Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, kriteria, pengembangan, klasifikasi, peraturan, kinerja, dan permasalahan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. UKM didefinisikan sebagai usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp200 juta yang berdiri sendiri, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan menciptakan 53,3% PDB dan menyerap 85,4 juta tenaga ker
Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM
Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM
UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternative lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.Saat ini,UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.
PERSEPSI PARA PELAKU UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH) TERHADAP PENERAPAN...Mohamad Khaidir
LAPORAN KARYA TULIS ILMIAH
KULIAH KERJA NYATA PROFESI INTEGRAL TEMATIK POSDAYA
ANGKATAN 66 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013
UNIVERSITAS TADULAKO
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Integral Tematik Posdaya
Universitas Tadulako Angkatan 66 Semester Genap
Tahun Akademik 2012/2013
Disusun Oleh
MOHAMAD KHAIDIR
STB. C 301 09 087
PUSAT PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATA
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO
2013
adalah catatan (dokumen) sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk (resident) suatu negara, dengan penduduk negana lain selama masa tertentu (1 tahun). Dan untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dengan transaksi kredit.
1. Transaksi Debit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
2. Transaksi Kredit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke struktur lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa
Cheneri meninjau isttilas Kuznets, menatakan bahawa perubahan sturktur ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposis agregat demand (AD), ekspor-impor (X - M), Agregat supplay (AS) yang merupaka produksi dan pengunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan sturktur ekonomi, yakni dari Arthur
Lewis tentang migrasi
dan Hollis Chenery tentang teori transportasi struktural.
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut
Pengertian Kemiskinan
Merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitas(kemiskinan struktural).
usaha menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar. Dalam perjalanannya pembinaan terhadap UKM, lebih condong kepada pembinaan pengusaha kecil, sementara pembinaan terhadap usaha menengah seolah-olah terlupakan. Kebijakan pengembangan usaha bagi usaha menengah belum bersandar pada satu peraturan pemerintah sebagai payung kebijakan, dan dalam aras pengembangan usaha, masih terdapat grey area dalam pengembangan usaha menengah
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru
Istilah industrialisasi secara ekonomi diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, dapat pula diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis dimana kata industry dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Misalnya, industry obat-obatan, industry garmen, industry perkayuan, dsb.
Pentingnya pertanian di dalam pertumbuhan sebuah ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, pertumbuhan pertanian akan meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan daerah bruto (PDB). Peran sektor pertanian dan sangat diperlukan dalam upaya menurunkan kemiskinan. Data PBB menyatakan bahwa pada daerah pedesaan di negara berkembang terdapat sekitar 1 milyar penduduk dari 1,2 milyar penduduk hidup dalam kemiskinan absolut (absolute poverty).
Perekonomian Indonesia kurang memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain ;
- Sering terjadi pergantian Kabinet
- Keadaan Politik & Keamanan yang tidak stabil
- Kebijakan ekonomi yang sering berubah-ubah.
Beberapa masalah ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama, antara
lain;
1. Terjadi Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Asing ( 1951-1958 )
2. Adanya kebijakan ” Anti Modal Asing ”, akibatnya :
- Indonesia kekurangan modal
- Hilangnya pangsa Pasar di Luar Negeri
- Tekanan pada NPI (Neraca Pembayaran Internasional)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. PENGERTIAN USAHAKECIL
MENENGAH (UKM)
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis
usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.Dan usaha yang berdiri
sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 998
pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan
ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan
bidang usaha yang secara mayoritas merupakan
kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk
mencegah dari persaingan usaha yang tidak
sehat.”
3. CIRI-CIRI USAHA
KECIL
Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap
tidak gampang berubah;
Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-
pindah;
Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau
masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan
dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP;
Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam
berwira usaha;
Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha
dengan baik seperti business planning.
4. Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap
komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara
merata, yaitu:
- Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan
skala menengah;
- Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor danimpor;
- Usaha jasa EMKL(Ekspedisi Muatan Kapal Laut),
garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar
proponsi;
- Usaha industri makanan dan minuman, elektronik
dan logam;
- Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi
dan marmer buatan.
5. KRITERIAUSAHAKECILMENURUTUU NO. 9TAHUN
1995ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu
Milyar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.
Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM,
dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kta.
6. PENGEMBANGAN SEKTOR
UKM
Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak
diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam
pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari
tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM.
Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif
agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di
Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa
maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan
UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang
harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab
Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat
mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah
dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan
segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau
penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan
dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar
negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.
7. KLASIFIKASI
UKMDalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan
menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai
kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal
sebagai sektor informal. Contohya adalah pedagang kaki lima
2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin
tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki
jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan
ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki
jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha
8. Undang-Undang dan Peraturan
Tentang UKM
Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :
1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan
Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah
atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan
Menengah
7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara
9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9. Kinerja UKM di Indonesia
UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan
masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya
tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan
distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara
daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan
UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan
terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.
Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic
(CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS)
pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis
ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan
penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal
sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak
terlalu terlibat dalam hal birokrasi.
10. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi
disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu
1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang
konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak
tahan lama,
2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-
banking financing dalam aspek pendanaan usaha,
3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk
yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang
atau jasa tertentu saja, dan
4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari
banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor
formal.
12. Permasalahan yang Dihadapi UKM
• Faktor Internal
1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
4. Mentalitas Pengusaha UKM
5. Kurangnya Transparansi
• Faktor Eksternal
1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
3. Pungutan Liar
4. Implikasi Otonomi Daerah
5. Implikasi Perdagangan Bebas
6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
7. Terbatasnya Akses Pasar
8. Terbatasnya Akses Informasi