Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahong untuk tahun 2015, mencakup ketentuan umum, penyusunan anggaran, tata kelola keuangan desa, serta sanksi pelanggaran peraturan.

1. PERATURAN DESA RAHONG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN 2015
PEMERINTAH DESA RAHONG
KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2015

2. PERATURAN DESA RAHONG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAHONG
Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan,
pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu
diatur dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rahong Tahun
Anggaran 2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);
10.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
367);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama
Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

4. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun
2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun
2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-
nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);
16.Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nomor 39);
17.Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Belanja Barang Jasa Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 40);
18.Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nomor 41);
19.Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kepada
Desa Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2014 Nomor 42);

5. Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAHONG
dan
KEPALA DESA RAHONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA RAHONG TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. Bupati adalah Bupati Lebak;
3. Kecamatan Malingping adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Lebak;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Malingping yang merupakan Perangkat
Daerah Kabupaten Lebak;
5. Desa Rahong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di
Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa Rahong
Kecamatan Malingping;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rahong Kecamatan Rangksbitung
Kabupaten Lebak;
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa Rahong dalam pelaksanaan
tugas dan kewajibannya;
9. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Rahong Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak;
10. Rukun Kampung selanjutnya disebut RK atau Kepangiwaan atau
Kemandoran atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah
Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah
kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Desa;
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Desa;
13. Penduduk Desa adalah warga masyarakat atau pendatang yang telah
bertempattinggal dan terdaftar sebagai warga masyarakat Desa Rahong
Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;

6. 14. Kepala Keluarga adalah penaggung jawab anggota keluarga yang secara
kemasyarakatan terdaptar dalam Kartu Keluarga;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
16. Sumber Pendapatan Desa adalah terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, Bagian dari Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk
Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan;
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan;
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa;
23. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang
pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat
mengatur harus mendapat persetujuan BPD;
24. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang
pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi, ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan
dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,
dan pembinaan masyarakat;
25. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/jasa;
26. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang
menyediakan barang/jasa;

7. 27. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola
kegiatan;
28. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa;
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut;
30. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban dan pengawasan keuangan desa;
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa;
32. Tim Anggaran Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut TAPDes adalah
Tim anggaran yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk merencanakan dan
melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
33. Administrator Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut APKD
adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin
pengelolaan keuangan desa;
34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
35. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang
melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana
(SPPD);
36. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APB Desa;
37. Bendahara Kegiatan adalah sesorang yang ditunjuk oleh Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa atau Pelaksana Kegiatan dengan pendidikan
serendah-rendahnya SLTA atau sederajat bertugas untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari APB Desa;
38. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk periode 1 (satu) tahun;
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam)
tahun;

8. BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahong Tahun Anggaran 2015 adalah
sebesar Rp. 359.785.854 yang terdiri atas :
1. Pendapatan Desa Rahong Rp. 359.785.854
2. Belanja Desa Rp. 359.785.854
Surplus/(Defisit) Rp. 0,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 359.785.854
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 359.785.854
Pembiayaan Netto Rp. 0,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp. 0,-
Pasal 3
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Pendapatan asli Desa Rp 1.800.000
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp 0,-
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Rp
52.345.629
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten Rp 0,-
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Rp 144.341.861
f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rp 161.298.364
g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga Rp 0,-
h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah Rp 0,-
(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Hasil Usaha Desa Rp 0,-
b. Hasil Kekayaan Desa Produktif Rp 0,-
c. Hasil Pungutan Desa Rp 0,-
d. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong (untuk kegiatan yang
sharing anggarannya dengan APB Desa Rp 0,-
e. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 1.800.000

9. Pasal 4
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 116.400.000
b. Belanja Langsung Rp 241.585.854
(2) Belanja Tidak Langsung Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf a terdiri dari :
a. Belanja Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 105.000.000
b. Belanja Operasional RT/RW Rp 11.400.000
c. Dst …
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Modal Rp 241.585.854
b. Belanja Pembangunan sarana/prasarana Rp 130.073.049
c. Belanja Pemberdayaan Lembaga Desa Rp 111.512.805
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dalam
Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Kewenangan Desa, Program, Kegiatan
dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
3. Lampiran IIIA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Pendapatan
Desa;
4. Lampiran IIIB Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber
PADES;
5. Lampiran IIIC Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber
APBD-KABUPATEN;
6. Lampiran IIID Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber
APBD-PROVINSI;
7. Lampiran IIIE Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber
APBN
8. Lampiran IV Rekapitusi
Pasal 6
Sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa menetapkan
Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rahong

10. Diundangkan di Rahong
Pada tanggal 19 Desember 2014
SEKRETARIS DESA RAHONG
E P I, S.IP
Disahkan di Rahong
Pada tanggal 10 Desember 2014
PEJABAT KEPALA DESA RAHONG
Ttd
S U J A T N A
LEMBARAN DESA RAHONG TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI /Ds.2030/XII/2014

11. LAMPIRAN I PERATURAN DESA RAHONG
NOMOR : 1/Ds.2030/XII/2014
TANGGAL : 19 Desember 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA RAHONG KECAMATAN MALINGPING
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
REKENING
URAIAN JUM LAH
1 2 3
1. PENDAPATAN 359.785.854
1.1 Pendapatan Asli Desa 1.800.000
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa -
1.1.2.01. Hasil Tanah Bengkok Desa -
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.800.000
1.1.5.07. Parkir -
1.1.5.10. Penerbitan Surat-Surat Keterangan Desa 1.800.000
1.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 52.345.629
1.2.3 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 52.345.629
1.2.3.1 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 52.345.629
1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 305.640.225
1.4.1 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 305.640.225
1.4.1.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten 305.640.225
1.4.2 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN -
1.4.2.1 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN -
1.4.3 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Provinsi -
1.4.3.1 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Provinsi -
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga -
1.7.1 Sumbangan dari Perusahan Industri -
1.7.1.1 Sumbangan Perusahaan …………………… -
2 BELANJA
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium :
2.1.1.01 Honor Tim Pelaksana Kegiatan
2.1.1.02 Honor Tim Pelaksana Kegiatan
2.1.1.03 Penghasilan Tambahan Pemerintahan Desa
2.1.1.04 Upah Pekerja/Tukang
2.1.1.05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.1.1.06 Dst…
2.1.2 Belanja Barang/Jasa :
2.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
2.1.2.02 Belanja Bahan / Material
2.1.2.03 Belanja Jasa Kantor
2.1.2.04 Belanja Perawatan
2.1.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.2.06 Belanja Sewa & Akomodasi
2.1.2.07 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.2.08 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.2.09 Belanja Jasa Konsultansi
2.1.2.10 Belanja Bimbingan Teknis dan Pengiriman Peserta Pelatihan
2.1.2.11 Dst…
2.1.3 Belanja Modal
2.1.3.01 Belanja Modal Tanah
2.1.3.02 Belanja Modal Jaringan

12. 2.1.3.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.1.3.04 Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.1.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.1.3.06 Belanja Modal Lainnya
2.1.3.07 Dst…
2.2 Belanja Tidak Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
2.2.1.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
2.2.1.02 Penghasilan Tambahan Perangkat Desa
2.2.1.03 Penghasilan Lainnya
2.2.1.04 Dst…
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial :
2.2.4.02 Bantuan Sosial Kemasyarakatan
2.2.4.03 Bantuan Peningkatan Sarana Peribadatan
2.2.4.04 Belanja Operasional
3 PEM BIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
3.1.3 Penerimaan Pinjaman
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
3.2.3 Pembayaran utang
NIP.19660803 200701 1 016
PEJABAT KEPALA DESA RAHONG,
S U J A T N A

13. LAMPIRAN II PERATURAN DESA RAHONG
NOMOR : 1/Ds.2030/XII/2014
TANGGAL : 19 Desember 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015
RINCIAN APBDESA MENURUT KEWENANGAN DESA, PROGRAM, KEGIATAN
DAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
DESA RAHONG KECAMATAN MALINGPING
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
URAIAN BIDANG KEWENANGAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH (Rp) SUMBER DANA PTPKD
1 2 3 4 5
7 BIDANG KESEHATAN
7.1. Program Kesehatan
7.1.17. Penguatan kelembagaan Posyandu 7.500.000 APBD Kab. Seksi Ekbang & Kesra
12 BIDANG PEKERJAAN UMUM
12.1. Program Pekerjaan Umum
12.1.12. Pembangunan/Rehab Kantor Desa
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.14. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.15. Pembangunan Irigasi Perdesaan
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.16. Pembangunan Drainase
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.17. Pembangunan Jembatan Antar Kampung
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.18. Pembangunan Jembatan Penghubung lainnya
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.19. Pembangunan Posyandu
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.20. Pembangunan Gorong-gorong
PADes / APBD
Kab
Seksi Ekbang & Kesra
12.1.21. Pembangunan MCK
12.1.22. Pembangunan ………………………..
12.2. Program Padat Karya
12.2.1 Pembangunan Fisik - 2 78.870.000 APBD Kab. Seksi Ekbang & Kesra
12.3. Program Pembangunan Prioritas Desa
12.3.1 Pembangunan Fisik - 1 51.203.049 APBD Kab. Seksi Ekbang & Kesra
15 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK
15.1. Kegiatan Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
15.1.07. Penguatan Kelembagaan BPD 6.112.805 APBD Kab. Seksi Pem & Trantib
15.1.08. Penunjang pelaksanaan Pilkades 30.000.000 APBD Kab. Seksi Pem & Trantib
16 BIDANG OTONOMI DESA
16.1. Program efektivitas Otonomi Desa
16.1.20. Operasional Pemerintahan Desa 57.700.000 APBD Kab. Sekretariat Desa
16.1.21. Penghasilan tetap kades & perangkat desa 105.000.000 APBD Kab. Sekretariat Desa
16.1.22. Penunjang Pemerintahan Desa
PADes / APBD
Kab / APBD Prov /
APBN
Sekretariat Desa
16.1.23.
Penguatan Kelembagaan Pelestarian Hasil Pembangunan (BP-SPAMS, Tim Pelestarian
Hasil PNPM Perdesaan, Tim Pengelola Pasar Desa, dll)
PADes / APBD
Kab / APBD Prov /
APBN
Seksi Ekbang & Kesra
25 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
25.1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25.1.03. Penguatan kelembagaan TP-PKK Desa 3.600.000 APBD Kab. Seksi Ekbang & Kesra
27 BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
27.1. Program Kepemudaan dan Olahraga
27.1.10. Penguatan Lembaga Karang Taruna 3.000.000 APBD Kab. Seksi Pem & Trantib
28 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
28.1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28.1.05. Penguatan Kelembagaan RT/RW 11.400.000 APBD Kab. Seksi Pem & Trantib
28.1.06. Penguatan LPM & KPM 3.600.000 APBD Kab. Seksi Ekbang & Kesra
NIP.19660803 200701 1 016
PEJABAT KEPALA DESA RAHONG
S U J A T N A

14. LAMPIRAN III PERATURAN DESA RAHONG
NOMOR : 1/Ds.2030/XII/2014
TANGGAL : 19 Desember 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DESA RAHONG KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2015
1. DPA – 1 PENDAPATAN
2. DPA – 2.1
BELANJA YANG BERSUMBER DARI PADes
2.1.1. Belanja Langsung
2.1.2. Belanja Tidak Langsung
3. DPA – 2.2
BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD-KAB
2.2.1. Belanja Langsung
2.2.2. Belanja Tidak Langsung
4. DPA – 2.3
BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD-PROV
2.3.1. Belanja Langsung
2.3.2. Belanja Tidak Langsung
5. DPA – 2.4
BELANJA YANG BERSUMBER DARI PUSAT (APBN)
2.4.1. Belanja Langsung
2.4.2. Belanja Tidak Langsung

15. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA RAHONG
NOMOR : 1/Ds.2030/XII/2014
TANGGAL : 19 Desember 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN TAMBAHAN
DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA RAHONG KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2015
1. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAHONG
2.
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA
RAHONG KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAHONG TAHUN
ANGGARAN 2015
3.
BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA RAHONG
4. VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN RENCANA APBDESA RAHONG
5.
VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA
RAHONG DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA
(TAPDES)
6.
VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN DOKUMEN DPA-DESA
RAHONG DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA
(TAPDES)
7.
VISUALISASI ACARA VERIFIKASI RAPBDES DENGAN TIM
VERIFIKASI APBDES KAB/KEC.

16. B E R I T A A C A R A
NOMOR : 1/Ds.2030/XII/2014
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA RAHONG KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAHONG
TAHUN ANGGARAN 2015
Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. SAMSURI, S.Pd., M.Pd : KETUA BPD DESA RAHONG
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD DESA RAHONG selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;
2. SUJATNA : PEJABAT KEPALA DESA RAHONG
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
Pemerintah DESA RAHONG yang beralamatkan di
DESA CILANGKAHAN RT 007, RW 002,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahong Kecamatan
Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan
PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahong sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah
dilakukan;
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Malingping Untuk
dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani
Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA
PEJABAT KEPALA DESA RAHONG
S U J A T N A
NIP.19660803 200701 1 016
PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RAHONG
KETUA,
SAMSURI, S.Pd., M.Pd
NIP.19571112 198202 1 011

17. BERITA ACARA RAPAT
PEMBAHASAN PERDES TENTANG ADD
NOMOR : 1/Ds.2030/XII/2014
Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas, pukul 09.00 s.d. 15.00 Wib, bertempat di Balai Desa, telah dilaksanakan
Rapat Pembahasan Perdes Draf APBDes, Perdes Tentang APBDes, Kesepakatan
Rencana penggunaan Biaya APBN, APBD I, APBD II dan yang lainnya, dihadiri
oleh 25 orang perwakilan yakni, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK
Desa, Ketua Karang Taruna beserta unsur masyarakat lain yang terlibat.
Dengan keputusan :
1. Menyepakati draf Perdes tantang APBDes, untuk Tahun Anggaran 2015
2. Menyepakati draf Perdes tantang APBDes menjadi Perdes dan di undangkan
3. Menyepakati Rencana Penggunaan Biaya dari APBN, APBD I DAN APBD II
serta bantuan lainnya yang tidak mengikat.
Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1.
1. .....................
2. 2. .....................
3. 3. .....................
4. 4. .....................
5.
5. .....................
6. 6. .....................
7. 7. .....................
8. 8. .....................
9. 9. .....................

18. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
10. 10. .....................
11. 11. .....................
12. 12. .....................
13. 13. .....................
14. 14. .....................
15. 15. .....................
16. 16. .....................
17. 17. .....................
18. 18. .....................
19. 19. .....................
20. 20. .....................
21. 21. .....................
22. 22. .....................
23. 23. .....................
24. 24. .....................
25. 25. .....................

19. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN RENCANA APB DESA RAHONG
Foto
– 1
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Rahong
Foto – 2
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Rahong

20. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA RAHONG
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)
Foto – 1
Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa
(RKA-Desa) Kegiatan Menyepakati draf Perdes tantang
APBDes, untuk Tahun Anggaran 2015 bersama
PTPKD/TPK Desa Rahong
Foto – 2, d
st…
Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa
(RKA-Desa) Kegiatan Menyepakati draf Perdes tantang
APBDes menjadi Perdes dan di undangkan bersama
PTPKD/TPK Desa Rahong

21. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN DPA-DESA RAHONG
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)
Foto – 1
Acara Pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa
pada Kegiatan ………………………………….. dengan
PTPKD/TPK Desa (deskripsikan siapa mengerjakan apa)
Foto – 2, dst…
Acara Pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa
pada Kegiatan ………………………………….. dengan
PTPKD/TPK Desa (deskripsikan siapa mengerjakan apa)

22. VISUALISASI ACARA
VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES TINGKAT
KABUPATEN/KECAMATAN
Foto – 1
Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa
…….. antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi
APBDes Tingkat Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan
siapa mengerjakan apa)
Foto – 2, dst…
Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa
…….. antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi
APBDes Tingkat Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan
siapa mengerjakan apa)