SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
www.company.com
www.company.com
PRINSIP PENGGUNAAN DD
www.company.com
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha
tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi
lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih
berskala Desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta
pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi
di Desa
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik
Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan
bagan ikan
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan
perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa Wisata;
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian dan perikanan.
Mendukung target RPJMN 2015-2019 dan RKP:
a. mendukung kedaulatan pangan;
b.mendukung kedaulatan energi;
c.mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
d. mendukung pariwisata dan industri
TARGET
RPJM Desa
/RKP Desa
PRIORITAS BELANJA PEMBANGUNAN DESA
www.company.com
PRIORITAS BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1) kelompok usaha
ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat
miskin;
5) kelompok nelayan;
6) kelompok pengrajin;
7) kelompok pemerhati
dan perlindungan anak;
8) kelompok pemuda; dan
9) kelompok lain sesuai
kondisi Desa
www.company.com
KODIFIKASI BIDANG-PROGRAM-KEGIATAN
KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
2.
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
2.1. Pemenuhan
kebutuhan dasar
1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
Mendukung
target RPJMN
2015-2019 dan
RKP /tahun:
a. mendukung
kedaulatan pangan;
b.mendukung
kedaulatan energi;
c.mendukung
pembangunan
kemaritiman dan
kelautan;
d. mendukung
pariwisata dan
industri
2.2. Pembangunan
sarana dan prasarana
Desa
1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan;
9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2.3. Pengembangan
potensi ekonomi lokal
1. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
7. pengembangan benih lokal;
8. pengembangan ternak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
11. pengelolaan padang gembala;
12. pengembangan Desa Wisata;
13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
2.4. Pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan
1. komoditas tambang mineral bukan logam
2. komoditas tambang batuan
3. rumput laut;
4. hutan milik Desa; dan
5. pengelolaan sampah
www.company.com
KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
4.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4.1. peningkatan kualitas proses
perencanaan Desa
Penanggulangan
kemiskinan dan
peningkatan
akses atas
sumber daya
ekonomi
(Target RPJM
Desa & RKP
Desa)
4.2. mendukung kegiatan ekonomi
4.3. pembentukan dan peningkatan
kapasitas
4.4. pengorganisasian melalui
pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga
masyarakat Desa
4.5. promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan
sehat
4.6. dukungan terhadap kegiatan
desa dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa
4.7. peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat
1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa
www.company.com
KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
4.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4.1. peningkatan kualitas proses
perencanaan Desa
Penanggulangan
kemiskinan dan
peningkatan
akses atas
sumber daya
ekonomi
(Target RPJM
Desa & RKP
Desa)
4.2. mendukung kegiatan ekonomi
4.3. pembentukan dan peningkatan
kapasitas
4.4. pengorganisasian melalui
pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga
masyarakat Desa
4.5. promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan
sehat
4.6. dukungan terhadap kegiatan
desa dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa
4.7. peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat
1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa

More Related Content

What's hot

Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaDesa Institute
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Agus hariyanto
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Teguh Kristyanto
 
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desadeivie dedep
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 

What's hot (14)

Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks  uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks  uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Lkd mapan
Lkd mapanLkd mapan
Lkd mapan
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 

Viewers also liked

Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanDadang Solihin
 
Wawasan sosial budaya maritim
Wawasan sosial budaya maritim Wawasan sosial budaya maritim
Wawasan sosial budaya maritim Amrah Amrah
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaArif cebe
 
Sosial Budaya (Peradaban Maritim)
Sosial Budaya (Peradaban Maritim)Sosial Budaya (Peradaban Maritim)
Sosial Budaya (Peradaban Maritim)Irwan Dujour
 

Viewers also liked (9)

Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
SEKTOR PERIKANAN
SEKTOR PERIKANANSEKTOR PERIKANAN
SEKTOR PERIKANAN
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Wawasan sosial budaya maritim
Wawasan sosial budaya maritim Wawasan sosial budaya maritim
Wawasan sosial budaya maritim
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Ekonomi kemiskinan
Ekonomi kemiskinanEkonomi kemiskinan
Ekonomi kemiskinan
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Sosial Budaya (Peradaban Maritim)
Sosial Budaya (Peradaban Maritim)Sosial Budaya (Peradaban Maritim)
Sosial Budaya (Peradaban Maritim)
 

Similar to Sesi penggunaan dd permendes 5

Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaPermendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaAngling Darma
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015DEDI SUTARDI
 
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desaSiswo Sukoco
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015
Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015
Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015Keke Kibum
 
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdfBWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdfHarisKunaifi2
 
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Agus hariyanto
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafarkeuangandesa
 
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxPermendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxp3mdlamtim
 
3 tugas pokok pendamping desa
3 tugas pokok pendamping desa3 tugas pokok pendamping desa
3 tugas pokok pendamping desaMunawir Atjeh
 
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021
Permendesa   prioritas penggunaan dana desa 2021Permendesa   prioritas penggunaan dana desa 2021
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021pupuabdul
 

Similar to Sesi penggunaan dd permendes 5 (20)

SDGs Desa.pptx
SDGs Desa.pptxSDGs Desa.pptx
SDGs Desa.pptx
 
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaPermendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
 
Permendesa pdtt no.5 th 2015
Permendesa pdtt no.5  th 2015Permendesa pdtt no.5  th 2015
Permendesa pdtt no.5 th 2015
 
Permen no 5_2015
Permen no 5_2015Permen no 5_2015
Permen no 5_2015
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
 
Permen no 5_2015
Permen no 5_2015Permen no 5_2015
Permen no 5_2015
 
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
KETAHANAN PANGAN.pptx.pdf
KETAHANAN PANGAN.pptx.pdfKETAHANAN PANGAN.pptx.pdf
KETAHANAN PANGAN.pptx.pdf
 
Tematik wilayah jabar
Tematik wilayah jabarTematik wilayah jabar
Tematik wilayah jabar
 
Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015
Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015
Permendesa no 5_2015tentang_penetapanprioritaspenggunaandanadesatahun2015
 
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdfBWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
 
9.dinas pmd paparan unsri 24 jul 2018
9.dinas pmd paparan unsri 24 jul 20189.dinas pmd paparan unsri 24 jul 2018
9.dinas pmd paparan unsri 24 jul 2018
 
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
 
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxPermendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
 
3 tugas pokok pendamping desa
3 tugas pokok pendamping desa3 tugas pokok pendamping desa
3 tugas pokok pendamping desa
 
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021
Permendesa   prioritas penggunaan dana desa 2021Permendesa   prioritas penggunaan dana desa 2021
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021
 

More from Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

Sesi penggunaan dd permendes 5

  • 3. www.company.com a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; d. pembangunan energi baru dan terbarukan; e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa a. pendirian dan pengembangan BUM Desa; b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; g. pengembangan benih lokal; h. pengembangan ternak secara kolektif; i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; k. pengelolaan padang gembala; l. pengembangan Desa Wisata; m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Mendukung target RPJMN 2015-2019 dan RKP: a. mendukung kedaulatan pangan; b.mendukung kedaulatan energi; c.mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; d. mendukung pariwisata dan industri TARGET RPJM Desa /RKP Desa PRIORITAS BELANJA PEMBANGUNAN DESA
  • 4. www.company.com PRIORITAS BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa
  • 5. www.company.com KODIFIKASI BIDANG-PROGRAM-KEGIATAN KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2.1. Pemenuhan kebutuhan dasar 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes. 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan 3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Mendukung target RPJMN 2015-2019 dan RKP /tahun: a. mendukung kedaulatan pangan; b.mendukung kedaulatan energi; c.mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; d. mendukung pariwisata dan industri 2.2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 4. pembangunan energi baru dan terbarukan; 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 2.3. Pengembangan potensi ekonomi lokal 1. pendirian dan pengembangan BUM Desa; 2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 7. pengembangan benih lokal; 8. pengembangan ternak secara kolektif; 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 11. pengelolaan padang gembala; 12. pengembangan Desa Wisata; 13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. 2.4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 1. komoditas tambang mineral bukan logam 2. komoditas tambang batuan 3. rumput laut; 4. hutan milik Desa; dan 5. pengelolaan sampah
  • 6. www.company.com KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4.1. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi (Target RPJM Desa & RKP Desa) 4.2. mendukung kegiatan ekonomi 4.3. pembentukan dan peningkatan kapasitas 4.4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa 4.5. promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 4.6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa 4.7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 1. kelompok usaha ekonomi produktif; 2. kelompok perempuan; 3. kelompok tani; 4. kelompok masyarakat miskin; 5. kelompok nelayan; 6. kelompok pengrajin; 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8. kelompok pemuda; dan 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa
  • 7. www.company.com KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4.1. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi (Target RPJM Desa & RKP Desa) 4.2. mendukung kegiatan ekonomi 4.3. pembentukan dan peningkatan kapasitas 4.4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa 4.5. promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 4.6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa 4.7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 1. kelompok usaha ekonomi produktif; 2. kelompok perempuan; 3. kelompok tani; 4. kelompok masyarakat miskin; 5. kelompok nelayan; 6. kelompok pengrajin; 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8. kelompok pemuda; dan 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa