SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
MENYIBAK KASUS
PELANGGARAN HAK
DAN KEWAJIBAN
Nurul Azizah W. (23)
Putri Shafira S. (24)
Sekar Cahya N. (28)
XI MIA 3
A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga
Negara
1. Hak Warga Negara
Hak yang melekat pada diri manusia dalam
kedudukannya sebagai warganegara dan dibatasi oleh
status kewarganegaraan.
Hak warga negara indonesia meliputi:
a) Hak Konstitusional
Hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD 1945.
Terutama Pasal 27 -34.
b) Hak Hukum
Hak yang timbul berdasarkan undang-undang dan
peraturan perundang-undangan dibawahnya.
c) Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada
diri setiap pribadi manusia. Bersifat universal.
• Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai
hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja,
misalnya:
- Pasal 28D (3)  “Setiap warga negara berhak atas
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
- Pasal 27 (2)  “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”
- Pasal 27 (3)  “Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam pembelaan negara.”
• Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi
setiap orang, akan tetapi dalam kasus tertentu, khusus
bagi warga negara indonesia berlaku keutamaan-
keutamaan tertentu, misalnya:
• Pasal 28 D ayat 2  “setiap orang berhak untuk
bekerja...” Namun, negara dapat membatasi hak orang
asing untuk bekerja di indonesia. Misalnya, seseorang
mendapatkan visa untuk berlibur, maka dia tidak dapat
bekerja selama masa visanya tersebut.
• Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan
yang diisi melalui prosedur pemilihan, seperti
presiden dan wakil presiden, dan jabatan-jabatan lain
yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara
langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat
• Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan
tertentu seperti TNI, PNS, beserta jabatan-jabatan
strutural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian
dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan yang
hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh WNI sesuai
UUD pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 3.
2. Kewajiban warga negara
Kewajiban warga negara adalah suatu kewajiban
yang dibatasi oleh status warga negara tetapi cakupannya
lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi
• Seseorang mendapatkan hak nya karena telah memenuhi
kewajibannya
• Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan
karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-
hak dan sebaliknya
B. Kasus Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban
• 1. Pelanggaran hak
• Contoh : Pengemis dan anak jalanan. Mereka kehilangan
hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan
• Pelanggaran terhadap hak warga negara diakibatkan
oleh:
1. Proses penegakan hukum masih belum optimal
2. Tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi
3. Semakin merebaknya kasus pelanggaran HAM
4. Masih terjadijnya tindak kekerasan yang mengatas
namakan agama
5. Angka putus sekolah cukup tinggi
6. Pelanggaran hak cipta
2. Pengingkaran Kewajiban
pengingkaran biasanya disebabkan oleh tingginya
sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara
sehingga mereka hanya menuntut hak tanpa
melaksanakan kewajiban.
Rendahnya kesadaran hukum juga mendorong
pengingkaran kewajiban
Contoh bentuk pengingkaran kewajiban:
1. Membuang sampah sembarangan
2. Melanggar aturan berlalu lintas
3. Merusak fasilitas negara
4. Tidak membayar pajak
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaJohanez Diaz
 
Ppt sejarah pendidikan masa reformasi
Ppt sejarah pendidikan masa reformasiPpt sejarah pendidikan masa reformasi
Ppt sejarah pendidikan masa reformasiDewi_Sejarah
 
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara KesatuanProses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara KesatuanFrestiany Regina Putri
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
 
PPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdf
PPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdfPPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdf
PPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdfwidianti10
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Rosita Muliawati
 
Power Point PKN - Hakikat Bangsa dan Negara
Power Point PKN - Hakikat Bangsa dan NegaraPower Point PKN - Hakikat Bangsa dan Negara
Power Point PKN - Hakikat Bangsa dan NegaraChuun _
 
Nasionalisme mesir
Nasionalisme mesirNasionalisme mesir
Nasionalisme mesirLuthfi Nk
 
Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan IndonesiaPerhimpunan Indonesia
Perhimpunan IndonesiaQurrati A'yun
 
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaSejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaTrie Nakita Sabrina
 
Akar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaAkar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaTriDiana4
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))Putri Alfisyahrini
 
PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)
PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)
PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)Mellisaayu
 
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemudapergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemudaabd_
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Cahya Mustikaroh
 

What's hot (20)

Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinPpt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
Ppt sejarah pendidikan masa reformasi
Ppt sejarah pendidikan masa reformasiPpt sejarah pendidikan masa reformasi
Ppt sejarah pendidikan masa reformasi
 
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara KesatuanProses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
Proses Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
PPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdf
PPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdfPPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdf
PPT DAMPAK PENJAJAHAN BANGSA EROPA DI INDONESIA.pdf
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Power Point PKN - Hakikat Bangsa dan Negara
Power Point PKN - Hakikat Bangsa dan NegaraPower Point PKN - Hakikat Bangsa dan Negara
Power Point PKN - Hakikat Bangsa dan Negara
 
Nasionalisme mesir
Nasionalisme mesirNasionalisme mesir
Nasionalisme mesir
 
Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan IndonesiaPerhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia
 
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaSejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
 
Akar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaAkar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesia
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
 
PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)
PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)
PKN KELAS XII Tugas kelompok 4.1 + uji kompetensi (kelompok 4)
 
Gerakan non blok
Gerakan non blok Gerakan non blok
Gerakan non blok
 
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemudapergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
 

Similar to Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban

Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaMuhammadArief525738
 
hak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxhak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxASMahardika
 
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxPPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxRobyFirmansyah9
 
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiKewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiRacmat Ridho
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Zakarya Iskandar
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiaabd_
 
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptxPENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptxrohmadhani72
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Warnet Raha
 
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negaraBab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negaraTitikbudiarti
 

Similar to Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban (20)

ppkn.docx
ppkn.docxppkn.docx
ppkn.docx
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
PKWN.pptx
PKWN.pptxPKWN.pptx
PKWN.pptx
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
hak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxhak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptx
 
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxPPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
 
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiKewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptxMateri 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptxPENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
 
pptpkn-2.pptx
pptpkn-2.pptxpptpkn-2.pptx
pptpkn-2.pptx
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
 
Pertemuan 6.pdf
Pertemuan 6.pdfPertemuan 6.pdf
Pertemuan 6.pdf
 
Kelompok 5.pptx
Kelompok 5.pptxKelompok 5.pptx
Kelompok 5.pptx
 
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negaraBab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
Bab 6 hak_dan_kewajiban_warga_negara
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 

Recently uploaded (12)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 

Menyibak kasus pelanggaran hak dan kewajiban

  • 1. MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN KEWAJIBAN Nurul Azizah W. (23) Putri Shafira S. (24) Sekar Cahya N. (28) XI MIA 3
  • 2. A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara
  • 3. 1. Hak Warga Negara Hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai warganegara dan dibatasi oleh status kewarganegaraan. Hak warga negara indonesia meliputi: a) Hak Konstitusional Hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD 1945. Terutama Pasal 27 -34. b) Hak Hukum Hak yang timbul berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. c) Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Bersifat universal.
  • 4. • Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja, misalnya: - Pasal 28D (3)  “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” - Pasal 27 (2)  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” - Pasal 27 (3)  “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”
  • 5. • Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus tertentu, khusus bagi warga negara indonesia berlaku keutamaan- keutamaan tertentu, misalnya: • Pasal 28 D ayat 2  “setiap orang berhak untuk bekerja...” Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di indonesia. Misalnya, seseorang mendapatkan visa untuk berlibur, maka dia tidak dapat bekerja selama masa visanya tersebut.
  • 6. • Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, seperti presiden dan wakil presiden, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat
  • 7. • Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu seperti TNI, PNS, beserta jabatan-jabatan strutural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan yang hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh WNI sesuai UUD pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 3.
  • 8. 2. Kewajiban warga negara Kewajiban warga negara adalah suatu kewajiban yang dibatasi oleh status warga negara tetapi cakupannya lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi
  • 9. • Seseorang mendapatkan hak nya karena telah memenuhi kewajibannya • Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak- hak dan sebaliknya
  • 10. B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
  • 11. • 1. Pelanggaran hak • Contoh : Pengemis dan anak jalanan. Mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan
  • 12. • Pelanggaran terhadap hak warga negara diakibatkan oleh: 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal 2. Tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi 3. Semakin merebaknya kasus pelanggaran HAM 4. Masih terjadijnya tindak kekerasan yang mengatas namakan agama 5. Angka putus sekolah cukup tinggi 6. Pelanggaran hak cipta
  • 13. 2. Pengingkaran Kewajiban pengingkaran biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga mereka hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Rendahnya kesadaran hukum juga mendorong pengingkaran kewajiban
  • 14. Contoh bentuk pengingkaran kewajiban: 1. Membuang sampah sembarangan 2. Melanggar aturan berlalu lintas 3. Merusak fasilitas negara 4. Tidak membayar pajak 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara