2. Tantangan di dalam pembinaan Sistem Safety
di Perkeretaapian
Unsafe acts dan unsafe conditions sebagai sumber terjadinya
kecelakaan adalah sasaran yang harus diidentifikasi terlebih dulu dan
kemudian dieliminir dan dirubah menjadi suatu safe acts dan safe
conditions secara terencana dan bertahap melalui suatu program
keselamatan. Penciptaan safe acts maupun safe conditions tidak hanya
sekedar melalui kegiatan pendidikan, kelaikan, pergantian sarana
maupun prasarana, pengawasan, sertifikasi ataupun dengan hukuman
denda atau pidana. Aspek manusia yang penting nilainya harus
dibentuk untuk memiliki kesadaran safety yang mendalam agar seluruh
kegiatan dan program tersebut diatas dapat diaplikasikan dengan suatu
komitmen dan budaya safety yang tinggi
3. Apa itu Budaya Keselamatan atau Safety
Culture???
Budaya safety atau safety culture adalah nilai yang harus dibentuk sebagai
dasar untuk menyelenggarakan keselamatan disemua bidang kegiatan termasuk
keselamatan perkeretaapian.
• Budaya keselamatan adalah sesuatu yang muncul dari dan merupakan produk dari
semua aspek dari cara hidup dalam suatu organisasi. Dalam bahasa sehari-hari, budaya,
“Cara hidup (way of live) yang kita lakukan”.
• Sebuah budaya keselamatan positif ditandai oleh kesadaran, penilaian dan tindakan
tentang keselamatan sebagai bagian dari bisnis sehari-hari, di setiap tingkat organisasi
dan didukung oleh gaya keterbukaan komunikasi di seluruh organisasi.
4. Penerapan Budaya Keselamatan ini dapat dilakukan dengan cara
menerapkan “Manajemen Keselamatan atau Safety Management”
Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari planning,
organizing, actuating, and controlling sumber daya untuk mencapai
sasaran (goals) secara efektif dan efesien.
MANAJEMEN KESELAMATAN :
Adalah suatu proses sistematis berupa akegiatan merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan atas setiap
upaya(= effort ) agar terhindar dari kecelakaan yang ditimbulkan
oleh diri sendiri maupun lingkungan kerja. Sedangkan,
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) merupakan tata kelola
keselamatan bidang angkutan kereta api secara sistematis dan
komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses
perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan untuk
mewujudkan penyelenggaraan Perkeretaapian yang berkeselamatan
5. UU 23 TH 2007
TENTANG
PERKERETAAPIAN
UU13 TAHUN 2003
TENTANG
UNDANG – UNDANG
KETENAGA KERJAAN
PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN
HARUS MELAKSANAKAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN
OPERASI KERETA API CEPAT,
NYAMAN, DAN SELAMAT
(EFEKTIF DAN EFISIEN)
KEBIJAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN
KESELAMATAN
Untuk menerapkan standar dan peraturan yang
ditetapkan pemerintah, maka BadanPenyelenggara
perkeretaapian harus menerapkan kebijaksanaan
sebagai berikut:
1.Kebijaksanaan Manajemen keselamatan
Kebijaksanaan dan tujuan untuk, dan komitmen untuk
keselamatan perkeretaapian harusditetapkan dan
didokumentasikan oleh badan penyelenggara.
Pedoman pernyataankebijaksanaan sebaiknya minimal,
meliputi:
a. Pernyataan umum penyelenggara perkeretaapian
untuk prinsip keselamatan dan penerapannya.
b. Adanya akuntabilitas/penanggung jawab
keselamatan
c. Pencantuman yang relevan kaitan dengan
keselamatan dan kegiatannya
d. Indikasi keterlibatan semua pekerja.Sosialisasi dan
training. Indikasi intensifitas kegiatan memantau
keselamatan perkeretaapian di semua level
6. 2. Manajemen
Penyelenggara perkeretaaapian harus menunjuk seorang
manajer yang mana terlepas daritanggung jawab
lainnya, mempunyai wewenang dan tanggung jawab
terhadap bahwa SOP keselamatan telah dilaksanakan
dan dijaga;
a.Penyelenggara menghasilkan dan memelihara SOP
keselamatan perkeretaapianmenyangkut prosedur dan
instruksi sesuai dengan SOP
b.Prosedur dan instruksi adalah efektif dan dapat
diimplemenatasikan.
c.Pengendalian system keselamatan perkeretaapian
adalah efektif
d.Pengendalian dan ketelitian keselamatan
perkeretaapian tentang SOP harus dipantaudengan baik.
3. Pertanggungjawaban dan kewewenangan
Pertanggungjawaban dan kewewenangan yang
berkaitan hubungan antar pegawai yangmengatur,
menjalankan dan memeriksa pekerjaan yang
mempengaruhi
keselamatan perkeretaapian harus ditetapkan.
7. 4.Standar Operation Procedur (SOP) keselamatan
SOP keselamatan harus meliputi sebagai berikut:
a.Difinisi/batasan keselamatan yang dicapai
b.Penetapan khusus untuk kewewenangan dan penanggung
jawab untuk keselamatandalam badan penyelenggara.
5.Kemampuan financial
Penyelenggara perekeretaapian harus mempunyai
kemampuan secara fiansialmempertahankan pengoperasian
perkeretaapian secara aman. Persyaratan harus meliputi:
a.Penyediaan untuk pembayaran pertanggungjawaban
kepada masyarakat yang menuntutganti rugi bila terjadi
kecelakaan akibat kesalahan penyelenggara perkeretaapian.
b.Penyediaan pembiayaan kemungkinan kondisi darurat dan
terjadinya malapetaka.
6.Mentaati peraturan
Penyelenggara perkeretaapian sebaiknya menyadari untuk
mentaati dengan penuhtanggung jawab tentang peraturan
keselamatan dan membuat prosedur untuk bisamenjalani
/mentaati peraturan tersebut
7.Pengendalian SOP
Penyelenggara perkeretaapian harus membuat
dan memelihara SOP yang berkaitandengan
persyaratan yang berlaku untuk
dapat dilaksanakan
8.Peninjauan kembali system manajemen
keselamatan
System manajemen keselamatan harus ditinjau
kembali secara berkala oleh manajemenuntuk
menjaga kesesuaian dan keefektifan dalam
pelaksanaan peraturan dan perundang-
undangan. Pencatatan dan perbaikan sms harus
dijaga dan peninjauan kembali
harusmemasukkan konsideran dan tindakan
relevan yang timbul dari audit
8. Keselamatan Perkeretaapian harus dilihat sebagai hasil
suatu proses pembinaan yang komprehensif dan tidak dapat
disimpulkan hanya dengan semata-mata melihat angka
terjadinya kecelakaan, walaupun angka kecelakaan itu
sendiri dapat memberi informasi tentang adanya berbagai
hal yang harus diperbaiki di dalam menyelenggarakan
pembinaan keselamatan perkeretaapian.
