1. B. Good Governance
Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance,
yaitu: good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang
baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih). Untuk lebih dipahami makna
sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka adapun beberapa
pengertian dari good governance, antara lain :
1. Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance merupakan cara kekuasaan yang
digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan
masyarakat (Mardoto, 2009).
2. Menurut UNDP (United National Development Planning)
Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan.
Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam
konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:
a. Kesejahteraan rakyat (economic governance).
b. Proses pengambilan keputusan (political governance).
c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance) (Prasetijo, 2009).
3. Kunci utama memahami good governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia
(MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-
prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi
(Hardjasoemantri, 2003):
a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan yang sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi
secara konstruktif.
b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa
pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu
d. dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
e. Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan.
f. Berorientas pada consensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-
kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa
yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur
g. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
h. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan
hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang ada seoptimal mungkin.
i. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi
masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga
yang berkepentingan.
j. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa
saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga
harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi
2. dasar bagi perspektif tersebut.
Dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3
domain good governance, yaitu:
1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.
2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan.
3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, konomi, politik dan mengajak
seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005).
Makna dari governance dan good governance pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah
undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa governance adalah tata pemerintahan,
penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi
semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur
kata kerja yaitu governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta
dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan good
governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang
baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Clean
government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good corporate adalah tata
pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. Governance without goverment berarti bahwa
pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses
pemerintah (Prasetijo, 2009).
Istilah good governance lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan
reformasi. Sejak itu pula sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap
kegiatan pemerintahan. Namun meski sudah sering terdengar ditelinga legislatif, pengaturan
mengenai good governance belum diatur secara khusus dalam bentuk sebuah produk, UU
misalnya. Hanya terdapat sebuah regulasi yaitu UU No. 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang
mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik
(AUPB).
Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus
memiliki beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi
(Efendi, 2005):
1. Politik
Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya msalah karena seringkali
menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan
tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang
saat ini terjadi di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang
demokratis. Maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut berbagai masalah
penting seperti:
a. UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan
pemerintahan maka dalam penyelenggaraannya harus dilakukan untuk mendukung
terwujudnya good governance. Konsep good governance itu dilakukan dalam pemilihan
presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian
lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak
asasi manusia.
b. Perubahan UU Politik dan UU Keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan
mencerminkan keterwakilan rakyat.
c. Reformasi agraria dan perburuhan.
d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.
3. e. Penegakan supremasi hokum.
2. Ekonomi
Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dari krisis global yang bahkan bisa menimpa
Amerika Serikat. Namun keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih
banyaknya pihak yang belum sejahtera dengan ekonomi ekonomi rakyat. Hal ini dikarenakan
krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan
mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Permasalahan krisis ekonomi di
Indonesia masih berlanjut sehingga perlu dilahirkan kebijakan untuk segera .
3. Sosial
Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover
dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata good governance. Masyarakat selain
menuntut perealisasikan haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan
berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai
langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu
memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai
bidang yang didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial. Sesuai dengan
UUD NRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Masyarakat
diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan tertentu selama tidak
bertentangan dengan tujuan negara. Namun konflik antar golongan yang masih sering terjadi
sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Maka good governance harus
ditegakkan dengan keadaan masyarakat dengan konflik antar golongan tersebut.
4. Hukum
Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara memakai hukum sebagai istrumen
mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah bagian penting dalam penegakan good
governance. Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja
pemerintahan secara keseluruhan, karena good governanance tidak akan dapat berjalan
dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum
merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Hukum saat ini lebih
dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis
lainnya. Kenyataan ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh
masyarakat.
C. Mewujudkan Good Governance di Indonesia
Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik
dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-
sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good
governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum,
efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah
harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan.
Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di
setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009).
Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan
politik dan sosial ekonomi yang baik.
Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai
4. atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang
tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan
individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam
rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam
merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan
utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat
sulit tercapainya kata “sepakat”.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses
pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara
bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor
swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan
memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan
sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Meruju pada 3 (tiga)
pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan
pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah
(penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan
masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan
mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar
pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit
untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).
Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan
Indonesia saat ini. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap
clean and good governance, diantaranya (Efendi, 2005):
1. Integritas Pelaku Pemerintahan
Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan
cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan
penyimpangan misalnya korupsi.
2. Kondisi Politik dalam Negeri
Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik.
Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang
berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan
perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan
mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat
Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan
pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan
perwujudan riil good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang
efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang
belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya
seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance
bisa ditegakkan.
5. Sistem Hukum
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan
faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan
berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governanance
tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan
sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good
5. governance.
Mencari orang yang jujur dan memilik integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum
dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan
berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Korupsi yang masih tetap eksis sampai
saat ini adalah salahsatu faktor yang mempersulit dicapainya good governance.
Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak
pernah lelah untuk dilakukan. Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai
pemerintahan yang baik.
Mencegah (preventif) dan menanggulangi (represif) adalah dua upaya yang dilakukan.
Pencegahan dilakukan dengan memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan
terbuka (open government). Jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku
pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai.
Jaminan yang diberikan jika memang benar-benar bisa disosialisasikan dengan baik kepada
masyarakat (Hardjasoemantri, 2003).
D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan clean
and good governance. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di
Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai
institusi penting pemerintahan, prinsp-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat,
tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus,
kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
Sehingga apa yang didambakan Indonesia menjadi negara yang Clean and good governance
dapat terwujud dan hilangnya faktor-faktor Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak
adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa
masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan
pemerintah yang masih bertolak berlakang untuk mengatasi masalah tersebut seharusnya
menjalin harmonisasi dan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang ada.
Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam
berbagai bidang yang memiliki peran yang peting dalam gerak roda pemerintahan di
Indonesia yang meliputi: bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
2. Saran
Berbagai permasalahan nasional menjadi alasan belum maksimalnya good governance.
Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah,
korporasi, dan masyarakat sipil saling menjaga, support dan berpatisipasi aktif dalam
penyelnggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Terutama antara pemerintah dan
masyarakat menjadi bagian penting tercapainya good governance. Tanpa good governance
sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. Good
governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan
pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik
menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana
mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran
masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya
6. sesuai dengan kewenangan masing-masing.
E. DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Gajahmada Universiti Press.
Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah
Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara
PAN 22 September 2005.
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di
Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali,
tanggal 15 Juli 2003.
Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. Dalam
http://mardoto.com.
Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam
http://prasetijo.wordpress.com.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
