PELAKSANAAN PELELANGAN JAMINAN GADAI AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PASAR KODIM PEKANBARU TAHUN 2014 (MAYA INTAN PRATIWI - S2)

1. 1
JURNAL
PELAKSANAAN PELELANGAN JAMINAN GADAI AKIBAT
DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN GADAI
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PASAR KODIM
PEKANBARU TAHUN 2014
OLEH :
NAMA : MAYA INTAN PRATIWI
NOMOR MAHASISWA : 141020055
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2015

2. 2
ABSTRAK
PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan
utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dalam rangka
membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, PT Pegadaian
(Persero) berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kebutuhan-
kebutuhan uang untuk modal usaha akan disediakan oleh PT Pegadaian (Persero)
dengan syarat-syarat yang jauh lebih mudah dan ringan.
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
pelelangan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan gadai pada
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014 dan apa saja
kendala-kendala dalam pelelangan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi terhadap
pelaksanaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru
Tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah Observational Research dengan
cara survey, yaitu wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Pada
penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk
mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan
gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan
Pelelangan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai
Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014.
Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis, Pelaksanaan pelelangan
jaminan gadai oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim merupakan sebagai akibat
lebih lanjut dari perjanjian gadai yang telah diserahkan ke pihak pegadaian akan
ditaksir dan kemudian hasil taksiran akan diberitahu kepada debitur apabila debitur
setuju maka akan ditulis kedalam SBK (Surat Bukti Kredit), setelah di tulis di SBK
Kemudian diserahkan ke kasir dan kasir memberikan sejumlah uang sesuai yang
tercantum didalam SBK dan diserahkan ke debitur beserta SBK asli, dan SBK
dwilipat akan dilipat ke jaminan gadai tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam
plastik, dan plastik dilipat dengan cara khusus pegadaian, setelah itu ditempelkan
nomor kredit sesuai yang tercantum dalam SBK dan dikunci dengan matris (kode
penaksir) agar benda tersebut tidak tercecer/hilang. Dan kendala-kendala dalam
pelelangan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan gadai pada
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim yaitu benda yang digadaikan rusak
atau hilang dalam penyimpanan, salah dalam menaksir, banyak para debitur yang
tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo, pindahnya lokasi kantor
pegadaian, pada saat menjual benda gadai emas, harga emas pada saat itu lagi turun
sehingga tidak adanya pembeli emas yang datang ke pegadaian dan masalah yang
terjadi pada debitur di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim yaitu benda
yang digadaikan ternyata benda curian, debitur tidak diberitahu jika barang gadainya
akan dilelang.

3. 3
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya salawat
beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar
Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan
kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.
Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Riau, maka penulis
diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis. Pada kesempatan
ini penulis membuat Tesis yang berjudul “ Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai
Akibat Debitur Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014 ”.
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, apabila barang-barang gadai
yang ditahan oleh pihak pegadaian tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo atau
tidak diperpanjang masanya pada saat jatuh tempo oleh debitur maka debitur tersebut
telah cedera janji atau wanprestasi sehingga barang gadai tersebut akan dilelang
untuk dapat melunasi hutang dari debitur yang wanprestasi tersebut. Tingginya angka
wanprestasi ini membuat pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dalam
pelaksanaan pelelangan jaminan gadai mengalami kendala-kendala dalam pelelangan

4. 4
jaminan gadai akibat debitur wanprestasi, seperti turunnya harga pasaran dari benda
gadai tersebut, rusak atau hilangnya benda gadai tersebut dan lain sebagainya.
Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril
maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada
penulis, yaitu :
1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya S.E., M.A, selaku Rektor yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan
menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si, selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di
Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H, sebagai Ketua Prodi Ilmu
Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama
menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang
selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis
memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum.
4. Bapak Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang
telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan

5. 5
memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis
ini.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah
bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan
bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaiaan tesis ini.
6. Staf dan pegawai tata usaha yang telah memberikan pelayanan dengan
baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas
Islam Riau.
7. Bapak Syawal, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim
yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam pengumpulan data
penulisan tesis ini.
8. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua
saya Bapak M. Yani dan Ibu Yanthi Komalasari, khususnya kepada adik
saya dr. Reski Dwi Indah Sari serta sahabat saya Mery Lusiana, SH., MH,
Intan Kumala Sari, SH., MKn dan teman-teman seangkatan Tahun 2014
yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu
kuat kepada penulis dan serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu.
Penulis telah berusaha dengan sepenuh daya upaya yang ada pada penulis
masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya.
Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki.

6. 6
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I
yang kebetulan membaca tesis ini.
Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis
mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum,
pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang
semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari
Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Pekanbaru, 26 Oktober 2015
Penulis
MAYA INTAN PRATIWI

7. 7
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan gadai di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan
hidup masyarakat, hal ini terjadi karena semakin tingginya tingkat kebutuhan hidup
masyarakat yang harus dipenuhi. Sementara tingkat pendapatan masyarakat semakin
sulit maka dari pada itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui
pinjaman uang dari bank atau non bank seperti PT Pegadaian (PERSERO).1
PT Pegadaian (PERSERO) salah satu lembaga keuangan bukan bank di
Indonesia yang mempunyai aktivitas memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
sejumlah dana, baik bersifat produktif maupun konsumtif yang menggunakan hukum
gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian
(PERSERO) sama dengan prinsip pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang
membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.2
Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri dapat dilihat pada peraturan
perundang-undangan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Sedangkan
pengertian gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi
sebagai berikut :3
1
Diakses pada : https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/pegadaian/, Tanggal 26 Juli 2015, Pukul
14:00 Wib
2
Ade Arthesa, Edia Handiman, Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks Gramedia,
Jakarta, 2006, Hlm 271
3
Lihat Pasal 1150 KUHPerdata

8. 8
“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain
atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang
berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,
biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”
Berdasarkan definisi tersebut diatas, bahwa gadai merupakan suatu perjanjian
yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda
bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika
debitur lalai melaksanakan prestasinya.4
Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim sebagai
lembaga perkreditan selama ini memang berbeda sifatnya dengan lembaga keuangan
yang lainnya. Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral,
Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun jenis lembaga keuangan lainnya
adalah koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, dan lainnya.5
Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini karena pada dasarnya
Pegadaian memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa
pegadaian tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi juga banyak
dipakai sebagai modal bagi pengusaha kelas menengah dan kecil. Persyaratannya
lebih mudah, Prosedurnya sederhana tanpa perlu kajian kelayakan kredit seperti yang
biasa dilakukan perbankan. Sementara pada praktek dilapangan semua kemudahan
yang di peroleh debitur tidak seperti yang diharapkan pada PT. Pegadaian karena
4
Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm 34
5
Diakses pada : http://www.kompasiana.com/fitriuadpgsd/perbedaan-antara-bank-dan-lembaga-
keuangan-lainnya_54f3e019745513942b6c827e, Tanggal 11 November 2015, Pukul 9:30 Wib

9. 9
sewa modal Pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan, Harus
ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai, Barang bergerak yang
digadaikan harus diserahkan ke Pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat
dimanfaatkan selama digadaikan dan jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih
terbatas. Akan tetapi apabila barang-barang gadai yang ditahan oleh pihak pegadaian
tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo atau tidak diperpanjang masanya pada saat
jatuh tempo oleh debitur maka debitur tersebut telah cedera janji atau wanprestasi
sehingga barang gadai tersebut akan dilelang untuk dapat melunasi hutang dari
debitur yang wanprestasi tersebut.
Ini berarti dalam perikatan untuk tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu,
dengan dilaksanakannya hal yang dilarang tersebut, debitur telah cidera janji atau
wanprestasi. Dalam pegadaian apabila debitur wanprestasi atau lalai dalam melunasi
hutangnya maka barang yang digadaikan akan dilakukan pelelangan/penjualan barang
gadai. Tetapi sebelum pelelangan itu dilakukan, PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim
akan memberikan teguran kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya. PT.
Pegadaian Cabang Pasar Kodim memberikan somasi (teguran) kepada debitur satu
sampai tiga kali somasi yang berlaku untuk produk kresida, kreasi dan mulia. Apabila
somasi (teguran) itu tidak diindahkan, maka PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim
dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.
PT Pegadaian (Persero) menahan barang yang dijadikan jaminan apabila
debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang
baru sampai dengan pelunasan hutang oleh debitur. hak penahanan suatu benda ini

10. 10
disebut hak retensi. Hak retensi yaitu hak untuk menahan sesuatu, sampai suatu
piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.6
Berdasarkan hasil survey peneliti di lapangan tepatnya di PT Pegadaian
(Persero) Cabang Pasar Kodim yang beralamat di Jalan Teratai No 92, terdapat
debitur yang wanprestasi, yang mana barang yang sudah digadaikan tidak dilunasi
tepat pada waktunya sehingga akibatnya barang itu dilelang oleh pihak pegadaian,
dalam penelitian ini penulis mengambil responden dari debitur yang wanprestasi
dalam benda gadai emas pada tahun 2014, dan hal ini dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :7
Tabel I.1
Angka Wanprestasi Nasabah/Debitur PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Pasar Kodim Tahun 2012 – 2014
Tahun Jumlah Debitur
(orang)
Angka Wanprestasi
(Orang)
Total Uang Pinjaman
(Tahun)
2012 483 287 369.000.000
2013 379 235 290.000.000
2014 286 120 125.000.000
Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah debitur yang menggunakan
jasa PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, pada tahun 2012 debitur
6
Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, Hlm 193
7
Hasil Survei

11. 11
berjumlah 483 orang, jumlah debitur ini berkurang pada tahun 2013 yang berjumlah
379 orang dan pada tahun 2014 berjumlah 286 orang. Dan angka wanprestasi debitur
dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang mana pada tahun 2012 jumlah debitur
yang wanprestasi berjumlah 287 orang, angka ini mengalami penurunan pada tahun
2013 yang berjumlah 235 orang, dan menurun menjadi 120 orang pada tahun 2014.
Dan angka wanprestasi debitur berjumlah 120 orang pada tahun 2014 dengan total
uang pinjaman Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
Dari hasil survey yang penulis lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Pasar Kodim, apabila barang-barang gadai yang ditahan oleh pihak pegadaian tidak
dapat dilunasi pada saat jatuh tempo atau tidak diperpanjang masanya pada saat jatuh
tempo oleh debitur maka debitur tersebut telah cedera janji atau wanprestasi
sehingga barang gadai tersebut akan dilelang untuk dapat melunasi hutang dari
debitur yang wanprestasi tersebut.8
Tingginya angka wanprestasi ini membuat pihak
PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dalam pelaksanaan pelelangan jaminan gadai
mengalami kendala-kendala dalam pelelangan jaminan gadai akibat debitur
wanprestasi, seperti turunnya harga pasaran dari benda gadai tersebut, rusak atau
hilangnya benda gadai tersebut dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang dapat
merugikan debitur yaitu debitur tidak diberitahu jika barang gadainya akan dilelang,
kalau debitur hadir tidak diberi kesempatan mengajukan keberatan dan lain
sebagainya.
8
Hasil Survei

12. 12
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul
penelitian : “Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai Akibat Debitur
Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014“.
B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari
penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai Akibat Debitur
Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014 ?
2. Apa sajakah Kendala-Kendala Dalam Pelelangan Jaminan Gadai Akibat
Debitur Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014 ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan jaminan gadai akibat debitur
wanprestasi terhadap pelaksanaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelelangan jaminan gadai
akibat debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan gadai pada PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.

13. 13
Manfaat penelitian dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua
segi yaitu segi teoritis dan praktis untuk :
1. Manfaat Teoritis
1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku
perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim
terhadap perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak yang didasarkan
pada hukum gadai
4. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai
mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau.
2. Manfaat Praktis
1. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan
terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum pegadaian.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya
bidang hukum bisnis.
3. Konstribusi Pemikiran
Seharusnya PT. Pegadaian harus memiliki aturan hukum yang jelas berupa
Undang-Undang, untuk membentuk Undang-undang tentang pegadaian harus
membuat RUU terlebih dahulu hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum
yang kuat bagi pelaku usaha pegadaian di Indonesia, memberikan kesempatan kepada

14. 14
masyarakat untuk memiliki usaha di bidang pegadaian, dan menciptakan iklim usaha
yang kondusif dan kompetitif serta meningkatkan akses pembiayaan kepada
masyarakat. Selain itu juga dalam rangka meminimalisir terjadinya penolakan
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang pegadaian, maka dalam
proses penyusunannya dapat dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat
dan saling berkaitan satu sama lainnya terhadap peraturan perundang-undangan.
D. Kerangka Teori
Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan bersumber dari
perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa
salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan
perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam
perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut
pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal
debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur
berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak
sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara
bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai
dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh
kreditur.9
9
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, Hlm 91

15. 15
Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :10
“ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ”.
Menurut Soedikno Martokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau
khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan
kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat
dikenakan akibat hukum dan sanksi.11
Prestasi merupakan suatu objek dari apa yang telah diperjanjikan dalam suatu
perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian prestasi itu tidak dipenuhi maka akan
menimbulkan wanprestasi.
Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok
perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum
sehingga perjanjian itu kuat.12
Dikutip dari skripsi Novita Handayani 13
Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk
mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai adalah pinjam
10
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,
2001. Hlm 338
11
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm 77
12
CST Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata,
Pradnya paramita, Jakarta, 2000, Hlm 223
13
Novita Handayani, Mekanisme Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perusahaan Umum
Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Panam Kota Pekanbaru, Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2011

16. 16
meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai
tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang
tanggungan tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman.
Gadai diatur oleh ketentuan Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata
Buku II Bab XX. Beberapa diantara ketentuan gadai sebagaimana yang tercantum
dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :
1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain
atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-
orang berpiutang lainnya; dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah
barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150).
2. Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi
pembuktian persetujuan pokok (Pasal 1151). (perjanjian gadai dalam kehidupan
sehari-hari dapat berupa akta autentik atau akta dibawah tangan).14
Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata ini sangat
luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi
juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan
14
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, Hlm 13

17. 17
mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan
kewajibannya.15
Dalam definisi yang disebut diatas, gadai dikontruksikan sebagai perjanjian
accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam
meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam
melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada
kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.
E. Konsep Operasional
Konsep Oprasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang
terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. “ Pelaksanaan Pelelangan
Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014 “.
Pelaksanaan yaitu proses dan cara melaksanakan.16
Jadi pelaksanaan
merupakan suatu proses kegiatan dalam melaksanakan penahanan benda gadai.
Pengertian pelelangan secara umum adalah penjualan dimuka umum yang
dipimpin oleh pejabat lelang dengan penawaran harga secara terbuka atau lisan,
tertutup atau secara tertulis, yang didahului dengan pengumuman lelang serta
dilakukan pada saat dan tempat yanng telah ditentukan.
Jadi Jaminan Gadai yaitu benda/barang bergerak yang dimiliki oleh debitur
dan kemudian benda tersebut dijadikan jaminan utang kepada kreditur.
15
Salim HS, op. cit., Hlm 34
16
Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher, 2004, Hlm 508

18. 18
Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata yaitu suatu hak yang diperoleh
seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan
kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan
pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus
didahulukan.
Debitur yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang
tertentu.17
Wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati
kewajibannya dalam perjanjian.18
PT. Pegadaian (Persero) yaitu suatu lembaga perkreditan yang bernaung
dibawah BUMN yang memberikan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai. 19
F. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat penelitian
Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian
ini adalah Observational Research dengan cara survey, yaitu penelitian yang
17
Ibid., Hlm 124
18
Setiawan Widagdo, op. cit., Hlm 589
19
Diakses pada www.pegadaian.co.id, Tanggal 26 Juni 2015 Pukul 14:15 Wib

19. 19
mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara dan kuesioner
sebagai alat pengumpul data yang pokok.20
Pada penelitian ini penulis melakukan
penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan
informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu
memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang
Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi Terhadap
Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru
Tahun 2014.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian, yaitu di Kota Pekanbaru, tepatnya pada PT Pegadaian
(Persero) Cabang Pasar Kodim yang beralamat di Jalan Teratai No 92.
3. Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini yaitu :
1. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim (1) orang.
2. Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Tahun 2014
yang angka wanprestasinya mencapai 120 orang debitur. Mengingat
jumlah populasi debitur yang wanprestasi relatif cukup banyak,
maka penulis menggunakan purposive sampling yaitu dengan
20
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Pustaka LP3ES Indonesia,
Jakarta, 2008, Hlm 3

20. 20
mengambil sampel 10 % dari jumlah populasi debitur, sehingga
jumlah responden adalah 12 responden.
4. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder, dengan rincian sebagai berikut :
a. Data Primer
Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-
pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu
melakukan penelitian di lapangan, baik melalui Tanya jawab secara langsung dan
kuesioner.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu pendukung data primer, serta data yang diperoleh
melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur,
skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-
pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.
5. Alat Pengumpul Data
Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara
langsung yang dilakukan peneliti terhadap pihak PT. Pegadaian (Persero)
dalam hal ini Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim.

21. 21
2. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berisi
daftar-daftar pertanyaan. Kuesioner pada penelitian ini diajukan kepada para
debitur yang wanprestasi.
6. Analisis Data
Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara
menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian
dilakukan pembahasan dengan memperhatiakn teori-teori hukum, undang-undang,
dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan
pendapat para ahli.
7. Metode Penarikan Kesimpulan
Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode
penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penyimpulan dari
hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

22. 22
BAB II
TINJAUAN UMUM
Sejarah PT. Pegadaian (Persero), Era Kolonial
Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC/ Verenigde
Oost Indische Compangnie) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan
yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di
Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. 21
Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda
(1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi
keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah
Daerah setempat ("liecentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk
pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan
kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode
"liecentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan
kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.
Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan
menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan
penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia
Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "cultuur stelsel" di mana dalam kajian
tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian
ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat
21
Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Oktober 2015, Pukul 11.00 WIB

23. 23
yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah
Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang
mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1
April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat.
Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.
Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang
terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan
kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak
banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi
kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam
bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh
orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama
M. Saubari. 22
Era Kemerdekaan
Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian
sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas.
Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke
Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke
Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini,
Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN)
sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969
22
Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Oktober 2015, Pukul 11.00 WIB

24. 24
menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah
No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada
tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang
ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah
anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012. 23
Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai
adalah perusahaan umum pegadaian. Perusahaan ini didirikan berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan
Pegadaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (
Perum ) Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Perseroan (
Persero ) Pegadaian.
23
Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Oktober 2015, Pukul 11.00 WIB

25. 25
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi
Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar
Kodim Pekanbaru
Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160
KUHPerdata, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang
bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil
pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam
melaksanakan kewajibannya.24
Dalam definisi yang disebut diatas, gadai dikontruksikan sebagai perjanjian
accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam
meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam
melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada
kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.
Adapun prosedur lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar
Kodim adalah sebagai berikut : 25
1. Pemberitahuan Lelang
Lelang akan diumumkan melalui Papan Pengumuman yang ada dikantor
cabang, Media informasi lainnya, seperti surat kabar, Pemberitahuan melalui sms
flash, melalui telvon, dan cara terakhir melalui surat tertulis kepada pemilik barang.
24
Salim HS, op. cit., Hlm 34
25
Wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, (Syawal), pada tanggal 26
September 2015

26. 26
Lelang merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal
yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan
pelelangan terdapat ketentuan bahwa pelaksanaanya harus melalui pelengan umum.26
2. Persiapan Lelang
Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum hari lelang, kemudian
pihak pegadaian mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan.
Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan SBK dwilipat dan
barang yang terbungkus dibuka serta kitirnya digunting dengan hati-hati sehingga
hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini diikatkan pada barang yang bersangkutan.
Kemudian tim pelaksanaan lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan
dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat SBK.
Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga akan menimbulkan
kerugian bagi pihak pegadaian/debitur, maka barang tersebut tidak boleh dilelang/
ditunda hari lelang sampai harganya tidak merugikan pihak pegadaian/debitur.
3. Pelaksanaan lelang
Pada waktu lelang, tim pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang
ada ditempat lelang. Oleh karena itu kecuali tim pelaksanaan lelang dilarang berada
diruangan pelaksanaan lelang. Ketua tim pelaksana lelang menyebutkan dengan suara
yang sejelas-sejelasnya keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan
dijual menurut SBK dwilipat. Penjualan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi
dan disetujui oleh panitia lelang. Pada akhir pelaksanaan lelang seluruh pendapatan
26
Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang di PT. Pegadaian (Persero)

27. 27
lelang akan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan cabang dan dibukukan
kedalam buku kas harian sebagai pendapatan lelang.
4. Hasil lelang
Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang
akan dilelang untuk lelang berikutnya. Setiap barang yang laku dilelang akan
dikenakan biaya lelang yaitu sebesar 2% dari hasil lelang yang terdiri dari 1% dari
pembeli dan 1% dari penjual.
3.2 Kendala-Kendala Dalam Pelelangan Jaminan Gadai Akibat Debitur
Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Pasar Kodim.
Penulis menanyakan kepada responden “Kendala – kendala yang dihadapai
oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dalam pelelangan jaminan gadai
akibat debitur wanprestasi dalam hal penjualan benda gadai “. Responden
memberikan jawaban, yaitu : 27
A. Masalah yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim adalah :
1. Benda yang digadaikan rusak atau hilang dalam penyimpanan.
2. Salah dalam menaksir.
3. Banyak para debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh
tempo.
4. Pada saat menjual benda gadai emas, harga emas pada saat itu lagi turun
sehingga tidak adanya pembeli emas yang datang ke pegadaian.
27
Wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, (Syawal), pada tanggal 26
September 2015

28. 28
B. Masalah yang terjadi pada debitur di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar
Kodim adalah :
1. Benda yang digadaikan ternyata benda curian.
2. Debitur tidak diberitahu jika barang gadainya akan dilelang.
Penulis menanyakan kepada responden “ Upaya penyelesaian terhadap
kendala-kendala yang dihadapai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim
dalam pelelangan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi dalam hal penjualan
benda gadai “. Responden memberikan jawaban, yaitu : 28
1. Benda yang digadaikan ternyata benda curian, Jika benda yang digadaikan
merupakan benda hasil curian, maka PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim
menyerahkan benda tersebut ke Pengadilan sebagai barang bukti penyelidikan,
setelah penyelidikan selesai benda gadai tersebut harus diserahkan kepada
pegadaian sampai amar putusan hakim pengadilan keluar yang menentukan
benda gadai tersebut diserahkan kepada pemilik barang yang sebenarnya dengan
cara pemilik barang yang sah menebus barangnya di PT. Pegadaian Cabang
Pasar Kodim.
2. Benda yang digadaikan rusak atau hilang dalam penyimpanan, Yaitu PT.
Pegadaian Cabang Pasar Kodim menanggung kerusakan yang terjadi karena
kebakaran atau sebab-sebab lain selama dalam batas kewajiban menjaga dari
pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim. Jika barang gadai nilainya turun,
28
Wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, (Syawal), pada tanggal 26
September 2015

29. 29
pemilik tidak berhak mendapat ganti kerugian. Dan apabila barang yang
digadaikan hilang selama dalam masa pengawasan pegadaian, baik itu karena
pencurian, bencana alam maka jika hal ini terjadi. Salah dalam menaksir, Salah
dalam menaksir yaitu dimana penaksir menaksir benda jaminan dengan taksiran
tinggi yaitu taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran
wajar, baik semata-mata karena kelalaian/kekeliruan penaksir/KPK/Kepala
Cabang maupun disengaja, dikategorikan sebagai taksiran tinggi.
3. Banyak para debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga telah
memasuki jatuh tempo.
4. Pada saat menjual benda gadai emas, harga emas pada saat itu lagi turun
sehingga tidak adanya pembeli emas yang datang ke pegadaian.

30. 30
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan pelelangan jaminan gadai oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim
merupakan sebagai akibat lebih lanjut dari perjanjian gadai yang telah diserahkan
ke pihak pegadaian akan ditaksir dan kemudian hasil taksiran akan diberitahu
kepada debitur apabila debitur setuju maka akan ditulis kedalam SBK (Surat
Bukti Kredit), setelah di tulis di SBK Kemudian diserahkan ke kasir dan kasir
memberikan sejumlah uang sesuai yang tercantum didalam SBK dan diserahkan
ke debitur beserta SBK asli, dan SBK dwilipat akan dilipat ke jaminan gadai
tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dan plastik dilipat dengan
cara khusus pegadaian, setelah itu ditempelkan nomor kredit sesuai yang
tercantum dalam SBK dan dikunci dengan matris (kode penaksir) agar benda
tersebut tidak tercecer/hilang. Kemudian jaminan gadai tersebut disimpan
didalam gudang dan dimasukkan ke dalam brankas penyimpanan sampai utang
gadai tersebut dilunasi dan jaminan gadai diserahkan kembali ke debitur. Apabila
debitur tidak melunasi hutangnya pada saat sudah jatuh tempo atau tidak
memperpanjang masa gadainya maka benda gadai milik debitur akan dilelang
untuk melunasi hutangnya (debitur).

31. 31
2. Masalah yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim yaitu
Benda yang digadaikan rusak atau hilang dalam penyimpanan, Salah dalam
menaksir, Banyak para debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga
jatuh tempo, Pindahnya Lokasi Kantor Pegadaian, Pada saat menjual benda gadai
emas, harga emas pada saat itu lagi turun sehingga tidak adanya pembeli emas
yang datang ke pegadaian dan Masalah yang terjadi pada debitur di PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim yaitu Benda yang digadaikan ternyata
benda curian, Debitur tidak diberitahu jika barang gadainya akan dilelang.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah
sebagai berikut :
1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang
jaminan gadai, maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim hendaknya
harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang
jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut
selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu, sampai pada saat barang-barang
jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah. Selain itu, pihak PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Pasar Kodim juga hendaknya harus lebih teliti dalam
mengeluarkan barang jaminan pelunasan, sehingga dapat dihindari kekeliruan
penyerahan barang jaminan sehingga tidak terjadi kehilangan, untuk
mempermudah dan mempercepat proses pelelangan barang jaminan akibat dari
adanya debitur yang wanprestasi sebaiknya pemegang gadai melakukan parate

32. 32
eksekusi, karena selain prosesnya yang mudah juga lebih murah dan tidak
melalui proses yang berbelit-belit. Dengan demikian pemegang gadai
seakan menjual barangnya sendiri dan berhak mengambil pelunasan piutangnya
terlebih dahulu dan penjualan barang jaminan tidak disyaratkan adanya titel
eksekutorial sehingga pemegang gadai dapat melakukan penjualan tanpa
perantara pengadilan, tanpa perlu meminta bantuan juru sita, tanpa perlu
mendahuluinya dengan suatu sitaan.
2. Untuk debitur seharusnya membaca secara jelas isi perjanjian kredit gadai
sebelum menandatanganinya supaya debitur bisa melaksanakan kewajibannya
dan kreditur bisa menerima haknya sehingga hal ini bisa meminimalkan angka
wanprestasi dimasa yang mendatang dan debitur harus memenuhi kewajiban
untuk melunasi hutangnya dan tidak menggadaikan benda milik yang bukan
miliknya.

33. 33
DAFTAR KEPUSTAKAN
A. Buku-Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Abd Thalib dan Admiral, Arbitrase dan Hukum Bisnis, UIR Press, Pekanbaru, 2005.
Ade Arthesa, Edia Handiman, Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT.
Indeks Gramedia, Jakarta, 2006.
CST Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas
Hukum Perdata, Pradnya paramita, Jakarta, 2000.
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan
Perbankan,Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher,
Jakarta, 2001.
Esther Million, Tugas Dan Fungsi Pegadaian Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam
Pemberian Kredit Dengan Sistim Gadai, Tesis, USU, Medan, 2004.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Penanggungan Hutang
dan Perikatan Tanggung Menanggung, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005.

34. 34
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, PT.
Alumni, Bandung, 2006.
J. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002.
, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991.
Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, Hipotik, Seri Hukum
Harta Kekayaan, Kencana, Jakarta, 2005.
Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lain, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia,
PT. Alumni, Bandung, 1981.
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Pustaka PP3ES
Indonesia, Jakarta, 2008.
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Novita Handayani, Mekanisme Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan
Perusahaan Umum Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Panam Kota
Pekanbaru, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
2011.
Prajitno Andi Alberus Andreas, Hukum Fidusia, Selaras Malang, Malang, 2010.
Produk-produk Pegadaian, PT. Pegadaian, Jakarta, 2012.
Peraturan Operasional Kantor Cabang (POKC).

35. 35
Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Rahmat Soemitro, Peraturan Dan Intruksi Lelang, PT. Eresco, Bandung, 1987.
R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
PT. Alumni, Bandung, 1986.
, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002.
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,
2004.
, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, PT. Sinar Grafika,
Jakarta.
Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.
Sri Soedewi Masjchoensofyan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2001.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1999.
Sigit Triandaru dan Budi Santoso, Bank & Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat,
Jakarta, 2006.

36. 36
B. Peraturan Perundang-undangan
PP No. 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
PP No. 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1969 Tentang
Perusahaan Jawatan Pegadaian.
PP No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.
PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
C. Internet
http://www.pegadaian.co.id/, diakses tangggal 1 Oktober 2015 Jam 11.00 Wib.
http://www.sejarahpegadaian.com, diakses tanggal 1 Oktober 2015 Jam 11.15 Wib.
Diakses pada : https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/pegadaian/, Tanggal 26 Juli
2015, Pukul 14:00 Wib.

37. 37
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah ya Allah Terima kasih,
Ku sadari sepenuhnya yang ku perbuat hari ini, belum mampu membayar
setetes keringat kedua orang tuaku, karena nya ya Allah…Ku Mohon…
jadikanlah butiran keringat Orang Tuaku sebagai Mutiara yang berkilau saat aku
kegelapan, jadikanlah kelelahan orang tuaku sebagai kebahagiaan
saat aku kesulitan dan kesusahan,
Seiring rasa syukur ku pada Mu ya Allah….
Setetes keberhasilan ini … ku persembahkan tuk semua Orang Tersayang…
Kedua Orang tua Ku Papa M.YANI dan Mama YANTHI KOMALASARI
Terima kasih banyak atas kasih sayang, kesabaran,
pengorbanan dan pengertian nya…. Membuat diriku bisa meraih semua ini….
Untuk adik saya dr. Reski Dwi Indah Sari serta sahabat saya Mery Lusiana, SH.,
MH, Intan Kumala Sari, SH., MKn dan teman-teman seangkatan Tahun 2014 yang
selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis
dan serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
BY : MAYA INTAN PRATIWI
S2 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

38. 38