BAB I
NORMA DALAM
KEHIDUPAN
BERSAMA
OLEH: ADI PATONI, SH
◈ NORMA-NORMA SOSIAL
Norma sosial adalah ketentuan yang
berisi perintah dan larangan yang
ditetapkan berdasarkan kesepakat...
Norma dalam kamus besar Bahasa
Indonesia berarti Ketentuan yang mengikat
warga kelompok dalam masyarakat, dipakai
sebagai ...
Norma yang bersifat formal(resmi)
dapat berupa aturan tertulis yang
berasal dari lembaga atau institusi
resmi. Contoh SK, ...
Macam-macam norma Berdasarkan
Kekuatan mengikatnya.
1. Cara (Usage)
2. Kebiasaan (folways)
3. Tata Kelakuan (mores)
4. Ada...
1. Cara (usage)
Adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan.
Daya ikatnya lemah. Penyimpangan terhadap
cara hukumnya t...
3.Tata Kelakuan(mores)
Adalah perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat
sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai
nor...
◈ MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSI
a.Norma Agama
b.Norma Kesusilaan
c.Norma Kesopanan
d.Norma Hukum
Norma agama adalah petunjuk yang berasal dari
Tuhan yang disampaikan melalui
utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang
berisi perintah ...
Norma Kesusilaan adalah aturan yang bersumber
dari hati nurani manusia tentang
baik buruknya suatu perbuatan.
Contoh Norma...
Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang
timbul dari hasil pergaulan
sekelompok manusia di dalam
masyarakat.
Contoh Nor...
Norma Hukum adalah pedoman hidup yang
dibuat oleh lembaga negara atau
lembaga politik suatumasyarakat/
bangsa. Norma hukum...
Hakekat Norma Yang
Berlaku Dalam Masyarakat
Pada hakekatnya setiap norma yang berlaku dalam
masyarakat bertujuan menjaga s...
◈ Sanksi norma kesusilaan bagi sipencuri
adalah perasaan diri yang kurang nyaman
karena merasa bersalah, menyesal, malu
ds...
Bagi warga negara, hukum pada prinsipnya
adalah peraturan tingkah laku yang
menjamin rasa keadilan dan keamanan
dalam perg...
3. Bersifat memaksa
4. Memuat sanksi yang tegas bagi yang
melanggarnya.
Hubungan masyarakat dengan hukum
sesuai ungkapan M...
◈ Arti Pentingnya Hukum bagi Warga
Negara
Ada 3 prinsip hukum yang harus
dipegang oleh setiap warga negara,
yaitu:
a. Supr...
Dilihat dari jenis ragamnya hukum
digolongkan menjadi:1. menurut cara
mempertahankannya 2. menurut isinya.
1. Menurut cara...
2. Menurut Isinya
Dibagi menjadi hukum publik dan hukum
privat.
Hukum publik ( hukum negara) ialah
hukum yang mengatur hub...
c.Hukum administrasi negara yaitu
hukum yang mengatur cara
menjalankan tugas (hak dan
kewajiban)dari pejabat negara
(alat ...
Hukum Privat ( hukum Sipil)
ialah hukum yang mengatur
hubungan antara orang yang
satu dan orang yang lain.
Contoh:
a.Hukum...
Secara singkat arti penting hukum bagi
masyarakat, yaitu:
1. Memberikan kepastian hukum bagi
warga negara
2. Melindungi da...
Hukum adalah aturan yang
dibuat oleh badan-badan resmi
(pemerintah), bersifat
memaksa, dan menentukan
tingkah laku manusia...
BAB II
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN DAN
KONSTITUSI
PERTAMA
OLEH: ADI PATONI, SH
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia
PROKLAMASI artinyapemberitahuan resmi
kepada seluruh rakyat; MERDEKA artinya
bebas (d...
 Pada tgl 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika
Serikat menjatuhkan bom atom di kota
Hirosima dan Nagasaki. Pada saat
bersamaan te...
Peristiwa sekitar Proklamasi
Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin .
Menyampaikan Konsep Pancasila dalam sidang
BPUPKI.
1. Pe...
Rumusan Pancasila disampaikan oleh Soekarno
dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
5 Asas yang disampaikan
soekarno
1. K...
Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di
panitia sembilan mengadakan pertemuan membahas
pidato usulan mengenai As...
Setelah proses panjang panitia 9 berhasil
menyusun sebuah piagam yang dukenal
dengan piagam jakarta 9 (jakrta charter)
yan...
 Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus
1945 menjadikan piagam jakarta sebagai
pendahuluan yang kemudian dikenal denga...
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 dan Penetapan Konstitusi
Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI
menghasilkan keput...
Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi
Bangsa Indonesia adalah merdeka di
bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.
a. Bidang pol...
Proklamasi kemerdekaan
mengandung makna, al:
a. Puncak perjuangan politik yang
panjang dalam membangun dan
menyatakan bgs ...
Suasana Kebatinan Konstitusi pertama
* Pengertian Konstitusi
- Aristoteles
dalam tulisannya membedakan Politea
(Konstitusi...
Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar
dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk
mengatur fungsi dan struktur lembaga
pemer...
Herman Heller Konstitusi tidak hanya
semata-mata bersifat yuridis tetapi juga
bersifat sosiologis dan politis.
Sifat dan f...
Fungsi Fokok Konstitusi adalah
membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa sehingga penyelenggara
kekuasaan tidak bersi...
Pentingnya Konstitusi dalam suatu negara.
Keberadaan konstitusi dalam kehidupan
ketatanegaraan suatu negara merupakan sutu...
Hubungan antara proklamasi
kemerdekaan dan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan sebagai
keputusan politik memiliki arti penting...
Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan secara rinci
1. Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu
adalh hak seg...
Pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945
1. Pokok pikiran persatuan
2. Pokok pikiran keadilan sosial
3. Poko...
Bagi bangsa indonesia , Pembukaan UUD
1945merupakan pokok2 kaidah negara
yang fundamental, karena:
1. Dibentuk/ditentukan ...
Batang Tubuh UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab 37
pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan.
Dsamping...
Sistem Kenegaraan dalam UUD 1945
Tertuang dalam 7 kunci pokok utama sistem
pemerintahan negara indonesia:
1. Negara indone...
Dalam Konstitusi pertama UUD 1945
sebelum di amandemen disebut adanya
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi
negara di gamba...
UUD 1945
DPRPresiden dan
Wakil Presiden
DPA
MPR
MAHKAMAH
AGUNG
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM
AMA...
Legeslatif Eksekutif Yudikatif
UUD 1945
MPR
DPR
DPD
Presiden dan
Wakil Presiden
Kekuasaan
Kehakiman
MA MK KY
BPK KPU
STRUK...
Hak dan kewajiban Warga Negara
Sistem pemerintahan negara diatur dalam
pasal 1 sampai dengan pasal 25 UUD 1945,
maka hak d...
2. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah
hak, namun kebebasan berkumpul dan
berserikat itu diatur dengan undang-
undan...
Konsep dasar negara dalam
POLEKSOSBUDHANKAM
1. Dalam bidang Politik pasal 1 tentang
bendera dan bahasa mengandung makna
pe...
Undang-Undang Dasar/Konstitusi yang
pernah berlaku di negara indonesia
1. UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945
samapai dengan ...
Setiap konstitusi yang dibuat dan ditetapkan
didalamnya terkandung nilai-nilai bagi bangsa dan
negara, nilai-nilai tersebu...
Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR
masa bakti 1999-2004. ada berbagai alasan
mengapa dilakukannya amandemen UUD
1945.an...
2. Alasan Yuridis para penyusun UUD 1945
menujukkan kearifan bahwa apa yang
mereka alami ketika menyusun UUD
1945 akan ber...
a. Kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa
diserta prinsip cheks and balance yang
memadai, sehingga UUD 1945 disebut
execu...
Sikap positif terhadap Proklamasi
kemerdekaan
1. Menghargai jasa para pahlawan
2. Membela negara dari berbagai gangguan
da...
7. Turut serta menjaga keindahan dan
kebersihan dimanapun berada
8. Turut serta menjaga nama baik bangsa dan
negara
9. Men...
Sikap posif terhadap konstitusi Pertama
1. Mendukung keberadaan bentuk negara
indonesia sebagai negara kesatuan
2. Menduku...
8. Menghargai harkat dan martabat manusia
9. Menjunjung tinggi proses peradilan yang bebas
10. Turut serta dalam menjamin ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pkn vii smtr 1

3,323 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pkn vii smtr 1

  1. 1. BAB I NORMA DALAM KEHIDUPAN BERSAMA OLEH: ADI PATONI, SH
  2. 2. ◈ NORMA-NORMA SOSIAL Norma sosial adalah ketentuan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma sangat tiperlukan masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. Norma yang mengatur masyarakat umumnya ada yang bersifat formal(resmi) dan nonformal(tidak resmi)
  3. 3. Norma dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti Ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Secara singkat NORMA adalah kaidah atau pedoman dalam dalam mewujudkan suatu nilai. Kaidah atau aturan itu bisa berwujud perintah dan larangan.
  4. 4. Norma yang bersifat formal(resmi) dapat berupa aturan tertulis yang berasal dari lembaga atau institusi resmi. Contoh SK, Perda, PP, UU dsb. Norma yang bersifat Nonformal merupakan aturan yang tidak tertulis yang diakui keberadaannya oleh masyarakat. Contoh. Anak harus menghormati orang tua.
  5. 5. Macam-macam norma Berdasarkan Kekuatan mengikatnya. 1. Cara (Usage) 2. Kebiasaan (folways) 3. Tata Kelakuan (mores) 4. Adat Istiadat (costum)
  6. 6. 1. Cara (usage) Adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan. Daya ikatnya lemah. Penyimpangan terhadap cara hukumnya tidak benar, tetapi hanya berupa celaan. Contoh: cara berpakaian, cara berdandan, cara makan, cara menelpon, dsb. Sanksi berupa celaan. 2. Kebiasaan (folkways) Adalah perbuatan yang dilakukan berulang- ulangdengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Dibanding cara daya ikat kebiasaan lebih kuat. Contoh:mengetuk pintu saat bertamu, memberi dgn tangan kanan. Sanksi yang diberikan ringan berupa sindiran atau ejekan.
  7. 7. 3.Tata Kelakuan(mores) Adalah perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota- anggotanya.sanksi tergolong berat. Contoh: seorang pembantu rumah tangga bertingka kurang pantas terhadap majikannya.sanksi bisa dipecat oleh majikannya 4. Adat Istiadat (costum) Adalah pola prilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat.
  8. 8. ◈ MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSI a.Norma Agama b.Norma Kesusilaan c.Norma Kesopanan d.Norma Hukum
  9. 9. Norma agama adalah petunjuk yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah dan larangan atau anjuran. Contoh Norma agama 1. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan 2. Beramal saleh dan berbuat kebajikan 3. Mencegah, melarang dan tidak melakukan perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Pelanggaran norma agama mendapat sanksi secara tidak langsung artinya nanti diterima sanksinya diakhirat berupa siksaan dineraka.
  10. 10. Norma Kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh Norma Kesusilaan 1. Berlaku jujur 2. Bertindak adil 3. Menghargai orang lain Sanksi yang melanggar norma kesusilaan tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal, malu dsb
  11. 11. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat. Contoh Norma Kesopanan 1. Menghormati orang yang lebih tua 2. Menerima sesuatu selalu menggunakan tangan kanan 3. Tidak berkata kotor, kasar dan sombong 4. Tidak meludah disembarang tempat Sanksi yang melanggar norma kesusilaan tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan, celaan, hinaan dan dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan
  12. 12. Norma Hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga politik suatumasyarakat/ bangsa. Norma hukum berfungsi menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial Contoh Norma hukum 1. Harus tertib 2. Harus sesuai prosedur 3. Dilarang mencuri,merampok, membunuh dll Sanksi yang melanggar norma hukum tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bagi yang melanggar akan ditindak oleh aparat penegak hukum dan di proses melalui persidangan.
  13. 13. Hakekat Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat Pada hakekatnya setiap norma yang berlaku dalam masyarakat bertujuan menjaga sikap, perbuatan, dan tutur kata manusia agar lebih tertib dan teratur. Untuk itu setiap norma memiliki sanksi tertentu. Contoh Mencuri berarti mengambil barang milik orang lain untuk dijadikan sebagi milik. Orang yang mencuri telah melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. ◈ Sanksi norma agama bagi si pencuri adalah siksaan di api neraka di akhirat kelak.
  14. 14. ◈ Sanksi norma kesusilaan bagi sipencuri adalah perasaan diri yang kurang nyaman karena merasa bersalah, menyesal, malu dsb. ◈ Sanksi norma Kesopanan bagi pencuri adalah berupa kebencian, cemoohan, celaan dan hinaan dari warga masyarakat kepada dirinya. ◈ Sanksi norma Hukum bagi si pencuri adalah bahwa ia diperoses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku
  15. 15. Bagi warga negara, hukum pada prinsipnya adalah peraturan tingkah laku yang menjamin rasa keadilan dan keamanan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hakekat hukum bagi warga negara adalah peraturan-peraturan yang mencakup: 1. Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan. 2. Diadakan oleh badan yang berwenang
  16. 16. 3. Bersifat memaksa 4. Memuat sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Hubungan masyarakat dengan hukum sesuai ungkapan Marcus Tullius (106-45 SM) dengan teori:”Ubi socistes Ibi Ius” artinya: dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum memberikan manusia hak sekaligus membebankan berbagai hak: a. Hak asasi manusia b. Hak kebendaan c. perseorangan
  17. 17. ◈ Arti Pentingnya Hukum bagi Warga Negara Ada 3 prinsip hukum yang harus dipegang oleh setiap warga negara, yaitu: a. Supremasi Hukum Artinya hukum menjadi kaidah tertinggi yang mengatur segenap kehidupan bersama. b. Kedudukan yang sama di depan hukum c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh UU
  18. 18. Dilihat dari jenis ragamnya hukum digolongkan menjadi:1. menurut cara mempertahankannya 2. menurut isinya. 1. Menurut cara mempertahankannya a. Hukum Material ialah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh. Hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang. b. Hukum Formal ialah hukum yang memuat cara melaksanakan dan mempertahankan hukum Material. contoh Hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
  19. 19. 2. Menurut Isinya Dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ( hukum negara) ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negara. Contoh: a. Hukum pidana yaitu mengatur apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. b. Hukum tatanegara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan antar lembaga negara.
  20. 20. c.Hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban)dari pejabat negara (alat perlengkapan negara). d.Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam hubungan internasional.
  21. 21. Hukum Privat ( hukum Sipil) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain. Contoh: a.Hukum Perorangan b. Hukum Keluarga c. Hukum Harta Kekayaan d. Hukum Waris e. Hukum Dagang
  22. 22. Secara singkat arti penting hukum bagi masyarakat, yaitu: 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara 2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara 4. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman
  23. 23. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi (pemerintah), bersifat memaksa, dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, disertai sanksi atau ancaman hukuman tertentu bagi yang melanggarnya Dari pengertian diatas, Ada 3 unsur hukum 1. Berisi peraturan yang membatasi tingaku laku manusia 2. Bersifat memaksa 3. Ada sanksi atau ancaman hukum tertentu bagi yang melanggarnya
  24. 24. BAB II PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA OLEH: ADI PATONI, SH
  25. 25.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia PROKLAMASI artinyapemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat; MERDEKA artinya bebas (dari perhambaan, penjajahan)  Jadi PROKLAMASI KEMERDEKAAN diartikan sebagai sebuah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa bangsa dan negara dalam keadaan bebas dan tidak terjajah lagi, tidak terikat, dan tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu.
  26. 26.  Pada tgl 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki. Pada saat bersamaan tepat tgl 8 Agustus 1945 Uni Sopiet menyatakan perang terhadap Jepang.  Atas tekanan yang hebat ini tgl 14 Agustus 1945 Jepang secara resme menyerah tanpa syarat kepada sekutu.  Atas inisiatif bangsa indonesia sendiri tgl 17 Agustus 1945 dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan yang menjadi sumbertertib hukum pertama bagi berdorinya NKRI.
  27. 27. Peristiwa sekitar Proklamasi Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin . Menyampaikan Konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI. 1. Perikebangsaan; 2. Perikemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; 5. Kesejakteraan rakyat.
  28. 28. Rumusan Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 5 Asas yang disampaikan soekarno 1. Kebangsaaan Indonesia 2. Internasionalisme dan Prikemanusiaan 3. Mupakat dan Demokrasi 4. Kesejahteraan Rakyat 5. Ketuahanan Yang Maha Esa
  29. 29. Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di panitia sembilan mengadakan pertemuan membahas pidato usulan mengenai Asas Dasar yang telah dikemukakan pada sidang BPUPKI. Anggota Panita sembilan, antara lain: 1. Ir Soekarno 2. Drs Moh. Hattta 3. Mr. A.A. Maramis 4. Abikesno Tjokrosoejoso 5. Abdoel Kahar Mudzakar 6. Hadji Agoes Salim 7. Mr. Ahmad Siebardjo 8. KH. Wachid Hasim 9. Mr Muhammmad Yamin
  30. 30. Setelah proses panjang panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dukenal dengan piagam jakarta 9 (jakrta charter) yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila, yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perpusayawaratan dalam perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
  31. 31.  Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus 1945 menjadikan piagam jakarta sebagai pendahuluan yang kemudian dikenal dengan pembukaan UUD 1945. Pengesahan dilakukan setelah mencoret kalimat kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelukkan. Sebab dihaps karena adanya keberatan dari pemeluk agama lain hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan seluruh bangsa indonesia yang majemuk terdiri dari berbgai suku-agama dan adat istiadat yang berbeda.
  32. 32. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Penetapan Konstitusi Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI menghasilkan keputusan sbb: 1. Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil preside 2. Menetapkan UUD terdiri dari : a. Pembukaan b. Batang Tubuh= 16 Bab 37 Pasal, 4 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Untuk sementara presiden dibantu oleh komite nasional Indonesia pusat (KNIP)
  33. 33. Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia adalah merdeka di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. a. Bidang politik, bangsa indonesia mempunyai kedaulatan yaitu kedaulatan rakyat. b. Bidang ekonomi, bangsa indonesia harus mandiri atau berdiri sendiri diatas kaki sendiri (berdikari) c. Bidang kebudayaan, bangsa ondonesia mempunyai kebudayaan nasional.
  34. 34. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna, al: a. Puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menyatakan bgs dan negara yang mandiri. b. Menandai lahirnya NKRI c. Titik berangkat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus sejarah pemerintahan indonesia.
  35. 35. Suasana Kebatinan Konstitusi pertama * Pengertian Konstitusi - Aristoteles dalam tulisannya membedakan Politea (Konstitusi) dengan Nomia (Undang- Undang). -Kamus besar bahasa Indonesia Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (UUD),dsb); UUD suatu negara.
  36. 36. Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. L.J. Van Apeldoorn Membedakan UUD (grondwet) dengan konstutusi (constitutie). UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.sedang konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis.
  37. 37. Herman Heller Konstitusi tidak hanya semata-mata bersifat yuridis tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Sifat dan fungsi Konstitusi Negara. Sifat pokok konstitusi negara adalah: - Fleksibel (Luwes) memungkinkan adanya aperubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat Contoh Konstitusi inggris, dan Slandia Baru - Rigid ( Kaku)dimana konstitusi sulit diubah kapan pun contoh konstitusi Amarika, Kanada, Jerman dan Indonesia
  38. 38. Fungsi Fokok Konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang- wenang.Dengan demikian harapan hak-hak warga negara akan terlindung ini disebut dengan Konstitusionalisme. Tujuan Konstitusi 1. Membatasi kekuasaan negara 2. Menjamin HAM
  39. 39. Pentingnya Konstitusi dalam suatu negara. Keberadaan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sutu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak terbentuk sebuah negara juga konstitusi menjadi pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi Demokratis Mengandung prinsip-prinsip, al: 1. Kedaulatan berada ditangan rakyat 2. Mayoritas berkuasa, hak minoritas terjamin 3. Adanya pembatasan,pemisahan atau pembagian kekuasaan, miliputi legeslatif (DPR), eksukutif (Pemerintah) dan yudikatif (Peradilan) 4. Adanya pemilihan umum.
  40. 40. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 Proklamasi kemerdekaan sebagai keputusan politik memiliki arti penting sbb: 1. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan polik yang panjang dan menegaskan bangsa dan negara yang mandiri; 2. Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya NKRI 3. Proklamasi merupakan titik berangkat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus titik awal sejarah pemerintahan indonesia.
  41. 41. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan secara rinci 1. Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu adalh hak segala bangsa dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaaan dan prikeadilan. 2. Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah sampai pada tingkat yang menentukan. kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi lebih dari mewujudkan indonesia yang berdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmir. 3. Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia tersebut merupakan Rahmat dari Tuhan YME. 4. Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip- prinsip dasar untuk mencaai tujuan negara.
  42. 42. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 1. Pokok pikiran persatuan 2. Pokok pikiran keadilan sosial 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat 4. Pokok pikiran ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan UUD 1945 sebagai kaedah Negara yang fundamental Dalam pengertian negara hukum, pokok2 kaidah negara fundamental itu memounyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentu.
  43. 43. Bagi bangsa indonesia , Pembukaan UUD 1945merupakan pokok2 kaidah negara yang fundamental, karena: 1. Dibentuk/ditentukan oleh para pendiri negara indonesia, yaitu oleh PPKI 2. Memuat pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar2 yang dibentuk. 3. Menetapkan adanya UUD
  44. 44. Batang Tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab 37 pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan. Dsamping itu UUD 1945 mempunyai sifat yang fleksibel (luwes) karena memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Konstitusi R! Atau UUD 1945 mengatur 3 masalah pokok yang berisi materi, al: 1. Mengatur sitem pemerintahan negara, lemabaga negara serata hubungan atarlembaga negara. 2. Mengatur warga negara termasuk hak dan kewajibannya,serta hubungan antar warga negara dengan pemerintah serta antar warga negara. 3. Mengatur hal-hal lain misalnya masalah bendera, bangsa, perubahan UUD.
  45. 45. Sistem Kenegaraan dalam UUD 1945 Tertuang dalam 7 kunci pokok utama sistem pemerintahan negara indonesia: 1. Negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat)tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) 2. Sistem konstitusional 3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR 4. Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden ia tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
  46. 46. Dalam Konstitusi pertama UUD 1945 sebelum di amandemen disebut adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara di gambarkan dengan bagan, sbb: 1. Lembaga teringgi negara yaitu MPR 2. Lembaga tinggi negara a.DPA b.DPR c.BPK d.MA
  47. 47. UUD 1945 DPRPresiden dan Wakil Presiden DPA MPR MAHKAMAH AGUNG STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN BPK
  48. 48. Legeslatif Eksekutif Yudikatif UUD 1945 MPR DPR DPD Presiden dan Wakil Presiden Kekuasaan Kehakiman MA MK KY BPK KPU STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL AMANDEMEN
  49. 49. Hak dan kewajiban Warga Negara Sistem pemerintahan negara diatur dalam pasal 1 sampai dengan pasal 25 UUD 1945, maka hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Bila diamati seluruh pasal yang mengatur warga negara selalu sejajarkan/menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara.contoh sbb: 1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah hak namun ada kewajiban dari warga negara untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
  50. 50. 2. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak, namun kebebasan berkumpul dan berserikat itu diatur dengan undang- undang yang wajib dipatuhi (psl 28) 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara.(psl 27 ayat3) 4. Negara menjamin hak setiap warga negara memeluk agama yang dipilih, namun ada kewajiban bagi warga negara untuk beribadat sesuai dengan agama yang dianutnya dan wajib untuk menghargai sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain.(psl 29 ayat 2)
  51. 51. Konsep dasar negara dalam POLEKSOSBUDHANKAM 1. Dalam bidang Politik pasal 1 tentang bendera dan bahasa mengandung makna persatuan dan kesatuan 2. Dalam bidang ekonomi psl 23 dan psl 33 membahas masalah keuangan, pajak , perekonomian, dan koperasi 3. Dalam bidang sosial budaya pasal 31, 33 membahas masalah pendidikan, kebudayaan dan keadaan fakir dan miskin 4. Dalam bidang pertahanan keamanan psl 1 aturan peralihan dan pasal 30 ayat 1 dan 2
  52. 52. Undang-Undang Dasar/Konstitusi yang pernah berlaku di negara indonesia 1. UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945 samapai dengan 27 Desember 1949 2. Kanstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS mulai berlaku 17 agustus 1950 sampai 5 juli 1959 4. UUD 1945 berlaku sejak dekrit presiden 5 Juli 1959 5. UUD 1945 Hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR masa bakti 1999- 2004
  53. 53. Setiap konstitusi yang dibuat dan ditetapkan didalamnya terkandung nilai-nilai bagi bangsa dan negara, nilai-nilai tersebut antara lain: 1. Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan 2. Menghargai kehidupan masyarakat yang demokratis 3. Tegaknya tatanan demokratis 4. Menghargai kehidupan masyarakat yang religius 5. Menghargai harkat dan martabat manusia 6. Negara berdasarkan atas hukum yang menjamin HAM 7. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 8. Kekuasaan yang merdeka 9. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia 10. Menghargai kehidupan sosial dan budaya 11. Cinta tanah air, bangsa dan negara (pariotisme dan nasionalisme) 12. Gotong royong dan kerjasama 13. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi
  54. 54. Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR masa bakti 1999-2004. ada berbagai alasan mengapa dilakukannya amandemen UUD 1945.antara lain: 1. Alasan filosofis karena UUD 1945 disusun oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak pernah samapai pada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan manusia memiliki kemungkinan baik kelemahan,keterbatasan maupun kekurangan. 2. Alasan Historis UUD 1945 dibuat untuk melengkapi kebutuhan berdirinya negara indonesia, disamping itu para perumus mencari-carai pola dan bentuk negara macam apa yang dibentuk,wajarlah UUD 1945 perlu disempurnakan dan dilengkapi.
  55. 55. 2. Alasan Yuridis para penyusun UUD 1945 menujukkan kearifan bahwa apa yang mereka alami ketika menyusun UUD 1945 akan berbeda dengan apa yang akan terjadi dimasa mendatang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Kemungkinan tentang adanya pperubahan ini tercantum dalam pasal 37 UUD 1945 4. Alasan Subtantif UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Kelemahan itu antara lain:
  56. 56. a. Kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa diserta prinsip cheks and balance yang memadai, sehingga UUD 1945 disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden; b. Rumusan UUD1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas sehingga banyak pasal yang menimbulkan multitafsir; c. UUD 1945 terlalu memberi penekanan pada semangat penyelenggaraan negara.
  57. 57. Sikap positif terhadap Proklamasi kemerdekaan 1. Menghargai jasa para pahlawan 2. Membela negara dari berbagai gangguan dan ancaman dari luar maupun dari dalam negeri 3. Rela berkorban demi negara dan bangsa indonesia 4. Menentang upaya dan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan 5. Turut serta atau berpartisifasi dalam merayakan HUR kemerdekaan RI 6. Bersemangat dan penuh hikmat dalam upacara pengibaran bendera
  58. 58. 7. Turut serta menjaga keindahan dan kebersihan dimanapun berada 8. Turut serta menjaga nama baik bangsa dan negara 9. Menghormati hak-hak dan kewajiban membela negara 10. Bersemangat dan giat belajar mengikuti pendidikan/pelajaran di sekolah. 11. Sportif, jujur, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas 12. Mendukung dan menghargai segala daya upaya untuk tegaknya pemerintahan NKRI 13. Mendukung kegiatan pembangunan nasional
  59. 59. Sikap posif terhadap konstitusi Pertama 1. Mendukung keberadaan bentuk negara indonesia sebagai negara kesatuan 2. Mendukung keberadaan bentuk negara indonesia sebagai negara RI 3. Mendukung sitem pemerintahan presidentil 4. Menghargai budaya demokratis dimanapun berada 5. Mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu 6. Mengharai proses penggantian kepemimpinan nasional 7. Menghargai adanya kehidupan masyarakat religius
  60. 60. 8. Menghargai harkat dan martabat manusia 9. Menjunjung tinggi proses peradilan yang bebas 10. Turut serta dalam menjamin keberadaan HAM 11. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 12. Mendukung adanya kekuasaan kehakiman yang bebas 13. Mendukung terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia 14. Menghargai norma2 kehidupan sosial dan budaya 15. Selalu mencintai tanah air, bansa dan negara Indonesia dimanapun berada 16. Membiasakan diri untuk hidup bergotong royong dan bekerjasama 17.Bersemangat dalam pendidikan dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi

×