laporan keuangan

1. AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Oleh :
Akhmad Nurudin

2. Prinsip syariah Islam dalam
pengelolaan harta menekankan
pada keseimbangan antara
kepentingan individu dan
masyarakat.

3. KARAKTERISTIK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
 Pelarangan riba dalam berbagai
bentuknya
 Tidak mengenal konsep nilai waktu
dari uang (time value of money)
 Konsep uang sebagai alat tukar bukan
sebagai komoditas

4. KARAKTERISTIK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
 Tidak diperkenankan melakukan
kegiatan yang bersifat spekulatif
 Tidak diperkenankan menggunakan
dua harga untuk satu barang
 Tidak diperkenankan dua transaksi
dalam satu akad.

5. Transaksi yg sesuai dg prinsip
Syariah
 Transaksi tidak mengandung unsur
kedzaliman
 Bukan riba
 Tidak membahayakan pihak sendiri
atau pihak lain

6. Transaksi yg sesuai dg prinsip
Syariah
 Tidak ada penipuan (gharar)
 Tidak mengandung materi-materi
yang diharamkan
 Tidak mengandung unsur judi
(maisyir)

7. FUNGSI LK SYARIAH
 Manajer Investasi yang mengelola investasi atas
dana nasabah dengan menggunakan akad
Mudharabah atau sebagai agen investasi
 Investor yang menginvestasikan dana yang
dimilikinya maupun dana nasabah yang
dipercayakan kepadanya dengan menggunakan
alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah
dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah
yang disepakati antara LKS dan pemilik dana

8. FUNGSI LK SYARIAH
 Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas
pembayaran seperti bank konvensional sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 Pengemban fungsi sosial berupa pengelolaan
dana zakat, infaq, shodaqoh, serta pinjaman
kebajikan (qordhul hasan) sesuai ketentuan yang
berlaku.

9. LAPORAN KEUANGAN
LK SYARIAH
 Neraca
 Laporan Laba Rugi
 Laporan Perubahan Ekuitas
 Laporan Arus Kas
 Laporan Perubahan Investasi
Terikat
 Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana ZIS
 Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Qordhul Hasan
 Catatan atas LK
LK Syariah :
Investor
Manajer Investasi
LK Syariah :
Agen Investasi
LK Syariah :
Pengemban Fungsi
Sosial

10. NERACA LK SYARIAH
 AKTIVA  KEWAJIBAN
 INVESTASI TIDAK
TERIKAT
 EKUITAS

11. AKTIVA
 Kas
 Penempatan Pd Bank Lain
 Piutang
* Piutang Murabahah
* Piutang Salam
* Piutang Istishna
 Pembiayaan Mudharabah
 Pembiayaan Musyarakah
 Pinjaman Qordh
 Penyisihan Kerugian Aktiva
Produktif
 Persediaan
 Aktiva yg Diperoleh Untuk Ijarah
 Aktiva Istishna dalam Penyelesaian
 Aktiva Tetap & Akumulasi
Penyusutannya
 Piutang Pendapatan Bagi Hasil
 Piutang Pendapatan Ijarah
 Aktiva Lain

12. KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK
TERIKAT DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
 Kewajiban Segera
 Bagi Hasil yg Belum Dibagikan
 Simpanan (Tab Wadiah)
 Simpanan LK Lainnya (Tab Wadiah)
 Kewajiban Lain
 Kewajiban Dana Investasi Terikat
(Executing)
 Hutang Pajak
 Pembiayaan yg Diterima
INVESTASI TIDAK TERIKAT
 Bukan Bank (Tab & Dep
Mudharabah)
 Bank Lain (Tab & Dep Mudharabah)
EKUITAS
 Modal Disetor
 Tambahan Modal
 Saldo Laba
 Modal Sumbangan
 Selisih Penilaian Aktiva Tetap

13. INVESTASI TIDAK TERIKAT
 LKS punya hak menggunakan,
menginvestasikan dan mencampur dana
 Keuntungan dibagi hasil sesuai nisbah
 Tidak berkewajiban mengembalikan dana
jika rugi

14. SISTEM DISTRIBUSI HASIL
USAHA
 Pada prinsipnya Lembaga Keuangan Syariah
boleh menggunakan sistem accrual basis maupun
cash basis dalam administrasi keuangan
 Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam
pencatatan sebaiknya digunakan accrual basis,
akan tetapi dalam distribusi hasil usaha
hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang
benar-benar terjadi (cash basis).

15. LAPORAN LABA-RUGI
Pendapatan Operasi Utama
- Pendapatan dari jual beli xxx
- Pendapatan dari sewa xxx
- Pendapatan dari bagi hasil xxx
- Pendapatan operasi utama lainnya xxx
Total xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT (xxx)
Pendapatan Operasi Lainnya xxx
Beban Operasi Lainnya (xxx)
Pendapatan Non Operasi xxx
Beban Non Operasi (xxx)
Zakat (xxx)
Pajak (xxx)

16. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil
Investasi Tidak terikat
Unsur Laporan Laba-Rugi
Pada dasarnya sama dengan yang berlaku umum,
ditambah :
 Alokasi keuntungan/kerugian kepada pemilik
investasi tidak terikat (hak pihak ketiga atas bagi
hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat
 Tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau
pendapatan

17. Tahapan Penentuan Hak Pihak Ketiga atas
Bagi Hasil Investasi Tidak terikat
 Pendapatan operasi utama dalam laporan laba-rugi
direkonsiliasi menjadi pendapatan operasi utama
yang telah diterima kasnya
 Buat tabel alokasi untuk menentukan porsi
pendapatan operasi utama yang telah diterima kasnya
yang didanai dari :
* simpanan nasabah dg akad mudarabah & wadiah
* dana lain
 Tentukan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi
tidak terikat dengan menggunakan tabel
profit/revenue distribution

18. Rekonsiliasi
PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Akrual) xxx
PENGURANG :
Pendapatan th berjalan yg kasnya belum diterima
- Pendapatan Margin Murabahah (xxx)
- Pendapatan Istishna (xxx)
- Hak Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah) (xxx)
- Pendapatan Sewa (xxx)
TOTAL (xxx)

19. Rekonsiliasi
PENAMBAH :
Pendapatan periode sebelumnya yg kasnya baru diterima pd periode
berjalan
Penerimaan pelunasan piutang :
- Margin Murabahah xxx
- Istishna xxx
- Pendapatan sewa xxx
Penerimaan Piutang Bagi Hasil :
- Pembiayaan Mudharabah xxx
- Pembiayaan Musyarakah xxx
TOTAL xxx
PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Kas) xxx

20. Tabel Alokasi Porsi Pendapatan
(Alternatif Kemungkinan yg Terjadi)
No Penghimpunan
Dana
Penyaluran
Dana
Pendapatan
Penyaluran
Pendapatan yg
harus dibagi
hasil
Keterangan
1. 150.000 150.000 325 325 Semua pendapatan
dibagi hasil antara
bank dan nasabah
2. 150.000 175.000 350 312 150.000/175.000 X
350
(Pendapatan dibagi
hasil sebesar porsi
penghimpunan dana)
3. 150.000 125.000 275 275 Semua pendapatan
untuk nasabah, ada
dana yang belum
tersalurkan.

21. Metode Distribusi Bagi Hasil
 Bagi Laba (profit sharing)
 Bagi pendapatan (revenue sharing)
 Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 :
“Lebih maslahat revenue sharing untuk saat
ini “.

22. Aplikasi Metode Bagi Hasil
 Penjualan 100
 Harga Pokok Penjualan 65
 Laba Kotor 35
 Beban 25
 Laba/Rugi Bersih 10
 Revenue
Sharing
 Profit
Sharing

23. Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana ZIS
 Unsur dasar : sumber, penggunaan, dan
saldo dana
 Sumber dari bank dan pihak lain
 Penggunaan : penyaluran kepada yang
berhak sesuai prinsip syariah

24. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS
URAIAN 20xB 20xA
SUMBER DANA
Zakat pemilik XXX XXX
Zakat nasabah XXX XXX
Zakat masy non nasabah XXX XXX
Infaq & Shodaqoh XXX XXX
TOTAL XXX XXX
PENGGUNAAN DANA
Fakir (XXX) (XXX)
Miskin (XXX) (XXX)
Amil (XXX) (XXX)
Muallaf (XXX) (XXX)
Gharim (XXX) (XXX)
Hamba Sahaya (Riqob) (XXX) (XXX)
Fisabililah (XXX) (XXX)
Ibnu Sabil/Musafir (XXX) (XXX)
TOTAL (XXX) (XXX)
KENAIKAN/PENURUNAN XXX XXX
SALDO AWAL XXX XXX
SALDO AKHIR XXX XXX

25. Pengungkapan Dana ZIS
 Periode yang dicakup
 Dasar penentuan zakat para pemegang
saham
 Rincian sumber dana ZIS
 Dana ZIS yang disalurkan bank selama
periode pelaporan
 Dana ZIS yang belum disalurkan pada
akhir periode dan alasannya

26. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Qordhul Hasan
 Unsur dasar : sumber, penggunaan dan
saldo dana
 Sumber dana dari bank atau dari luar bank
(infaq & shodaqoh dari pemilik, nasabah
atau pihak lainnya)
 Penggunaan : pemberian pinjaman baru
dan pengembalian dana qordhul hasan
temporer yang disediakan pihak lain

27. Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Qordhul Hasan
URAIAN 20xB 20xA
SUMBER DANA
Infaq & Shodaqoh XXX XXX
Denda XXX XXX
Sumbangan/Hibah XXX XXX
Pendapatan Non Halal XXX XXX
TOTAL XXX XXX
PENGGUNAAN DANA
Pinjaman (XXX) (XXX)
Sumbangan/Hibah (XXX) (XXX)
TOTAL (XXX) (XXX)
KENAIKAN/PENURUNAN XXX XXX
SALDO AWAL XXX XXX
SALDO AKHIR XXX XXX

28. Pengungkapan Dana Qordhul Hasan
 Periode yang dicakup
 Rincian saldo dana Qordhul hasan
berdasarkan sumbernya
 Jumlah dana yang disalurkan dan sumber
dana yang diterima berdasarkan jenisnya

29. MURABAHAH
Adalah transaksi penjualan barang
dengan menyatakan biaya perolehan
dan keuntungan (margin) yang
disepakati antara penjual dan pembeli

30. Karakteristik Murabahah
 Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara
tunai atau cicilan
 LKS dapat memberi potongan apabila nasabah
melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati,
dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan
besarnya potongan diserahkan pada kebijakan
bank.

31. Karakteristik Murabahah
LKS berhak mengenakan denda kepada nasabah
yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang
murabahah dengan indikasi antara lain :
 Adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah
mempunyai dana, tetapi tidak melakukan
pembayaran piutang murabahah
 Adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu
nasabah mempunyai dana tetapi digunakan
terlebih dahulu untuk hal lain

32. Pengakuan & Pengukuran
 Piutang murabahah diakui sebesar biaya
perolehan ditambah keuntungan yang disepakati,
dan pada akhir periode dinilai sebesar nilai yang
dapat direalisir (jumlah piutang murabahah
dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu.
 Keuntungan murabahah diakui pada periode
terjadinya jika akad berakhir pada laporan
keuangan yang sama, sedangkan jika melampaui
satu periode laporan keuangan maka diakui
selama periode akad secara proporsional.

33. Pengakuan dan Pengukuran
 Potongan pelunasan mempergunakan salah satu
metode :
-Diberikan saat penyelesaian, LKS mengurangi
piutang murabahah dan keuntungan
-Diberikan setelah menyelesaikan, bank
menerima pelunasan piutang, kemudian LKS
membayar potongan (mengurangi keuntungan)
 Denda diakui sebagai bagian dana sosial (dana
kebajikan) pada saat diterima

34. Penyajian pada akhir periode
akuntansi
 Piutang murabahah disajikan sebesar nilai
bersih yang dapat direalisir, yaitu saldo
piutang murabahah dikurangi penyisihan
kerugian piutang
 Margin murabahah ditangguhkan disajikan
sebagai pos lawan piutang murabahah

35. Jurnal
 Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada
nasabah dengan pembayaran secara angsuran
D Piutang murabahah
K Margin Murabahah ditangguhkan
K Kas/Rek Penjual/Rek Nasabah
 Pd saat penerimaan angsuran dr nsbh (P & M)
D Kas/Rekening
K Piutang murabahah
D Margin Murabahah ditangguhkan
K Pendapatan Margin Murabahah

36. Pengakuan pendapatan murabahah yang
performing (lancar & DPK)
 Pada saat pengakuan pendapatan :
D Piutang murabahah jatuh tempo
K Piutang murabahah
D Margin murabahah ditangguhkan
K Pendapatan margin murabahah
 Pada saat penerimaan angsuran tunggakan
(pokok+margin)
D Kas/Rekening Nasabah
K Piutang murabahah jatuh tempo

37. Pengakuan pendapatan murabahah yang
non performing
 Pembatalan atas pengakuan pendapatan margin
D Pendapatan margin murabahah
K Margin murabahah ditangguhkan jatuh tempo
 Rekening administratif
D Tagihan kontinjensi-Pndptn margin murabahah
dlm penyelesaian
K Rekening lawan-Tagihan Kontinjensi-Pendapatan
margin murabahah dalam penyelesaian

38. Pemberian Potongan Pelunasan
 Jika pada saat penyelesaian, LKS mengurangi piutang
murabahah dan keuntungan murabahah
D Kas/Rekening Nasabah
K Margin Murabahah Ditangguhkan
D Piutang Murabahah
K Pendapatan margin murabahah
 Jika setelah penyelesaian, LKS menerima pelunasan piutang
murabahah, kemudian bank membayar potongan pelunasan
kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah
D Kas/Rekening Nasabah
K Piutang Murabahah
D Margin Murabahah Ditangguhkan
K Pendapatan Margin Murabahah
D Beban Operasional-potongan pelunasan dini murabahah
K Kas/Rekening Nasabah

39. Jurnal
Menerima denda dari nasabah
D Kas/Rekening
K Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan

40. PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
 Adalah akad kerjasama usaha antara LKS
sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan
nasabah sebagai pengelola dana (mudharib)
untuk melakukan kegiatan usaha dengan
nisbah pembagian hasil (keuntungan atau
kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

41. Penjelasan
 Mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah
muthlaqoh (investasi tidak terikat) dan mudharabah
muqayyadah (investasi terikat)
 LKS sebagai mudharib (pengelola dana) dibahas
dalam pos investasi tidak terikat
 LKS sebagai agen investasi (chanelling) dalam
mudharabah muqayyadah dibahas dalam laporan
perubahan investasi di off balance sheet, sedangkan
bank sebagai pihak yang ikut menanggung resiko
(executing) dalam mudharabah muqayyadah dibahas
dalam pos kewajiban investasi terikat.

42.  Pengembalian pembiayaan mudharabah
dapat dilakukan bersamaan dengan
distribusi bagi hasil atau pada saat
diakhirinya akad mudharabah
 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan
dengan menggunakan 2 metode, yaitu bagi
laba (profit sharing) dan bagi pendapatan
(revenue sharing)

43.  Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara
bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran
 Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak
dapat diakui sebagai bagian pembiayaan
mudharabah kecuali telah disepakati bersama.
 Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah
oleh mudharib akan mengurangi pembiayaan
mudharabah
Pengakuan dan Pengukuran

44. Jurnal Pembiayaan Mudharabah
 Pembayaran pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas
kepada mudharib
D Pembiayaan Mudharabah
K Kas/Rekening Nasabah
 Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo
atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah
belum dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan
mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo
D Pembiayaan mudharabah – piutang jatuh tempo
K Pembiayaan mudharabah

45.  Penerimaan keuntungan Mudharabah
D Kas/Rekening
K Pendapatan Bagi hasil Mudharabah
 Pencatatan kerugian mudharabah yang
melewati satu periode pelaporan
D Kerugian Pembiayaan Mudharabah
K Pembiayaan Mudharabah

46.  Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau
kesalahan mudharib.
D Pembiayaan Mudharabah – Piutang jatuh tempo
K Pembiayaan Mudharabah
 Pelunasan Pembiayaan Mudharabah sebelum atau saat
akad jatuh tempo
D Kas/Rekening Nasabah
K Pembiayaan Mudharabah

47. Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi
diantara para pemilik modal (mitra musyarakah)
untuk menggabungkan modal dan melakukan
usaha secara bersama dalam suatu kemitraan,
dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung
secara proporsional sesuai dengan kontribusi
modal. Dapat berupa musyarakah permanen
maupun menurun.

48. Pembiayaan Musyarakah
 Musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah
modalnya tetap sampai akhir masa musyarakah.
Sedangkan musyarakah menurun jumlah modalnya
secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh
mitra musyarakah.
 Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk
kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva
tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang
sesuai dengan syariah.

49. Jurnal Pembiayaan Musyarakah
 Pada saat Pencairan Pembiayaan Musyarakah
D Pembiayaan Musyarakah
K Kas/Rek Nasabah
 Penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah
D Kas/Rekening Nasabah
K Pendapatan/keuntungan musyarakah
 Pengakuan kerugian musyarakah
D Kerugian Musyarakah
K Pembiayaan Musyarakah
 Pelunasan Pembiayaan Musyarakah
D Kas/Rek Nasabah
K Pembiayaan Musyarakah

50. Pinjaman Qordh
 Adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara peminjam dan pihak yang
meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu
 Pinjaman qordh merupakan pinjaman yang tidak
mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian
peminjam dana diperkenankan untuk memberikan
imbalan
 Sumber dana pinjaman qordh dapat berasal dari intern
(ekuitas/modal LKS) yang dilaporkan di neraca LKS dan
ekstern (infaq, shodaqoh dan pendapatan non halal) yang
dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana
qordhul hasan.

51. Pinjaman Qordh
 LKS hanya boleh mengenakan biaya administrasi
 Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak
dipersyaratkan sebelumnya, maka dimasukkan sebagai
pendapatan operasi lainnya.
 Jika pada akhir periode peminjam dana qordh tidak
dapat mengembalikan dana, maka pinjaman qordh dapat
diperpanjang atau dihapusbukukan.
 LKS dapat meminta jaminan atas pemberian qordh.

52. Jurnal
 Pada saat pinjaman qordh diberikan
D Pinjaman Qordh
K Kas/rekening nasabah
 Pada saat penerimaan biaya administrasi
D Kas
K Pendapatan operasional lainnya-pend adm pinj qordh
 Pada saat penerimaan imbalan
D Kas
K Pendapatan operasional lainnya-pend adm pinj qordh
 Pada saat pelunasan/cicilan
D Kas/rekening nasabah
K Pinjaman qordh
 Pada saat penghapusan pinjaman qordh
D Cadangan penyisihan kerugian pinjaman qordh
K Pinjaman Qordh