SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
BAB 8. WAWASAN NUSANTARA
DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 :
1. Rajawali Dzulfiqar Nurani Teknik Industri
2. Rizki Wahyu Dwi Ardiyan Teknik Industri
3. Mochammad Yusuf Teknik Industri
4. Fathandy Isragana Naim Teknik Lingkungan
5. Ahmad Danang Nur Hidayat Teknik Lingkungan
1. Apakah masalah terbesar wawasan nusantara?.
Bagaimana solusinya?
• Masalah terbesar wawasan nusantara adalah korupsi, karena dari dulu
masalah korupsi tidak pernah tuntas. Sebagian besar terjadi di para pejabat
dan aparat seperti DPR, MPR, Bupati, Polisi. Tindak pidana korupsi di
berbagai lapisan pejabat negara yang merugikan keuangan negara
mempengaruhi tujuan negara, Yakni mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur
pancasila yang telah diakui kedaulatan sebegai dasar kehidupan berbangsa
dan bernegara dan ini bertolak belakang dengan wawasan nusantara
sebagai landasan visional bangsa indonesia.
Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur
diluar ketentuan yang ada didalam KUHP. Tindak pidana
korupsi merupakan perbuatan dikategorikan khusus. (lex
specialis ). Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU
No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Penjatuhan pidana bagi perkara korupsi yang diakomodir dalam
RKUHP dalam BAB XXXI menganai tindak pidana jabatan (
Pasal 661 – Pasal 687 ) dengan ancaman pidana paling singkat 5
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak kategori
V ( Pasal 80 ayat 3 huruf e ,dengan denda sebesar Rp.
1.200.000.000,00)
Bagaimana solusinya?
a. Menanamkan kesadaran wawasan nusantara kepada warga negara
Indonesia secara mendalam dan serius dalam membangun generasi muda
penerus bangsa, Salah satunya melalui pendidikan.
b. Pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah
korupsi yang terjadi, apalagi korupsi terjadi di kalangan pejabat dan
penegak hukum. Karena sangat merugikan Negara jika korupsi tidak
pernah tuntas dan memberi hukuman yang berat bagi yang melakukan
korupsi.
Untuk Aparat Polisi stop melakukan Pungli (Pungutan Liar), jika
memang sedang melakukan tugas dari atasan yaitu TILANGAN
maka lakukanlah dengan surat yang resmi.
Ciri-ciri Razia yang Sah sesuai peraturan pemerintah PP No 42
Tahun 1993,
Pasal 15 : harus ada Papan Tilang
razia yang sah selalu dilengkapi Papan Tilang yang diletakkan
minimal 100 m sebelum lokasi,
Pasal 13 : Harus Ada Surat Tugas
sebelum menunjukan SIM & STNK, Suruh Polisi menunjukan
surat tugasnya.
2. Apa hubungan antara program studi anda dengan
wawasan nusantara?
Menerapkan pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara
dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan
secara keseluruhan. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup
Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak
berdaulat, dan yurisdiksinya, yang sesuai dengan undang-undang.
Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
3. Mengapa indonesia beberapa kali bersitegang dengan
negara tetangga khususnya malaysia dan singapura ? misal
bidang pemberantasan korupsi, olahraga, militer dan TKI.
Padahal telah bekerjasama melalui ASEAN. Bagaimana
solusinya?
Karena perjalanan kerja samanya tidak berjalan dengan
harmonis dan terdapat persoalan persoalan yang menggangu
kestabilan hubungan tersebut. Permasalahan tersebut
berdampak munculnya konflik antar negara yang
menimbulkan perpecahan hubungan baik antar negara..
Di bidang militer hubungan antar negara tidak berjalan
dengan baik karena negara Malaysia sering melanggar
perbatasan wilayah Indonesia. satuan TNI AU menyatakan,
sudah beberapa kali pesawat tempur malaysia masuk wilayah
udara Indonesia tanpa izin.
Persoalan tenaga kerja Indonesia khususnya TKI ilegal,
telak sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-
Malaysia. Seperti yang di ketahui Indonesia adalah pemasok
tenaga kerja baik legal maupun ilegal. Banyaknya kejadian
penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya
gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap di hadapi
oleh para TKI
Solusinya adalah Indonesia perlu mengembangkan konsep
deterrence atau penangkalan. Dengan adanya deterrence ini di
harapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap negara-
negara yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia atau
melakukan tindakan-tindakan lainnya sehingga mereka akan
mengetahui efeknya jika mereka berani macam-macam
terhadap wilayah Indonesia.
4. Bagaimana sikap pemerintah RI di era SBY dan
Jokowi ketika menghadapi illegal fishing di perairan
nusantara? Anda lebih prefer gaya SBY atau Jokowi?
Jelaskan alasan anda.
JOKOWI, karena Jokowi telah mengangkat Dr.Susi Pudjiastuti
sebagai menteri kelautan dan perikanan sangat bermanfaat
dalam menghadapi illegal fishing. Dan pak Jokowi pun
memberikan sanksi tegas apabila ada nelayan dari negara asing
yang melakukan Illegal fishing di perairan nusantara, Serta
jokowi juga melakukan rapat antar negara.
Sikap pemerintah menghadapi illegal fishing:
1. Melakukan perlindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif
2. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku
3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional
4. Membakar kapal pelaku illegal
T A
O
NH
UY
K

More Related Content

What's hot

PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraHelvyEffendi
 
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITEPeraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITETubagusRifqiFajar
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraRamadhan Setiady
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajibanMenyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajibanPutri Shafira
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Keimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraanKeimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraanwendryk
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraAfni Zul
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanPerlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanSofi Afwani
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
 
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)SMAN 1 Cilegon
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran KewajibanPelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran KewajibanNurullkk
 

What's hot (20)

PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITEPeraturan Dan Regulasi UU ITE
Peraturan Dan Regulasi UU ITE
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajibanMenyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi
 
Keimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraanKeimigrasian dan kewarganegaraan
Keimigrasian dan kewarganegaraan
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanPerlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran KewajibanPelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 

Similar to Bab 8 wawasan nusantara

15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
Perpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPerpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPeople Power
 
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfIntan Wachyuni
 
B. Indonesia - Essay Anti Korupsi
B. Indonesia - Essay Anti KorupsiB. Indonesia - Essay Anti Korupsi
B. Indonesia - Essay Anti KorupsiRamadhani Sardiman
 
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02Eccky Eccky
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Implementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumImplementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumnatal kristiono
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.pptRizkyAulia61
 
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiCara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiAndrean Tan
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxratihmila211
 

Similar to Bab 8 wawasan nusantara (20)

Pembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesiaPembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
 
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesiaPembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Perpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPerpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 Pjls
 
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
B. Indonesia - Essay Anti Korupsi
B. Indonesia - Essay Anti KorupsiB. Indonesia - Essay Anti Korupsi
B. Indonesia - Essay Anti Korupsi
 
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
Masalahkorupsidiindonesianew 140506113046-phpapp02
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSILANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Implementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumImplementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukum
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
 
ppt hukum.pptx
ppt hukum.pptxppt hukum.pptx
ppt hukum.pptx
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
 
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana KorupsiCara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
Cara Pengadilan Mengeksekusi Tindak Pidana Korupsi
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docx
 

Recently uploaded

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 

Recently uploaded (20)

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 

Bab 8 wawasan nusantara

  • 1.
  • 2. BAB 8. WAWASAN NUSANTARA DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 : 1. Rajawali Dzulfiqar Nurani Teknik Industri 2. Rizki Wahyu Dwi Ardiyan Teknik Industri 3. Mochammad Yusuf Teknik Industri 4. Fathandy Isragana Naim Teknik Lingkungan 5. Ahmad Danang Nur Hidayat Teknik Lingkungan
  • 3. 1. Apakah masalah terbesar wawasan nusantara?. Bagaimana solusinya? • Masalah terbesar wawasan nusantara adalah korupsi, karena dari dulu masalah korupsi tidak pernah tuntas. Sebagian besar terjadi di para pejabat dan aparat seperti DPR, MPR, Bupati, Polisi. Tindak pidana korupsi di berbagai lapisan pejabat negara yang merugikan keuangan negara mempengaruhi tujuan negara, Yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila yang telah diakui kedaulatan sebegai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dan ini bertolak belakang dengan wawasan nusantara sebagai landasan visional bangsa indonesia.
  • 4. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur diluar ketentuan yang ada didalam KUHP. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan dikategorikan khusus. (lex specialis ). Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • 5. Penjatuhan pidana bagi perkara korupsi yang diakomodir dalam RKUHP dalam BAB XXXI menganai tindak pidana jabatan ( Pasal 661 – Pasal 687 ) dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak kategori V ( Pasal 80 ayat 3 huruf e ,dengan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00)
  • 6. Bagaimana solusinya? a. Menanamkan kesadaran wawasan nusantara kepada warga negara Indonesia secara mendalam dan serius dalam membangun generasi muda penerus bangsa, Salah satunya melalui pendidikan. b. Pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah korupsi yang terjadi, apalagi korupsi terjadi di kalangan pejabat dan penegak hukum. Karena sangat merugikan Negara jika korupsi tidak pernah tuntas dan memberi hukuman yang berat bagi yang melakukan korupsi.
  • 7. Untuk Aparat Polisi stop melakukan Pungli (Pungutan Liar), jika memang sedang melakukan tugas dari atasan yaitu TILANGAN maka lakukanlah dengan surat yang resmi. Ciri-ciri Razia yang Sah sesuai peraturan pemerintah PP No 42 Tahun 1993, Pasal 15 : harus ada Papan Tilang razia yang sah selalu dilengkapi Papan Tilang yang diletakkan minimal 100 m sebelum lokasi, Pasal 13 : Harus Ada Surat Tugas sebelum menunjukan SIM & STNK, Suruh Polisi menunjukan surat tugasnya.
  • 8. 2. Apa hubungan antara program studi anda dengan wawasan nusantara?
  • 9. Menerapkan pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan secara keseluruhan. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya, yang sesuai dengan undang-undang.
  • 10. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
  • 11. 3. Mengapa indonesia beberapa kali bersitegang dengan negara tetangga khususnya malaysia dan singapura ? misal bidang pemberantasan korupsi, olahraga, militer dan TKI. Padahal telah bekerjasama melalui ASEAN. Bagaimana solusinya?
  • 12. Karena perjalanan kerja samanya tidak berjalan dengan harmonis dan terdapat persoalan persoalan yang menggangu kestabilan hubungan tersebut. Permasalahan tersebut berdampak munculnya konflik antar negara yang menimbulkan perpecahan hubungan baik antar negara..
  • 13. Di bidang militer hubungan antar negara tidak berjalan dengan baik karena negara Malaysia sering melanggar perbatasan wilayah Indonesia. satuan TNI AU menyatakan, sudah beberapa kali pesawat tempur malaysia masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Persoalan tenaga kerja Indonesia khususnya TKI ilegal, telak sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia- Malaysia. Seperti yang di ketahui Indonesia adalah pemasok tenaga kerja baik legal maupun ilegal. Banyaknya kejadian penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap di hadapi oleh para TKI
  • 14. Solusinya adalah Indonesia perlu mengembangkan konsep deterrence atau penangkalan. Dengan adanya deterrence ini di harapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap negara- negara yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia atau melakukan tindakan-tindakan lainnya sehingga mereka akan mengetahui efeknya jika mereka berani macam-macam terhadap wilayah Indonesia.
  • 15. 4. Bagaimana sikap pemerintah RI di era SBY dan Jokowi ketika menghadapi illegal fishing di perairan nusantara? Anda lebih prefer gaya SBY atau Jokowi? Jelaskan alasan anda.
  • 16. JOKOWI, karena Jokowi telah mengangkat Dr.Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan sangat bermanfaat dalam menghadapi illegal fishing. Dan pak Jokowi pun memberikan sanksi tegas apabila ada nelayan dari negara asing yang melakukan Illegal fishing di perairan nusantara, Serta jokowi juga melakukan rapat antar negara.
  • 17. Sikap pemerintah menghadapi illegal fishing: 1. Melakukan perlindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif 2. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku 3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional 4. Membakar kapal pelaku illegal