Dokumen tersebut membahas tentang lembaga keuangan Syariah dan bank Syariah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa lembaga keuangan Syariah meliputi bank Syariah dan lembaga non-bank yang menghimpun dana masyarakat sesuai prinsip Syariah. Bank Syariah di Indonesia berdiri sejak 1991 dan saat ini terdapat beberapa bank umum dan pembiayaan Syariah yang beroperasi. Produk utama bank Syariah didasarkan pada pr

1. AKUNTANSI
LEMBAGA
KEUANGAN
SYARI’AH
Oleh: Widiawati, S.Pd., MM.

2. Lembaga keuangan Syariah
▪ Lembaga keuangan bank
adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan dibidang
keuangan dengan menghimpun
dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan
menyalurkannya kembali
kepada masyarakat dalam
bentuk pembiayaan
▪ Lembaga Keuangan non bank
(LKNB/Nonbank Financial
Institution) adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan di bidang
keuangan yang secara langsung
atau tidak langsung menghimpun
dana dengan jalan mengeluarkan
surat berharga dan
menyalurkannya kepada
masyarakat guna membiayai
investasi perusahaan

3. Pengertian Bank Syariah
Menurut UU No 21 Tahun 2008:
Bank Syariah adalah bank yg menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syari’ah dan Menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Pembiayaan Syariah adalah bank Syariah yg dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Pengertian Bank Syariah
Bank yang beroperasi dengan
menggunakan prinsip-prinsip yang
sesuai dengan syariah Islam:
 Prohibition of riba
 Prohibition of gharar
 Prohibition of maisir

5. Bank Syariah di Indonesia
 Kehadiran bank syariah di Indonesia baru pada awal th
1990an, yaitu berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)
pd tgl 1 Nov 1991.
 Berikutnya hadir BSM, disamping BRI, BNI, Danamon,
Niaga, Bukopin, BPD, Bank IFI & Bank asing spt Citibank,
HSBC yang membuka unit usaha Syariah dan Permata
Syariah di Indonesia.
 Tahun 2021 BSM, BRIS dan BNIS merger menjadi BSI.

6. Produk Bank Syariah
Kegiatan bank syariah dpt diklasifikasikan
dlm 5 prinsip dasar, yaitu titipan, bagi
hasil, jual beli, sewa dan jasa.

7. 1. Prinsip titipan (depository) / Al wadiah
▪ Al wadiah yad al-amanah
dimana pihak yg menerima
titipan tdk boleh mengunakan
dan memanfaatkan uang
atau barang yang di titipkan
dan bank memperoleh jasa
penitipan.
▪ Al wadiah yad adh-
dhamanah dimana pihak yg
menerima titipan boleh
mengunakan dan
memanfaatkan uang atau
barang yang di titipkan
sehingga mendapatkan bagi
hasil dan bank memberikan
insentif kepada penitip dlm
bentuk bonus.

8. 2. Prinsip Bagi Hasil (Nisbah)
▪ Mudharabah adalah bentuk kerja
sama antara dua atau lebih pihak
di mana pemilik modal (shahibul
amal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola
(mudharib) dengan suatu
perjanjian di awal. Bentuk ini
menegaskan kerja sama dengan
kontribusi seratus persen modal
dari pemilik modal dan keahlian
dari pengelola.
▪ Musyarakah adalah
kerjasama antara dua pihak
yang saling memberikan
kontribusi berupa dana untuk
membangun sebuah usaha,
dengan keuntungan dan
resiko yang akan ditanggung
bersama sesuai
kesepakatan.

9. 3. Prinsip Jual Beli
▪ Murabahah, yaitu
jual beli barang
pd harga asal
dgn tambahan
keuntungan yang
disepakati.
▪ Salam, yaitu
pembelian
barang yg
diserahkan
dikemudian hari,
sedangkan
pembayarannya
dilakukan
dimuka.
▪ Istishna, yaitu
kontrak
penjualan antara
pembeli dan
pembuat/
penyedia barang,
yang
pembayarannya
bisa dilakukan
dimuka ataupun
dengan

10. 4. Sewa/Ijarah
▪ ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu
barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan
penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu)
▪ Ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan “ijarah dengan
wa-ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan
kepemilikan obyek "jarah pada saat tertentu.

11. 5. Jasa (Fee based service)
▪ Wakalah yaitu
penyerahan,
pendelegasian, atau
pemberian mandat yg
berarti pelimpahan
kekuasaan oleh
seseorang kpd yg
lainnya dlm hal2 yg
diwakilkan.
▪ Kafalah yaitu jaminan
yg diberikan oelh
penanggung kpd pihak
ketiga utk memenuhi
kewajiban pihak kedua
atau yg ditanggung

12. 5. Jasa (Fee based service)
▪ Hawalah yaitu
pengalihan utang
dr org yg
berutang kpd
orang lain yg
wajib
menanggunnya
▪ Rahn yaitu
menahan salah
satu harta milik si
peminjam sbg
jaminan atas
pinjaman yg
diterimanya
▪ Qardh yaitu
meminjamkan
kpd orang lain
tanpa
mengharapkan
imbalan atau
keuntungan

14. TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN BANK SYARI’AH

15. PSAK Syari’ah
▪ PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
▪ PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
▪ PSAK 102 Akuntansi Murabahah
▪ PSAK 103 Akuntansi Salam
▪ PSAK 104 Akuntansi Istisna'
▪ PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
▪ PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
▪ PSAK 107 Akuntansi Ijarah
▪ PSAK 108 Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah
▪ PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
▪ PSAK 110 Akuntansi Sukuk
▪ PSAK 111 Akuntansi Wa’d
▪ PSAK 112 Akuntansi Wakaf

16. PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN BANK
SYARI’AH

17. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

19. AKUNTANSI
PENGHIMPUNAN DANA

21. Mekanisme penghimpunan dana berdasarkan fatwa DSN:
▪ DSN No. 1 Tahun 2000 ---------------- Giro --------------- Mudharabah dan Wadi’ah
▪ DSN No. 2 Tahun 2000 ---------------- Tabungan ------- Mudharabah dan Wadi’ah
▪ DSN No. 3 Tahun 2000 ---------------- Deposito -------- Mudharabah

23. Giro Wadiah

24. Contoh Transaksi

25. Jurnal

26. Giro Wadiah

27. Contoh Transaksi

28. Jurnal

29. Jurnal Bagi Hasil

30. Jurnal Bagi Hasil

31. AKUNTANSI
MUDHARABAH

32. SKEMA MUDHARABAH

33. JENIS AKAD MUDHARABAH
▪ Mudharabah
muthlaqah adalah
bentuk kerja sama
antara pemilik dana
dan pengelola
tanpa adanya
pembatasan
mengenai lokasi,
cara, dan atau
objek investasi atau
sektor usaha.
▪ Mudharabah
Muqayyadah adalah
mudharabah yang
pemilik dananya
memberikan
batasan kepada
pengelola dana
mengenai lokasi,
cara, dan atau objek
investasi atau
sektor usaha.
▪ Mudharabah
Musytarakah, yaitu
perpaduan antara
akad mudharabah
dan musyarakah

34. Pembagian Hasil Usaha

35. Pembagian Hasil Usaha

36. Akuntansi untuk pemilik dana

37. Akuntansi untuk pemilik dana

38. Akuntansi untuk pemilik dana

39. Akuntansi untuk Pengelola Dana

40. Akuntansi utk Pengelola Dana jika dananya dikelola sendiri

42. AKUNTANSI
MUSYARAKAH

43. Musyarakah
Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aktiva
non kas termasuk aktiva tidak berwujud, sperti lisensi, hak paten
dsb.
Musyarakah dapat :
▪ Permanen/ konstan Bagian modal tetap sampai akhir akad
▪ Menurun Bagian modal bank beralih secara bertahap
kepada mitra => akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik
usaha

44. Bagi Hasil
▪ Bagi laba (profit sharing).
Bagi laba dihitung dari
pendapatan setelah
dikurangi beban yang
berkaitan dengan
pengelolaan dana
musharakah
▪ Bagi pendapatan
(revenue sharing).
Sedangkan bagi
pendapatan, dihitung dari
total pendapatan
pengelolaan musharakah

45. Karakteristik
▪ Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya,
namun mitra satu dapat diminta lain untuk menyediakan
jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
▪ Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara
proporsional sesuai modal yang disetorkan dan sesuai
nisbah yang disepakati.
▪ Kerugian dibebankan secara proposional sesuai dengan
modal yang disetorkan.

46. Kerugian
Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha pengelolaan dana (musharik),
bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) akan menanggung semua
kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh
kelalaian atau kesalahan pengelola dana (musharik)
▪ Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan
oleh :
▪ Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
▪ Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang
lazim dan/ atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
▪ Hasil putusan dari badan arbritase atau pengadilan

47. Pengakuan Laba/rugi
▪ Keuntungan: Diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai
nisbah
Bagian keuntungan tidak dibayar oleh musharik => diakui
sebagai piutang jatuh tempo
▪ Kerugian: Diakui pada periode terjadinya kerugian dan
mengurangi pembiayaan musharakah.
1. Diakibatkan penghentian akad sebelum masa berakhir
=> diakui sebagai pengurangan pembiayaan musharakah
2. Disebabkan kelalaian musharik => ditanggung oleh
musharik dan diakui sebagai piutang jatuh tempo.

48. Jaminan
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak dipersyaratkan adanya
jaminan, namun agar tidak terjadi moral
hazard berupa penyimpangan oleh pengelola
dana, pemilik dana dapat meminta jaminan
dari pengelola dana atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat di-cairkan apabila
pengelola dana terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam akad.

49. Akuntansi Musyarakah

50. Akuntansi Musyarakah

51. “