SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
KEPUTUSAN LURAH IJOBALIT
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.47/ /PM/2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN IJOBALIT
TAHUN ANGGARAN 2016
LURAH IJOBALIT
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan roda
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan,
maka perlu ditetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kelurahan Ijobalit Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kelurahan Ijobalit Tahun Anggaran 2016 dengan
Keputusan Lurah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN LABUHAN HAJI
KELURAHAN IJOBALITKELURAHAN IJOBALIT
Jalan Jurusan Tanjung-Pohgading Kab. Lombo Timur
Website : http://www.ijobalit.lomboktimurkab.go.id
Kode Pos : 83615
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016.
8. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016;
9. DPA Kecamatan Labuhan Haji Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Ijobalit Tahun
Anggaran 2016 Adalah sebesar Rp. 733.872.600,- yang terdiri atas :
a. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp. 733.872.600,-
b. BELANJA
- Belanja Langsung Rp. 733.872.600,-,-
KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Kelurahan
Ijobalit Tahun 2016, adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ijobalit
pada tanggal 4 Januari 2016
LURAH IJOBALIT,
Drs. ZULKIFLI
Penata Tingkat I ( III/d)
NIP. 19591231 198603 1 360

More Related Content

What's hot

Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGhoyin rizmu
 
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014herawadi
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019NurnyShela
 
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...ppbkab
 
2 kata pengantar
2 kata pengantar2 kata pengantar
2 kata pengantararijaya
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Aksi SETAPAK
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011apotek agam farma
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009rsd kol abundjani
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaTengkiu Muhammad
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11agus raharjo
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembanghoyin rizmu
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDAde Suerani
 

What's hot (20)

Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat
Sk badan pemberdayaan masyarakatSk badan pemberdayaan masyarakat
Sk badan pemberdayaan masyarakat
 
Wakorut
WakorutWakorut
Wakorut
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
 
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
 
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
 
Sk kepala desa
Sk kepala desaSk kepala desa
Sk kepala desa
 
2 kata pengantar
2 kata pengantar2 kata pengantar
2 kata pengantar
 
Sk dewan etika pns
Sk dewan etika pnsSk dewan etika pns
Sk dewan etika pns
 
Sk lkmd
Sk lkmdSk lkmd
Sk lkmd
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembang
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
 

Similar to 01 sk. apbkel

Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Suwondo Chan
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016tanjungsaricms
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Hapit Kadengkang
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaNinuk Hp
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
 

Similar to 01 sk. apbkel (20)

1 sk. kader posyandu
1 sk. kader posyandu1 sk. kader posyandu
1 sk. kader posyandu
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (13)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

01 sk. apbkel

  • 1. KEPUTUSAN LURAH IJOBALIT KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 188.47/ /PM/2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN IJOBALIT TAHUN ANGGARAN 2016 LURAH IJOBALIT Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, maka perlu ditetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Ijobalit Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Ijobalit Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Lurah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN LABUHAN HAJI KELURAHAN IJOBALITKELURAHAN IJOBALIT Jalan Jurusan Tanjung-Pohgading Kab. Lombo Timur Website : http://www.ijobalit.lomboktimurkab.go.id Kode Pos : 83615
  • 2. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016. 8. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016; 9. DPA Kecamatan Labuhan Haji Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Ijobalit Tahun Anggaran 2016 Adalah sebesar Rp. 733.872.600,- yang terdiri atas : a. PENDAPATAN - Pendapatan Rp. 733.872.600,- b. BELANJA - Belanja Langsung Rp. 733.872.600,-,- KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Kelurahan Ijobalit Tahun 2016, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ijobalit pada tanggal 4 Januari 2016 LURAH IJOBALIT, Drs. ZULKIFLI Penata Tingkat I ( III/d) NIP. 19591231 198603 1 360