2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
ARAH PELAYANAN ANGKUTAN UMUM
DARI PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT
TRANSPORTASI
AMAN
TRANSPORTASI
NYAMAN
TRANSPORTASI
TERJANGKAU
TRANSPORTASI
PASTI
3. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BEBERAPA KEBIJAKAN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH
PARA PENGUSAHA ANGKUTAN AKAP & PARIWISATA
Menaikkan dan Menurunkan Penumpang Di Terminal Tipe A
Memasang dan Memanfaatkan GPS
Mendaftarkan Pengemudi Melalui e-logbook
Melaksanakan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Melalui e-
ticketing
Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
Dalam Perusahaan
5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 29 Tahun 2015
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 44 Tahun 2019
Standar Pewlayanan Minimal Angkutan Orang
7. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.
8. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
8
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
Yang Harus Diterapkan Dalam Pelaksanaan Operasi
Bagi Para Pengusaha
Angkutan Dalam Trayek Maupun Tidak Dalam Trayek
Untuk Pengguna Angkutan Umum
TRANSPORTASI
AMAN & SELAMAT
TRANSPORTASI
NYAMAN
TRANSPORTASI
TERJANGKAU
9. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
9
Keamanan
Keselamatan
Kenyamanan
Keterjangkauan
Kesetaraan
Keteraturan
Ruang Tunggu, Ticket, Manifest, Identitas Kendaraan, Kaca Film,
Tanda Pengenal Awak Kendaraan, Informasi Nomor Pengaduan
Kondisi Fisik, Kompetensi dan Jam Istirahat Pengemudi, Alat Bantu
Penerangan, P3K, Alat Pembatas Kecepatan, Alat Pemecah Kaca, APAR,
GPS, e-logbook, Kelaikan Kendaraan, Umur Kendaraan
Kapasitas Angkut, Tempat Duduk, Bagasi, Pengaturan Suhu Ruangan,
Memahami Wilayah Operasi, Larangan Merokok
Ketersedian Pelayanan Angkutan Lain yang Memudahkan
Penumpang Menuju Tempat Pemberangkatan
Pemberian Pelayanan Prioritas Bagi Penyandang Cacat, Lansia, Anak-
Anak dan Wanita Hamil
Pemberian Pelayanan Prioritas Bagi Penyandang Cacat, Lansia, Anak-
Anak dan Wanita Hamil
SPM
10. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
10
PM No 46 Tahun 2014
Kondisi Fisik Pengemudi
Kompetensi Pengemudi
Lampu Senter
Fasilitas Kesehatan
Pintu dan/atau Jendela Darurat
Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan
Kendaraan (Pool)
Pengecekan Terhadap Kendaraan
Yang dioperasikan
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Umur Kendaraan
PM No 28 Tahun
2015
Jam Istirahat Pengemudi
Pintu Keluar dan/atau Masuk
Penumpang
Ban tidak diperbolehkan
menggunakan ban Vulkanisir
Rel Korden di Jendela
Alat Pembatas Kecepatan
Hand grip
Pintu Keluar Masuk
Pengemudi
Alat Pemecah Kaca
APAR
Kelistrikan untuk Audio Visual
Sabuk Keselamatan
PM 44 Tahun
2019
Global Positioning System
(GPS)
E-log Book
Umur Kendaraan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERKAIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
AJAP Maksimal 10 Tahun
Carter Maksimal 15 Tahun
Pariwisata Maksimal 15 Tahun
12. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
No. Jenis PM 46 Tahun 2014 PM 28 Tahun 2015 PM 44 Tahun 2019
-2-. KESELAMATAN
Pengemudi dalam keadaan
sehat fisik dan mental.
Pengemudi dalam
keadaan sehat fisik dan
mental.
Pengemudi dalam keadaan
sehat fisik dan mental.
a. Pengemudi
1) Kondisi fisik.
2) Kompetensi. Pengemudi memiliki
pengetahuan mengenali rute
pelayanan, tanggap darurat,
dan pelayanan.
Pengemudi memiliki
pengetahuan mengenali
rute pelayanan, tanggap
darurat, dan pelayanan.
Pengemudi memiliki
pengetahuan mengenali
rute pelayanan, tanggap
darurat, dan pelayanan.
2)a Jam istirahat
-
Pengemudi wajib
istirahat paling lama 15
(lima belas) menit
setelah mengemudikan
kendaraan selama 2
(dua) jam berturut-turut.
Pengemudi wajib istirahat
paling lama 15 (lima belas)
menit setelah
mengemudikan kendaraan
selama 2 (dua) jam
berturut-turut.
13. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
No Jenis PM 46 Tahun 2014 PM 28 Tahun 2015 PM 44 Tahun 2019
d. Pintu dan/atau jendela darurat.
-
Berupa pintu dan/atau jendela darurat
yang memungkinkan dilepas pada saat
terjadi kecelakaan.
Berupa pintu dan/atau jendela darurat
yang memungkinkan dilepas pada saat
terjadi kecelakaan.
d1 Pintu Keluar dan atau Masuk
Penumpang
-
Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang
harus tertutup pada saat kendaraan
berjalan
Pintu Keluar dan atau Masuk
Penumpang harus tertutup pada saat
kendaraan berjalan
d2 Ban
- Ban depan tidak diperbolehkan
menggunakan ban vulkanisir
Ban depan tidak diperbolehkan
menggunakan ban vulkanisir
d3 Rel korden (gorden) di jendela
-
Posisi rel gorden yang terpasang tidak
mengganggu evakuasi apabila terjadi
keadaan darurat (pada saat kaca harus
dipecahkan)
Posisi rel gorden yang terpasang tidak
mengganggu evakuasi apabila terjadi
keadaan darurat (pada saat kaca harus
dipecahkan)
d4 Alat pembatas kecepatan
- Alat pembatas kecepatan yang dipasang
pada kendaraan angkutan umum
Alat pembatas kecepatan yang
dipasang pada kendaraan angkutan
umum
d5 Pegangan Tangan (hand grip)
- Pemasangan hand grip pada sandaran
tempat duduk sepanjang selasar (gang)
Pemasangan hand grip pada sandaran
tempat duduk sepanjang selasar
(gang)
14. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
No Jenis PM 46 Tahun 2014 PM 28 Tahun 2015 PM 44 Tahun 2019
d6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang –
kurangnya untuk bus sedang
-
a. Untuk mesin bus yang berada di
belakang tidak ada pintu pengemudi
b. Untuk mesin di depan, pintu hanya
boleh digunakan teknisi
a. Untuk mesin bus yang berada di
belakang tidak ada pintu pengemudi
b. Untuk mesin di depan, pintu hanya
boleh digunakan teknisi
d7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)
-
Berupa martil yang diletakkan di jendela atau
tempat yang mudah dijangkau oleh
penumpang pada saat keadaan darurat.
Berupa martil yang diletakkan di jendela atau
tempat yang mudah dijangkau oleh
penumpang pada saat keadaan darurat.
d8 Alat pemadam api ringan (APAR).
-
Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di
dalam kendaraan.
Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di
dalam kendaraan.
d9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi
standar nasional indonesia (SNI) -
Kabel listrik untuk fasilitas penunjang Kabel listrik untuk fasilitas penunjang
d10 sabuk keselamatan
-
sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik
(jangkar) pada semua tempat duduk
sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik
(jangkar) pada semua tempat duduk
d11 Global Positioning System (GPS)
- -
Untuk Memantau Posisi Kendaraan. GPS
paling sedikit memuat :
a. Posisi Kendaraan;
b. Kecepatan Kendaraan;
c. Merekam jalur perjalanan
d12 e-logbook
- -
Data dan Identitas Pengemudi
15. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
No Jenis PM 46 Tahun 2014 PM 28 Tahun 2015 PM 44 Tahun 2019
e.Fasilitas penyimpanan dan
pemeliharaan kendaraan
(pool).
Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan
perbaikan kendaraan.
Tempat penyimpanan, pemeliharaan,
dan perbaikan kendaraan.
Tempat penyimpanan, pemeliharaan,
dan perbaikan kendaraan.
f.Pengecekan terhadap
kendaraan yang akan
dioperasikan.
Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum
beroperasi.
Prosedur pengecekan kelaikan
kendaraan sebelum beroperasi.
Prosedur pengecekan kelaikan
kendaraan sebelum beroperasi.
g.Asuransi Kecelakaan Lalu
Lintas.
Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum
dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
Merupakan kewajiban perusahaan
angkutan umum dalam melaksanakan
pelayanan angkutan.
Merupakan kewajiban perusahaan
angkutan umum dalam melaksanakan
pelayanan angkutan.
h. Umur Kendaraan Batas Maksimal Umur Kendaraan yang Diizinkan
Untuk Beroperasi Paling Tinggi 10 (Sepuluh) Tahun
Pariwisata : Batas Maksimal Umur
Kendaraan Paling Tinggi 10 (Sepuluh)
Tahun
Ajap : Batas Maksimal Umur Kendaraan
Paling Tinggi 5 (Lima) Tahun
Pariwisata : Batas Maksimal Umur
Kendaraan Paling Tinggi 15 (Lima
Belas) Tahun
AJAP : Batas Maksimal Umur
Kendaraan Paling Tinggi 10 (Sepuluh)
Tahun
16. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN UNTUK RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
No Jenis PM 46 Tahun 2014 PM 28 Tahun 2015 PM 44 Tahun 2019
5. KESETARAAN
a. Pelayanan prioritas.
Pemberian prioritas naik/turun
kendaraan.
Pemberian prioritas naik/turun
kendaraan.
Pemberian prioritas naik/turun
kendaraan.
b. Fasilitas aksesibilitas. Alat bantu naik dan turun kendaraan. Alat bantu naik dan turun
kendaraan.
Alat bantu naik dan turun
kendaraan.
b1 tempat penyimpanan
kursi roda
- -
pemberian tempat untuk
penyimpanan kursi roda
6 KETERATURAN
a. Waktu pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan
pemesanan.
Memberikan pelayanan sesuai
dengan pemesanan.
Memberikan pelayanan sesuai
dengan pemesanan.
a1 informasi pelayanan
- -
Menyediakan informasi
pelayanan sesuai dengan
pemesanan.
a2 Informasi gangguan
perjalanan
- -
Informasi kepada calon
penumpang apabila terjadi
gangguan perjalanan baik pada
saat sebelum berjalan maupun
pada saat dalam perjalanan.
