Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dokumen ini menjelaskan tahapan perencanaan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, kriteria penyedia, perencanaan melalui swakelola, hingga nota kesepahaman pelaksanaan swakelola. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang sama dalam perencanaan pengadaan

1. PERLEM LKPP 7 Tahun 2018
PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DASAR
PELAKSANAAN
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

3. Mewujudkan kesamaan pemahaman dalam Perencanaan
Pengadaan;
Menjadi acuan bagi Pelaku Pengadaan di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan barang/jasa.
TUJUA
N
Pas
al2

4. RUANG
LINGKUP
Pas
al
3
1
.Penyusun
anPerencana
an
Pengadaan
2
.Identifika
si
Kebutuha
n
3
.Penetapan
Barang/Ja
sa
4.
Cara
Pengada
anBarang/Ja
sa
5
.Jadw
alPengada
anBarang/Ja
sa
6
.Anggara
n
Pengada
an
Baran
g
7.
RU
P
Pasal
18
ayat
(1)

5. • menetapkan Perencanaan Pengadaan
• menetapkan dan mengumumkan RUP
• konsolidasi pengadaan
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan K/L/PD untuk tahun
anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan dan dalam
pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Delegasi
tugas &
kewenangan
PA KPA
KPA melaksanakan tugas & kewenangan
sesuai pelimpahan PA
PARA PIHAK
Pasal
9da
nPasal
11
Pasal
4 dan
Pasal
5

6. KEGIATAN
PERENCANAAN
PENGADAAN K/L/PD
Pasal
6
ayat
(1),
(2)
Pasal
7
ayat
(3)
Perencanaan pengadaan DIMULAI DARI identifikasi kebutuhan
barang/jasa berdasarkan Renja K/L/PD
Perencanaan Pengadaan menjadi MASUKAN dalam penyusunan
RKA-K/L dan RKA Perangkat Daerah
Untuk PENGADAAN STRATEGIS yang sudah teridentifikasi
dalam RENSTRA K/L/PD, identifikasi kebutuhan dapat
dilakukan SEBELUM penetapan Pagu Indikatif/Nota
Kesepakatan KUA-PPAS

7. dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L
setelah penetapan Pagu Indikatif.
Kementeria
n/
Lembaga(Dana
APBN)
Arah
Kebijakan dan
Prioritas
Pembanguna
n Nasional
Perencanaa
n
Pengadaan
Penyusunan
dan
Penetapan
Pagu Indikatif
Penyusuna
n Renja K/L
Penyusuna
n RKAK/L
Penetapan
AlokasiAnggaran
Pengumuman
RUP
Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan
JANUARI - MARET JULI - DESEMBERAPRIL - JUNI
KEGIATAN
PERENCANAAN
PENGADAAN K/L
Pasal
6
ayat
(3)
Pasal
18
ayat
(2)
Penyusunan
RKA-K/L
Bahan
masukan

8. KEGIATAN PERENCANAAN
PENGADAAN PERANGKAT
DAERAH
Pasal
6
ayat
(4)
Pasal
18
ayat
(3)
Perangkat
Daerah
(Dana APBD)
RPJMD
Perencanaa
n
Pengadaan
RKPD KUA-PPAS
Penyusunan
RKA
Perangkat
Persetujuan
Raperda tentang
APBD
Pengumuman
RUP
JANUARI - MEI AGUSTUS - DESEMBERJUNI - JULI
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat
Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan
Penyusunan
RKA-Perangkat
Daerah
Daerah
Bahan
masuka
n

9. • Dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/PD
• Identifikasi kebutuhan T.A. berikutnya dilakukan pada T.A. berjalan
• Dilakukan dengan memperhatikan :
a) prinsip efisien dan efektif
b) aspek pengadaan berkelanjutan
c) penilaian prioritas kebutuhan
d) katalog elektronik
e) konsolidasi
f) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai
• Bertujuan untuk menunjang tusi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa
mempertimbangkan :
a) besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi
b) beban tugas serta tanggungjawabnya
c) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
Pas
al7
• database Barang
Milik Negara/Daerah
(BMN/BMD);
dan/atau
• riwayat rencana
kebutuhan
barang/jasa dari
masing-masing
unit/satker K/L/PD.

10. Dengan memperhatikan
pasokan (supply) Barang
seperti :
a. Kemudahan mendapatkan
Barang di pasaran
Indonesia
b.
TKD
N c.
Jumlah produsen
dan/atau jumlah Pelaku
Usaha
d. Produk dalam negeri atau
barang impor, pabrikan
atau produk kerajinan
tangan
a. Jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas,serta
jumlah Barang yang diperlukan
b.Status kelayakan Barang
c.Dapat segera digunakan d.
Pihak yang memerlukan (pengelola/pengguna)
e. Persyaratan lain, namun tidak terbatas pada:
- Cara pengangkutan
- Penimbunan/penyimpanan
- Pengoperasian/penggunaan
- Pemeliharaan dan pelatihan
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
BARANG
Pasal
8dan
Pasal
9

11. a. Jenis, fungsi/kegunaan,target/sasaran
yang akan dicapai
Waktu penyelesaian
b. Dapat dilaksanakan oleh Usaha Kecil
c.
d. Barang/material dari dalam negeri atau
luar negeri
e. Persentase bagian/komponen dalam
negeri
f. Studi kelayakan sebelum pelaksanaan
desain
g. Pelaksanaan desain paling lambat 1
(satu) tahun sebelum pelaksanaan
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pas
al1
0
h. Apabila kontrak tahun jamak :
• Penyelesaian pekerjaan lebih dari 12
bulan/lebih dari 1 TahunAnggaran
• Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu 1-3
Tahun Anggaran
• Dimulai setelah mendapat persetujuan dari
pejabat berwenang
h. Apabila memerlukan lahan, sebelum SPPBJ
diterbitkan harus menyelesaikan :
• Pembebasan lahan
• Pengurusan ijin pemanfaatan tanah

12. a. Jenis, fungsi/manfaat, target yang diharapkan
b. Pihak yang akan menggunakan
Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai
c. Waktu pelaksanaan
d.
e. Apabila desain konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan pada tahun tunggal :
• Desain bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama, tidakmemerlukan
penelitian laboratorium yang memerlukan waktu lama
• Desain bersifat mendesak dan biaya sudah dialokasikan
i. Apabila jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi :
• Waktu mulai dan penyelesaian Pekerjaan Konstruksi
• Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
JASA KONSULTANSI
Pas
al1
1

13. a. Jenis, fungsi/manfaat,target yang diharapkan
b. Waktu pelaksanaan
c. Apabila bersifat rutin, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus
diadakan setiap TahunAnggaran
d. Apabila bersifat rutin dan tidak ada peningkatan jumlah/volume/kapasitas/waktu
pengadaan, maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan sama dengan tahun
sebelumnya.
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
JASA LAINNYA
Pas
al1
2

14. a. Jenis pengadaan yang akan dilaksanakan
Waktu penyelesaian pekerjaan
b. Jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akandicapai
c.
d. Barang/material dari dalam negeri atau luar negeri
e. Persentase bagian/komponen dalam negeri
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
PEKERJAAN TERINTEGRASI
Pas
al1
3

15. Identifikasi kebutuhan dituangkan ke dalam dokumen
penetapan barang/jasa dengan
memperhatikan kodefikasi pada :
- Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
- Kodefikasi yang dikeluarkan Kementerian teknis terkait
Penetapan Jenis Pengadaan
Bara
ng
Pekerj
aan
Konstr
uksi
Ja
saKonsult
ansi
Jasa
Lainn
ya
Pekerja
an
Terinteg
rasi
PENETAPAN
BARANG/JAS
A
Pasal
14
dan
Pasal
15
Pasal
3
ayat
(1),
(2)

16. KBKI 2012 dibatasi pada pengkodean komoditas barang yang disajikan secara terstruktur
mulai dari Seksi kode 1 (satu) digit, Divisi kode 2 (dua) digit, Kelompok kode
3 (tiga) digit, Kelas kode 4 (empat) digit, Subkelas kode 5 (lima) digit, Kelompok
Komoditas kode 6-7 digit dan Komoditas
kode 8-10 digit.
27 BARANG DARI TEKSTIL SELAIN PAKAIAN ........................................
271 Barang jadi dari tekstil ...................................................................
2711 Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan (kecuali selimut listrik) ......
2712 Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur .............................
2713 Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur
dst
272 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya .........................................
2721 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan .................................
2722 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau
dibentuk flock ....
DIVISI
Kelompok Kelompok
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang(Perlem 9 tahun 2018)
Memiliki pengalaman:
a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

17. SWAKEL
OLA
PENYED
IA
PERENCANAAN
PENGADAAN
Pas
al1
6
Pasal
18
ayat
(4)

18. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya
memerlukan partisipasi masyarakat
dan/atau pelatihan, kursus,
penataran, seminar,lokakarya
atau penyuluhan
barang/jasa yang dilihat dari segi
nilai, lokasi,dan/atau sifatnya
tidak diminati oleh Penyedia
barang/jasa yang dihasilkan oleh
usaha ekonomi kreatif dan budaya
dalam negeri untuk kegiatan
pengadaan festival, parade
seni/budaya
sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data,
perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium
dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola,atau
standar mutu tertentu
penyelenggaraan pendidikan
barang/jasa yang masih dalam pengembangan
sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh
penyedia
barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi
kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau
masyarakat
KRITERIA SWAKELOLA
Pasal
17
ayat
(1)

19. Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola meliputi kegiatan :
a. Penetapan tipe Swakelola
b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
c. Penyusunan perkiraan biaya/RAB
Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan Penyedia,
pengadaannya mengacu pada peraturan tentang Swakelola
PERENCANAAN
PENGADAAN MELALUI
SWAKELOLA
Pasal
17
ayat
(2),
(3
)
Pasal
18
ayat
(5)

20. TIPE SWAKELOLA
Pas
al1
8
Pasal
18
ayat
(6)

21. PENYELENGGARA
SWAKELOLA
Pas
al1
8
Pasal
18
ayat
(6)
Tipe
Swakelola
Penetapan
Tim Persiapan
Tipe I
Tim Pengawas Tim Pelaksana
PA/KPA Penanggung JawabAnggaran
Tipe II
PA/KPA
Penanggung JawabAnggaran
Pimpinan K/L/PD Pelaksana
Swakelola
Tipe III
Penanggung Jawab
Organisasi Masyarakat
Tipe IV Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat

22. TAHAPAN UNTUK
NOTA KESEPAHAMAN
Pas
al1
9
NOTA KESEPAHAMAN
Antara PA/KPA dengan pelaksana Swakelola
Swakelola Tipe II
1. PA/KPA menyampaikan permohonan
kerjasama kepada K/L/P/D lain untuk
menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan T.A.berikutnya
2. penandatanganan Nota Kesepahaman
pelaksanaan Swakelola
Swakelola Tipe III
1. PA/KPAmelakukan survei terhadap Ormas yang mampu dan terdekat dengan lokasi
pelaksanaan Swakelola
• bila hanya 1 (satu) Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPAmenyampaikan
undangan kepada Ormas sebagai pelaksana Swakelola dan Penanggungjawab
Ormas menyampaikan surat pernyataan minat
• bila ada beberapa Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPAmelaksanakan
Sayembara
Swakelola Tipe IV
1. PA/KPA menyampaikan
undangan kepada Pokmas untuk
melaksanakan Swakelola
2. penanggungjawab Pokmas
menyampaikan surat
pernyataan kesediaan
3. penandatanganan Nota
Kesepahaman pelaksanaan
Swakelola
4. dalam hal Swakelola
dilaksanakan berdasarkan
usulan Pokmas, PA/KPA
menandatangani nota
kesepahaman setelah menerima
usulan
2. penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan Swakelola

23. TINDAKLANJUT SETELAH
NOTA KESEPAHAMAN
Pas
al2
0
Swakelola Tipe II
1. K/L/PD pelaksanaSwakelola
menyampaikan proposal yang
memuat rencana kerja dan RAB
kepada PA/KPApenanggungjawab
anggaran
2. PPK padaK/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun PerencanaanPengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
Swakelola Tipe III
1. Penanggungjawab Ormas
menyampaikan proposal dan RAB
kepada PA/KPApenanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
Swakelola Tipe IV
1. Pokmas menyampaikan proposal
memuat rencana kerja dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun PerencanaanPengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah

24. a. Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan Penyedia, maka
dilampirkan spesifikasi teknis/KAK Penyedia
b. Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan
Pekerjaan Konstruksi, dilampirkan gambar rencana kerja dan
spesifikasi teknis
c. Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan Jasa
Konsultansi, dilampirkan KAK Jasa Konsultansi
SPESIFIKASI TEKNIS/KAK
SWAKELOLA
Pas
al2
1

25. a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB
c. Pemaketan pengadaan
d. Konsolidasi pengadaan
e. Biaya pendukung
PERENCANAAN
PENGADAAN MELALUI
PENYEDIA
Pas
al2
2
Pasal
18
ayat
(7)

26. Spesifikasi teknis/KAK dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa dari K/L/PD
masing-masing
Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan :
a. Menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan mencukupi
b. Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan mencukupi
c. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau
d. Aspek pengadaan berkelanjutan
e. Tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali :
• Pengadaan komponen barang/jasa
• Suku cadang
• Bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada
• Barang/jasa dalam katalog elektronik
• Barang/jasa melalui Tender Cepat
SPESIFIKASI
TEKNIS/KAK
PENYEDIA
Pasal
23
ayat
(1),
(4
)
Pas
al1
9

27. SPESIFIKASI TEKNIS, paling sedikit berisi:
- Spesifikasi mutu/kualitas
- Spesifikasi jumlah
- Spesifikasi waktu
- Spesifikasi pelayanan
Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa Lainnya
KERANGKA ACUAN KERJA, paling sedikit berisi :
Latar belakang
Maksud dan tujuan
Lokasi pekerjaan
• Uraian pekerjaan
a.
b.
c.
d. Produk yang dihasilkan (output)
• Waktu pelaksanaan yang diperlukan
• Spesifikasi teknis Jasa Konsultansi (kompetensi
tenaga ahli dan badan usaha)
• Sumber pendanaan dan total perkiraan biaya
pekerjaan
Jasa Konsultan
SPESIFIKASI
TEKNIS/KAK
PENYEDIA
Pasal
23
ayat
(2),
(3),
(5),
(6)

28. Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK
Dalam lingkup perencanaan, penyusunan spek/KAK adalah ruang lingkup PA/KPA, sedangkan, Penetapan Spesifikasi
teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK)
Spesifikasi PA/KPA
(disusun)
Spesifikasi PPK
(ditetapkan)
Barang
Nama Kebutuhan : Perangkat Komputer
Jenis : PC atau Laptop,
Jumlah : kebutuhan operasional 5 orang
Waktu : Kuartal 1 thn 2018
Kebutuhan Jaminan : Garansi
 Nama Kebutuhan : Laptop Merk ABC atau setara
Spesifikasi minimum :
Processor Intel core i7-7500U , memory 16 GB,
Hard Disk 1 TB + 128GB SSD, Vga card Nvidia
GT940MX 2GB GDDR5, WIN 10 SL 64BIT
layar 14.0" FHD, BT 4,0 WLAN AC/GRAY
Standard KEYBOARD, 1 tahun Garansi dukungan.
 Kuantitas : 5 Units Baru
 Waktu Penyerahan : 20 Februari 2018
 Pembayaran : 30 hari setelah b

29. Jasa Konstruksi
Deskripsi Kebutuhan : Tanki penampung
bahan bakar Diesel Oil di daerah XYZ
Jenis : tanki standar bahan bakar dengan
mengacu pada standar API atau Royal
Dutch Shell
Jumlah : 2 unit tangki.
Waktu penyelesaian yang diharapkan:
Kuartal 4 thn 2018
Kebutuhan Jaminan : Garansi
 Deskripsi Kebutuhan : Tanki Penyimpanan
Diesel Oil untuk Generator di daerah XYZ
Spesifikasi :
Tangki bahan bakar Diesel Oil Oil dengan
menggunakan American Petroleum Institute
(API) Standard.
Detil Spesifikasi : tekanan kerja tangki...,
bentuk tangki..., letak tangki..., jenis atap ...,
-Lingkup Pekerjaan:
-Bahan /Struktur:
-Pengikat:
Spesifikasi PA/KPA
(disusun)
Spesifikasi PPK
(ditetapkan)
Deskripsi kebutuhan meliputi : lingkup
pekerjaan, bahan/struktur,
pengikat,engecatan dan serah terima
-Sambungan/Bahan Las :
-Pengecatan :
-Standar yang dipakai:
-Perencanaan Pengawasan
-Pelasakaan Pekerjaan
-Kualitas & pengujian mutu:
-Serah Terima
-Aspek Keselamatan:
Kuantitas : 2 Units Baru dengan kemampuan
menyimpan stock bahan bakar untuk

30. Dilakukan dengan berorientasi pada :
a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
b. Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD;
c. Ketersediaan barang/jasa di pasar;
d. Kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan K/L/PD;
dan/atau
e. Ketersediaan anggaran pada K/L/PD.
PEMAKETAN
Pasal
24
ayat
(1)
Pasal
20
ayat
(1)

31. 1. keluaran atau hasil pengadaan
contoh,
misalkan organisasi mempunyai kebutuhan listrik dalam operasional gedung sehari-
hari sebesar 10.000 watt. Organisasi ingin melakukan : pembelian generator listrik
untuk menutupi kebutuhan daya listrik pada saat tidak tersedianya aliran dari
penyedia listrik, sehingga dalam membuat paket kebutuhan generator, maka harus
memperhatikan keluaran daya 10.000 watt baik dari mesin pembangkit listrik,
instalasi kabel dan lainlain.

32. 2. volume barang/jasa
Harus diperhatikan seluruh volume kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dengan
mempertimbangkan :
volume ketersediaan
inventaris dalam
organisasi,
kapasitas penyedia,
waktu penyerahan
(delivery)
volume penyerahaan
(Sekaligus/bertahap)

33. Contoh:
organisasi A mempunyai kebutuhan 1000 rim kertas A4 setahun. Stok inventaris
tahun lalu adalah tersisa 200 rim. Organisasi biasanya membeli kertas dalam suatu
kontrak payung dengan penyerahan bertahap 4 kali setahun. Namun berdasarkan
informasi pasar, ketersediaan kertas akan mengalami gangguan akibat disrupsi
produksi beberapa pabrik kertas nasional. Sehingga organisasi memutuskan untuk
mengantisapasi kekurangan kertas, organisasi membuat paket pengadaan 1200
rim kertas daripada 800 rim kertas.
2. volume barang/jasa

34. 3. ketersediaan barang/jasa
Paket banyak item
barang/jasa
apabila
menimbulkan
tingkat kompetisi
yang rendah
dipecah / dipisah
sesuai dengan
kemampuan
penyedia.
ketidakmampuan untuk
memberikan penawaran secara
penuh

35. 3. ketersediaan barang/jasa
Barang sudah tidak
diproduksi lagi oleh
produsen
dicarikan alternatifnya
harga tetap atau bisa lebih
tinggi/rendah dan kualitas
yang setara yang dengan
kebutuhan terdahulu

36. 3. ketersediaan barang/jasa
paket spesifikasi standar dan
mempunyai nilai pengadaan
cukup tinggi (leverage item)
dijadikan satu paket
(konsolidasi volume) mendapatkan harga terbaik

37. 3. ketersediaan barang/jasa
paket spesifikasi standar dan
mempunyai nilai pengadaan
cukup tinggi (leverage item)
dijadikan satu paket
(konsolidasi volume) mendapatkan harga terbaik

38. 3. ketersediaan barang/jasa
paket pengadaan yang
mempunyai ketersediaan
rendah
(bottle neck item)
jumlah penyedia yang
sedikit
dibuat dalam jumlah yang
menarik penyedia

39. 4. kemampuan pelaku usaha
kemampuan
pelaku usaha
kemampuan
teknis
kemampuan
keuangan
penyedia
Dalam menyusun paket-
paket pengadaan,
organisasi pengadaan
sebaiknya
mempertimbangkan
kemampuan pelaku usaha.
Contoh pengadaan
komputer)

40. 5. ketersediaan anggaran belanja
Paket-paket pengadaan harus dibuat sesuai dengan ketersediaan dana dalam
organisasi terkait dengan alokasi anggaran seperti:
- dalam APBN /APBD ,
- atau jika dana hibah sudah mendapatkan konfirmasi dalam Surat Perjanjian
Hibah Pinjaman,
- Mata Anggaran Kegiatan (MAK) atau Kode Rekening (APBD)
Contoh : Belanja Modal di APBN dan belanja operasional di APBN
Paket-paket yang
memungkinkan untuk
disatukan jika anggaran
tersedia
dikonsolidasikan
mendapatkan nilai
tawar yang
baik dari penyedia
paket pengadaan yang hanya
mempunyai anggaran terbatas untuk
periode tertentu
Paket dibuat
berdasarkan ketersediaan anggaran pada
periode tersebut

41. a. Dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di
beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. Dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk
mendapatkan penyedia yang sesuai
c. Dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil
d. Dilarang memecah paket untuk menghindari Tender/Seleksi
e. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil (s.d. Rp. 2,5 M) tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis, kecuali
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi Usaha Kecil
PEMAKETAN
Pasal
24
ayat
(2),
(3
)
Pasal
20
ayat
(2)

42. Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh :
PA
KPA
PPK
Paket antar KPA dan/atau antar PPK
Paket antar PPK
Paket di area kerjanya masing-masing
Konsolidasi dapat
dilakukan :
- Sebelum/sesudah
pengumuman RUP
- Pada kegiatan
pemaketan atau
perubahan RUP
- Dengan memperhatikan
kebijakan pemaketan
KONSOLIDASI
Pas
al2
5
Pasal
21
ayat
(2)

43. SWAKELOLA
PERSIAPAN
- Penetapan sasaran
- Penetapan penyelenggara
Swakelola
- Penetapan rencana kegiatan
- Penetapan spesifikasi teknis/KAK
- Penetapan
RAB- Finalisasi dan penandatanganan
kontrak Swakelola (kecuali TipeI)
PELAKSANAAN
- Pelaksanaan Swakelolasesuai
rencana/kontrak
- Penyusunanlaporan
- Penyerahan hasil kepadaPPK
PENYEDIA
PERSIAPAN
- Persiapan
pengadaan oleh PPK
- Persiapanpemilihan
oleh Pokja Pemilihan
PELAKSANAAN
- Pelaksanaan
pemilihan Penyedia
- Pelaksanaan kontrak
- Serah terima hasil
pekerjaan
Dalam menyusun jadwal,
mempertimbangkan :
a. Jenis/karakteristik
barang/jasa
b. Metode dan waktu
pengiriman
c. Waktu pemanfaatan
barang/jasa
d. Metode pemilihan
e. Jangka waktu proses
pemilihan Penyedia
f. Ketersediaan
barang/jasa di pasar
JADWA
LPENGADAAN
Pas
al2
6

44. BIAYA BARANG/JASA
a. Harga barang
b. Biaya pengiriman
c. Biaya suku cadang/purna
jual
d. Biaya personil
e.
f.
Biaya non personil
Biaya material/bahan
Biaya pemasangan
g. Biaya peralatan
h.
i. Biaya sewa
Anggaran pengadaan merupakan SELURUH BIAYA yang dikeluarkan oleh K/L/PD untuk memperoleh
barang/jasa
BIAYA PENDUKUNG
a. Biaya pelatihan
b. Biaya instalasi/testing
c. Biaya administrasi (untuk T.A.
berjalan/T.A. yang akandatang)
• Biaya pengumuman
• Biaya survei lapangan
• Biaya survei pasar
• Honorarium para pihak
• Penggandaan dokumen
d. Biaya lainnya
• Biaya pendapat ahli hukum
kontrak
• Biaya uji coba
• Biaya sewa
• Biaya rapat
• Biaya komunikasi
ANGGARAN
PENGADAAN
Pas
al2
7

45. Perencanaan pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK
RUP Swakelola memuat paling sedikit :
a.Nama dan alamat PA/KPA
b. Nama paket Swakelola
c.Tipe Swakelola d.
Nama penyelenggara Swakelola
e. Uraian pekerjaan
f. Volume pekerjaan
g. Lokasi pekerjaan
Total perkiraan biaya Swakelola
h. Sumber dana
i.
j. Perkiraan jadwal pengadaan barang/jasa
RUP Penyedia memuat paling sedikit :
a.Nama dan alamat PA/KPA
b.Nama paket Penyedia c.
d. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri
Peruntukan paket untuk Usaha Kecil/Non Kecil
e. Uraian pekerjaan
f. Volume pekerjaan
g. Lokasi pekerjaan
h. Sumber dana
Total perkiraan biaya pekerjaani.
j.Spesifikasi teknis/KAK
k.Metode pemilihan l.
Perkiraan jadwal pengadaan barang/jasa
RENCANA UMUM
PENGADAAN
Pas
al2
8
Pasal
18
ayat
(8)

46. Pengumuman RUP dilakukan
setelah penetapan alokasi
anggaran
Kementerian/
Lembaga
Perangkat
Daerah
Pengumuman RUP dilakukan
setelah Rancangan Perda tentang
APBD disetujui oleh Pemda dan
DPR
D
RUP diumumkan kembali
apabila terdapat :
- Perubahan/revisi paket
- Perubahan/revisi DIPA/DPA
Tata cara penggunaan aplikasi SiRUP ditetapkan
dalam Keputusan
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi
Pas
al2
9
Pas
al2
2
* Dapat ditambahkan dalam situs web
K/L/PD, papan pengumuman resmi, surat
kabar, medialainnya

47. Pas
al3
0
Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi
Pas
al3
1
Pas
al3
2
Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka Perka LKPP
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan
PBJP dan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pengumuman RUP BJP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Lembaga ini berlaku pada tanggal diundangkan
(8 Juni
2018)
KETENTUAN PENUTUP

48. INPRES 1
TAHUN 2015:
Percepatan
Pelaksanaan PBJP
INSTRUKSI KEDUA dan KETIGA:
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Negara/Kepala Daerah:
1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya
Tahun Anggaran berjalan;
2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling
lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan;
3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;
5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka
pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

49. INPRES 10
TAHUN 2016:
Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
AKSI:
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas PBJ
Ukuran Keberhasilan:
• Diumumkannya rencana umum pengadaan di
SiRUP agar dapat dilaksanakan konsolidasi

50. e-Tendering
e-Purchasing
e-Management
Contract
Data
Warehouse
Data Lainnya Survei Monitoring
(SUMON)
BUDGETING
DIPA/DPA
RKA/KL
SIMDA/
SIPKD/
SIMRAL/
SIKD
1. RPJMN
2. RKP
3. RENJA
4. ADIK
KRISNA
STRATEGIC PLANNING PROCUREMENT
e-Planning/
e-Musrenbang
Perencanaan
Implementasi
Kontrak
PAYMENT
OMSPAN
Aplikasi Keuangan Daerah
Monitoring
REPORT
SISMONTE
PRA
Policy
Recomendation
Audit
Non Tendering
Non Purchasing
AplikasiLKPP
Lainnya
Skema Pengembangane-Procurement