Peraturan Bupati Cilacap mengatur tentang tata cara penghitungan, pembagian, penetapan rincian dana desa, serta pedoman penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016. Dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar ditambah alokasi formulasi yang mempertimbangkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa. Dana desa diprioritaskan unt

1. 1
BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa
ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat
membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana
Desa sesuai pedoman umum kegiatan;
c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PK.07/2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu adanya
pengaturan di daerah terkait kebijakan tersebut yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian,
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
2016;

2. 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus
1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

3. 3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Cilacap yang
dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah
Kabupaten Cilacap.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan
kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana
Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada
Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan
menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

4. 4
BAB II
PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016
dihitung dengan cara sebagai berikut:
a. W = AD + AF
Keterangan :
W = Dana Desa setiap Desa
AD = Alokasi Dasar sebesar Rp. 565.640.000,-
AF = Alokasi Formulasi dengan perhitungan :
AF = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab-ADkab)
Keterangan:
AF = Alokasi Formulasi
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
DDkab = Rp. 181.985.398.000,-
ADkab = Rp. 565.640.000,- x 269 = Rp. 152.157.160.000,-
b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.
Pasal 3
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Pasal 4
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
PENYALURAN
Pasal 5
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

5. 5
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa se-Kabupaten
menyampaikan kepada Bupati:
a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati dan telah
digunakan minimal 50% (lima puluh per seratus).
(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB
Desa.
BAB IV
PRIORITAS DANA DESA
Pasal 6
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
berskala lokal Desa bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
Pasal 7
(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
menjadi prioritas kegiatan, anggaran, dan belanja Desa yang disepakati dan
diputuskan melalui Musyawarah Desa.
(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
APB Desa.
(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 8
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa
diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa,
meliputi:
a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan masyarakat;
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan, sosial dan kebudayaan;

6. 6
c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan
pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
d. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan
serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
(2) Pemerintah Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar
Kewenangan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan Desa.
Pasal 9
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta
pemberdayaan masyarakat Desa, memprioritaskan pembangunan sarana dan
prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan
masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa.
Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 10
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang
bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala
ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:
a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau
bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui
pelatihan dan pemagangan;
b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau
BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;
c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan
pangan Desa;
d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan
hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar
Masyarakat di Desa (Community Center);
e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan
sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes,
Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di
Desa;
f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan
Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan
pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa
kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

7. 7
Pasal 11
Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai
pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas
keuangan.
Pasal 12
Model Tipologi dan Prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun
2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13
Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
Pasal 14
Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016.
Pasal 15
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Pasal 16
(1) Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang
tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan
kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
(2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa.

8. 8
BAB VI
LAPORAN REALISASI DANA DESA
Pasal 17
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat
minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan.
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18
(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di
rekening kas Desa ditemukan sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari
30% (tiga puluh per seratus) Bupati:
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di
rekening kas desa tersebut: dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan.
(2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun
anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.
(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran
berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.
(4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat
digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB
Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi
Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

9. 9
BAB VIII
SANKSI
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 19
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) dan (5);
b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud
Pasal 18; dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun
anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa
Dana Desa di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di
rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%
(tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa
tahap II.
Pasal 20
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah
diterima; dan
b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran
berjalan, Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan
menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

10. 10
Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 21
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa di
rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada
ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 Mei 2016
BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
ttd
SUTARJO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 45

11. 11
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA, DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN
ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
I KECAMATAN KEDUNGREJA
1 TAMBAKREJA 655.551.000
2 BUMIREJA 672.603.000
3 CIKLAPA 711.009.000
4 KEDUNGREJA 715.790.000
5 TAMBAKSARI 708.668.000
6 REJAMULYA 686.803.000
7 SIDANEGARA 698.496.000
8 KALIWUNGU 684.768.000
9 JATISARI 669.408.000
10 BANGUNREJA 682.021.000
11 BOJONGSARI 669.479.000
-
II KECAMATAN KESUGIHAN
1 MENGANTI 694.199.000
2 SLARANG 670.079.000
3 KESUGIHAN 652.780.000
4 KALISABUK 724.009.000
5 KARANGKANDRI 643.126.000
6 KURIPAN 676.685.000
7 DONDONG 681.123.000
8 PLANJAN 672.803.000
9 CIWUNI 637.698.000
10 KARANGJENGKOL 713.252.000
11 KELENG 656.896.000
12 PESANGGRAHAN 626.347.000
13 BULUPAYUNG 656.224.000
14 KURIPAN KIDUL 655.912.000
15 JANGRANA 678.456.000
16 KESUGIHAN KIDUL 667.618.000
-
III KECAMATAN ADIPALA -
1 WELAHAN WETAN 657.593.000
2 GLEMPANGPASIR 666.208.000
3 PEDASONG 612.456.000
4 KARANGBENDA 626.319.000
5 KARANGANYAR 643.304.000
6 BUNTON 668.182.000

12. 12
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
7 WLAHAR 665.227.000
8 PENGGALANG 679.677.000
9 ADIPALA 709.353.000
10 ADIREJA KULON 620.148.000
11 ADIREJA WETAN 643.615.000
12 ADIRAJA 667.390.000
13 DOPLANG 639.839.000
14 KALIKUDI 657.469.000
15 KARANGSARI 673.720.000
16 GOMBOLHARJO 655.560.000
-
IV KECAMATAN BINANGUN -
1 JATI 634.074.000
2 KEPUDANG 624.823.000
3 JEPARA KULON 663.672.000
4 WIDARAPAYUNG KULON 650.206.000
5 JEPARA WETAN 706.531.000
6 BANGKAL 628.856.000
7 BINANGUN 637.919.000
8 WIDARAPAYUNG WETAN 652.251.000
9 ALANGAMBA 640.436.000
10 PASURUHAN 654.166.000
11 SIDAURIP 688.942.000
12 PAGUBUGAN 650.384.000
13 PESAWAHAN 663.904.000
14 KEMOJING 618.134.000
15 KARANGNANGKA 617.477.000
16 SIDAYU 645.242.000
17 PAGUBUGAN KULON 649.370.000
-
V KECAMATAN NUSAWUNGU
1 KARANGTAWANG 660.340.000
2 KARANGPAKIS 674.067.000
3 BANJARSARI 677.677.000
4 JETIS 709.261.000
5 BANJAREJA 657.553.000
6 KEDUNGBENDA 646.926.000
7 KLUMPRIT 650.437.000
8 KARANGSEMBUNG 660.471.000
9 PURWODADI 628.030.000
10 NUSAWANGKAL 632.801.000
11 KARANGPUTAT 650.477.000
12 BANJARWARU 662.533.000
13 DANASRI KIDUL 643.881.000
14 NUSAWUNGU 623.757.000
15 DANASRI LOR 643.854.000
16 DANASRI 635.707.000
17 SIKANCO 655.524.000

13. 13
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
VI KECAMATAN KROYA -
1 SIKAMPUH 662.173.000
2 PEKUNCEN 682.990.000
3 AYAMALAS 684.912.000
4 PESANGGRAHAN 641.173.000
5 KROYA 663.051.000
6 KARANGMANGU 680.970.000
7 PUCUNG KIDUL 659.390.000
8 MERGAWATI 678.009.000
9 PUCUNG LOR 657.843.000
10 BAJING 666.905.000
11 GENTASARI 737.206.000
12 KEDAWUNG 703.591.000
13 MUJUR 676.264.000
14 BUNTU 639.513.000
15 KARANGTURI 652.569.000
16 BAJING KULON 681.670.000
17 MUJUR LOR 643.685.000
-
VII KECAMATAN MAOS -
1 KARANGKEMIRI 643.560.000
2 KARANGRENA 669.373.000
3 MAOS KIDUL 648.857.000
4 MAOS LOR 656.415.000
5 KALIJARAN 630.586.000
6 MERNEK 638.048.000
7 PANISIHAN 639.609.000
8 GLEMPANG 648.695.000
9 KARANGREJA 605.795.000
10 KLAPAGADA 619.015.000
-
VIII KECAMATAN JERUKLEGI
1 TRITIH WETAN 683.243.000
2 SUMINGKIR 651.640.000
3 JERUKLEGI WETAN 667.145.000
4 BREBEG 677.455.000
5 JERUKLEGI KULON 744.077.000
6 CILIBANG 631.305.000
7 MANDALA 627.262.000
8 KARANGKEMIRI 664.498.000
9 JAMBUSARI 695.805.000
10 PRAPAGAN 660.548.000
11 SAWANGAN 664.803.000
12 CITEPUS 663.095.000
13 TRITIH LOR 686.365.000
-

14. 14
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
IX KECAMATAN KAWUNGANTEN
1 GRUGU 654.953.000
2 BRINGKENG 673.853.000
3 UJUNGMANIK 762.045.000
4 KUBANGKANGKUNG 733.286.000
5 BOJONG 781.356.000
6 MENTASAN 721.905.000
7 KALIJERUK 720.805.000
8 KAWUNGANTEN 721.807.000
9 SARWADADI 714.977.000
10 KAWUNGANTEN LOR 672.719.000
11 BABAKAN 634.281.000
12 SIDAURIP 657.676.000
-
X KECAMATAN GANDRUNGMANGU
1 GANDRUNGMANGU 719.786.000
2 GANDRUNGMANIS 733.532.000
3 CISUMUR 735.599.000
4 KARANGANYAR 712.776.000
5 CINANGSI 695.361.000
6 KARANGGINTUNG 778.610.000
7 RUNGKANG 660.929.000
8 SIDAURIP 702.567.000
9 GINTUNGREJA 692.568.000
10 LAYANSARI 754.977.000
11 BULUSARI 736.745.000
12 MUKTISARI 753.941.000
13 WRINGINHARJO 692.419.000
14 KERTAJAYA 704.361.000
-
XI KECAMATAN SIDAREJA
1 TINGGARJAYA 698.848.000
2 SIDAREJA 656.457.000
3 SIDAMULYA 635.092.000
4 KUNCI 715.039.000
5 KARANGGEDANG 687.418.000
6 PENYARANG 705.119.000
7 TEGALSARI 666.645.000
8 MARGASARI 729.177.000
9 GUNUNGREJA 638.033.000
10 SUDAGARAN 668.252.000
-
XII KECAMATAN KARANGPUCUNG
1 CIDADAP 665.732.000
2 PANGAWAREN 669.684.000
3 GUNUNGTELU 717.966.000
4 SINDANGBARANG 727.205.000

15. 15
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
5 KARANGPUCUNG 705.303.000
6 CIPOROS 738.691.000
7 TAYEM 654.067.000
8 BENGBULANG 669.989.000
9 SURUSUNDA 683.407.000
10 BABAKAN 670.493.000
11 CIRUYUNG 629.292.000
12 PAMULIHAN 672.593.000
13 TAYEM TIMUR 683.267.000
14 SIDAMULYA 635.207.000
-
XIII KECAMATAN CIMANGGU
1 PANIMBANG 675.253.000
2 BANTARMANGU 689.959.000
3 BANTARPANJANG 723.546.000
4 CIMANGGU 709.365.000
5 CILEMPUYANG 669.684.000
6 NEGARAJATI 686.207.000
7 CISALAK 707.425.000
8 CIBALUNG 708.698.000
9 KARANGSARI 761.369.000
10 KUTABIMA 691.850.000
11 PESAHANGAN 658.408.000
12 CIJATI 690.179.000
13 KARANGREJA 746.138.000
14 REJODADI 682.668.000
15 MANDALA 699.625.000
-
XIV KECAMATAN MAJENANG
1 PAHONJEAN 803.662.000
2 SALEBU 756.480.000
3 CIBEUNYING 691.090.000
4 JENANG 746.694.000
5 SINDANGSARI 683.910.000
6 CILOPADANG 671.501.000
7 BENER 659.515.000
8 BOJA 712.635.000
9 UJUNGBARANG 682.783.000
10 PENGADEGAN 655.349.000
11 SEPATNUNGGAL 622.628.000
12 SADABUMI 672.648.000
13 SADAHAYU 664.137.000
14 MULYADADI 660.071.000
15 PADANGJAYA 710.750.000
16 PADANGSARI 722.621.000
17 MULYASARI 718.623.000

16. 16
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
XV KECAMATAN WANAREJA
1 TARISI 686.749.000
2 BANTAR 698.939.000
3 WANAREJA 703.270.000
4 LIMBANGAN 740.974.000
5 MALABAR 690.801.000
6 MAJINGKLAK 676.865.000
7 MADURA 739.257.000
8 TAMBAKSARI 627.734.000
9 PALUGON 649.239.000
10 CIGINTUNG 647.804.000
11 JAMBU 677.195.000
12 ADIMULYA 735.186.000
13 SIDAMULYA 678.535.000
14 CILONGKRANG 656.776.000
15 PURWASARI 642.845.000
16 MADUSARI 666.290.000
-
XVI KECAMATAN DAYEUHLUHUR
1 PANULISAN 646.608.000
2 MATENGGENG 647.863.000
3 CIWALEN 676.562.000
4 DAYEUHLUHUR 680.046.000
5 HANUM 652.550.000
6 DATAR 655.420.000
7 BINGKENG 650.519.000
8 BOLANG 645.881.000
9 KUTAAGUNG 626.295.000
10 CIJERUK 637.979.000
11 CILUMPING 639.668.000
12 SUMPINGHAYU 641.165.000
13 PANULISAN BARAT 659.819.000
14 PANULISAN TIMUR 681.334.000
-
XVII KECAMATAN SAMPANG
1 KARANGTENGAH 678.496.000
2 BRANI 620.294.000
3 SAMPANG 626.692.000
4 SIDASARI 631.066.000
5 PAKETINGAN 621.645.000
6 KETANGGUNG 605.687.000
7 NUSAJATI 645.221.000
8 KARANGJATI 651.245.000
9 PABERASAN 618.072.000
10 KARANGASEM 640.631.000
-

17. 17
No. Nama Desa JUMLAH DANA DESA
(1) (2) (3)
XVIII KECAMATAN CIPARI
1 CARUY 685.835.000
2 SEGARALANGU 775.741.000
3 PEGADINGAN 682.620.000
4 CISURU 668.885.000
5 CIPARI 693.601.000
6 SERANG 671.202.000
7 MULYADADI 689.323.000
8 MEKARSARI 683.128.000
9 KUTASARI 683.466.000
10 KARANGREJA 683.196.000
11 SIDASARI 704.873.000
-
XIX KECAMATAN PATIMUAN
1 PATIMUAN 683.375.000
2 RAWAAPU 694.714.000
3 SIDAMUKTI 688.606.000
4 PURWADADI 659.388.000
5 CINYAWANG 724.024.000
6 BULUPAYUNG 716.934.000
7 CIMRUTU 660.178.000
-
XX KECAMATAN BANTARSARI
1 BINANGUN 743.749.000
2 BANTARSARI 760.329.000
3 CIKEDONDONG 637.384.000
4 KEDUNGWADAS 635.173.000
5 CITEMBONG 638.895.000
6 KAMULYAN 807.649.000
7 RAWAJAYA 731.357.000
8 BULAKSARI 811.494.000
-
XXI KECAMATAN KAMPUNGLAUT
1 UJUNGGAGAK 702.768.000
2 UJUNGALANG 713.131.000
3 PANIKEL 701.582.000
4 KLACES 654.646.000
Total 181.985.398.000
BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

18. 18
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA, DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2016
MODEL, TIPOLOGI, DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016
Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri, Pertanian dan Perkebunan,
Berkembang
Bidang Kegiatan Tujuan
1 2 3
A. Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1. Pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan
infrastruktur/ sarana
prasarana fisik untuk
penghidupan dan
pemukiman
1. Pembangunan rabat
beton/pengerasan
jalan Desa
- Meningkatkan
kualitas jalan Desa
- Memudahkan akses
distribusi hasil
perkebunan
2. Pemeliharaan saluran
irigasi tersier
- Menjamin kelancaran
pasokan air ke area
perkebunan
- Menjaga kualitas
bangunan saluran
irigasi
3. Pembangunan pusat
pembibitan Desa
- Mendorong
pengembangan pusat
pembibitan Desa
- Mengurangi
ketergantungan petani
kepada bibit pabrikan
2. Pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
kesehatan
masyarakat
1. Pembangunan/
pemeliharaan
Poskesdes/ Polindes
- Pengadaan gedung
baru/ pemeliharaan
Poskesdes/ Polindes
- Mendekatkan layanan
kesehatan kepada
masyarakat.

19. 19
1 2 3
2. Pengadaan penunjang
alat kesehatan untuk
Poskesdes/ Polindes
- Memenuhi kebutuhan
alat peraga
pembelajaran
kesehatan
- Mendorong kreativitas
posyandu dalam
kegiatan pendidikan/
promosi kesehatan
masyarakat desa
3. Pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pendidikan, sosial
dan kebudayaan
1. Pembangunan gedung
PAUD/TK
- Memenuhi kebutuhan
dasar pendidikan
untuk anak balita/
usia dini
2. Pembangunan
sanggar belajar/
perpustakaan untuk
anak dan remaja
- Mencukupi kebutuhan
informasi dan
pengetahuan anak
dan remaja
3. Penyediaan buku
perpustakaan bagi
masyarakat Desa
- Mencukupi kebutuhan
informasi dan
pengetahuan bagi
masyarakat Desa
4. Penyediaan peraturan
perundang-undangan
bagi Aparatur
Pemerintah Desa
- Mencukupi kebutuhan
pemahaman tentang
peraturan perundang-
undangan bagi
Aparatur Pemerintah
Desa
4. Pengembangan usaha
ekonomi masyarakat,
meliputi
pembangunan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
produksi dan
distribusi
1. Membangun rintisan
pusat layanan
penggilingan padi/
jagung hasil pertanian
Desa
- Memudahkan akses
petani padi/ jagung
pada pusat-pusat
penggilingan padi/
jagung
- Mengurangi biaya
produksi tinggi
pengolahan hasil
pertanian
2. Pengadaan kompos/
pupuk
- Mendorong kesadaran
petani memanfaatkan
pupuk kandang
- Memperkuat
kerjasama antardesa
di bidang perkebunan

20. 20
1 2 3
5. Pembangunan dan
pengembangan
sarana prasarana
energi baru
terbarukan serta
kegiatan pelestarian
lingkungan hidup
1. Membangun sumur
resapan/embung
- Menjaga keberlanjutan
air permukaan
- Mencegah banjir dan
menjaga kualitas air
tanah
2. Pengadaan sarana
prasarana daur ulang
sampah Desa
- Mendorong tanggung
jawab publik terhadap
pengelolaan sampah
Desa;
- Mendukung daur
ulang sampah untuk
mengurangi
akumulasi sampah
rumah tangga
6. Penyediaan dan
pemenuhan air bersih
Desa
1. Pengadaan sumur bor - Memenuhi kebutuhan
air bersih bagi
masyarakat Desa
2. Pengadaan air untuk
pertanian
- Mencukupi kebutuhan
air untuk pengairan
pertanian
3. Membangun
penampungan air
bersih Desa
- Mencukupi dan
menjaga ketersediaan
air bersih bagi
masyarakat Desa
7. Program kegiatan
lainnya yang sesuai
dengan kondisi Desa
dan telah diputuskan
dalam Musyawarah
Perencanaan Desa
B. Pemberdayaan
Masyarakat Desa
1. Peningkatan investasi
ekonomi desa melalui
pengadaan,
pengembangan atau
bantuan alat-alat
produksi, prmodalan,
dan peningkatan
kapasitas melalui
pelatihan dan
pemagangan
1. Pelatihan membuat
barang-barang
kerajinan berbahan
baku lokal (sabut
kelapa, tempurung
kelapa, topeng/
ukiran kayu,
anyaman bambu/
daun, dll)
- Meningkatkan
keterampilan
penduduk di bidang
kerajinan tangan
- Meningkatkan nilai
tambah komoditas
ekonomi lokal

21. 21
1 2 3
2. Pelatihan tentang
hak-hak perburuhan
kerjasama Desa
dengan perusahaan
- Mendorong
meningkatnya
pengetahuan buruh
dan tentang hak-hak
buruh
2. Dukungan kegiatan
ekonomi baik yang
dikembangkan oleh
BUMDesa- BUM
Antar Desa, maupun
oleh kelompok dan
lembaga ekonomi
masyarakat Desa
lainnya
1. Workshop Business
Plan
- Mendorong
peningkatan kapasitas
usaha BUM Desa
2. Investasi usaha
ekonomi melalui
kerjasama BUM Desa
- Meningkatkan
sumber-sumber
penerimaan Desa
dengan
mengembangkan
kerjasama antar BUM
Desa
- Mengembangkan luas
layanan usaha sosial
ekonomi Desa
3. Bantuan peningkatan
kapasitas untuk
program dan kegiatan
ketahanan pangan
Desa
1. Musyawarah/ rembug
warga untuk
memfungsikan
kembali tradisi
lumbung padi/ hasil
pertanian lainnya
- Merevitalisasi tradisi
lumbung padi Desa
2. Pelatihan pengolahan
dan pemasaran hasil
pertanian
- Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat aneka dan
cara pengolahan hasil
pertanian
4. Pengorganisasian
masyarakat, fasilitasi,
bantuan hukum
masyarakat dan
pelatihan paralegal di
Desa
1. Pelatihan paralegal
Desa
- Melatih keterampilan
warga memetakan
masalah dan
penyelesaiannya di
luar peradilan
2. Pelatihan
penyelesaian mediasi
sengketa tanah, kayu
atau kekerasan dalam
rumah tangga
- Melatih keterampilan
bagi warga tentang
penyelesaian sengketa
aset di Desa

22. 22
1 2 3
5. Promosi dan edukasi
kesehatan
masyarakat serta
gerakan hidup bersih
dan sehat
1. Bazar produk
kerajinan tangan/
produk industri
rumah tangga
- Mengenalkan produk
kerajinan dan industri
rumah tangga kepada
pasar
2. Pelatihan e-marketing
dan pembuatan
website untuk pelaku
industri rumah tangga
- Memperkuat kapasitas
strategi pemasaran
produk lokal Desa
6. Peningkatan
kapasitas kelompok
masyarakat untuk
energi terbarukan dan
pelestarian
lingkungan hidup
1. Pelatihan
pemanfaatan limbah
organik rumah tangga
dan perkebunan
untuk bio-massa
energi
- Pengembangan energi
alternatif untuk
industri rumah tangga
2. Percontohan instalasi
dan pusat/ ruang
belajar teknologi tepat
guna
- Percontohan dan
tempat belajar serta
pengembangan
teknologi tepat guna
7. Program kegiatan
lainnya yang sesuai
dengan kondisi Desa
dan telah diputuskan
dalam Musyawarah
Desa
BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI