabons dels anys 60
Detergents i sabons dels anys 60paulasanchis
 
ÍNDICE DE BARTHEL
ÍNDICE DE BARTHELÍNDICE DE BARTHEL
ÍNDICE DE BARTHEL3Anabel
 

Viewers also liked (18)

Leyes de la informática en venezuela
Leyes de la informática en venezuelaLeyes de la informática en venezuela
Leyes de la informática en venezuela
 
El Petroli i l'Energia Nuclear
El Petroli i l'Energia NuclearEl Petroli i l'Energia Nuclear
El Petroli i l'Energia Nuclear
 
Molly Holcombe Resume
Molly Holcombe ResumeMolly Holcombe Resume
Molly Holcombe Resume
 
stage.PDF
stage.PDFstage.PDF
stage.PDF
 
Edi ii
Edi iiEdi ii
Edi ii
 
Apbn 2013
Apbn 2013Apbn 2013
Apbn 2013
 
Be a Voluntourist with 17000 ft Foundation in Ladakh
Be a Voluntourist with 17000 ft Foundation in LadakhBe a Voluntourist with 17000 ft Foundation in Ladakh
Be a Voluntourist with 17000 ft Foundation in Ladakh
 
EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014
EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014
EKONOMI INDONESIA & NK-APBN 2014
 
Historia del distrito de sona (2)
Historia del      distrito de sona (2)Historia del      distrito de sona (2)
Historia del distrito de sona (2)
 
3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada
3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada
3C_ProductoVespertino_Tarea4_CasaravillaPrada
 
TBI Training IS Available
TBI Training IS AvailableTBI Training IS Available
TBI Training IS Available
 
Waste to energy
Waste to energyWaste to energy
Waste to energy
 
Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54
Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54
Blueseed's crazy idea - skip to slides #18 & #54
 
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Detergents i sabons dels anys 60
Detergents i sabons dels anys 60Detergents i sabons dels anys 60
Detergents i sabons dels anys 60
 
ÍNDICE DE BARTHEL
ÍNDICE DE BARTHELÍNDICE DE BARTHEL
ÍNDICE DE BARTHEL
 
Rs 083
Rs 083Rs 083
Rs 083
 
22_Redballoon
22_Redballoon22_Redballoon
22_Redballoon
 

Similar to Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013

Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Rooy John
 
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
 
Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013ppbkab
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010
Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010
Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010ppbkab
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015pandirambo900
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfssuserc48fc3
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdferisugiartoeri
 
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008rakhmadise
 
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)kabupaten_pakpakbharat
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptxdicoba83
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

Similar to Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (20)

Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
 
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013
 
Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013
 
Analisis Anggaran RAPBN.docx
Analisis Anggaran RAPBN.docxAnalisis Anggaran RAPBN.docx
Analisis Anggaran RAPBN.docx
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
Uu 02 1998
Uu 02 1998Uu 02 1998
Uu 02 1998
 
Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010
Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010
Perbup no.-23-ttg-pedoman-umum-penyaluran-belanja-tidak-terduga-btt-ta-2010
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
 
Tugas kebijakan fiskal
Tugas kebijakan fiskalTugas kebijakan fiskal
Tugas kebijakan fiskal
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
 
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
 
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
 
Artikel keuangan negara
Artikel keuangan negaraArtikel keuangan negara
Artikel keuangan negara
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 

More from Maulina Sahara

ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP  (Enterprise Resource Planning)ERP  (Enterprise Resource Planning)
ERP (Enterprise Resource Planning)Maulina Sahara
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Maulina Sahara
 
Deret berkala dan peramalan
Deret berkala dan peramalanDeret berkala dan peramalan
Deret berkala dan peramalanMaulina Sahara
 
Pengendalian dan Akuntansi Biaya
Pengendalian dan Akuntansi BiayaPengendalian dan Akuntansi Biaya
Pengendalian dan Akuntansi BiayaMaulina Sahara
 

More from Maulina Sahara (7)

ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP  (Enterprise Resource Planning)ERP  (Enterprise Resource Planning)
ERP (Enterprise Resource Planning)
 
BAPEPAM dan OJK
BAPEPAM dan OJKBAPEPAM dan OJK
BAPEPAM dan OJK
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
 
Perencanaan Laba
Perencanaan LabaPerencanaan Laba
Perencanaan Laba
 
Deret berkala dan peramalan
Deret berkala dan peramalanDeret berkala dan peramalan
Deret berkala dan peramalan
 
Pengendalian dan Akuntansi Biaya
Pengendalian dan Akuntansi BiayaPengendalian dan Akuntansi Biaya
Pengendalian dan Akuntansi Biaya
 

Recently uploaded

presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 

Recently uploaded (20)

presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013

  • 1. KELOMPOK 1: >Diki Nurhakim (43212010046) >Maulina Sahara (43212010047) >Tiara Syaiful Bahri (43212010022) >Ana Wulandari (43212010017) >Ariska Dwi Prasetyani (43212010030) >Syifa Fauziah (43212010034) >Muniyatih (43212010037) >Dwi Heru Saputra (43212010003)
  • 2. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, disamping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional.
  • 3. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, sebagai berikut: Pasal 4 Ayat (4) Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp 1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
  • 4. PENERIMAAN PAJAK Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
  • 5. PENERIMAAN PAJAK Dalam pendapatan dan pembelanjaan mempunyai andil besar dalam pelaksaaannya. negara, pajak
  • 6. BELANJA NEGARA Pasal 6 Ayat (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
  • 7.  Rincian pembelanjaan Negara: BELANJA PEMERINTAHAN PUSAT Pembangunan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Rp 77,9 T Perhubungan Pembangunan Infrastruktur Rp 22,4 T Permukiman Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Energi untuk peningkatan ketahanan energi dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya Pemanfaatan hasil penghematan subsidi listrik sebesar Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat Rp 19,5 T Rp 62,8 T Rp 11,8 T Alokasi anggaran pendidikan Rp 336,8 T Anggaran untuk penanggulangan Rp 115,5 T kemiskinan Alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan Rp 55,9 T Anggaran untuk penguatan ketahanan Rp 63,2 T pangan
  • 8. Mewujudkan Suasana Aman Tenteram Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha Bidang Pertahanan Negara Rp 81,8 T Bidang Keamanan dan Ketertiban Rp 36,5 T Subsidi Subsidi Energi Rp 274,7 T >Subsidi BBM Rp 193,8 T >Subsidi listrik Rp 80,9 T Subsidi Non Energi Rp 42,5 T >Subsidi Pangan Rp 17,2 T >Subsidi kewajiban pelayanan Rp 1,5 T publik >Subsidi bunga kredit program Rp1,2 T >Subsidi pajak Rp 4,8 T
  • 9. TRANSFER KE DAERAH Dana Perimbangan Rp 444,8 T Dana Otonomi Khusus Rp 13,4 T >Provinsi Papua Rp 4,4 T >Papua Barat Rp 1,9 T >Aceh Rp 6,2 T >Dana Tambahan Rp 1,0 T Infrastruktur Dana Penyesuaian Rp 70,4 T
  • 10. Pasal 17 Ayat (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp 1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp 1.683.011.103.699.000,00 sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 153.337.967.369.000,00. Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 berubah dari direncanakan semula Rp 153.337.967.369.000,00 menjadi diperkirakan sebesar Rp 224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  • 11. Ayat (3) Pembiayaan Anggaran diperkirakan sebesar Rp 224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas: Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 241.056.105.053.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp 16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).