Gerakan politik Syiah di Irak memiliki dampak besar terhadap kawasan Timur Tengah. Umat Syiah merupakan mayoritas di Irak dan terkonsentrasi di bagian selatan dan timur negara tersebut. Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 mengubah peta kekuatan politik Irak dan memberikan dominasi kepada kaum Syiah. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan dan konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut.

1. GERAKAN POLITIK SYIAH DI IRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KAWASAN TIMUR TENGAH
Indira Junita Jauza | 2014 330 217 – Kelas B
R. 03501 / 0096
KONSEP
Aktor hubungan internasional dikelompokkan menjadi dua bagian.
Pertama adalah aktor Negara dan yang kedua aalah menyangkut aktor-aktor
bukan Negara atau disebut dengan aktor non pemerintah. Aktor non state terdiri
dari perusahaan multi nasional-MNC, organisasi pemerinah internasional-IGO,
organisasi nonpemerintah internasional-INGO, kejahatan transnasional
terorganisasi-TOC, dan jaringan teroris internasional (Perwita & Yani, 2006:
11)1
. Multy National Corporations (MNCs) adalah perusahaan multi nasional
yang bergerak hamper di seluruh Negara di dunia.
Organisasi pemerintahan internasional atau International Govermental
Organiation (IGOs) sudah biasa dipelajari oleh siswa. Sepeti PBB, ASEAN,
WTO dan sebagainya. Organisasi tersebut merupakan aktor tradisional
hubungan internasional. Organisasi nonpemerintah internasional (International
Nongovernmental Organiations-INGOs) adalah organisasi nonprofit berskala
internasional yang biasanya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan
lingkungan hidup. Transnational Organised Crime (TOC) yaitu kejahatan
internasional terorganisir, juga merupakan aktor dalam hubungan internasional,
karena pengaruhnya yang signifikan terhadap interaksi antar Negara.
1
Perwita, A.A.B. & Yani, Y.M. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung:Rosda.

2. Tujuan para aktor dalam menjalin hubungan internasional adalah mereka
memupuk power. Mereka ingin meningkatkan kemampuan menggerakkan
orang lain dengan ancaman, janji atau konsesi. Para aktor juga ingin memiliki
kemampuan memperoleh apa yang diinginkan (output politik luar negeri
misalnya) melalui control erhadap lingkungan eksternal. Power digunakan untuk
mempengaruhi aktor lain dalam bentuk persuasive atau kekuatan koersif.
Ada tiga dimensi yang dapat digunakan untuk lebih memahami power,
yaitu power merupakan atribut, power merupakan hubungan, dan power
merupakan bagian dari struktur2
. Power sebagai atribut adalah sesuatu yang
dimiliki atau dapat diakses oleh kelompok atau negara untuk menyebarkannya
di dunia. Power sebagai hubungan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
kelompok atau negara untuk mempengaruhi kelompok atau negara lain dalam
upaya menguasai dunia. Dua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu
sama lainnya. Sedangkan dimensi yang ketiga yaitu power sebagai bagian dari
struktur mengandung pengertian bahwa power hanya dapat dilakukan oleh
seorang aktor atau agen.
Menurut Joseph Nye, terdapat dua jenis power, yaitu hard power dan
soft power. Hard power merupakan kemampuan untuk mendapatkan keinginan
melalui tindakan koersif yang dilakukan melalui pemberian insentif atau
ancaman sedangkan soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan
apa yang diinginkan melalui daya tarik persuasif tanpa penggunaan tindakan
koersif3
. Menurut konsep hard power, untuk mendapatkan keinginannya, orang
cenderung menjanjikan imbalan jika orang lain mau melakukan apa yang
mereka inginan atau mengancam orang tersebut jika orang itu tidak mau
melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, negara yang
mendapatkan hard power akan memberikan imbalan misalnya dalam bentuk
bantuan ekonomi atau mengancam tidak akan memberikan bantuan dalam
bentuk apapun untuk mencapai tujuannya. Berbeda dengan hard power, soft
2
Brown, C., & Ainley, K. (2005). Understanding International Relations. New York: palgrave
macmillan hlm 82
3
Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public
Affairs hlm 5-8

3. power menggunakan aspek lain untuk memikat orang lain sehingga orang lain
akan mempunyai pandangan yang sama. Jika orang lain setuju dan mempunyai
pandangan yang sama dengan kita, maka keinginan akan kita dapatkan tanpa
harus memaksa atau memerintah atau memberikan imbalan. Perlu diketahui
bahwa soft power tidak sama dengan mempengaruhi melainkan lebih berupa
kemampuan untuk menarik. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, negara
menggunakan cara lain selain pemberian imbalan yang biasanya berupa uang
atau investasi yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan budaya, nilai, dan
kebijakan yang mampu memikat banyak negara.
Jumlah penduduk, teritorial, kapasitas ekonomi, kekuatan militer,
stabilitas politik, kemampun diplomasi internasional, dan potensi lainnya
merupakan faktor yang dapat memperlemah dan juga dapat memperkuat power
suatu negara atau aktor lainnya dalam percaturan internasional. Keterampilan
para diplomat yang tinggi dapat meningkatkan power tersebut, kendati
kekayaan alam negerinya tidak seberapa. Posisi suatu negara di lintasan
transportasi laut internasional dapat meningkatkan power suatu negara, tetapi
sekaligus dapat memperlemah power negara tersebut, manakala penjagaan
laut tidak seberapa, sehingga selat hanya dikuasai para perompak.
Pada tanggal 20 Maret 2003, Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak,
dan berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein tanggal 9 April 2003.
Invasi tersebut juga memporak-porandakan Irak, khususnya kota-kota penting
seperti Baghdad, Mosul, Nasiriyah, dan Tikrit, mendisintegrasikan Irak yang
berpenduduk heterogen dan mengancam siapapun pemimpin Irak yang berani
menentang Amerika. Invasi Amerika berpengaruh besar terhadap perubahan
pemetaan kekuatan politik Irak dengan dominasi kaum Syiah dan Kurdi, yang
selama ini termarjinalkan, dalam pemerintahan Irak. Hanya saja mereka tidak
mampu menciptakan suasana yang stabil. Pergolakan tersebut disebabkan
rendahnya pendidikan politik rakyat Irak masa pemerintahan otoriter Saddam
Hussein dipicu dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam kehidupan politik
Irak, sehingga proses politik dinilai tidak fair.

4. Persoalan yang muncul adalah konflik Irak berlangsung dengan
intensitas yang lebih massif, bahkan sampai pemerintahan transisi berakhir.
Perang Irak sesungguhnya justru terjadi setelah pemerintahan Saddam
Hussein dijatuhkan. Kematian Zarqawi sebagai pimpinan Al-Qaedah di Irak
tidak mengurangi jumlah konflik. Menurut Nir Rosen, situasi di Irak sebenarnya
lebih buruk daripada yang diberitakan di media massa. Upaya melakukan
rekonsiliasi nasional yang diinginkan PM Nuri Al Maliki masih sulit diwujudkan.
Apalagi setelah G.W. Bush menyatakan dalam pidatonyo “4th
of July” bahwa
hingga 3 Juli 2006 tercatat 2.527 prajurit Amerika tewas “sia-sia” di Irak. Kondisi
Irak tersebut sesuai dengan asumsi yang pernah ditulis Siti Muti’ah Setiawati
tidak lama setelah kejatuhan pemerintah Saddam Hussein. Menurutnya akan
terjadi disintegrasi yang lebih parah di Irak daripada sebelum invasi (Siti
Muti’ah, 2004: 18)4
. Kekuatan-kekuatan politik Irak akan senantiasa berkonflik.
Berbagai tindak kekerasan bersenjata terjadi sehingga eskalasi pergolakan
antara kekuatan-kekuatan politik Irak semakin intens dan membutuhkan waktu
lama untuk membangun suasana stabil.
Menurut Riswanda Immawan, kekuatan politik adalah kelompok orang
yang berdasarkan nilai lebih yang ada padanya, memiliki power yang
mempengaruhi, membentuk opini publik dan secara aktif mampu terlibat dalam
penyusunan serta penetapan agenda pemerintahan. Power disini berkenaan
dengan kemampuan mempengaruhi pengambilan keputusan di setiap proses
politik dari formulasi, implementasi, sampai evaluasi.
Syamsuddin Haris mendefinisikan kekuatan politik sebagai elemen apa
saja dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan negara baik yang
bersifat formal maupun tidak formal (Syamsuddin Haris, 2012: 118)5
. Jadi, ciri
penting setiap kekuatan politik adalah mempunyai nilai lebih dan mampu
4
Siti Muti’ah Setiawati, Irak di Bawah Kekuasaan Amerika : Dampaknya Bagi Stabilitas Politik
Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia, Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah
Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
Departemen Luar Negeri Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 18
5
Syamsuddin Haris,’Tanah (air) untuk Rakyat. Harian Kompas, edisi Kamis, 19 Januari 2012

5. mempengaruhi kebijakan negara dengan kepentingan tertentu.
ANALISA KASUS
Syi’ah merupakan salah satu mahzab dalam Islam. Muslim Syi’ah
berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sepupu dan menantu
Nabi Muhammad SAW merupakan penerus kekhalifahan setelah Nabi
Muhammad SAW. Muslim Syi’ah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dipilih
melalui perintah langsung Nabi Muhammad SAW, dan perintah Nabi berarti
wahyu dari Allah. Muslim Syi’ah percaya bahwa keluarga Nabi Muhammad
merupakan sumber pengetahuan terbaik tentang Al-Qur’an dan Islam, guru
terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Kaum Syi’ah menolak
kepemimpinan dari tiga Khalifah Sunni pertama (Abu Bakar, Umar bin Khattab
dan Utsman bin Affan).
Menurut Arnold Wolfers, istilah keamanan dapat diartikan sebagai ”any
objective sense, measures the absence of threats to acquire values, in a
subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked.”6
Pengertian keamanan ini menekankan pada suatu keadaan dimana suatu
masyarakat terbebas dari ancaman dan rasa takut untuk memperoleh dan
mempertahankan nilai-nilai. Seperti kita ketahui, mayoritas penduduk Timur
Tengah menganut nilai-nilai Islam yang kuat dan cenderung ekslusif. Karena
penulis mendasarkan pembahasan masalahnya pada definisi keamanan milik
Arnold Wolfers ini, maka penulis dapat menyatakan, bahwa kemanan di
kawasan Timur Tengah dapat dianggap stabil apabila masyarakat di kawasan
tersebut terbebas dari ancaman dan rasa takut untuk menerapkan dan
mempetahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka.
Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Gerakan Politik Kaum Syiah di Irak
Terhadap Kawasan Timur Tengah
6
Wolfers, Arnold.“National Secuirty’ As an Ambigous Symbol.” dalam American Defense and
Détente ed. Eugene J. Rosi. New York: Dodd, Mead, 1973

6. Negara-negara dan aktor-aktor lain di kawasan Timur tengah selama ini
telah beruasaha keras untuk menciptakan keamanan. Mereka melakukan
berbagai cara untuk mewujudkan keamanan di kawasan tersebut. Salah satu
cara yang mereka tempuh adalah dengan membentuk Liga Arab, suatu
lembaga yang diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi penyelesaian masalah-
masalah kemanan dan politik di kawasan yang penuh dengan sumber daya
minyak ini. Selain aktor negara, lain pula aktor organisasi-organisasi
keagamaan, kesukuan dan politik. Di kawasan ini, aktor-aktor non-negara
tersebut sudah sering mengambil tindakan kekerasan untuk menciptakan
keamanan versi mereka. Demi mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini,
mereka tidak segan-segan melibatkan diri dalam civil war and war of
seccession, suatu perang untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat7
.
Perang sipil dan War of seccession telah menjadi salah satu sebab tidak
stabilnya keamanan di kawasan Timur Tengah. Sebagai contoh, karena perang
sispil antara kelompok Kristen dan Muslim di Libanon, maka keamanan di Timur
Tengah menjadi terganggu dan tidak stabil. Perang ini tidak hanya melibatkan
pihak-pihak dalam negeri Libanon, akan tetapi juga aktor-aktor internasional
dari luar Libanon, seperti Suriah, Israel dan AS. Contoh lainnya adalah war of
seccession yang dilakukan oleh milisi Kristen di Sudan dan kaum Thaliban di
Afghanistan8
.
Di Irak, umat Syiah merupakan mayoritas atau sekitar 57% dari sekitar
25 juta penduduk Irak saat ini. Pada umumnya terkonsentrasi di kawasan Irak
selatan dan timur seperti, Basra, Karbala, Diwaniyah, Hillah, 'Amarah, Muntafiq,
Kut, Najaf, Kazimain, dan al-Thaurah. Karbala (tempat syahidnya Imam
Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW) dan Najaf sangat dikenal sebagai
kota-kota suci umat Syiah Irak, sebagaimana kota Qom di Iran. Disisi lain,
secara khusus populasi Syiah berkembang yang mengakibatkan semakin
sulitnya komunikasi Irak dengan Turki Usmani yang Sunni, sehingga kawasan
7
Sitepu, P.A. (2011). Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
8
Morgenthau, H.J. (2010). Politik Antar Bangsa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

7. ini kemudian dipersilisihkan antara Konstantinopel dan Persia9
.
Salah satu aktor eksternal kawasan yang kuat dan berperan besar
adalah Amerika Serikat. Terhadap demokratisasi Timur Tengah, AS dapat
berperan positif maupun negatif. Batasan AS sebagai kekuatan pendorong
demokratisasi di Timur Tengah adalah ketika kelompok Islamis menjadi tulang
punggung demokratisasi. Ketika kelompok Islamis memenangkan pemilu
demokratis di Timur Tengah, AS cenderung menentang, atau minimal
menyikapinya dengan hati-hati. AS tidak menginginkan kekuatan politik Islam
tampil sebagai kampiun demokrasi10
.
Power sebagai Isu Politik Internasional pada Gerakan Politik Kaum Syiah
di Irak Terhadap Kawasan Timur Tengah
Sejak invasi AS dan koalisinya ke Irak pada tahun 2003, kondisi politik di
Timur Tengah secara umum diwarnai dengan politik sektarian, khususnya
ketegangan antara Sunni dengan Syiah. Meskipun konflik ini sudah ada
sejak abad ke-7 masehi, ketegangan sektarian yang ramai akhir-akhir ini,
sebagaimana yang ditekankan oleh Fanar Haddad (2011), dapat disebut
sebagai fenomena modern11
.
Namun dalam bukunya, Haddad menyebutkan bahwa identitas dan
konflik sektarian di Irak adalah sesuatu yang bersifat temporal dimana
ketegangan antara komunitas Sunni dan Syiah dikondisikan oleh situasi politik
dan ekonomi yang berkembang pada saat itu. Dengan kata lain, konflik
sektarian bukanlah sesuatu yang bersifat abadi, tapi kontekstual dan selalu
mudah dipengaruhi oleh wacana yang berkembang dan diproduksi oleh
kelompok-kelompok elit politik yang berkepentingan. Ini dapat dilihat bagaimana
dalam sejarah peradaban Islam hubungan antara Sunni dan Syiah sebenarnya
9
Dr. Amany Lubis, et. al., sejarah Peradaban Islam, Jakarta. UIN Jakarta. 2005. Hal. 193
10
Andre Avis. 2014. Peliknya Demokratisasi di Timur Tengah.
http://www.siperubahan.com/read/104/Peliknya-Demokratisasi-di-Timur-Tengah
11
Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity. New York: Oxford Unity
Press, 2011.

8. tidak selalu bersifat konfliktual dan tanpa banyak diketahui secara umum, selalu
mengalami hubungan yang harmonis dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Ketegangan antara keduanya baru muncul kembali ketika suhu politik di
kawasan Timur Tengah berubah, yaitu ketika rakyat Iran berdemonstrasi
secara massal dan berhasil menumbangkan kekuasaan monarki Syah Reza
Pahlevi di tahun 197912
Menurut al-Sadr, sebuah sistem yang dibangun di atas landasan
falsafah, tradisi dan hukum Islam mampu memecahkan masalah-masalah
sosial. Ia mengkritik secara tajam Marxisme dan kapitalisme yang
engeksploitasi kebebasan, dominasi golongan kaya atas mekanisme
kekuasaan, dan alinasi individu dalam masyarakat yang dikendalikan sistem
yang materialistis. Bagi al-Sadr, Islam adalah alternatif yang paling paling tepat.
Sebab, Islam mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan,
legislator tunggal, dan satu-satunya pemilik semua sumber alam.
Pemerintah Irak tidak percaya bahwa kelompok perlawanan bisa diajak
tergabung dalam pemerintahan karena dinilai tidak mempunyai agenda politik
yang jelas. Selain itu, militer Irak masih lemah sehingga membutuhkan
pembinaan tentara Amerika. Kekuatan tidak resmi terdiri dari beberapa elemen
seperti ulama (komite ulama), lembaga-lembaga agama, dan kelompok
gerilyawan/perlawanan. Kelompok perlawanan Irak antara lain kelompok Ansar
Al Sunnah, Jaish Muhammed, Tentara Islam, Tentara Mujahiddin, Tentara
Mahdi, Kelompok Tauhid (Al Qaedah), Satuan Pelopor, Brigade Ash Reen,
Tentara Mohammad, Garda Republik, Komandan Militer, Abtal Al Iraq, Brigade
Kelompok 9 April, Brigade Al Fatal, Brigade Komando Jenderal Pasukan
Keamanan, Nasionalis Sunni, Ansar al Islam, dan lain-lain.
The Economist menyebutkan bahwa sampai pemerintahan tetap Irak
terbentuk, setidaknya masih terdapat 61 kelompok perlawanan bersenjata garis
keras. Wolfowitz mengkategorikan mereka menjadi lima kelompok, yaitu teroris
12
Toby Matthiesen. The Other Saudis: Shiism, Dissent, and Sectarianism. New York:
Cambridge University Press, 2015, hal. 101-110.

9. asing, kriminal, penjarah, kelompok garis keras dukungan Iran dan para
pendukung rezim Saddam Hussein /Sunni (Trias Kuncahyono, 2005: 204-205).
Kondisi pergolakan kekuatan politik Irak lebih dinamis karena masing-
masing politik aliran tidak selalu bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh,
serta ruang gerak mereka yang lebih terbuka, terbukti dengan banyaknya
kelompok bersenjata yang muncul di Irak. Kekuatan-kekuatan politik tersebut
berafiliasi dengan partai-partai politik berbeda yang juga seringkali tidak
mempunyai pandangan dan strategi yang sama dalam menyikapi suatu
persoalan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pragmatis masing-
masing, sehingga mengundang konflik berkepanjangan diantara kelompok-
kelompok tersebut.
Perang Iran-Irak merupakan suatu peperangan antara kekuatan-
kekuatan Islam revolusioner, yang ingin mendirikan regime-regime Islam dan
pihak-pihak yang anti terhadap regime-regime Islam. Salah satu akibat dari
perang ini adalah terpecahnya kesatuan negara-negara di kawasan Timur
Tengah menjadi dua blok. Blok pertama yang dimotori oleh Iran dan Libya
merupakan suatu blok yang berkeinginan keras untuk mendirikan pemerintahan
Islam di kawasan Timur Tengah. Blok ini berusaha keras untuk meruntuhkan
dominasi regime monarkhi di negara-negara Arab yang telah terkooptasi oleh
kekuatan AS dan kekuatan Barat lainnya. Blok pertama ini secara kebetulan
didominasi oleh kaum Muslim golongan Syiah, yang dianggap sebagai musuh
golongan Sunni. Karena sifat kesyiahannya yang kuat dan misi gerakannya
yang berorientasi pada pendirian negara teokrasi Islam, maka keberadaan blok
ini dirasa sangat mengancam bagi blok kedua yang dipimpin oleh Irak dan
didukung oleh Arab Saudi, Yordania, Suriah dan Kuwait. Berbeda dengan
anggota blok pertama, sebagian besar anggota blok kedua merupakan kaum
Muslim golongan Sunni yang menganggap bahwa kaum Syiah adalah kaum
yang sesat dan layak untuk disingkirkan. Sentimen agama ini telah membuat
kedua belah blok semakin gencar untuk saling menghancurkan lewat perang
Iran-Irak tersebut, yang pada hakekatnya telah dijadikan representasi

10. permusuhan paham Syiah-Sunni dan regime monarkhi-teokrasi Islam13
.
Mekanisme International Institution dalam Gerakan Politik Kaum Syiah di
Irak Terhadap Kawasan Timur Tengah
Organisasi teroris dan pasukan militer swasta dimasukkan oleh Magstadt
ke dalam organisasi nonkonvensional dalam konteks aktor-aktor non negara.
Organisasi teroris ini sama dengan International Institution, yaitu beroperasi
lintas negara dengan tujuan-tujuan spesifik masing-masing. Organisasi teroris
ini beroperasi di banyak negara seperti Indonesia, Peru Bolivia, Spanyol,
Pakistan, ataupun Amerika Serikat tanpa harus berasal dari negara-negara
tersebut. Di Spanyol yang masih dilanda pertikaian etnis Catalan dan Basque,
serangan-serangan teroris banyak dimaksudkan demi mempengaruhi hasil
pemilu ataupun pemilihan gubernur. Di Amerika Serikat, operasi-operasi Al
Qaeda ditunjukkan demi memberi peringatan kepada Amerika Serikat untuk
bersikap adil dalam kebijakan-kebijakan politik luar negerinya di Timur Tengah.
Amerika hadir sebagai organisasi di luar pemerintah dan juga sebagai negara
ang meakukan aksi terhadap Irak dan Timur Tengah.
Al-Qaeda sebagai sebuah organisasi International Institution dan politik
di Irak yang menggunakan politiknya dalam beberapa aksi dan konflik antara
Irak dan Timur Tengah. Keterlibatan multi aktor seperti International Institution
dan INGO/IGO sudah banyak mempengaruhi politik diantara Irak dan Timur
Tengah. Selain itu PBB juga ambil adil dalam sengketa politik yang terjadi
diantara kedua belah pihak.
Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya
suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluaskan suatu sengketa
atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh
Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum atau oleh organisasi-organisasi
regional dengan bekerja sama dengan PBB. Misalnya adalah upaya yang
13
Sihbudhi, Riza. 2 Mei 2003. “Gerakan Politik Syiah Di Irak” dalam Koran Suara Merdeka

11. dilakukan Sekjen PBB Kofi Anan dalam upayanya mencegah konflik Amerika
Serikat-Irak menjadi sengketa terbuka mengenai keengganan Irak untuk
mengijinkan UNSCOM memeriksa dugaan adanya senjata biologi atau
pemusnah massal yang disembunyikan di wilayah Irak.
Dalam pembentukan politiknya, Irak mengalami pasang surut
kepercayaan dan juga mengalami gejolak politik militer dengan negara-negara
di Timur Tengah. Irak yang notabene penghasil nuklir menjadikan kekayaannya
sebagai salah satu senjata bagi pertahannya. Senjata pemusnah massal atau
weapons of mass destruction (WMD) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia
(Nubika) saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka di Timur Tengah,
terutama setelah munculnya berbagai teror biologi dan kimia pada beberapa
perang terakhir. Isu senjata pemusnah massal semakin santer dikaji dewasa ini,
terutama setelah Iran mendeklarasikan dirinya serbagai negara yang mampu
memperkaya Uranium. Sumber ancaman dari nuklir pun telah meluas hingga ke
tingkat zat radioaktif. Oleh karena itu ancaman Nubika yang semula dikenal
dengan istilah NBC, kini telah berkembang menjadi CBRN (Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear). Penggunaan sejata biologi dan kimia
dilarang oleh perjanjian Internasional (1968) dan dikontrol oleh organisasi NPT
(Non-Proliferation Treaty).
Gerakan politik islam biasanya akan muncul dalam keadaan negara
menjadi sekuler, sementara sebagian besar penduduknya mempunyai akar
Islam yang kuat, penguasa terlalu dekat dengan Barat, masyarakat Islam
dimarginalkan di negara yang sebagian besar beragama Islam14
. Geopolitik
dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap
negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat
bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas untuk menempatkan diri pada posisi
yang sejajar di antara negara-negara raksasa15
.
14
Siti Mutiah Setiawati, Mekanisme Consociational dalam Penyelesaian Konflik Internal
Lebanon, Yogyakarta : Elmatera Publishing, 2010, hal.41
15
Geopolitik Timur Tengah. Muhammad Jamzuri. http://mjamzuri.com/index.php/artikel/politik-
hub-internasional/125-geopolitik-timur-tengah

12. KESIMPULAN
Beraneka ragamnya isu yang muncul dan berkembang di Timur Tengah,
menjadikannya pada posisi semakin penting dalam percaturan Internasional.
Isu-isunya tak hanya melibatkan negara-negara di dalam kawasan Timur
Tengah saja, namun melibatkan dunia Internasional. Posisinya tidak sebatas
sebagai yang punya kepentingan, akan tetapi menjadi yang dipentingkan.
Bahkan dalam beberapa bidang tertentu, menjadi pusat/sentralnya, sehingga
kestabilan pemerintahan dalam negerinya tidak hanya menjadi tanggung jawab
pribadi, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Isu-isu Timur Tengah yang dibingkai dalam satu kesatuan kajian
Geopolitik mengalami transformasi yang signifikan. Beberapa isu cenderung
surut dan tak lagi diperhatikan, namun di beberapa isu lain semakin
berkembang, bahkan menjadi pemicu lahirnya permasalahan-permasalahan
baru. Permasalahan garis batas negara antara Israel dan Palestina mungkin tak
akan pernah usai dan tetap akan menjadi kajian yang menarik untuk beberapa
tahun mendatang. Namun, isu-isu baru seputar persenjataan pemusnah masal
dan pasokan minyak bumi, lebih mendominasi pemberitaan Geopolitik Timur
Tengah akhir-akhir ini. Terlebih antara isu nuklir dan pasokan minyak bumi
mempunyai keterkaitan yang erat di Timur Tengah. Di sisi lain, masyarakat
dunia juga telah bosan dengan isu-isu lama, seperti isu Palestina dan Israel.
Kajian Geopolitik pada akhirnya memberikan gambaran gamblang
tentang apa yang terjadi di dalam cakupan geosentris Timur tengah. Ada
beberapa isu dan fakta yang ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat
dunia, bahkan cenderung disembunyikan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.
***

13. Daftar Pustaka
Ahmad Syafii, dkk,. Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik. Maarif Vol. 10, No. 2,
Desember 2015. http://maarifinstitute.org/images/xplod/jurnal/jurnal
%20maarif%20vol%2010%20no%202%20-%202015.pdf
Andre Avis. 2014. Peliknya Demokratisasi di Timur Tengah.
http://www.siperubahan.com/read/104/Peliknya-Demokratisasi-di-Timur-
Tengah
Brown, C., & Ainley, K. (2005). Understanding International Relations. New
York: Palgrave Macmillan
Dr. Amany Lubis, et. al., sejarah Peradaban Islam, Jakarta. UIN Jakarta. 2005.
Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity. New York:
Oxford Unity Press, 2011.
Geopolitik Timur Tengah. Muhammad Jamzuri.
http://mjamzuri.com/index.php/artikel/politik-hub-internasional/125-
geopolitik-timur-tengah
Morgenthau, H.J. (2010). Politik Antar Bangsa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New
York: Public Affairs hlm 5-8
Perwita, A.A.B. & Yani, Y.M. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.
Bandung:Rosda.
Sihbudhi, Riza. 2 Mei 2003. “Gerakan Politik Syiah Di Irak” dalam Koran Suara
Merdeka
Sitepu, P.A. (2011). Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siti Muti’ah Setiawati.2004. Irak di Bawah Kekuasaan Amerika : Dampaknya
Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia,
Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah Universitas Gadjah Mada dan
Badan Pengkajian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
Departemen Luar Negeri Indonesia, Yogyakarta.
Siti Mutiah Setiawati. 2010. Mekanisme Consociational dalam Penyelesaian
Konflik Internal Lebanon, Yogyakarta : Elmatera Publishing.
Syamsuddin Haris,’Tanah (air) untuk Rakyat. Harian Kompas, edisi Kamis, 19
Januari 2012

14. Toby Matthiesen. The Other Saudis: Shiism, Dissent, and Sectarianism. New
York: Cambridge University Press, 2015, hal. 101-110.
Wolfers, Arnold.“National Secuirty’ As an Ambigous Symbol.” dalam American
Defense and Détente ed. Eugene J. Rosi. New York: Dodd, Mead, 1973