SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
DOSEN PENGAMPU : THAUFAN ABIYUNA, M. Pd
PANCASILA
SEBAGAI DASAR
NEGARA
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 2019
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA
TAHUN AJARAN 2019/2020
1. Aqila 195009006
2. Emira Prastianika Ar-Rahmi 195009021
3. Dona Ade Permana 195009056
4. Annisa Putri Azzahra 195009057
5. Salsa Dinda Marsel 195009082
6. Achmad Rifai 195009096
7. Feni Lara Buana 195009098
ANGGOTA KELOMPOK 3
●
Dasar dapat diartikan pondasi. Dalam suatu bangunan
pondasi adalah hal yang harus di lakukan sebelum
memulai mendirikan suatu gedung. Pondasi menentukan
seberapa kuat gedung itu dapat berdiri kokoh.
● Sama hal nya dengan Pancasila Sebagai Dasar
Negara bahwa pancasila berperan penting dalam
menentukan kokohnya Negara Indonesia. Hal ini dapat di
implementasikan bahwa segala peraturan yang berlaku di
NKRI harus menjadikan Pancasila sebagai Pondasi utama
nya. Jika tidak, Indonesia tidak akan kokoh karena
melenceng dari pondasinya yaitu, Pancasila.
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
BUKTI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila dimuat
dalam Pembukaan
UUD 1945
Pancasila dijadikan
dasar dalam
pembuatan batang
tubuh UUD 1945
Sila-sila yang
terdapat dalam
Pancasila mengatur
semua sendi
kehidupan bangsa
Indonesia
1 2 3
APA ITU REALISASI OBJEKTIF DAN
SUBJEKTIF?
Realisasi serta implementasi nilai-
nilai Pancasila dalam segala aspek
penyelenggaraan negara, terutama
dalam kaitannya dengan
penjabaran nilai-nilai Pancasila
dalam praktis penyelnggaran
negara dan peraturan perundang-
undangan di Indonesia
Realisasi subjektif dalam hal
ini berkaitan pada diri
seseorang adalah sikap dan
tingkah laku dalam realisasi
Pancasila secara subjektid
yang disebut moral
Pancasila
REALISASI OBJEKTIF REALISASI SUBJEKTIF
Kedudukan Pancasila adalah sebagai pondasi/dasar negara.
Sedangkan fungsi Pancasila adalah :
1. Sebagai dasar negara;
2. Sebgai ideologi bangsa Indonesia;
3. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia;
4. Sebagai jiwa bangsa Indonesia;
5. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia;
6. Sebagai perjanjian luhur;
7. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum;
8. Sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia;
9. Sebaai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia;
10.Sebagai pandangan hidup.
APA PERBEDAAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA?
HUBUNGAN TEKS PROKLAMASI DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945
Bahwasannya rakyat
Indonesia
mengumumkan kepada
dunia bahwa rakyat
Indonesia ingin terbebas
dari penjajahan. Yang
dijelaskan di dalam
Proklamasi dan
pembukaan UUD 1945.
Bahwasannya rakyat
Indonesia ingin
mencapai cita-cita
nasional yaitu menuju
masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera
yang dijelaskan didalam
proklamasi dan
pembukaan UUD 1945.
Hubungan
Pembukaan
UUD 1945
dengan
Proklamasi
Kemerdekan
dapat dilihat
pada isi naskah
HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN BERDASARKAN SIFAT KESATUAN
Memberikan
pejelasan yang
terdapat pada
bagian alenia I dan
bagian alenia II
Pembukaan
UUD1945.
Memberikan
penjelasan atas
terlaksananya
proklamasi yang
terdapat pada bagian
alenia III Pembukaan
UUD 1945.
Memberikan
pertanggung jawaban
atas terlaksananya
Proklamasi
Kemerdekaan yang
terdapat pada bagian
alenia IV Pembukaan
UUD 1945.
GOAL 1
Memuat dasar filsafat
negara
Batang tubuh UUD 1945 menempatkan
Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV pada
kedudukan yang penting.
HUBUNGAN PEMBUKAAN DAN PASAL-PASAL UUD 1945
GOAL 4
GOAL 2
GOAL 3
Nuansa kebatinan dari UUD 1945
serta mewujudkan cita-cita hukum
Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
HUBUNGAN KAUSAL ORGANIS PEMBUKAAN
UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945
Pada bagian keempat mencakup
beberapa segi sebagai berikut :
1. UUD ditentukan ada;
2. Yang diatur dalam UUD adalah
tentang pembentukan pemerintahan
negara yang memenuhi berbagai
persyaratan dan meliputi segala asas
penyelenggaraan negara;
3. Negara Indonesia berbentuk Republik
yang berkedaulatan rakyat;
4. Ditetapkanya dasar kerohanian
negara (dasar filsafat negara
Pancasila) (Kaelan,2016:205)
KANDUNGAN DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
Logika
Ilmiah
Isi Pikiran Nilai-Nilai
Nilai Kodrat, Nilai
Etnis, Nilai Religius
dan Nilai Kefilsafatan
1. Suprastruktur Politik
2. Infrastruktur Politik
Pandangan Mubyarto sebagaimana
dikutip oleh Oesman dan Alfian
(1993:240-241) mengenai
5 prinsip pembangunan ekonomi
yang mengacu pada nilai Pancasila
DALAM BIDANG EKONOMI
DALAM BIDANG POLITIK
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
Dalam memperkokoh kesatuan dan
persatuan melalui pembangunan sosial-
budaya ditentukan dalam Pasal 31 ayat
(5) dan Pasal 32 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar 1945.
Ahli sosiologi dan antropologi, Selo
Soemardjan mengemukakan bahwa
kebudayaan suatu masyarakat dapat
berkembang. Perkembangan itu dapat
berjalan lambat maupun cepat.
Perkembangan budaya terdorong oleh
aspirasi masyarakat dengan bantuan
teknologi dan hanya sebagian yang
dipengaruhi oleh negara.
DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA
DALAM BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN
Terdapat dalam Pasal 27 Ayat 3 dan
Pasal 30 Ayat 1, 2, 3 dan 4 UUD 1945
Bela negara didefinisikan segala
sikap dan perilaku warga negara yang
dijiwai oleh kecintaannya kepada
tanah air dan bangsa dalam menjaga
kelangsungan hidup bangsa negara
berdasarkan Pancasila guna
mencapai tujuan nasional.

More Related Content

What's hot

Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraAnnisa Nurzalena
 
Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)
Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)
Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)Wandi Wandi
 
seandainya indonesia tanpa pancasila
seandainya indonesia tanpa pancasilaseandainya indonesia tanpa pancasila
seandainya indonesia tanpa pancasilaPradnyaParamitha12
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudFitria Nuri
 
Apa Itu Demokrasi Liberal
Apa Itu Demokrasi LiberalApa Itu Demokrasi Liberal
Apa Itu Demokrasi LiberalRatri nia
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Surat kesepatakan bersama
Surat kesepatakan bersamaSurat kesepatakan bersama
Surat kesepatakan bersamamaman1974
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerFita Ardiana
 
(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negara(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negaraDea_tita
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaradayurikaperdana19
 
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi LiberalPemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberalnini novitasari
 

What's hot (17)

Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)
Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)
Pancasila (kedudukan hakiki pembukaan uud’45)
 
Prota pkn v
Prota pkn vProta pkn v
Prota pkn v
 
seandainya indonesia tanpa pancasila
seandainya indonesia tanpa pancasilaseandainya indonesia tanpa pancasila
seandainya indonesia tanpa pancasila
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
Masa Orde Baru
Masa Orde BaruMasa Orde Baru
Masa Orde Baru
 
1 coverui.doc
1 coverui.doc1 coverui.doc
1 coverui.doc
 
Apa Itu Demokrasi Liberal
Apa Itu Demokrasi LiberalApa Itu Demokrasi Liberal
Apa Itu Demokrasi Liberal
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Surat kesepatakan bersama
Surat kesepatakan bersamaSurat kesepatakan bersama
Surat kesepatakan bersama
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
 
Makalah Pendidikan Pancasila
Makalah Pendidikan PancasilaMakalah Pendidikan Pancasila
Makalah Pendidikan Pancasila
 
(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negara(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negara
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi LiberalPemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
 
Yayasan pendidikan usai dini jati lestari
Yayasan pendidikan usai dini jati lestariYayasan pendidikan usai dini jati lestari
Yayasan pendidikan usai dini jati lestari
 

Similar to Pancasila Dasar Negara

1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx
1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx
1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptxDeniSetiawan159503
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Rizka A. Hutami
 
bahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptx
bahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptxbahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptx
bahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptxEviRofikoh
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 
Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -pjj_kemenkes
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 
Peranan Pancasila dalam Teknik Sipil
Peranan Pancasila dalam Teknik SipilPeranan Pancasila dalam Teknik Sipil
Peranan Pancasila dalam Teknik SipilAyu Fatimah Zahra
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptxKelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptxEmailRidwanSyarif
 

Similar to Pancasila Dasar Negara (20)

1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx
1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx
1671091596025_PPT PANCASILA (1)deni.pptx
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
 
bahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptx
bahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptxbahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptx
bahan pembelajaran belajar kelas 8 Bab 2.pptx
 
Dasar Negara dan Konstitusi
Dasar Negara dan KonstitusiDasar Negara dan Konstitusi
Dasar Negara dan Konstitusi
 
Uud nri tahun 1945
Uud nri tahun 1945Uud nri tahun 1945
Uud nri tahun 1945
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
Peranan Pancasila dalam Teknik Sipil
Peranan Pancasila dalam Teknik SipilPeranan Pancasila dalam Teknik Sipil
Peranan Pancasila dalam Teknik Sipil
 
Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3
 
Modul 1 kwn kb 3
Modul 1 kwn kb 3Modul 1 kwn kb 3
Modul 1 kwn kb 3
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
sejarah
sejarahsejarah
sejarah
 
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptxKelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 

Recently uploaded

LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 

Recently uploaded (20)

LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 

Pancasila Dasar Negara

  • 1. DOSEN PENGAMPU : THAUFAN ABIYUNA, M. Pd PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 2019 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA TAHUN AJARAN 2019/2020
  • 2. 1. Aqila 195009006 2. Emira Prastianika Ar-Rahmi 195009021 3. Dona Ade Permana 195009056 4. Annisa Putri Azzahra 195009057 5. Salsa Dinda Marsel 195009082 6. Achmad Rifai 195009096 7. Feni Lara Buana 195009098 ANGGOTA KELOMPOK 3
  • 3. ● Dasar dapat diartikan pondasi. Dalam suatu bangunan pondasi adalah hal yang harus di lakukan sebelum memulai mendirikan suatu gedung. Pondasi menentukan seberapa kuat gedung itu dapat berdiri kokoh. ● Sama hal nya dengan Pancasila Sebagai Dasar Negara bahwa pancasila berperan penting dalam menentukan kokohnya Negara Indonesia. Hal ini dapat di implementasikan bahwa segala peraturan yang berlaku di NKRI harus menjadikan Pancasila sebagai Pondasi utama nya. Jika tidak, Indonesia tidak akan kokoh karena melenceng dari pondasinya yaitu, Pancasila. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
  • 4. BUKTI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 Pancasila dijadikan dasar dalam pembuatan batang tubuh UUD 1945 Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila mengatur semua sendi kehidupan bangsa Indonesia 1 2 3
  • 5. APA ITU REALISASI OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF? Realisasi serta implementasi nilai- nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelnggaran negara dan peraturan perundang- undangan di Indonesia Realisasi subjektif dalam hal ini berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektid yang disebut moral Pancasila REALISASI OBJEKTIF REALISASI SUBJEKTIF
  • 6. Kedudukan Pancasila adalah sebagai pondasi/dasar negara. Sedangkan fungsi Pancasila adalah : 1. Sebagai dasar negara; 2. Sebgai ideologi bangsa Indonesia; 3. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia; 4. Sebagai jiwa bangsa Indonesia; 5. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia; 6. Sebagai perjanjian luhur; 7. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum; 8. Sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia; 9. Sebaai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia; 10.Sebagai pandangan hidup. APA PERBEDAAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA?
  • 7. HUBUNGAN TEKS PROKLAMASI DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945 Bahwasannya rakyat Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan. Yang dijelaskan di dalam Proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Bahwasannya rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang dijelaskan didalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekan dapat dilihat pada isi naskah
  • 8. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN BERDASARKAN SIFAT KESATUAN Memberikan pejelasan yang terdapat pada bagian alenia I dan bagian alenia II Pembukaan UUD1945. Memberikan penjelasan atas terlaksananya proklamasi yang terdapat pada bagian alenia III Pembukaan UUD 1945. Memberikan pertanggung jawaban atas terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan yang terdapat pada bagian alenia IV Pembukaan UUD 1945.
  • 9. GOAL 1 Memuat dasar filsafat negara Batang tubuh UUD 1945 menempatkan Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV pada kedudukan yang penting. HUBUNGAN PEMBUKAAN DAN PASAL-PASAL UUD 1945 GOAL 4 GOAL 2 GOAL 3 Nuansa kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
  • 10. HUBUNGAN KAUSAL ORGANIS PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945 Pada bagian keempat mencakup beberapa segi sebagai berikut : 1. UUD ditentukan ada; 2. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala asas penyelenggaraan negara; 3. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat; 4. Ditetapkanya dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila) (Kaelan,2016:205)
  • 11. KANDUNGAN DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 Logika Ilmiah Isi Pikiran Nilai-Nilai Nilai Kodrat, Nilai Etnis, Nilai Religius dan Nilai Kefilsafatan
  • 12. 1. Suprastruktur Politik 2. Infrastruktur Politik Pandangan Mubyarto sebagaimana dikutip oleh Oesman dan Alfian (1993:240-241) mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai Pancasila DALAM BIDANG EKONOMI DALAM BIDANG POLITIK IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
  • 13. Dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial- budaya ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ahli sosiologi dan antropologi, Selo Soemardjan mengemukakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Perkembangan itu dapat berjalan lambat maupun cepat. Perkembangan budaya terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi dan hanya sebagian yang dipengaruhi oleh negara. DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA
  • 14. DALAM BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN Terdapat dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1, 2, 3 dan 4 UUD 1945 Bela negara didefinisikan segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa negara berdasarkan Pancasila guna mencapai tujuan nasional.