SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
HUKUM KEPEGAWAIAN
DAN KETENAGAKERJAAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Jenis Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja dibuat untuk waktu
tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak
tertentu (PKWTT).
PKWT
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
didasarkan atas :
 a. jangka waktu; atau
 b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Syarat PKWT
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
dibuat secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan
huruf latin.
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang dibuat tidak tertulis dinyatakan
sebagai perjanjian kerja untuk waktu
tidak tertentu.
Syarat PKWT
 Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam
bahasa Indonesia dan bahasa asing,
apabila kemudian terdapat perbedaan
penafsiran antara keduanya, maka yang
berlaku perjanjian kerja yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
Syarat PKWT
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.
 Dalam hal disyaratkan masa percobaan
kerja, masa percobaan kerja yang
disyaratkan batal demi hukum.
Jenis dan Sifat Pekerjaan PKWT
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu :
 a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;
 b. pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
Jenis dan Sifat Pekerjaan PKWT
 c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 d. pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.
Perpanjangan PKWT
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 Perjanjian kerja waktu tertentu yang
didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
Pemberitahuan dari Pengusaha
 Pengusaha yang bermaksud
memperpanjang perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh)
hari sebelum perjanjian kerja waktu
tertentu berakhir telah memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan.

More Related Content

What's hot

Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Bunga Steviane,S.H
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
putrakarno
 

What's hot (14)

pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
 
Negosiasi
NegosiasiNegosiasi
Negosiasi
 
menganalisis teks negosiasi
menganalisis teks negosiasimenganalisis teks negosiasi
menganalisis teks negosiasi
 
Memahami kontrak hukum bagi pengusaha
Memahami kontrak hukum bagi pengusahaMemahami kontrak hukum bagi pengusaha
Memahami kontrak hukum bagi pengusaha
 
pengertian teks negosiasi
pengertian teks negosiasipengertian teks negosiasi
pengertian teks negosiasi
 
hak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihakhak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihak
 
Periode PKWT
Periode PKWTPeriode PKWT
Periode PKWT
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
 
Contoh mou
Contoh mouContoh mou
Contoh mou
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 

Similar to Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Idik Saeful Bahri)

PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdfPP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
fajarzega1
 
jak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdf
jak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdfjak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdf
jak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdf
AlamPravana3
 
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
AzmiNasti
 

Similar to Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Idik Saeful Bahri) (10)

FORUM SDM BALI KONTRAK PKWT i gede raka
FORUM SDM BALI KONTRAK PKWT  i gede rakaFORUM SDM BALI KONTRAK PKWT  i gede raka
FORUM SDM BALI KONTRAK PKWT i gede raka
 
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syaratBagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
 
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdfPP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf
 
PP_Nomor_35_Tahun_2021.pdf
PP_Nomor_35_Tahun_2021.pdfPP_Nomor_35_Tahun_2021.pdf
PP_Nomor_35_Tahun_2021.pdf
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
 
PP352021.pdf
PP352021.pdfPP352021.pdf
PP352021.pdf
 
Forum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT KontrakForum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT Kontrak
 
jak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdf
jak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdfjak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdf
jak_lexprivatum,+13.+Geraldo+Samuel+Kambey_privatum.docx.pdf
 
Type of Procurement Contract _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUAT...
Type of Procurement Contract _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUAT...Type of Procurement Contract _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUAT...
Type of Procurement Contract _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUAT...
 
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
 

More from Idik Saeful Bahri

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 

Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Idik Saeful Bahri)

  • 1. HUKUM KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
  • 2. Jenis Perjanjian Kerja  Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).
  • 3. PKWT  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas :  a. jangka waktu; atau  b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
  • 4. Syarat PKWT  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
  • 5. Syarat PKWT  Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
  • 6. Syarat PKWT  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.  Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
  • 7. Jenis dan Sifat Pekerjaan PKWT  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :  a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  • 8. Jenis dan Sifat Pekerjaan PKWT  c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau  d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  • 9. Perpanjangan PKWT  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.  Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  • 10. Pemberitahuan dari Pengusaha  Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.