Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2021-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, indikator kinerja, proyek prioritas, dan strategi penyelarasan dengan agenda pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

1. RENCANA STRATEGIS
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Tahun 2021-2024
(Reviu dan Rambu-rambu Penyusunan Renstra)
Disampaikan pada: Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja Lingkup Ditjen PRL
Bogor, 3 Juni 2021
Biro Perencanaan-Setjen KKP

2. MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,
dan Berdaya Saing
3 Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan
4 Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa
6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7
Perlindungan bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga
8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya
9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
1
Pembangunan
SDM
2
Pembangunan
Infrastruktur
3
Penyederhanaan
Regulasi
5
Transformasi
Ekonomi
4
Penyederhanaan
Birokrasi
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadilan
Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan
Infrastruktur untuk Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup, Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim
Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
Sumber : Bappenas, Des 2019
Agenda Pembangunan Nasional
1

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Economic growth
KESEJAHTERAAN
2
U U D 1945
Pasal 33 ayat (3)
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”
Ecological
sustainability
KEBERLANJUTAN
Sovereignty
KEDAULATAN
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ada ditengah-tengah untuk menjaga kesimbangan antara keberlanjutan
(ecological sustainability) dan kesejahteraan (economic growth), dengan menjunjung tinggi kedaulatan (sovereignty).

4. REVIU RENCANA
STRATEGIS
Pembangunan KP 2021-2024
VISI
Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
MISI
1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas RB di KKP
TUJUAN
1. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya
daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP
2. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP
SASARAN STRATEGIS
1. Kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara sektor KP
meningkat
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
5. Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
9. Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkualitas
PROGRAM
1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
4. Program Kualitas Lingkungan Hidup
5. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3

5. 4
RENCANA
STRATEGIS
Pengarusutamaan pembangunan
01 02 03 04
SDG’s Gender Modal Sosial
Budaya
Transformasi
Digital
diarahkan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender
di berbagai sektor dalam
pembangunan, dengan strategi
meningkatkan peran, akses,
kontrol dan manfaat gender
dalam pembangunan kelautan
dan perikanan.
bertujuan dan berorientasi pada
penghargaan atas khazanah
budaya masyarakat, sekaligus
upaya pelestarian dan
pemajuan kebudayaan bangsa.
merupakan upaya untuk
mengoptimalkan peranan
teknologi digital dalam
meningkatkan daya saing
bangsa dan sebagai salah
satu sumber pertumbuhan
ekonomi Indonesia ke
depan.
KKP akan memperkuat
komitmen pelaksanaan target
TPB nomor 14, yakni Ekosistem
Lautan (Life Below Water).
KKP juga mendukung
pencapaian target TPB nomor
2, yaitu Tanpa Kelaparan (Zero
Hunger), dan TPB nomor 13,
yaitu Penanganan Perubahan
Iklim (Climate Action).

6. SS.
1
Kesejahteraan Masyarakat
dan Pendapatan Negara
Sektor KP Meningkat
SS.
2
Ekonomi Sektor KP
Meningkat
SS.
3
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Berkelanjutan
SS.
4
Kapasitas dan
Kompetensi SDM
Kelautan dan
Perikanan
Meningkat
Rekomendasi
Kebijakan
Dimanfaatkan
SS.
5
Tatakelola Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan
Bertanggung jawab
SS.
6
Industrialisasi
Kelautan dan
Perikanan
Berdaya Saing
SS.
7
RB KKP yang berkualitas
SS.
9
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan Integratif
SS.
8
Learn
and
Growth
Perspective
Internal
Process
Perspective
Customer
Perspective
Stakeholders
Perspective
RENCANA
STRATEGIS
Peta Strategi KKP 2021-2024
SDM dan Kebijakan KP Pengelolaan SDKP Pengawasan KP
5

7. IKU KKP 2020-2024
6
SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
SS.1. Kesejahteraan Masyarakat dan
Pendapatan Negara Sektor KP
Meningkat (PT, PB, PDS, PRL)
1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 59,16 60,31 61,47 62,66 63,87
SS.2. Ekonomi sektor KP meningkat
(PT,PB,PDS,PRL,PSDKP,BKIPM,BRS
DM)
2. Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,90 2,81 2,79 2,78 3,32
3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 5,30 6,05 7,95 10,62 15,00
4. Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 56,39 58,08 59,53 61,02 62,05
5. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (trilyun) 1,36 11,96 21,68 25,81
6. Tenaga kerja yang terlibat (orang) 1.183.748 1.571.901 1.835.203 2.018.629
SS.3. Sumber daya KP berkelanjutan
(PT,PSDKP,PRL,BRSDM)
7. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
(%)
≤64 ≤67 ≤72 ≤76 ≤80
8. Luas kawasan konservasi perairan (juta ha) 23,8 24,6 25,5 26,0 26,9
SS.4. Kapasitas dan kompetensi SDM
KP meningkat (BSRDM)
9. Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan
dunia industri / DUDI (%)
60 62 67,30 70 75
10. Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) 1500 1500 1500 1500
SS.5. Rekomendasi Kebijakan
dimanfaatkan (BRSDM)
11. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset) 2 8 11 13 15
SS.6. Tatakelola sumber daya KP
bertanggung jawab (PT,BRSDM,PRL,
BKIPM,PSDKP)
12. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP) 3 5 7 11 11
13.Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi) 14 22 26 26 102
14.Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%) 94 95 97 98 98
SS.7. Industrialisasi KP berdaya saing
(PT,PB,PDS,PRL,SETJEN)
15. Produksi perikanan (juta ton) 26,14 26,8 28,52 31,248 33,349
- Ikan tangkap (juta ton) 7,70 8,08 8,32 9,43 10,1
- Ikan budidaya (juta ton) 7,45 7,92 8,89 9,87 10,79
- Rumput Laut (juta ton) 10,99 10,80 11,31 11,94 12,45
16. Produksi garam (juta ton) 2,0 3,1 3,2 3,3 3,4
17. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil
(trilyun)
2,8 5 5,5 5,94 6,8
SS.8. Pengawasan sumber daya KP
integrative (PSDKP,BKIPM)
18. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%) 54 60 65 70 75
19.Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%) 93 93 93 93 93
20. tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 77 80 81 82 82
SS 9. RB KKP yang berkualitas
(SETJEN, ITJEN)
21. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) KKP 71 72 73 74 75
22. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP 88 89 89 90 90

8. Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
1
2
3
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang
dan Bandeng
Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf
Internasional
Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani
dan Nelayan
Meningkatkan produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton, dan pertumbuhan ekspor
udang 8% per tahun
Meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai ekspor hasil perikanan
menjadi USD 8 miliar pada 2024
Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun (target SDGs), serta
produktivitas komoditas 5% per tahun.
Selain itu KKP juga mendukung Major Project pengembanan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/Unggulan (Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, dan Morotai)
RENCANA
STRATEGIS
7

9. Strategi Agenda Pembangunan Nasional
1 2 3
4 6 7
yang terkait dengan tugas KKP
(KKP mendukung 6 dari 7 Agenda Pembangunan Nasional)
Memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas
& berkeadilan
• Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan
dan kelautan;
• Memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs
ke-14 yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water);
• Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan
investasi di sektor riil;
• Industrialisasi;
• Penguatan riset dan inovasi.
Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan
Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan
daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan
perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN),
dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP). Pada tahun 2020 terdapat 13 SKPT
yaitu Natuna, Sebatik, Merauke, Saumlaki, Sabang, Sumba Timur,
Rote Ndao, Mentawai, Morotai, Talaud, Moa, Biak, dan Timika.
Meningkatkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan
berdaya saing
• Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi
bidang kelautan dan perikanan;
• Percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan
Perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat
hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-
pulau kecil.
Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim
• Konservasi kawasan dan perlindungan
keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir;
• Perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan;
• Pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.
Memperkuat Stabilitas Polhuk-
hankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
• Penguatan keamanan laut;
• Pembangunan dan operasional armada PSDKP.
8

10. 1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi
perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan
kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah,
serta penyediaan sumber protein hewan untuk
konsumsi masyarakat.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi
kebijakan, penyederhanaan perizinan,
pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan
penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas,
perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk
peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan
melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri,
peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah
untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil
perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau
kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi
dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan
Perikanan.
Arah Kebijakan Sektor Kelautan & Perikanan
9
1. Peningkatan PNBP dari sumberdaya alam perikanan
tangkap untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan
ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan
budidaya berbasis kearifan lokal
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui
pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan
kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan
investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan
4. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan
instansi terkait
5. Penguatan SDM dan kebijakan kelautan dan perikanan
SEMU
LA
USULAN
REVISI

11. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan
Peningkatan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
No 1
1. Pembenahan sistem pungutan PNBP sumberdaya alam perikanan tangkap dari
pra produksi menjadi pasca produksi serta skema bagi hasil;
2. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan antara lain melaui asuransi jiwa,
kecelakaan, kesehatan dan jaminan hari tua, bantuan saran usaha perikanan
tangkap skala kecil, korporasi nelayan, Perjanjian Kerja Laut, diversifikasi usaha,
akses permodalan, dll;
3. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi
nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian
Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah,
dan swasta;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap antara lain
pembangunan kampung nelayan maju, pembangunan pelabuhan perikanan
pusat, pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan
perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), dan pelabuhan perikanan
yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN
2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan
badan usaha;
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk
optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat; serta
modelling pengelolaan WPP dalam rangka Lumbung Ikan Nasional;
6. Penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis
pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
7. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk
sinergi dengan instansi lain yang terkait;
8. Eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
9. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan,
diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala
kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, perluasan
skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM
Perikanan, ;
10. Pengelolaan perikanan di perairan umum;
11. Pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan
yang ramah lingkungan;
12. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia
(RFMOs);
13. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan
investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
14. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
15. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
10

12. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya
berbasis kearifan lokal
No 2
1. Peningkatan produksi perikanan budidaya utamanya pada komoditas ekonomis
penting antara lain udang, lobster dan rumput laut melalui kluster kawasan
budidaya dan percontohan pengelolaan shrimp estate);
2. Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut
berbasis kearifan lokal antara lain melalui pembangunan kampung lobster, nila,
lele, patin, kakap putih, kerapu, rumput laut, dan ikan hias menuju Corporate
Farmining;
3. Budidaya ikan lokal/endemik seperti gabus, belidan, semah, dll.
4. akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya melalui
intensifikasi dan ektensifikasi lahan budidaya;
5. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN
2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan
usaha/swasta;
6. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis
penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan
konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan.
Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
7. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan
alami;
8. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring
atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan
prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock
center, serta modernisasi teknologi;
9. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan
termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen
pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
10.Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya
yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian
residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan
pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
11.Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran,
pembenihan, dan pakan;
12.Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan
air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi,
instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
13.Peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data
perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral
di tingkat nasional maupun internasional;
14.Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian
stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan,
asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
15.Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah
dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
16.Pengembangan SKPT; dan
17.Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.
11
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

13. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas
mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan
No 3
1. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan
ikan/udang, dan rumput laut;
2. Peningkatan standardisasi, ketelusuran (traceability) dan analisis produk ekspor,
jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
3. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem
logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
4. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan
hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
5. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam
rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
6. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
7. Pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk
peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
8. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, penurunan tarif bea masuk di
negara tujuan ekspor, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis
digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala
internasional, penguatan branding produk kelautan dan perikanan Indonesia,
pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor; pembukaan pasar
ekspor baru dan mengusulkan pembentukan atase perikanan di Eropa, Amerika,
dan Jepang.
9. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan,
pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Major
Project RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait,
pemerintah daerah, dan badan usaha;
10.Pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
11.Pembentukan bursa pasar ikan dan ikan ikan hias internasional di Indonesia
serta peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk
kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
12.Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan
dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan
dan perikanan;
13.Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
14.Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste;
15.Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca
panen, dan peralatan pengolahan;
16.Peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri
rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
17.Fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi
dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
18.Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan
dan perikanan;
19.Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan
usaha;
20.Peningkatan dan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta
penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan
standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (traceability);
21.Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
22.Penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta
jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
23.Peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik (termasuk
sertifikasi lobster), penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan
publik;
24.Pengembangan SKPT; dan
25.Penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing
produk kelautan dan perikanan.
12
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

14. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait
No 4
1. Kajian dan implementasi peningkatan PNBP dari pengelolaan ruang laut;
2. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi
bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon
pesisir dan laut;
3. perbaikan dan peningkatan kualitas eksosistem pesisir yang rusak melalui
kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
5. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan
secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu
karang (termasuk penghitungan besaran carbon credit);
6. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi,
dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
7. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan, penguatan jejaring, kemitraan/kerja
sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
8. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar, sertifikasi pulau-pulau kecil
terluar dan toponimi pulau;
9. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan
pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam, pengembangan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR), peningkatan kualitas garam rakyat,
penyediaan gudang garam nasional, dan gudang garam rakyat;
10.pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam
(BMKT);
11. peningkatan pemanfaatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan
ekonomi antara lain pipa dan kabel bawah laut, pemanfaatan pasir laut,
perizinan reklamasi, farmakologi, dll;
12. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di
pesisir dan pulau-pulau kecil;
13. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan
pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi;
14. Penataan ruang laut (termasuk izin lokasi), penguatan sistem perizinan
pemanfaatan ruang laut;
15.Penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi
wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta
penyelarasannya dengan rencana tata ruang;
16.Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di
sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan
kadaster laut;
17.Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan
pengawasan SDKP;
18.Pengawasan pemanfaatan SDKP dengan sistem pengawasan terpadu berbasis IoT;
19.Penguatan armada dan peningkatan operasional armada pengawasan SDKP;
20.Penurunan pelanggaran di wilayah penangkapan dan penurunan kegiatan illegal fishing;
21.Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung,
dan instansi terkait lainnya);
22.Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
23.Pengembangan SDM aparatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang
berkualitas dan berdaya saing;
24.Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
25.Operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
26.Harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi
pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara
(darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
27.Peningkatan pengawasan di sentra penangkapan dan mitigasi risiko penyakit di exit-entry poin
dan lokasi budidaya;
28.Penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan
keamanan hayati ikan;
29.Peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan,
dan laboratorium uji (reference dan destructive fishing);
30.Pengembangan SKPT;
31.Peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina
ikan.
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

15. Penguatan SDM dan kebijakan kelautan dan perikanan
No 5
1. Peningkatan riset untuk menyediakan data dan/atau informasi stok
sumber daya perikanan (stock assessment) di WPPNRI dan
Perairan Umum Daratan (PUD);
2. Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan Hak
Kekayaan Intelektual (KHI)/paten dengan pemerintah daerah, UKM,
dan dunia usaha dan industri;
3. Peningkatan dukungan inovasi, riset, dan teknologi dalam
pengambilan kebijakan science based policy untuk menjawab isu
dan masalah sektor kelautan dan perikanan, dan untuk mendukung
program dan kegiatan unit kerja KKP;
4. Peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung
industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi
teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan
perikanan;
5. Pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi center of
excellence dalam riset dan inovasi teknologi kelautan
dan perikanan;
6. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan
perikanan dengan pendekatan teaching factory dan memperkuat link
and match berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta
menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
7. Peningkatan kualitas pelatihan, pengembanan sistem pelatihan
berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan
standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
8. Pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan
industri berkerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan
dan perikanan;
9. Peningkatan serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha
dan dunia industri;
10.Perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis
digital (e-learning, e-training, e-extension);
11.Pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset
kelautan dan perikanan;
12.Peningkatan pendampingan oleh penyuluh perikanan, penguatan sistem
penyuluhan berbasis hasil riset Research Extension Linked (REL) untuk
mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas
kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha
kelautan dan perikanan;
13.Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan
internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti,
pendidik, pelatih, dan penyuluh;
14.Peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
15.Peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
kelautan dan perikanan.
14
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

16. Peningkatan Produksi Udang untuk
Kesejahteraan
Pengembangan Kampung Budidaya
untuk Pemulihan Ekonomi
Masyarakat dan Penyerapan Tenaga
Kerja
Peningkatan PNBP dari Sumber Daya
Alam Perikanan Tangkap
Program
Terobosan
KKP 2021-2024
1. Kajian dan analisis dampak, penyusunan regulasi
2. Analisis dan penetapan perhitungan potensi PNBP (Harga
Patokan Ikan, tarif baru, dll)
3. Penyiapan sistem informasi dan teknologi PNBP
• Sistem pendataan produksi ikan di atas kapal (camera, dll)
• Sistem pendataan di pelabuhan
4. Penyiapan SDM pusat dan daerah
5. Analisis pemberian insentif (nakhoda dan awak kapal, pelaku
usaha, observer di atas kapal professional, dll)
6. Penyiapan sistem pengawasan terpadu
7. Sosialisasi dan uji publik
8. Ujicoba (bertahap)
9. Penertiban pelabuhan tangkahan
1. Pengembangan kluster budidaya udang vaname dengan beberapa modul
seusai kriteria teknis lokasi:
• Modul I : produktivitas 80 ton/ha/tahun
• Modul II : produktivitas 40 ton/ha/tahun
• Milenial Shrimp Farming
2. Penyedaiaan lahan, Pengembangan pusat induk dan benih udang (vaname,
windu, dan marguensis)
3. Riset dan inovasi budidaya udang (produktivitas, benih unggul, pakan, dll)
4. Pelatihan dan penyuluhan
5. Akses pasar DN dan LN
6. Inovasi pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)
1. Pengembangan kampung budidaya perikanan (di luar udang)
dengan beberapa modul Bantuan Pemerintah sesuai skala
ekonomi melalui Modul kampung lele, nila, patin, kakap,
kerapu rumput laut dll.
2. Pengembangan ragam pengolahan produk hasil budidaya dan
akses pasar
3. Pelatihan dan penyuluhan
4. Peningkatan akses permodalan usaha (BUMDES, KUR dan
BLU LPMUKP)
15

17. Kelembagaan KKP
Dasar Hukum
Kelembagaan KKP
Perpres No. 63 Tahun 2015
jo. No. 2 Tahun 2017
tentang KKP;
Permen KP No.
7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan Atas
Menteri KP No. 6/PERMEN-
KP/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja KKP.
16
Permen KP nomor
48/PERMEN-KP/2020

18. 17
Acuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan KKP
A. Dasar hukum penyusunan renstra unit organisasi eselon I, eselon
II dan UPT mengacu pada:
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
3. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-
2024
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) K/L Tahun 2020 – 2024
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun
2020 tentang Renstra KKP
6. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor
375/MK.02/2020 dan Menteri PPN Nomor
B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang
Daftar Program K/L TA 2021
7. Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
Bappenas Nomor 0519/Dt.8.5/5/2020 tanggal 6 Mei 2020
tentang Penyampaian Rancangan Final Daftar Restrukturisasi
Program K/L.
8. ND Sekjen KKP Nomor 114.6/SJ/VI/6/2020 tanggal 18 Juni 2020
tentang Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 di Lingkungan
KKP
B. Menjadi Perhatian:
1. Unit Eselon I dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan KKP
wajib menyusun Renstra Tahun 2020-2024.
2. Unit organisasi eselon II wajib menyusun (1) Matriks Kinerja dan
Pendanaan Tahun 2020-2024 dan (2) Matriks Kerangka Regulasi
Tahun 2020-2024.
Waktu penetapan:
1. Renstra Unit Eselon I ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Kementerian Kelautan dan
Perikanan tahun 2020-2024 ditetapkan;
2. Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan oleh Pimpinan UPT
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Organisasi Eselon I tahun
2020-2024 ditetapkan;
3. Matriks Kinerja dan Pendanaan dan Matriks Kerangka Regulasi Unit
Organisasi Eselon II ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon II paling
lambat 2 (dua) minggu setelah Renstra Organisasi Eselon I tahun
2020-2024 ditetapkan;
4. Dalam menyusun rencana strategis unit eselon I, unit organisasi
dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Perencanaan.

19. 18
Acuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan KKP
C. Sistematika Penulisan Renstra Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP
BAB 1 Pendahuluan
A. Kondisi Umum
B. Potensi dan Permasalahan
C. Lingkungan Strategis
BAB 2. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis
A. Visi Unit Organisasi
B. Misi Unit Organisasi
C. Tujuan Unit organisasi,
D. Sasaran Unit Organisasi
BAB 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka
Kelembagaan
A. Arah kebijakan dan strategi KKP
B. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi
C. Kerangka regulasi
D. Kerangka kelembagaan
BAB 4. Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
A. Target Kinerja
B. Kerangka Pendanaan
BAB 5. Penutup
Lampiran
1. Matriks Kerangka Regulasi 2020-2024
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020-2024