Materi Pengayaan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

1. KONSEP DASAR
BANK ISLAM
Materi Pengayaan
Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA

2. PRINSIP-PRINSIP BANK ISLAM
1. Menghindari unsur riba
• Menghindari penggunaan sistem tambahan di awal atas
suatu usaha, karena hanya Allah swt yang mengetahui
pasti apa yang akan terjadi di esok hari (QS. Lukman ayat
34)
• Menghindari penggunaan sistem prosentase biaya atas
utang atau imbalan atas simpanan yang mengandung
unsur berlipat ganda (QS. Ali Imran ayat 130)
• Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan
barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya
dengan melebihi kuantitas dan kualitas
• Menghindari penggunaan sistem penetapan tambahan
atas utang di awal transaksi bukan atas prakarsa yang
berutang secara sukarela. Pembayaran utang yang lebih
baik harus atas dasar sukarela dan prakarsa datang dari
yang berutang pada saat jatuh tempo

3. Hasil PenelitianAnwar Iqbal tentang Praktik Riba
• Seseorang yang tidak dapat membayar utangnya
pada waktu yang ditentukan, diberi waktu untuk
membayarnya dengan jumlah yang lebih besar
• Seseorang meminjam uang dalam jangka waktu
tertentu dengan syarat bahwa pada saat jatuh
tempo ia harus membayar pokok modal dan
tambahannya
• Seseorang meminjam uang dengan syarat
membayarnya dengan adanya tambahan. Apabila
pada saat jatuh tempo tidak membayarnya, ia
harus membayar tingkat kenaikan riba

4. Praktik Rasulullah saw
• Rasulullah meminjam seekor unta dengan usia tertentu pada
seseorang, kemudian ditagih oleh orang tsb. Setelah
dicarikan unta yang seumur dengan unta yang dipinjam tidak
ada, maka Rasulullah saw memerintahkan untuk membayar
utangnya tsb dengan unta yang lebih tua. “Sebaik-baik kamu
adalah orang yang sebaik-baiknya membayar utang” (HR
Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud)
• Tambahan tidak termasuk riba apabila:
• Tidak disyaratkan di awal perjanjian terlebih dulu
• Tambahan berasal dari inisiatif peminjam
• Inisiatif itu timbul pada waktu jatuh tempo

5. FATWAMUI NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA
 Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba
 Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi
pinjaman uang (al-qardh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa
mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo
waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya
berdasarkan persentase.
 Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena
penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan
inilah yang disebut Riba Nasi’ah.
 Kedua : Hukum Bunga (interest)
 Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi
pada jaman Rasulullah SAW, yakni Riba Nasi’ah. Dengan demikian,
praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba
Haram Hukumnya.
 Praktek penbungaan tersebut hukumnya adalah haram,baik dilakukan oleh
Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga
Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
 Ketiga : Bermu’amallah dengan lembaga keuangan konvensional
 Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah
dan mudah dijangkau,tidak dibolehkan melakukan transaksi yang
didasarkan kepada perhitungan bunga.
 Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan
Syari’ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan
konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

6. DAMPAK RIBA SECARA PSIKOLOGIS
(Safrizal)
1. Aspek Kognisi (kemampuan berfikir)
 Berfikir yang menyimpang dari fitrah manusiawi
 Berfikir egoisme dan untuk keuntungan pribadi serta tidak
mempedulikan kemaslahatan orang banyak
2. Aspek Afeksi (sikap, perasaan, tata nilai)
 Sombong
 Kikir
 Tamak
 Hilangnya rasa kasih sayang

7. DAMPAK RIBA SECARA PSIKOLOGIS
(Safrizal)
3. Aspek Perilaku
 Boros
 Orang kaya memeras orang miskin
4. Aspek Persepsi
 Memperoleh harta sebanyak mungkin sebagai tujuan
5. Aspek Rohani
 Para pemakan riba tidak cenderung untuk membantu fakir
miskin
 Riba merupakan perbuatan yang bathil dan mendapat siksa
dari Allah

8. DAMPAK RIBA SECARA EKONOMI
(Abdul Majid Diyah)
1. Distribusi kekayaan secara tidak adil
 Praktik riba akan terpusat hanya pada pihak yang mampu
memberi jaminan pelunasan hutang dan tambahannya
 Keuntungan hanya bagi pemodal, pengelola menanggung
untung dan rugi
 Subordinasi keahlian terhadap modal
2. Hancurnya sumber-sumber ekonomi
 Riba akan dipusatkan pada hal yang kurang bermanfaat
(konsumtif)

9. DAMPAK RIBA SECARA EKONOMI
(Abdul Majid Diyah)
3. Lemahnya perkembangan ekonomi dan permodalan
• Menurunnya tingkat produktifitas
• Menurunnya pengembalian hutang dan tambahan
4. Pengangguran
• Akibat lemahnya perkembangan ekonomi dan permodalan
• Pengurangan SDM untuk efisiensi finansial

10. Prinsip... (2)
2. Menerapkan prinsip bagi hasil dan jual beli
• Investasi bagi penyimpan dana pada bank akan memperoleh hak
bagi hasil dari usaha bank yang sifatnya tidak tetap dan tidak pasti
• Pembiayaan investasi baik seluruh maupun sebagian untuk suatu
usaha, dengan mendapatkan bagi hasil dari usaha sesuai dengan
kesepakatan
• Bentuk pembiayaan dapat berupa mudharabah atau murabahah,
dll

11. PERBEDAAN RIBA & JUAL BELI
• Jual beli hukumnya halal, riba hukumnya haram
• Jual beli ada untung rugi, riba hanya ada keuntungan
• Dalam jual beli penjual dan pembeli sama-sama untung,
dalam riba hanya pemberi riba yang selalu untung
• Dalam jual beli ada usaha/bekerja, dalam riba tidak ada
usaha/bekerja

12. PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL
SUBJEK BUNGA BAGI HASIL
Penentuan
Keuntungan
Saat perjanjian berasumsi
selalu harus untung
Saat perjanjian berasumsi
kemungkinan untung rugi
Besar
Prosentase
Berdasarkan jumlah uang
(modal) yg dipinjamkan
Berdasarkan jumlah
keuntungan yang diperoleh
Pembayaran
Berdasarkan perjanjian
tanpa pertimbangan
untung atau rugi
Bergantung pada
keuntungan. Bila rugi
ditanggung bersama
Jumlah
Pembayaran
Tetap, tidak meningkat
walau keuntungan berlipat
Sesuai dengan peningkatan
jumlah pendapatan
Eksistensi
Diragukan oleh semua
agama
Tidak ada yang meragukan
keabsahannya

13. PERBEDAAN BANK ISLAM & BANK
KONVENSIONAL
SUBJEK BANK ISLAM
BANK
KONVENSIONAL
Akad & aspek legalitas Hk Islam dan hk positif Hk positif
Lembaga penyelesaian
sengketa
Peradilan Agama,
Basyarnas, & Peradilan
Umum
Peradilan Umum &
BANI
Struktur Organisasi Ada DSN & DPS Tidak ada DSN & DPS
Investasi Halal Halal & haram
Prinsip Operasional
Bagi hasil, jual beli,
sewa, dll
Perangkat bunga
Tujuan Profit dan falah oriented Profit oriented
Hubungan Bank &
Nasabah
Kemitraan Debitor & kreditor

14. CIRI OPERASIONAL BANK ISLAM DI INDONESIA
1. Pembinaan dan pengawasan  BI, DSN, & DPS
2. Keselarasan dengan UU Perbankan  UU No. 7/1992,
UU No. 10/1989, UU 21/2008
3. Ikatan emosional dan peranan ulama 
Mengikutsertakan DSN-MUI
4. DPS dan fungsinya  DPS yang selalu berada pada
setiap bank Islam berfungsi mengawasi pelaksanaan
syari’ah pada bank tsb
5. Kelebihan likuiditas  Banyaknya muslim yang ingin
mendapatkan keuntungan sekaligus keberkahan dari
Allah swt menanamkan investasinya pada bank Islam
6. Kebersamaan dalam memikul resiko dan berbagi hasil
 Kebersamaan ini merupakan dasar utama
operasional bank Islam sehingga ada peluang
negosiasi

15. Ciri Operasional... (2)
7. Produk-produk perbankan Islam  Transaksi yang
berlandaskan syari’ah diterapkan pada penghimpunan
dan penyaluran dana
8. Daya jangkau dan kemampuan penetrasi  Sangat
luas, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja,
asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuannya
9. Fasilitas yang ideal dan primadona  Fasilitas yang
ideal adalah mudharabah dan musyarakah. Fasilitas
primadona adalah murabahah
10. Pendapatan bank Islam  Bagi hasil, margin
keuntungan, biaya sewa, fee atas penggunaan fasilitas
dan jasa
11. Transparansi bank Islam  Tingkat nisbah atau bagi
hasil antara Bank dengan nasabah penyimpan dana
dan penyalur dana tidak boleh membebankan satu
dengan lainnya

16. Ciri Operasional... (3)
12. Sistem pembukuan berbasis tunai (cash basis)
 Hanya mengenai penerimaan dan
pengeluaran yang benar-benar terjadi
13. Penyelesaian pembiayaan bermasalah:
• Dibuat perjanjian baru tanpa tambahan biaya
• Diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan
(al qardhul hassan)
• Ditutup utangnya dari hibah, zakat, infak, sedekah
• Ditutup utangnya dari hasil sita jaminan
• Ditutup utangnya dengan penyertaan sementara
oleh bank Islam yang telah memenuhi syarat

17. PERKEMBANGAN REGULASI
PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA

18. PERKEMBANGAN UU PERBANKAN
• UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan
• UU No. 14 Tahun 1967 ttg Pokok-pokok Perbankan
– Deregulasi 1 Juni 1983
– Pakto 1988
• UU No. 7 Tahun 1992 ttg Perbankan
• UU No. 10 Tahun 1998 ttg Perubahan atas UU No. 7
Tahun 1992
• UU No. 21 Tahun 2008 ttg Perbankan Syariah
pembaharuan UU tahun 2004

19. 1. UU NO. 14 TAHUN 1967
• Pasal 1 huruf a disebutkan definisi Bank adalah
Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan
kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran
uang.
• Definisi Kredit yang diberikan pada Pasal 1 huruf c
yaitu:
penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara
bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam
berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan jumlah bunga (rente) yang telah ditetapkan.

20. Contoh
• Tujuan pemerintah dalam menentukan tingkat bunga
adalah agar tidak terjadi penentuan bunga yang
sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan untuk
menjaga stabilitas keuangan negara
• Akibat penentuan bunga oleh pemerintah:
– Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada
tersedianya likuiditas BI
– Tidak ada persaingan antar-bank, sehingga tabungan menjadi tidak
menarik dan alokasi dana tidak efisien

21. 2. DEREGULASI 1 JUNI 1983
• Deregulasi 1 Juni 1983 memberi kebebasan kepada bank
untuk menentukan tingkat suku bunga, bahkan hingga 0%
• Kebolehan memberikan suku bunga 0% memungkinkan
pelaksanaan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah,
namun masih ada kendala yaitu:
– Pemerintah belum membuka izin pendirian bank baru
– Konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi
ideologis merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara
Islam
– Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam
ventura semacam itu
• Bank syariah didirikan dalam bentuk koperasi yang dimulai
oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung, Koperasi
Simpan Pinjam Ridho Gusti di Jakarta

22. 3. PAKTO 1988
• Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober pada
tanggal 27 Oktober 1988 (PAKTO 88) berisi kebijakan
liberalisasi perbankan yang membuka peluang untuk
mendirikan bank-bank baru.
• Terbuka kesempatan untuk mendirikan bank syariah
dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS),
yaitu BPR Islam di Lombok, BPRS Berkah Amal
Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, BPRS Amanah
Rabaniah, dan BPRS Hareukat

23. Pendirian Bank Syariah
• Lokakarya Ulama tentang Bunga dan Perbankan di
Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990
• Musyawarah Nasional ke IV MUI di Jakarta pada
tanggal 22-25 Agustus 1990
• Tim Perbankan MUI berhasil mendirikan Bank
Muamalat dengan mengumpulkan komitmen pembelian
saham pendiri sebesar Rp84miliar
• Silaturahmi Presiden RI dengan masyarakat Jawa Barat
di Istana Bogor, dipenuhi total komitmen modal disetor
awal sebesar Rp106.126.382,- yang bersumber dari
dana personal, institusi, dan masyarakat
• Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei
1992

24. 4. UU NO. 7 TAHUN 1992
• Definisi Bank pada Pasal 1 angka 1 adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
• Definisi Kredit pada Pasal 1 angka 12 ini kredit
didefinisikan adalah
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

25. • Pasal 6 huruf m mengenai usaha yang dilakukan oleh
Bank Umum dan Pasal 13 huruf c mengenai usaha yang
dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, bahwa salah
satu usaha yang dapat dilakukan adalah menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi
hasil
• Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992
disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi
hasil berdasarkan syariat

26. PP No. 72 Tahun 1992
• Pada Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 ditentukan bahwa:
1) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan
usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil
2) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan
usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan
prinsip bagi hasil

27. SEBI No. 25/4/BPPP
• SEBI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang
pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:
1) Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-
mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
2) Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil
yang berdasarkan syariah;
3) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah (DPS); dan
4) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan
usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau
Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan
prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

28. 5. UU NO. 10 TAHUN 1998
• Istilah Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil menjadi Bank
berdasarkan Prinsip Syariah
• Definisi Bank pada Pasal I angka 1
– Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak
• Definisi Prinsip Syariah pada Pasal I angka 1
– Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara
lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),
atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa
pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa
iqtina)

29. Contoh
• Peraturan lebih lanjut mengenai bank syariah diatur
dalam SK dan PBI
• SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR ttg Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah  PBI No. 6/24/PBI/2004
• SK Dir BI No. 32/36/KEP/DIR ttg Bank Perkreditan Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syariah  PBI No. 6/17/PBI/2004

30. 6. UU NO. 21 TAHUN 2008
• UU No. 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan
umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan
umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu
yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu,
meliputi:
1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih
menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua
pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum
Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang
mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

31. 3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak
terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan
penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan
dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya
tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi
terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil,
transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi
pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa
(multijasa).
5. Bentuk badan hukum bank syariah adalah PT.

32. EVOLUSI PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN (by Karnaen AP)
* TIDAK MUNGKIN ADA BANK TANPA BUNGA
DEREGULASI 1 JUNI 1983
PAKTO 27 OKTOBER 1988
* SISTEM BAGI HASIL ATAS DASAR
KESEPAKATAN MURNI
UNDANG-UNDANG NO. 7/1992
UNDANG-UNDANG NO. 10/1998
UNDANG-UNDANG NO. 21/2008
UNDANG-UNDANG NO. 14/1967
* DIMUNGKINKAN ADANYA
BANK TANPA BUNGA TETAPI BELUM DIBUKA
IZIN MENDIRIKAN BANK BARU
* DIMUNGKINKAN ADANYA BANK
TANPA BUNGA DAN SUDAH DIBUKA IZIN
MENDIRIKAN BANK BARU
* SUDAH DIAKOMIDIR ADANYA BANK TANPA
BUNGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL
* SUDAH DIAKOMIDIR
ADANYA BANK SYARIAH
* BANK SYARIAH PUNYA UNDANG-UNDANG
SENDIRI

33. TERIMA KASIH
WASSALAM

34. 1. INTERMEDIARY UNIT
2. KONSEP BAGI HASIL
3. PRODUK SYARIAH
4. UANG SEBAGAI ALAT TUKAR BUKAN
SEBAGAI KOMODITI
5. TRANSAKSI YANG TRANSPARAN,
KEIKHLASAN & KEJUJURAN
FUNGSI & PRINSIP OPERASIONAL
BANK SYARIAH

35. 6. ETIK BISNIS SYARIAH DILARANG: MELAKUKAN
KEGIATAN PENIPUAN, KECURANGAN, MARK-
UP, SUAP, MAISIR, GHARAR, HARAM & RIBA
7. PERILAKU SUMBER DAYA INSANI WAJIB
MENTELADANI SIFAT NABI (SHIDIQ, ISTIQOMAH,
FATONAH, AMANAH & TABLIGH)

36. PERBEDAAN
BUNGA DAN BAGI HASIL
BUNGA
• DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)
• BUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASAR
• NOMINAL TETAP SESUAI BUNGA
• DIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMA
BAGI HASIL
DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)
NISBAH TETAP SESUAI AKAD
NOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHA
TIDAK ADA KERAGUAN

37. KONSEP & SISTEM
PERBANKAN SYARIAH
MASYARAKAT
PEMILIK DANA
MASYARAKAT
PENGGUNA DANA
PROSES
PENGHIMPUNAN
DANA
PROSES
PENYALURAN DANA
KONSEP PENGHIMPUNAN
DANA :
1. AL WADIAH
2. MUDHARABAH
KONSEP PENYALURAN DANA :
1. Kerjasama Bagi-Hasil
Mudharabah
Musyarakah
2. Jual-bali :
Murabahah
Salam & Salam Pararel
Istishna & istishna Pararel
2. Prinsip sewa
3. Prinsip Pinjam Meminjam
4. Prinsip kegiatan berbasis imbalan
Wakalah
Kafalah
Hiwaalah
5. Zakat

38. PRINSIP DASAR OPERASIONAL
• PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT
A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)
B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)
• PENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKAT
1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)
2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM)
3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)
4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)
5. JAMINAN/GADAI (RAHN)
• JASA LALU LINTAS KEUANGAN
1. PERWAKILAN (WAKALAH)
2. PENJAMIN (KAFALAH)
3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)
4. IMBALAN (JU’ALAH)
5. SHARF

39. 1. NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK
2. BANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIER
3. BANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAH
4. SUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAH
5. NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)
SKEMA MURABAHAH (Jual Beli )
BANK
NASABAH
SUPPLIER
1
2
4
3
5

40. BANK
BANK NASABAH
NASABAH
MODAL
MODAL MODAL & SKILL
MODAL & SKILL
PROYEK
PROYEK
OMZET / KEUNTUNGAN
GAMBAR (iii)

41. SKEMA MUDHARABAH (bagi hasil)
BANK
Shahibul
Mall
NASABAH
MODAL 100 % SKILL
OMZET / KEUNTUNGAN
PROYEK
GAMBAR (ii)

42. PENGATURAN DAN PENGAWASAN
PERBANKAN SYARIAH:
MENGAPA DIPERLUKAN?
1. MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN
(MAKRO EKONOMI) DAN KEBERLANGSUNGAN
USAHA BANK (MIKRO EKONOMI)
2. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KHUSUSNYA
MASYARAKAT AWAM DAN NASABAH KECIL)
3. OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERBANKAN
DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN

43. KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH
FUNGSI DASAR BANK SYARIAH SECARA UMUM SAMA DGN
BANK KONVENSIONAL, SEHINGGA PRINSIP UMUM
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK BERLAKU PULA
PADA BANK SYARIAH. NAMUN ADANYA SEJUMLAH
PERBEDAAN CUKUP MENDASAR DLM OPERASIONAL BANK
SYARIAH MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN
DAN PENGAWASAN BAGI BANK SYARIAH.
PERBEDAAN MENDASAR:
(1) PERLUNYA JAMINAN PEMENUHAN KETAATAN PADA
PRINSIP SYARIAH DALAM SELURUH AKTIVITAS BANK
(2) PERBEDAAN KARAKTERISTIK OPERASIONAL,
KHUSUSNYA AKIBAT DARI PELARANGAN BUNGA YANG
DIGANTIKAN DENGAN INSTRUMEN NISBAH BAGI HASIL.

44. KERANGKA PENGATURAN,
PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BANK SYARIAH
SEJUMLAH PERANGKAT DASAR YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG SEHAT DAN ISTIQOMAH
A.L. ADALAH:
1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI),
2. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO,
3. PERATURAN PENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI,
4. SISTEM AKUNTANSI YANG SESUAI,
5. MEKANISME JAMINAN KEPATUHAN SYARIAH, DAN
6. AUDIT EKSTERN (KESEHATAN KEUANGAN & KEPATUHAN
SYARIAH).
DIMANA IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERSEBUT MEMILIKI SEJUMLAH PERBEDAAN
PADA BANK SYARIAH KARENA PERBEDAAN SISTEM NILAI DAN
OPERASINYA.

45. BANK SYARIAH DALAM UU
PERBANKAN UU 7/1992 JT UU 10/1998
• PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAH
BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
SECARA KONVENSIONAL DAN ATAU SYARIAH YANG
DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASA DALAM
LALU LINTAS PEMBAYARAN”
• PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA
KONVENSIONAL ATAU BERDASAR PRINSIP SYARIAH
YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK MEMBERIKAN
JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN

46. PENGERTIAN PRINSIP SYARIAH
PASAL 1ANGKA13 UU 10/1998
PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK
DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA
DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU
KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI
DENGAN SYARIAH, ANTARA LAIN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
(MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL
(MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU
PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN
PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH), ATAU
DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN
KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI
PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)

47. KEGIATAN USAHA BANK UMUM
SYARIAH
PASAL 6 (HURUF a - n)
HURUF m: “MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN DAN ATAU
MELAKUKAN KEGIATAN LAIN BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH, SESUAI DENGAN KETENTUAN
YANG DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”

48. PENGERTIAN PEMBIAYAAN
PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN
BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH
PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN ITU
BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU
KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN PIHAK
LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK
MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN
TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU
TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI
HASIL”

49. PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM UU
PERBANKAN
1. PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN
PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH
2. PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN
3. PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA UNTUK
MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN
BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT
HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA
(PENGECUALIAN PASAL 10)

50. PENGATURAN DAN PENGAWASAN
BANK INDONESIA PADA
BANK SYARIAH

51. PERAN DAN FUNGSI BI
• MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
MONETER
• MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM
PEMBAYARAN
• MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

52. PASAL-PASAL KHUSUS BAGI BANK
SYARIAHDALAM UU BANK INDONESIA
NO 23/1999 JT UU 3/2004
• PASAL 10 (2) “CARA-CARA PENGENDALIAN MONETER (OPERASI
PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT DISKONTO,
PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM, PENGATURAN
KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH”
• PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK MENGATASI
MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK, DAN
WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG BERKUALITAS TINGGI
DAN MUDAH DICAIRKAN YANG NILAINYA MINIMAL SEBESAR
JUMLAH KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.

53. KERANGKA PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BANK SYARIAH OLEH
BANK INDONESIA
• PERANGKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG SEHAT DAN
ISTIQOMAH
• IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

54. REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH DIHASILKAN
DALAM RANGKAMENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASIONAL BANK SYARIAH
YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH MENJALANKAN PRINSIPSYARIAH:
1. KELEMBAGAAN
2. KEHATI-HATIAN
3. PASAR
KEUANGAN &
MONETER
4. STANDARD
• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH
•PENDIRIAN BPR SYARIAH
•PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL
• PENILAIAN KUALITAS ASSET
•PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP)
• GIRO WAJIB MINIMUM
•KLIRING
•PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH
•FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH
• PSAK NO.59 dan PAPSI
•PEDOMAN AUDIT BANK SYARIAH
•LAPORAN BANK UMUM & BPR SYARIAH
•AKAD SYARIAH

55. ATURAN BANK INDONESIA BAGI
PERBANKAN SYARIAH
1. BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH
2. BPR BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH
3. PERUBAHAN KEGIATAN
USAHA BUK MENJADI BUS
DAN PEMBUKAAN KANTOR
BANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAH OLEH BUK
4. KUALITAS AKTIVA
PRODUKTIF (KAP) BANK
SYARIAH
5. PENYISIHAN
PENGHAPUSAN AKTIVA
PRODUKTIF (PPAP) BANK
SYARIAH
6. KEWAJIBAN PENYEDIAAN
MODAL MINIMUM (KPMM)
7. GIRO WAJIB MINIMUM
8. KLIRING
9. PASAR UANG ANTAR BANK
BERDASAR PRINSIP
SYARIAH (PUAS)
10. SERTIFIKAT WADIAH BANK
INDONESIA (SWBI)
11. FASILITAS PEMBIAYAAN
JANGKA PENDEK BAGI
BANK SYARIAH (FPJPS)
12. LAPORAN BANK UMUM
(LBU) BANK SYARIAH
13. LAPORAN BULANAN BPRS
14. AKAD SYARIAH

56. KELEMBAGAAN BANK SYARIAH
• PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14 OKTOBER
2004 TENTANG BANK UMUM SYARIAH
• PBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004
TENTANG BPRS
• PBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET
2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL
MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAH
• PBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN
BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK
SYARIAH

57. KELEMBAGAAN BANK SYARIAH
PASAL 16 UU 10/1998 TENTANG PERSYARATAN DAN
TATACARAPENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRS
3 ALTERNATIF
1. PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)
2. KONVERSI BK MENJADI BS
3. DUAL SYSTEM BANK
A. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAH
B. KONVERSI KCK MENJADI KCS
C. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCS
D. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAH

58. PERATURAN KEHATI-HATIAN BANK
SYARIAH
• PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003
TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI
BANK UMUM SYARIAH
• PBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004
TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI
BPRS
• PBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003
TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAH
• PBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI 2005
TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM BANK UMUM SYARIAH

59. SISTEM PEMBAYARAN KEUANGAN DAN
MONETER (OPERASIONAL BANK SYARIAH)
• PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004
TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
• PBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000
TENTANG KLIRING
• PBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000
TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
• PBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000
TENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIA
• PBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003
TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK
SYARIAH

60. DSN-MUI
TUGAS dan WEWENWNGNYA

61. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
• LATAR BELAKANG: KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN,
BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGAN
• DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH: PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN
PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)
• DPS WAJIB MENGIKUTI FATWA DARI DSN
• DPS ADALAH DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK SYARIAH
YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN BERDASARKAN
REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS MENGAWASI
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA
BANK
• DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI
MERUPAKAN SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH TERHADAP
JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA KEUANGAN
SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN FATWA DIMAKSUD
OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI
INDONESIA

62. TUGAS DAN WEWENANG DSN
• MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN
NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS
KEUANGAN DAN EKONOMI
• MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-JENIS
KEGIATAN KEUANGAN
• MENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK DAN
JASA KEUANGAN SYARIAH
• MENGAWASI PENERAPAN FATWA YANG
TELAH DIKELUARKAN

63. ARAH DAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA

64. VISI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH
DI INDONESIA
TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN SYARIAH
1. YANG KOMPETITIF, EFISIEN DAN
MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-
HATIAN
2. YANG MAMPU MENDUKUNG SEKTOR RIIL
SECARA NYATA MELALUI KEGIATAN
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN
TRANSAKSI RIIL
3. DALAM KERANGKA KEADILAN, TOLONG
MENOLONG DAN MENUJU KEBAIKAN
4. GUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN
MASYARAKAT

65. NILAI DASAR LEMBAGAKEUANGAN DAN
PERBANKAN SYARIAH
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
UKHUWAH / JAMA’AH
ADIL:
TRANSPARAN DAN JUJUR
TRANSAKSI FAIR, TANPA
PEMERASAN
PERSAINGAN SEHAT
KONTRAK YANG ADIL
MENGHINDARI
KEGIATAN YANG
MERUSAK:
LARANGAN PRODUK YANG
MERUGIKAN DAN
BERBAHAYA,
LARANGAN PROSES YANG
BERBAHAYA,
TIDAK GUNAKAN SBR DAYA
ILLEGAL DAN
SECARA TDK ADIL
KEMASLAHATAN:
PRODUKTIF,
TIDAK SPEKULATIF,
EFEKTIF, EFISIEN,
BERKELANJUTAN DALAM
PENGGUNAAN SBR DAYA,
AKSES YANG SEBESAR
BESARNYA BAGI
MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH SBR DAYA
AQIDAH

66. AGENDA KE DEPAN
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SUMBER DAYA INSANI
• SOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIK
• PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG
LEBIH INOVATIF
• PENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR UANG
SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN LINKAGE DI
INDUSTRI KEUANGAN
• IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN
RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN, GOOD
CORPORATE GEVERNANCE & SYARIA COMPLIANCE
• MENDORONG TERCIPTANYA A UNION REGULATORY,
STANDART AKAD, PRODUK DAN TRANSAKSI

67. WaAlaikumsalam Wr.Wb