Program Peduli adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal dan difabel di Indonesia dengan memberdayakan mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat sipil."

1. Sujana Royat
Senior Advisor PNPM Peduli
HP : 0811183969 – email : sujana.royat@asiafoundation.org
1

2. Program Peduli dalam Membangun
Manusia Indonesia
Program Peduli adalah kelanjutan dari PNPM Peduli
yang diperuntukkan bagi kaum marjinal dan difabel
yang selama ini tidak mendapatkan akses pelayanan
umum secara optimal dan bahkan terkucilkan dari
dukungan PNPM Mandiri.
Visi pemerintah adalah ingin mewujudkan
Pembangunan yang Inklusif , yaitu semua warga terlibat
dalam seluruh proses pembangunan dan menikmati
hasilnya.
2

3. PROGRAM PEDULI (1)
Program Peduli adalah program di bawah koordinasi Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) yang menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial”
sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal,
meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan.
Dalam mewujudkan Nawa Cita Kabinet Kerja Periode 2015-2019,
Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi;
sinkronisasi; dan pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan pusat di bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan dengan lima fokus area: (i) Jaminan
Kebutuhan dan Pelayanan Dasar; (ii) Pembangunan Manusia
Berkarakter; (iii) Selaras Data; (iv) Pemberdayaan Masyarakat; dan
(v) Pembangunan Desa Semesta.
3

4. Program Peduli (2)
Peduli adalah program pemberdayaan masyarakat yang bermitra dengan lembaga masyarakat sipil untuk
menjangkau penerima manfaat yang selama ini mengalami eksklusi dari program pemerintah yang
disebabkan diskriminasi dan prasangka. Pada tahap pertama, program ini bernama PNPM Peduli dan
difasilitasi selama 2011-2014 oleh PNPM Support Facility (PSF) .
Pada Maret 2014, The Asia Foundation ditetapkan sebagai Managing Partner dalam Program Peduli Fase
II, dengan dana dari DFAT-Australian Aid. Pada Program Peduli fase II ini, kegiatan lebih difokuskan
untuk meningkatkan Inklusi Sosial dan Ekonomi dalam pembangunan Indonesia, dengan meningkatkan
akses pelayanan hak dasar dan penerimaan sosial bagi mereka yang termarginalkan.
Enam sasaran (kelompok penerima manfaat) Program Peduli meliputi:
 Anak dan Remaja Rentan,
 Masyarakat Adat Terpencil,
 Kelompok Agama Minoritas dan Kepercayaan Lokal,
 Korban Pelanggaran HAM,
 Orang dengan Disabilitas, dan
 Kaum Waria.
Selain The Asia Foundation, terdapat 7 (tujuh) organisasi pelaksana: Yayasan Samin, LPKP, PKBI, IKA,
Kemitraan, Lakpesdam NU, dan Satunama. Program Peduli bekerjasama dengan 72 LSM lokal di 84
kabupaten/kota di 26 propinsi. Peta lokasi dan mitra Program Peduli bisa diakses di sini.
4

5. MENGAPA HARUS ADA PROGRAM PEDULI?
 Program Peduli ini diluncurkan pada tanggal 23 Maret
2011, setelah sebelumnya pada Bulan Oktober 2010
diluncurkan buku mengenai “ Invisible Peoples/ Mereka
Yang Tak Terlihat” .
 Buku “ Mereka yang Tidak Terlihat” ini dimaksudkan
untuk menggugah perhatian dan keperdulian sosial
masyarakat/publik terhadap masalah marjinalitas dan
disabilitas yang tidak tersentuh oleh pembangunan.
 Program Peduli adalah program Pemerintah yang
dijalankan oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Tingkat
lokal. Kemenko PMK menjadi Penanggung Jawab dan
Pengasuh Program Peduli.
 Data Tahun 2012 mengungkapkan kenyataan masih ada
sekitar 4,2 juta kaum marjinal dan difabel yang tidak
tersentuh oleh pembangunan, tidak memperoleh akses
pada pelayanan umum dan bahkan tidak mendapatkan
KTP. 27% dari kaum marjinal ini adalah kaum
perempuan dan 11 % adalah anaka-anak dan remaja
rentan.
 Penelitian tahun 1998 ( Moh. Farid) menyatakan ada 70
ribu anak anak atau 30% dari PSK yang masuk ke dalam
dunia pelacuran. 2015? Tentunya meningkat. 4-5 anak
anak dan remaja setiap hari masuk ke dunia pelacuran (
Penelitian di Bandung)
5

6. Apa Yang Ingin diwujudkan dalam
Program Peduli?
 Program Peduli berbeda dengan PNPM Mandiri induknya.
Program Peduli ingin mewujudkan inklusi sosial bagi
kaum marjinal dan difabel dan siapa saja yang masih
terkucil di Negara ini karena perbedaan yang mereka
miliki.
 Apakah perbedaan dalam agama, kepercayaan dan
keyakinan, etnis, suku, budaya, fisik, dan ciri sosial lainnya.
 Bidang Program Peduli adalah bidang Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab ( Sila kedua Pancasila) dan tidak
menyentuh untuk mengubah aqidah atau keyakinannya.
6

7. Inklusi Sosial
 Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan
kemandirian individu sebagai modal utama untuk
mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial,
Program Peduli mendorong agar seluruh elemen
masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan
memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara,
terlepas dari perbedaan apapun.
 Inklusi sosial adalah bagian dari Pancasila, Dasar Negara
kita dan Filosofi bangsa serta negara kita. Inklusi sosial
ada di semua Sila-sila di Pancasila.
7

8. Tujuan dari Program Peduli
 Program Peduli tidak akan dapat menyelesaikan
semua permasalahan Marjinalitas dan Disabilitas di
Indonesia.
 Namun Program Peduli ingin mewujudkan suatu
pembelajaran bagaimana mewujudkan inklusi sosial
bagi kaum marjinal dan difabel ini sehingga
keberadaan mereka diakui oleh negara ( pemrintah
dan masyarakat), hak-hak dasarnya dihormati, dan
diperlakukan sebagai warga yang bermartabat.
 Ada Model Inklusi Sosial yang dapat diterapkan di
berbagai kelompok Marjinal dan Kaum Disabilitas.
8

9. Visi Program Peduli :
 Tidak ada lagi seorangpun di negara ini yang
mengalami diskriminasi, intoleransi, Intimidasi,
penindasan, Eksklusi Sosial, Pengucilan, Kekerasan,
Penyiksaan bahkan penghilangan nyawa, perlakuan
yang tidak adil hanya dikarenakan oleh perbedaan
yang dimiliki baik dalam agama, kepercayaan,
keyakinannya, ciri fisik, suku/etnis, ciri sosial budaya,
dan lain sebagainya.
9

10. 10

11. BENTUK INKLUSI SOSIAL DALAM PROGRAM PEDULI
A. KEBERADAANNYA DIAKUI OLEH NEGARA
(PEMERINTAH DAN MASYARAKAT) ->
RECOGNITION, antara lain melalui upaya-upaya ;
 Kaum marjinal dan kaum difabel harus didorong memiliki KTP dan
tidak ada diskriminasi untuk pembuatan KTP.
 Semua warga, khususnya anak-anak dan remaja berhak
mendapatkan akte kelahiran yang dikeluarkan pemerintah daerah
setempat
 Pemerintah daerah menyusun peraturan daerah, atau
perbup/perwali untuk mengakui keberadaan kaum marjinal dan
kaum difabel itu dan sama hak serta kewajibannya dengan yang
lain.
 Negara khususnya pemerintah mengeluarkan Kebijakan untuk
pengakuan atas keberadaan kaum marjinal dan kaum difabel
tersebut 11

12. B. HAK-HAK DASARNYA DIHORMATI -> RESPECTING
BASIC RIGHTS;
 Pemenuhan Hak Dasar masyarakat , yang diambil dari Piagam Hak
Asasi Manusia (TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi
Manusia harus dijamin oleh semua pihak untuk dapat dipenuhi untuk
kaum marjinal dan kaum difabel
 Pembukaan akses bagi kaum marjinal dan kaum difabel pada fasilitas
umum (administrasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi dan
sosial budaya) dan berbagai bantuan Pemerintah dan Pemerintah
daerah terkait.
 Penjaminan dari pemerintah agar kaum marjinal dan difabel terlibat
dan berpartisipasi aktif dalam Implementasi UU Desa.
BENTUK INKLUSI SOSIAL DALAM PROGRAM PEDULI
12

13. C. DIDORONG UNTUK MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN
SEMUA KELOMPOK MASYARAKAT  BUILDING MUTUAL
PARTNERSHIPS, antara lain ;
 Meningkatkan ketrampilan untuk hidup ( sustainable
livelihood)
 Mengembangkan kegiatan produktif yang berbasis
pemanfaatan potensi lokal
 Mengembangkan kegiatan berbasis pendayagunaan
kearifan lokal
 Membangun kemitraan yang saling menguntungkan
dengan semua pihak
BENTUK INKLUSI SOSIAL DALAM PROGRAM PEDULI
13

14. D. DIPANDANG SEBAGAI SAUDARA SEBANGSA
DAN SETANAH AIR -> Integrasi Sosial
>>>>>>>TIDAK ADA LAGI PEMBERIAN STIGMA SOSIAL
NEGATIF KEPADA SEMUA KELOMPOK SOSIAL ;
 Membangun “Masyarakat yang saling asah, saling asuh
dan saling asih” tanpa mempersoalkan perbedaan dalam
agama, keyakinan, kepercayaan, status sosial, etnis, ras, ciri
fisik, keragaman sosial budaya.
 Membangun semangat gotong-royong, kerelawanan sosial
dan kewira-usahaan sosial (social entrepreneurships)
BENTUK INKLUSI SOSIAL DALAM PROGRAM PEDULI
14

15. CONTOH CONTOH INKLUSI SOSIAL DALAM
PROGRAM PEDULI
Pemberian Akte kelahiran dan KTP
bagi kaum Marjinal
Mendiskusikan langkah langkah
untuk meningkatkan kesejahteraan
kelompok dan juga berpartisipasi
dalam pembangunan desanya
15

16. Para Waria diberikan pelatihan
Ketrampilan untuk penata rambut
sehingga Stigma negatif pada kaum Waria
hilang karena kualitas pekerjaannya
Pendidikan pada anak anak dan remaja
Suku Anak Dalam, untuk meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia di
kalangan Suku Anak Dalam ( SAD)
16

17. PILAR-PILAR DALAM PROGRAM
PEDULI
 KORBAN DISKRIMINASI, INTOLERANSI DAN
KEKERASAN BERBASIS AGAMA;
 KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT;
 KELOMPOK WARIA;
 MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL TERPENCIL YANG
TERGANTUNG PADA SUMBER DAYA ALAM;
 DISABILITAS;
 ANAK DAN REMAJA RENTAN.
17

18. DIMANA SAJA PROGRAM PEDULI BERADA?
 TAF bekerja sama dengan 7 Mitra Payung
 Mitra Payung mengoordinasikan 72 Mitra Pelaksana
 Jumlah Provinsi tercakup ; 26 provinsi
 Jumlah Kab/kota ; 84
 Jumlah kecamatan ; 128
 Jumlah Desa ; 210
 Jumlah Penerima Manfaat Langsung ; 45.000 jiwa
18

19. Metodologi di Program Peduli
 Identifikasi dan pemetaan kelompok;
 Penerapan Theory of Change ( ToC);
 Mengorganisasikan kelompok manfaat;
 Membangun relasi dengan semua pihak
 Membangun para “ Champion Peduli”
di berbagai kelompok dan lapisan
masyarakat.
 Pengakuan dan pemberian akses pada
pelayanan dasar dari Pemerintah;
 Peningkatan akses pada pelayanan dasar;
 Mulai hidup damai dan bermartabat
bebas dari stigma dan eksklusi sosial dari
siapapun.
 Membangun kerjasama kemitraan
multipihak.
19

20. CAKUPAN PROGRAM PEDULI
20

21. 21

22. Website Program Peduli
http://programpeduli.org/
https://www.facebook.com/ProgramPeduli
https://twitter.com/programpeduli
22

23. Tim Program Peduli – TAF (sebagian)
23

24. 24

25. 25

26. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA
(TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)
BAB I
HAK UNTUK HIDUP
Pasal 1
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
BAB II
HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
Pasal 2
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
BAB III
HAK MENGEMBANGKAN DIRI
Pasal 3
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuban dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Pasal 4
Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya memperoleh, dan mengembangkan
pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Pasal 5
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya,
demi kesejahteraan umat manusia.
26

27. Pasal 6
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.
BAB IV
HAK KEADILAN
Pasal 7
Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.
Pasal 8
Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 9
Setiap orang dalam hubungan kerja berhak rnendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.
Pasal 10
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 11
Setiap Orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.
Pasal 12
Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
27

28. BAB V
HAK KEMERDEKAAN
Pasal 13
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
Pasal 14
Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
Pasal 15
Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.
Pasal 16
Setiap orang bebas memilih pekerjaan.
Pasal 17
Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.
Pasal 18
Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak
untuk kembali.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan Mengeluarkan pendapat.
28

29. BAB VI
HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI
Pasal 20
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya.
Pasal 21
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
BAB VII
HAK KEAMANAN
Pasal 22
Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 23
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Pasal 24
Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
Pasal 25
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat rnanusia.
Pasal 26
Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
29

30. BAB VIII
HAK KESEJAHTERAAN
Pasal 27
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
Pasal 28
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 29
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Pasal 30
Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan
apabila menyandang cacat.
Pasal 31
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.
Pasal 32
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 33
Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
30

31. BAB IX
K E WA J I B A N
Pasal 34
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pasal 35
Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 36
Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN
Pasal 37
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non -
derogable).
Pasal 38
Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
31

32. Pasal 39
Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan
perlakuan dan perlindungan yang sama.
Pasal 40
Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin. berhak
mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.
Pasal 41
Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,
selaras dengan perkembangan zaman.
Pasal 42
Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan
dilindungi.
Pasal 43
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Pasal 44
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
--0O0-- 32

33. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA
(TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)
BAB I
HAK UNTUK HIDUP
Pasal 1
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
BAB II
HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
Pasal 2
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
BAB III
HAK MENGEMBANGKAN DIRI
Pasal 3
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuban dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Pasal 4
Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya memperoleh, dan mengembangkan
pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Pasal 5
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya,
demi kesejahteraan umat manusia.
33

34. Pasal 6
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.
BAB IV
HAK KEADILAN
Pasal 7
Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.
Pasal 8
Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 9
Setiap orang dalam hubungan kerja berhak rnendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.
Pasal 10
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 11
Setiap Orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.
Pasal 12
Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
34

35. BAB V
HAK KEMERDEKAAN
Pasal 13
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
Pasal 14
Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
Pasal 15
Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.
Pasal 16
Setiap orang bebas memilih pekerjaan.
Pasal 17
Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.
Pasal 18
Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak
untuk kembali.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan Mengeluarkan pendapat.
35

36. BAB VI
HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI
Pasal 20
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya.
Pasal 21
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
BAB VII
HAK KEAMANAN
Pasal 22
Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 23
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Pasal 24
Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
Pasal 25
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat rnanusia.
Pasal 26
Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
36

37. BAB VIII
HAK KESEJAHTERAAN
Pasal 27
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
Pasal 28
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 29
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Pasal 30
Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan
apabila menyandang cacat.
Pasal 31
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.
Pasal 32
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 33
Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
37

38. BAB IX
K E WA J I B A N
Pasal 34
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pasal 35
Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 36
Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN
Pasal 37
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non -
derogable).
Pasal 38
Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
38

39. Pasal 39
Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan
perlakuan dan perlindungan yang sama.
Pasal 40
Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin. berhak
mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.
Pasal 41
Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,
selaras dengan perkembangan zaman.
Pasal 42
Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan
dilindungi.
Pasal 43
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Pasal 44
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
--0O0-- 39