Recommended
More Related Content
Similar to Policy Brief_Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus_Ketimpangan Pendapatan.pdf
Similar to Policy Brief_Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus_Ketimpangan Pendapatan.pdf (20)
More from Khrisna Ariyudha
More from Khrisna Ariyudha (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Policy Brief_Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus_Ketimpangan Pendapatan.pdf
- 1. Pendidikan Merata dan Berkualitas sebagai Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Technological Progress, Churning, and Distribution Effect Pande Putu Khrisna Ariyudha 2106791010 Magister Manajemen Universitas Indonesia
- 2. Latar Belakang Masalah Distribusi Pengeluaran Rata-Rata Pendapatan Nominal Penguasaan Pendapatan Nasional 10% Teratas Penguasaan Pendapatan Nasional 50% Terbawah Distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di wilayah perkotaan di Indonesia adalah sebesar 17% (kategori sedang) 50% populasi penduduk termiskin di Indonesia hanya memiliki pendapatan 1,4 juta per bulan, sedangkan 10% penduduk terkaya memperoleh pendapatan 19 kali lebih banyak (Rp27,5 juta per bulan). Selama 100 tahun atau periode 1900-2021, 10% orang kaya teratas di Indonesia menguasai 40-50 persen dari total pendapatan nasional. Selama 1900 - 2021, 50% masyarakat terbawah hanya menguasai 12-18 persen dari total pendapatan nasional. 02 03 04 01
- 3. Identifikasi Masalah Ketimpangan Upah Pada Tahun 2021 Upah Per Jam Kerja Lulusan Universitas Rp34.908, Diploma Rp25.880, SMA Rp16.961, SMP Rp12.388, SD Rp10.478 Ketimpangan Partisipasi Pendidikan Rata-rata lama sekolah Per Provinsi Pada Tahun 2021 bervariasi antara 6,76 tahun (Papua) dan 11,17 tahun (DKI Jakarta) Ketimpangan Kualitas Pendidikan Sekolah Dengan Akreditasi A 33,31%, Akreditasi B 33,32%, Akreditasi C 29,75%, Tidak Terakreditasi 3,72% Ketidakmampuan Mengakses Pendidikan & Krisis Kepercayaan Terhadap Sistem Pendidikan Kendati APK PT Indonesia Tahun 2021 menunjukkan angka 31,19%. PISA 2018 menunjukkan bahwa kurang dari 5% peserta yang berencana studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
- 4. Diversitas Upah Per Jam Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Gender
- 5. Berdasarkan Hasil Akreditasi BAN PT 2020 Diversitas Partisipasi Pendidikan
- 6. Diversitas Kualitas Pendidikan Dasar & Menengah Berdasarkan Hasil Akreditasi BAN SM 2021
- 7. Berdasarkan Hasil Akreditasi BAN PT 2020 Diversitas Kualitas Pendidikan Tinggi
- 8. Berdasarkan Hasil Akreditasi BAN PT 2020 Diversitas Kualitas Pendidikan Tinggi
- 9. Proporsi Remaja & Dewasa Usia 15 - 59 Tahun Dengan Keterampilan TIK
- 10. Angka Partisipasi Kasar 2021 SD Penduduk Usia 7 - 12 Tahun 106,2% SMP Penduduk Usia 13 - 15 Tahun 92,8% SMA Penduduk Usia 16 - 18 Tahun 85,23% Perguruan Tinggi Penduduk Usia 19 - 24 Tahun 31,19%
- 11. Analisis Ketidakmampuan Mengakses Pendidikan Pendapatan Rumah Tangga Rendah Anggaran Pendidikan Per Siswa Rendah Beasiswa Tidak Tepat Sasaran Korupsi Anggaran Pendidikan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022 Dana bantuan PIP sebesar Rp 2,86 triliun yang diberikan kepada 5.364.986 siswa tidak tepat sasaran (BPK, 2021) Korupsi Sektor Pendidikan Menempati Urutan Ke-3 Tertinggi Korupsi Per Sektor dengan jumlah 44 Kasus (Indonesia Corruption Watch, 2021) 01 02 03 04 Alokasi dana pendidikan per siswa di Indonesia masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara OECD (2,8% dari GDP) (Kemendikbud, 2019).
- 12. Analisis Krisis Kepercayaan Terhadap Sistem Pendidikan Labor Market Churning Kesinambungan Pendidikan & Industri Rendah Akan terdapat 85 juta pekerjaan lama yang mungkin hilang dan 97 juta pekerjaan baru (Kemkominfo, 2022) Pendidikan Indonesia tidak melatih 21st Century Skill (Nastiti, dkk, 2020) Learning Crisis Ketika suatu negara berhasil meningkatkan akses pendidikan secara signifikan, berada di sekolah bukan berarti belajar (World Bank, 2020) Krisis Kepercayaan Sistem Pendidikan Kurikulum Tidak Dapat Diimplementasikan 3 Dosa Besar Pendidikan Guru di Indonesia belum mampu menerapkan kurikulum yang mengakomodir 21st Century SKill (OECD,2019) Kasus perundungan, kekerasan seksual, & intoleransi di lingkungan sekolah dan kampus menjadi biaya tinggi bagi proses pendidikan di Indonesia.
- 13. Rekomendasi Kebijakan Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Ketidakmampuan Mengakses Pendidikan Pendapatan RTK Rendah Pendapatan RTK yang rendah menyebabkan pendidikan tinggi tidak menjadi prioritas pengeluaran RTK terutama bagi keluarga miskin yang berjumlah 9,54% Anggaran dan Performanya Rendah Dana pendidikan per siswa dan rasio dana pendidikan per GDP masih di bawah rata-rata OECD. Hal ini diperparah dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang buruk Universal Basic Income Prakarsa (2020) menemukan bahwa dengan Jamesta perbedaan pendapatan antara penduduk miskin dapat menurun hingga angka 57% Public-Private Partnership ● Melibatkan pihak swasta dalam meningkatkan rasio pendanaan pendidikan per GDP ● Pemutakhiran akuntabilitas sistem penyaluran beasiswa. Kesimpulan
- 14. Kualitas Guru Rendah Rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2019 masih di bawah 5. Antusiasme guru di Indonesia menduduki peringkat 4 terbawah dalam PISA 2018 Lingkungan Belajar Buruk Lingkungan sekolah yang tidak kondusif bagi proses pembelajaran Gap Pendidikan dan Industri Sekolah dan PT tidak berhasil mengajarkan apa yang industri 4.0 butuhkan Kesimpulan Krisis Kepercayaan Terhadap Sistem Pendidikan Sekolah Tidak Dipercaya
- 15. Rekomendasi Kebijakan Krisis Kepercayaan Terhadap Sistem Pendidikan Lingkungan Industri Relevansi Eksekutor Komitmen Mewajibkan pembentukan satgas khusus penanganan perundungan dan kekerasan pada tiap satuan pendidikan Revitalisasi pendidikan vokasi dengan pemutakhiran berkala kurikulum vokasi yang dilakukan bersama dengan perusahaan serta pembentukan teaching factory Peningkatan kesejahteraan guru, perluasan cakupan wajib belajar, komitmen pemberantasan perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual Kurikulum harus difokuskan pada pengembangan 21st Century Skills (Project Based Learning) Pelatihan kemampuan Critical Digital Pedagogy secara masif untuk meningkatkan learning outcome Revisi UU Sisdiknas Pemutakhiran Kurikulum Peningkatan Kualitas Guru Iklim Belajar Link & Match