Dokumen tersebut membahas proses manajemen tindak pidana korupsi oleh POLRI, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan analisis/evaluasi. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi, koordinasi, hingga penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penyusunan laporan hasil.

1. TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PREDIKTIF – RESPONSIBILITAS – TRANSPARANSI
BERKEADILAN
MANAJEMEN
TINDAK PIDANA
KORUPSI

2. TAHAP PERENCANAAN
• PENERIMAAN DUMAS
• PENELAAHAN DUMAS
• VERIFIKSI, KLARIFIKASI
DAN IDENTIFIKSI
• KOORDINASI
• PERMINTAAN DOKUMEN
PENDUKUNG
• LAPORAN HASIL
VERIFIKASI
TAHAP PELAKSANAAN
1. MEMBUAT LAPORAN INFORMASI
2. MEMBUAT RENCANA PENYELIDIKAN
(berisi tentang waktu lamanya penyelidikan, kegiatan apa yang dilakukan, personil yang
melaksnakan kegiatan /pelaksanaan, alat yang digunakan/pendukung dan hasil yang dicapai)
3. MEMBUAT RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
4. MEMBUAT SURAT PERINTAH TUGAS
5. MEMBUAT SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
6. MEMBUAT DAN MENGIRIM UNDANGAN KLARIFIKASI
7. BA KLARIFIKASI
8. KOORDINASI DENGAN AHLI
• BPK RI
• KEMENDAGRI (PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH)
• UI (AHLI PIDANA)
9. PROFILING
10. ANALISA DOKUMEN
11. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
(Apabila waktu yang telah ditentukan sudah terlampaui, namun penyelidik belum dapat
menentukan adanya peristiwa pidana dan belum mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua)
alat bukti, maka penyelidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada Kasat. Penyelidik
diakhir masa tugas penyelidikannya membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis
dan disampaikan kepada atasan dalam bentuk dokumen penyelidikan, hambatan, pendapat
dan saran penyelidik)
12. GELAR PERKARA (persiapan, pelaksanaan dan pasca)
TAHAPAN PENGORGANISASIAN
• JUMLAH PERSONIL SAAT INI
• DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN DI BUAT SPRIN GAS
DAN LIDIK
• PEMBAGIAN TUGAS KEPADA
MASING-MASING PERSONIL
1/2
MANAJEMEN TP. KORUPSI

3. MANAJEMEN TP. KORUPSI
TAHAPAN PENGAWASAN
1. Subyek pengawasan dan pengendalian penyelidikan meliputi anggota,
kasubdit dan kasat
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelidik, meliputi :
a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan;
b. perlakuan dan pelayanan terhadap pihak yang dimintai keterangan;
c. hubungan penyelidik dengan pihak yang dimintai keterangan atau pihak
lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dan hubungan
penyelidik dengan instansI penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyidikan meliputi:
a. teknis dan taktis penyelidikan penyidikan; dan
b. profesionalisme penyelidikan penyidikan.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan, meliputi :
a. kelengkapan administrasi penyelidikan;
b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyelidikan.
5. Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, meliputi:
a. penelitian laporan;
b. pengawasan melekat;
c. petunjuk dan arahan;
6. Petunjuk dan arahan diberikan dengan cara :
1. melalui surat;
2. langsung melaluí tatap muka, dan briefing; atau
3. melalui telepon atau atat komunikasi lainnya.
2/2
TAHAP ANALISA DAN EVALUASI
1. MEMBUAT LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
(Apabila waktu yang telah ditentukan sudah terlampaui, namun
penyelidik belum dapat menentukan adanya peristiwa pidana dan
belum mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka
penyelidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada Kasat.
Penyelidik diakhir masa tugas penyelidikannya membuat Laporan
Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis dan disampaikan kepada
atasan dalam bentuk dokumen penyelidikan, hambatan,
pendapat dan saran penyelidik)
2. MELAKSANAKAN GELAR PERKARA