Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut undang-undang, beserta tujuan pemerintah untuk memberdayakan UMKM guna meningkatkan stabilitas ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Strategi pengembangan UMKM meliputi peningkatan akses sumber daya, kewirausahaan, kelembagaan, serta pemberdayaan usaha mikro.

1. Pengertian Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan
No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 :Usaha produktif
milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan
memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 per
tahun.Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank
paling banyak Rp 50.000.000
PENGERTIAN UMKM

2. USAHA MIKRO
adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

3. USAHA KECIL
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

4. adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atauhasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
USAHA MENENGAH

5. DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM UNTUK MEMPERKUAT STABILITAS EKONOMI DAERAH
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah.
Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi
di masa pandemi Covid-19, UMKM memegang peranan
penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai
61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari
total penyerapan tenaga kerja nasional.

6. adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai
peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai
aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah memperoleh pemihakan,kepastian, kesempatan,
perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
IKLIM USAHA

7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
berasaskan:
a. Kekeluargaan
b.Demokrasi ekonomi
c. Kebersamaan
d.Efisiensi berkeadilan
e.Berkelanjutan
f. Berwawasan lingkungan
g.Kemandirian
h.Keseimbangan kemajuan
i. Kesatuan ekonomi nasional.
ASAS UMKM

8. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi ekonomi
Indonesia saat ini relatif akan sulit menarik investasi. Untuk itu, keterbatasan investasi
perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang notabene adalah
UKM, karena memiliki ICOR yang rendah dengan lag waktu yang singkat.
UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia.
Peningkatan PDB usaha mikro dan kecil diharapkan akan meningkatkan pendapatan
per kapita dari kelompok mayoritas penduduk terbawah. Pembangunan UKM akan
membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dan sekaligus meningkatkan
pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan
STRATEGI PENGEMBANGAN UMK “Mengapa
UMK perlu dikembangkan?”

9. Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan
stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku
lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu
menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan
UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM
umumnya memiliki keterkaitan industri yg cukup tinggi.

10. Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha Yang Kondusif
Strategi Peningkatan Akses KUMKM ke Sumberdaya Produkif
Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKM
Strategi Pemantapan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jatidiri Koperasi
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro
Strategi Peningkatan Sinergi dan Partisipasi Masyarakat
6 pendekatan utama pembangunan koperasi
dan UMKM di Indonesia

11. Program pembinaan oleh pemerintah (departemen) maupun swasta sdh banyak
dilakukan.
Belum memberikan hasil yang maksimal karena belum terarah, dan sifatnya tidak
berkesinambungan, sering tumpang tindih karena dilakukan secara sendiri-
sendiri, terkotak-kotak, mengutamakan sektor atau binaannya masing-masing.
Pelaku UMK cenderung diperlakukan hanya sebagai obyek binaan temporer.
Mengapa pembinaan blm berhasil?