Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka operasi pemerintahan terkait praktik negara kesejahteraan

1. DISKUSI 2 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaipaikan jawaban diskusi 2 mata kuliah Hukum Administrasi Negara mengenai
uraian dan penjelasan maksud dari operasi pemerintahan terkait praktik negara kesejahteraan:
Jawaban:
Perubahan paradigma negara dan pemerintah dariparadigma “negara penjaga malam” nacht
wakeryang cenderung menimalkan tugas dan fungsi pemerintahan hanya pada sisi keamanan
bergser pada paradigma negara kesejahteraan (bestuurzorg) yang mendorong negara untuk
secara aktif melayani dan mengupayakan kesejahteraan warganya. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, negara melakukan beberapa kegiatan utama yang meliputi1
:
1. Membuat peraturan (regeling)
2. Membuat keputusan (beschikking)
3. Melakukan perbuatan perbuatan materiil (materiele daad)
Pola operasi pemerintah menurut Sjahran Basah2
:
1. Operasi langsung (direct operation)
2. Pengendalian langsung (direct control)
3. Pengendalian tak langsung (indercet control)
4. Pemengaruhan langsung (direct influence)
5. Pemengaruhan tak langsung (inderect influence)
Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas negara kesejahteraan melalui pemerintah, dilakukan
dengan menggunakan beberapa model atau pola operasi yang mencapai tujuan akhir dan yang
diharapkan tersebut, Adapun pola operasi pemerintahan tersebut menurut Muchsan, meliputi
beberapa jenis atau pola operasi seperti berikut3
:
1. Operasi langsung (direct operation)
Pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan, Misalanya, dalam
penciptaan keluarga kecil yang sejahtera, pemerintah melaksanakan program KB.
1
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.Hal 2.3
2
Inisiasi Tuton ke-2. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Instrumen Hukum Administrasi Negara”. Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka. 2021
3
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.Hal 2.10-2.11.

2. DISKUSI 2 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Dalam kehidupan ekonomi, pemerintah langsung membentuk dan mengarahkan bentuk
koperasi.
2. Pengendalian langsung (direct control)
Langkah pemeritah diwujudkan dalam bentuk penggunaan perizinan lisensi, pentahan,
dan sebagainya. Sudah barang tentu Lembaga pemberi izin harus mendapatkan
kewenangan. Untuk itu, terlebih dahulu berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Oleh
karena itu, dalm hal ini dituntut adanya pembagian kewenangan (distribution of
authorithy) yang jelas dan tegas demu kepastian hukum yang tinggi.
3. Pengendalian tak langsung (indirect control)
Lewat peraturan perundangn-undangan yang ada, pemerintah dapat menetapkan
persayaratn-persyaran yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan
tertentu, Misalanya, penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk pemeblian
barang-barang tertentu. Demikian pula untuk poligami, misalnya harus dipenuhi
persyaratan-persayaratan tertentu. Dengan adanya persayaratn tersebut, pemerintah
telah mengarahkan hal tersebut agar terlaksana dengan tujuan negara.
4. Pemengaruhan langsung (direct influence)
Intervensi versi ini dilakukan dengan cara persuasive, pendekatan, ataupun nasihat agar
anggota masyarakat tertntu mau bertingkahlaku seperti yangdokehendaki oleh
pemerintah. Misalnya, dengan pemberian penyuluhan agar masyarakat petani mau
berkoperasi, melakukan transmigrasi dan sebagainya.
5. Pemengaruhan tidak langsung (indirect influence)
Ini merupakan bentuk Involvement yang paling ringan, tetapi tujuannya tetap untuk
menggiring masyarakt agar berbuat seperti yang dikehendaki pemerintah. Misalnya,
pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan pemerintah, pemberian penghargaan
kepada para teladan di bidangnyya masing-masing dan sebagainya.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Inisiasi Tuton ke-2. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Instrumen Hukum
Administrasi Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.