Pola BP 17 di sekolah

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah mempunyai
ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi fungsi,
sasaran, layanan, dan masalah.
Dewasa ini ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di
sekolah dan madrasah telah mengalami pekembangan. Perkembangan itu oleh akibat
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Akibat perkembangan IPTEK
telah memunculkan berbagai persoalan baru, sehingga upaya pemecahannya pun
memerlukan pendekatan dan cara-cara yang baru pula. Dampak langsung
perkembangan IPTEK dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling adalah
perlunya penyesuaian-penyesuaian dalam lingkup pelayanannya. Lingkup pelayanan
bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah merujuk kepada pelayanan
bimbingan dan konseling pola 17.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Bimbingan dan konseling pola 17,
sejarah singkat lahirnya, dan cakupannya apa saja penulis akan membahasnya pada
makalah ini.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah:
1. Apa pengertian dari pola BP 17 di Sekolah?
2. Bagaimana sejarah lahirnya pola BP 17 di Sekolah?
3. Bagaimana ruang lingkup dan penyempurnaan pola BP 17 di Sekolah?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui pengertian dari pola BP 17 di Sekolah.
2. Mengetahui sejarah lahirnya pola BP 17 di Sekolah.
3. Mengetahui ruang lingkup dan penyempurnaan pola BP 17 di Sekolah.

2. 2
D. Metode Pemecahan Masalah
Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan
beberapa referensi buku atau referensi lainnya yang merujuk pada permasalahan yang
sedang dibahas.
E. Sistematika penulisan
Makalah ini ditulis dalam tiga bagian, meliputi: Bab I, bagian pendahuluan
yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah,tujuan penulisan, metode
pemecahan masalah, dan sistematika penulisan; Bab II, adalah pembahasan; Bab III,
bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

3. 3
BAB II
Pola Bimbingan dan Penyuluhan 17 di Sekolah
A. Pengertian Pola BP 17 di Sekolah.
Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan
yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui
pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli
memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta
mampu memecahkan masalahnya sendiri.1
Pola umum bimbingan dan konseling di sekolah sering disebut dengan
“BK Pola 17”. Disebut BK Pola 17 karena di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas)
butir pokok yang amat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan bimbingan dan
konseling di sekolah. Pola umum bimbingan dan konseling meliputi keseluruhan
kegiatan bimbingan dan konseling yang mecakup bidang-bidang bimbingan, jenis-
jenis layanan, dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
Seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah ditujukan terhadap
seluruh peserta didik (siswa) yang secara langsung menjadi tanggungjawab guru
pembimbing atau guru kelas. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah
dilaksanakan secara terprogram, teratur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program-
program itulah yang menjadi wujud nyata dari diselenggarakannya kegiatan
bimbingan dan konseling di sekolah. Pola umum tersebut dapat digambarkan
dengan diagram berikut ini.
1 Tohirin,Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah(Berbasis Integrasi),
(Jakarta:Rajawali Pers,2011),hlm.26.

4. 4
Dari diagram di atas dapat ditarik pengertian sebagai berikut :
1. Kegiatan bimbingan dan konseling (BK) secara menyeluruh meliputi empat
bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan
belajar, dan bimbingan karier.
2. Kegiatan BK dalam keempat bidang bimbingan diselenggarakan melalui tujuh
jenis layanan, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran,
pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling
kelompok.
3. Untuk mendukung ketujuh jenis layanan itu diselenggarakan lima kegiatan
pendukung, yaitu instrumentasi bimbingan dan konseling, himpunan data,
konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan.

5. 5
4. Di atas itu semua kegiatan BK didasari oleh satu pemahaman yang
menyeluruh dan terpadu tentang wawasan BK yang meliputi pengertian
tujuan, fungsi, prinsip, dan asas-asas BK.2
B. Pra Lahirnya Pola BP 17 di Sekolah
Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah diselenggarakan
dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola ini berdampak pada buruknya
citra bimbingan dan konseling, yaitu :
1. Melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK.
2. Muncul persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK.
3. Muncul berbagai kritikan sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru
pembimbing sehingga terjadi kesalahpahaman.
4. Berlarut-larutnya persepsi negatif dan miskonsepsi.
Masalah yang timbul diantaranya sebagai berikut :
1. Konselor sekolah dianggap polisi sekolah.
2. BK dianggap semata-mata sebagai pemberi nasehat.
3. BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental, dan untuk klien –klien
tertentu saja.
4. BK melayani orang sakit dan atau kurang normal.
5. BK bekerja sendiri, konselor sekolah harus aktif, sementara pihak lain pasif.
6. Adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja.
7. Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja.
8. Hasil pekerjaan BK harus segera dilihat.
9. Cara pemecahan masalah bagi semua klien disamaratakan.
10. Usaha BK dipusatkan pada penggunaan instrumentasi BK ( tes, inventori,
kuesioner, dan lain-lain).
2 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam,(Jakarta:Ciputar Pers,2002),hlm.75-77.

6. 6
11. BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah yang ringan saja.
Pada pelaksanaanya pun, bimbingan dan penyuluhan di sekolah menjadi
tidak jelas. Ketidakjelasan pola ini disebabkan hal-hal berikut :
1). Belum adanya hukum.
Sejak konferensi di Malang tahun 1960 sampai dengan munculnya jurusan
bimbingan dan penyuluhan di IKIP Malang tahun 1964, fokus pemikiran adalah
mendesain pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga BP di sekolah. Tahun 1975,
Konvensi Nasional Bimbingan I di Malang berhasil menelurkan keputusan
penting, diantaranya terbentuknya organisasi bimbingan dengan nama Ikatan
Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Melalui IPBI inilah payung hukum
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah menjadi jelas. Arah
kegiatannya pun menjadi jelas.
2). Semangat luar biasa untuk melaksanakan bimbingan dan konseling.
Lahirnya SK Menpan No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi
Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
merupakan angin segar bagi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
Semangat yang luar biasa mulai bermunculan di sekolah untuk melaksanakan
bimbingan dan penyuluhan ini karena dalam SK Menpan tersebut dikatakan
“Tugas guru adalah mengajar dan atau membimbing”. Akan tetapi karena tenaga
atau guru pembimbing yang berasal dari lulusan jurusan bimbingan dan
penyuluhan atau jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan (sejak tahun
1984/1985) masih kurang, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah
tidak jelas.
3). Belum ada aturan main yang jelas.
Apa, mengapa, untuk apa, bagaimana, kepada siapa, oleh siapa, kapan, dan
dimana pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan juga belum jelas.
Bimbingan dan penyuluhan di sekolah diberikan kepada guru-guru senior, guru-

7. 7
guru yang mau pensiun, guru mata pelajaran yang kurang jam mengajarnya untuk
memenuhi tuntutan angka kreditnya. Kesan yang tertangkap di masyarakat,
terutama orang tua murid, yaitu bimbingan dan penyuluhan ditujukan kepada
anak yang bermasalah. Dari segi pengawasan, juga belum jelas arah dan
pelaksanaan pengawasannya.
Pola yang tidak jelas tersebut mengakibatkan :
1). Guru BP (sekarang konselor sekolah) belum mampu mengoptimalkan tugas
dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap siswa yang menjadi
tanggungjawabnya.
2). Guru pembimbing merangkap pustakawan, pengumpul, dan pengolah nilai
siswa dalam kelas-kelas tertentu, serta berfungsi sebagai guru piket dan guru
pengganti bagi guru mata pelajaran yang berhalangan hadir.
3). Guru pembimbing ditugasi sebagai polisi sekolah yang mengurusi dan
menghakimi para siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah.
4). Kepala sekolah tidak mampu melakukan pengawasan karena tidak memahami
program pelayanan serta belum mampu memfasilitasi kegiatan layanan
bimbingan di sekolahnya.
5). Terjadi persepsi dan pandangan yang keliru dari personal sekolah terhadap
tugas dan fungsi guru pembimbing sehingga tidak terjalin kerjasama.3
C. Lahirnya Pola BP 17 di Sekolah
Dalam SK Mendikbud No. 025/1995, sebagai petunjuk pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, terdapat hal-hal yang substansial,
khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling sebagai berikut :
3 Anas Salahudin,Bimbingan dan Konseling,(Bandung:CV Pustaka Setia,2012),hlm.32-34.

8. 8
a). Istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan
konseling.
b). Pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu
guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian, bimbingan dan
konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru.
c). Guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan
konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut,
minimum mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam.
d). Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas (yang
disebut dengan BK Pola -17).
e). Setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penilaian hasil kegiatan, analisis
hasil penilaian, dan tindak lanjut.
f). Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja
sekolah.
Hal-hal substansial di atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas
yang sudah lama berlangsung.
Langkah konkret yang diupayakan, seperti :
1) Pengangkatan guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan bimbingan
dan konseling.
2) Penataran guru-guru pembimbing tingkat nasional, regional, dan lokal mulai
dilaksanakan.
3). Penyusunan pedoman kegiatan bimbingan dan konseling sekolah, seperti
buku teks bimbingan dan konseling, buku panduan pelaksanaan menyeluruh,
panduan penyusunan program, panduan penilaian hasil layanan, dan panduan
pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah.
4). Pengembangan instrumen bimbingan dan konseling.
5). Penyusunan pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGMP).

9. 9
Dengan SK Mendikbud No. 025/1995 bimbingan dan konseling menjadi
jelas. Pelaksananya adalah guru pembimbing atau guru yang sudah mengikuti
penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam, kegiatannya dengan BK Pola-
17, pelaksanaan kegiatan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian,
analisis penilaian, dan tindak lanjut.4
D. Penyempurnaan Pola BP 17 +
Pengembangan dan penyempurnaan dari Pola 17 yaitu penambahan
pada bidang bimbingan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung. Pola 17 plus
menjadi:
a). Keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas serta
landasan BK (Wawasan Bimbingan dan Konseling:fungsi ditambah satu, yaitu
fungsi advokasi).
b). Bidang pelayanan BK meliputi bidang pengembangan pribadi, bidang
pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, bidang
pengembangan karier, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, bidang
pengembangan kehidupan beragama.
c). Jenis layanan BK meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan
penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling
perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok,
layanan konsultasi, dan layanan mediasi.
d). Kegiatan pendukung BK meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data,
konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan
kasus.
Untuk pelaksanaan di sekolah, bidang bimbingannya terdiri atas empat
bagian, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier.
4Hamdani,Bimbingan dan Penyuluhan,(Bandung:CV Pustaka Setia,2012),hlm.55-57.

10. 10
E. Ruang Lingkup BP Pola 17 dan penyempurnaan pola 17+ di Sekolah
a. Bidang Bimbingan dan Konseling, meliputi :
1). Bidang Bimbingan Pribadi
Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling
membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta
sehat jasmani dan rohani.
2). Bidang Bimbingan Sosial
Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling
di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan
dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, tanggungjawab
kemasyarakatan, dan kenegaraan.

11. 11
3). Bidang Bimbingan Belajar
Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling
membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap
dan kebiasaan belajar yang baik, dalam menguasai pengetahuan dan
ketrampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kesenian serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan
ke tingkat yang lebih tinggi atau terjun ke lapangan pekerjaan tertentu.
4). Bidang Bimbingan Karier
Dalam bidang bimbingan karier ini, pelayanan bimbingan dan
konseling ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan
memantapkan pilihan karier.
b. Layanan Bimbingan dan Konseling, meliputi :
1). Layanan Orientasi
Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang
memungkinkan peserta didik (klien) memahami lingkungan (seperti sekolah)
yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar
berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu.
Adapun materi yang dapat diangkat melalui layanan orientasi ini
antara lain:
(a) Orientasi Umum sekolah yang dimasuki
(b) Orientasi kelas baru dan cawu baru
(c) Orientasi kelas terakhir dan cawu terakhir, EBTANAS,ijazah.
2). Layanan Informasi
Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang
memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi
yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan
keputusan untuk kepentingan peserta didik. Oleh karena itu sasaran dari
layanan informasi ini bukan saja peserta didik, tetapi juga orang tua/wali

12. 12
agar mereka dapat menerima informasi yang amat berguna bagi
perkembangan anak-anak mereka.
Materi yang dapat diangkat melalui layanan informasi antara lain :
(a) Informasi pengembangan diri
(b) Informasi kurikulum dan proses belajar mengajar
(c) Informasi pendidikan tinggi
(d) Informasi jabatan
(e) Informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberagaman
sosial budaya, dan lingkungan.
3). Layanan Penempatan dan Penyaluran
Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan
konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan
penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi
pribadi.
Materi yang dapat diangkat melalui layanan penempatan dan
penyaluran antara lain :
(a) Penempatan di dalam kelas
(b) Penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar
(c) Penempatan dan penyaluran ke dalam program yang lebih luas
4). Layanan Pembelajaran
Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang
memungkinkan peserta didik mengembangkan diri dengan sikap dan
kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan
belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya.
Materi yang dapat diangkat melalui layanan pembelajaran antara lain :
(a) Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar
(b) Pengembangan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik
(c) Pengembangan ketrampilan belajar
(d) Pengajaran perbaikan

13. 13
(e) Program pengayaan
5). Layanan Konseling Perorangan
Layanan konseling perorangan adalah layanan bimbingan dan
konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung
tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan
pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.
6). Layanan Bimbingan Kelompok
Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan
konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama
melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dan narasumber
tertentu dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan tertentu
yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari.
Materi yang dapat diangkat antara lain :
(a) Pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagamaan dan hidup sehat
(b) Pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana
adanya.
(c) Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi
di masyarakat serta pengendalian/pemecahannya.
(d) Pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif
(e) Pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan keputusan,
dan berbagai konsekuensinya, dan lain-lain.
7). Layanan Konseling Kelompok
Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling
yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk
pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui
dinamika kelompok; masalah yang dibahas itu adalah masalah pribadi yang
dialami masing-masing anggota kelompok.
8). Layanan Konsultasi

14. 14
Layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien dimana
konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang
masalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang mersa
dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak, murid, atau orang tuanya.
Jika konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsulti
maka direferalkan kepada pihak lain yang lebih pakar. Layanan konsultasi
bisa berubah menjadi konseling perorangan jika permasalahan ternyata
disebabkan oleh konsulti, dan konseling keluarga karena berkaitan dengan
pihak keluarga.
9). Layanan Mediasi
Mediasi berasal dari kata “media” yang artinya perantara atau
penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh
konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak
harmonis (tidak cocok).
Tujuan umum :tercapainya kondisi hubungan yang positif dan
kondusif diantara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Tujuan khusus
: difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam
hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah.5
c. Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling, meliputi :
1). Aplikasi Instrumentasi Bimbingan dan Konseling
Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling bertujuan untuk
mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik. Pengumpulan
data dan keterangan ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik test
maupun non-test. Hasil pengumpulan data dihimpun dalam cumulative
5
http://www.portalkonseling.com/2015/06/penjelasan-lengkap-bk-pola-17-plus.html di
akses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 03.00 WIB.

15. 15
record (himpunan data), digunakan secara optimal untuk kepentingan peserta
didik.
2). Penyelenggaraan Himpunan Data
Penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan pendukung bimbingan
dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan
dengan keperluan pengembangan peserta didik.
Adapun materi umum himpunan data adalah berbagai hal yang termuat
di dalam himpunan data meliputi pokok-pokok data/ keterangan tentang
berbagai hal sebagaimana menjadi isi dari aplikasi instrumentasi di atas.
3). Konferensi Kasus
Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu
forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat
memberikan bahan, keterangan, dan komitmen bagi terentaskannya
permasalahan tersebut. Materi pokok yang dibicarakan dalam konferensi
kasus ialah segenap hal yang menyangkut permasalahan yang dialami oleh
siswa yang bersangkutan.
4). Kunjungan Rumah
Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan,dan komitmen bagi
terentaskannya permasalahan perserta didik melalui kunjungan ke rumahnya.
Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh antara orang tua/wali dan
anggota keluarga lainnya dengan guru pembimbing.
Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data dan keterangan
yang kemungkinan ada sangkut pautnya dengan permasalahan peserta didik.
Data dan keterangan ini meliputi :
(a) Kondisi rumah tangga dan orang tua
(b) Fasilitas belajar yang ada di rumah
(c) Hubungan antar anggota keluarga

16. 16
(d) Sikap dan kebiasaan siswa di rumah, dan lain-lain.6
5). Tampilan Kepustakaan
Tampilan kepustakaan berupa bantuan layanan untuk memperkaya dan
memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami klien.
Layanan ini memandirikan klien untuk mencari dan memanfaatkan sendiri
bahan-bahan yang ada di pustaka sesuai kebutuhan.
Tujuan tampilan kepustakaan :
(a) Melengkapi substansi layanan berupa bahan-bahan tertulis dan rekaman
yang ada dalam layanan tampilan kepustakaan.
(b) Mendorong klien memanfaatkandata yang ada untuk mengentaskan
masalah
(c) Mendorong klien memanfaatkan pelayanan konseling secara langsung
dan berdaya guna.7
6). Alih Tangan Kasus
Alih tangan kasus adalah kegiatan kunjungan rumah yaitu kegiatan
pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang
lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan
memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihk lainnya. Materi yang
dialihtangankan pada dasarnya sama dengan keseluruhan kasus yang dialami
oleh siswa yang bersangkutan.8
6 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam,(Jakarta:Ciputar Pers,2002),hlm.78-92.
7
http://www.portalkonseling.com/2015/06/penjelasan-lengkap-bk-pola-17-plus.html di
akses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 03.00 WIB.
8 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam,(Jakarta:Ciputar Pers,2002),hlm.93-94..

17. 17
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan
yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui
pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli
memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta
mampu memecahkan masalahnya sendiri.
Sejarah lahirnya Bimbingan dan Konseling di Indonesia diawali dari
dimasukannya Bimbingan dan Konseling pada setting sekolah. Hal ini merupakan
salah satu hasil Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang.
Tetapi karena BK tersebut dijalankan dengan pola yang tidak jelas dan terkesan
negatif, maka lahirlah pola BK 17 dengan petunjuk SK Mendikbud No. 025/1995,
pelaksanaannya lebih terorganisir dan terencana. Hal ini dimaksudkan agar
mempunyai fungsi sebagai pencegahan, penyesuaian, perbaikan dan
pengembangan kepada peserta didik.
BK Pola 17 meliputi keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang
mecakup empat bidang bimbingan, tujuh jenis layanan, dan lima kegiatan
pendukung bimbingan dan konseling. Kemudian adanya pengembangan dan
penyempurnaan dari Pola 17 yaitu penambahan pada bidang bimbingan, jenis
layanan, dan kegiatan pendukung sehingga pola BP 17+ di sekolah mencakup
empat bidang bimbingan, sembilan jenis layanan, dan enam kegiatan pendukung
bimbingan dan konseling.
Oleh karena itu BK Pola 17 sangat efektif untuk dilaksanakan di setiap
sekolah agar anak didik memperoleh pelayanan yang terbaik.

18. 18
B. Saran
Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini, masih
belum sempurna.Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun untuk kesempurnaan makalah ini, dengan meningkatkan wawasan
dan pengetahuan kita tentang kebahasaan.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
Tohirin. 2011. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Berbasis
Integrasi). Jakarta : Rajawali Pers.
A,Hallen. 2002. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Jakarta:Ciputar Pers.
Salahudin,Anas. 2012. Bimbingan dan Konseling. Bandung : CV Pustaka Setia.
Hamdani. 2012. Bimbingan dan Penyuluhan. Bandung:CV Pustaka Setia.
http://www.portalkonseling.com/2015/06/penjelasan-lengkap-bk-pola-17-plus.html di
akses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 03.00 WIB.