1. PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
Jalan Pendidikan No. 99 Telp. / Fax (0403) 2521095
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MUNA
NOMOR: TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2012
KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MUNA
Menimbang : a. Bahwa untuk Kelancaran Administrasi pelaksanaan tugas – tugas pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Muna, maka
dipandang perlu mengangkat tenaga honorer;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk maksud huruf a diatas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan PMPD Kabupaten
Muna.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah –
Daerah tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang
– Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PengeloIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Kontrak;
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi
Urnum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun
2006;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitunaan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.