Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Similar to Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved) (20)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
- 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP (SINTAP) APARATU PEMERINTAHAN DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tentang desa. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Sangadi, Sekdes dan perangkat Desa dengan Peraturan Bupati. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang penghasilan Tetap Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020 Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 3. M E M U T U S K A N 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093); 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor ... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020; 14 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor ... Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENGHASILAN TETAP (SINTAP) APARATUR PEMERINTAHAN DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 4 Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. 5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah himpunan pendapatan yang diperoleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1(satu)Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa
- 4. 7. Penghasilan Tetap atau disingkat SILTAP adalah penghasilan perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada perangkat Desa atas beban kinerja dan diberikan setiap bulannya. 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang perangkat Desa dalam suatu organisasi pemerintahan Desa. 9. Sangadi berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 10 Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 11 Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 12. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 13. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 14. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya diberikan kewenangan oleh Bupati dalam melakukan pengawasan, monitoring, kontroling, atas tugas evaluasi kehadiran dan kinerja Perangkat desa baik di dinas teknis yang membidangi desa maupun pegawai Kecamatan di wilayah Masing masing yang membidangi seksi pemerintahan 15. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan itu tidak dilaksanakan atau larangan itu dilanggar. BAB II PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA Bagian Kesatu Pemberian SINTAP Pasal 2 Perangkat Desa yang berhak menerima SINTAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini adalah:
- 5. a. b. Sangadi atau Penjabat Sangadi, yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas dan menduduki jabatan sebagai Sangadi atau penjabat Sngadi Sekretaris Desa yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan menduduki jabatan sebagai kepala sekretariat c. Perangkat desa sebagai Kepala Urusan yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Sangadi dalam menjalankan tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; e. Perangkat desa sebagai Kepala Seksi yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Sangadi dalam menjalankan tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional; f. Perangkat desa sebagai Kepala Dusun yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Sangadi dalam menjalankan tugas sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. g. Bagi PNS yang diangkat sebagai Penjabat Sangadi atau Pelaksana Tugas (PLT) yang nota tugasnya ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dibebas tugaskan dalam jabatan strukturan ataupun fungsional dalam Organisasi perangkat Daerah, dapat menerima Salah satu tunjangan TPP sesuai dengan jabatan yang diberikan kepadanya terhitung mulai tanggal pada saat di angkat dalam jabatan. Bagian Kedua Kriteria Penerima sintap Pasal 3 Perangkat Desa yang menerima sintap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 6. a. mengikuti apel pagi dan apel siang/sore tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku; b. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi; c. aparatur Desa yang melaksanakan tugas luar dan/atau mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan Tugas dan tanggung Jawab yang diperintahkan Sangadi, harus berdasarkan surat perintah tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang; Pasal 4 1. 2. Perangkat Desa yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikenakan pemotongan SINTAP dengan persentase pemotongan berdasarkan pada Penilaian (Disiplin) kehadiran. Perangkat Desa yang Alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan (secara akumulasi) lebih dari 10 (Hari) hari setiap bulannya tidak menerima SINTAP. Pasal 5 Mesin finger print mulai dioprasionalkan sebagai berikut: a. Jam mulai sidik pagi : 07.30 Wita; b. Jam akhir sidik pagi : 08.30 Wita (selebihnya dianggap terlambat); c. Jam sidik Pulang : 16.00 s/d 18.00 Wita; BAB III KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLAK UKUR PERHITUNGAN PEMBERIAN SINTAP Bagian Kesatu Komponen Penilaian SINTAP Pasal 6 Komponen Penilaian perhitungan pemberian SINTAP didasarkan atas disiplin (kehadiran) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- 7. a. hadir / masuk kantor; b. apel pagi; c. apel sore; d. tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin atasan/pimpinan; e. cuti; f. ijin; g. sakit Pasal 7 Penilaian sebagaimana dimaksud pasal 6 dilakukan oleh Sangadi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tolak Ukur Perhitungan Pemberian SINTAP Pasal 8 Persentase nilai dihitung berdasarkan akumulasi disiplin setiap Perangkat Desa dalam masa waktu 1 (satu) bulan. Pasal 9 1. Perhitungan persentase pemotongan SINTAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ditetapkan : a. Perangkat Desa yang tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa/tanpa keterangan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 2% (Dua persen); b. Perangkat Desa yang terlambat/Pulang Cepat pada Rekapan Finger Print dikenakan Potongan 1 % (satu persen); c. Perangkat Desa yang tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali dipotong 1 % (satu persen); d. Perangkat Desa yang tidak apel sore (TAS) setiap 1 (satu) kali dipotong 1 % (satu persen); e. Perangkat Desa yang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin dari atasan/pimpinan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 0,5 % (nol koma lima persen); f. Perangkat Desa yang tidak masuk kantor karena cuti setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 0,5 % (nol koma persen).
- 8. g. Perangkat Desa dapat diberikan izin maksimal 2 (dua) hari, tetapi tetap dikenakan pengurangan bobot Kehadiran dan dikenakan sangsi pemotongan h. Perangkat desa yang tidak masuk kerja karena izin sebagaimana dimaksud pada huruf g setiap satu hari kerja dipotong 1 % (Satu persen), Selebihnya dianggap tidak hadir i. Perangkat Desa yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g setiap hari kerja dipotong 0,5 % (nol koma lima persen), apabila sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter maka dihitung Tanpa Keterangan (TK). j. Perangkat Desa yang sakit dan dirawat inap lebih dari 4 hari kerja harus melampirkan Surat Sakit rawat inap/opnamedari pihak Puskemas Rawat inap/Rumah Sakit dan tidak dikenakan pemotongan. 2. 3. 4. Perangkat Desa yang dikenakan pemotongan Sintap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Desa yang tidak mengikuti apel perdana, apel kerja, upacara hari-hari besar perayaan, hari-hari besar keagamaan dikenakan pengurangan bobot sebesar 2 % (dua persen). Rekapitulasi absen melalui prinjer print apel pagi dan apel sore, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Camat melaui kasi PMD dan kasi pemerintahan sebagai administrator di kecamatan dan ditanda tangani oleh sangadi diserta dokumen pelengkap (surat ijin, sakit, cuti, SPT, Surat Keterangan dll) untuk pengurusan pencairan Sintab.
- 9. BAB IV JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN Pasal 10 1. Pengalokasian Penghasilan Tetap Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa dialokasikan pada APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019. 2. Penghasilan Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Sangadi, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Dalam Desa yang bersangkutan. 3. Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada Sangadi, Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik devinitif maupun Penjabat Sementara (Pjs) maka yang bersangkutan harus memilih salah satu tunjangan yang akan diterimanya. 4. Besaran penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati 5. Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut : a. Sangadi sebesar Rp.3.500.000,- Perbulan; b. Sekertaris Desa sebesar Rp.2.500.000,- Perbulan; c. Kepala Urusan sebesar Rp.2.025.000,- Perbulan; d. Kepala Seksi sebesar Rp.2.025.000,- Perbulan; e. Kepala Dusun sebesar Rp.2.025.000,- Perbulan. BAB V MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA Pasal 11 1. Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan tahapan pencairan ADD melalui Rekening Kas Desa. 2. Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa. 3. Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran Penghasilan Tetap ke setiap Desa, maka penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dilaksanakan melalui Bank Penyimpanan Kas Desa. 4. Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa merupakan kesatuan dari ADD Desa yang dicairkan per tahap.
- 10. 5. Alokasi Pencairan Penghasilan Tetap pertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rincian : a. Tahap I 40% ( Empat puluh per seratus); b. Tahap II 40% (Empat puluh per seratus); c. Tahap III 20 % (Dua puluh per seratus) 6. Bukti penyaluran pembayaran merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas Penghasilan Tetap Perangkat Desa. Pasal 12 1. Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibayarkan oleh Bendahara berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Desa disertai dengan laporan kehadiran sesuai dengan daftar hadir dan dibayarkan perbulannya; 2. Laporan kehadiran sesuai degan daftar hadir dapat di lakukan berdasarkan hasil output prinjer print. 3. Laporan Kinerja dan laporan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Dokumen Laporan Pertanggung jawaban penerimaan SILTAP ; 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Desa. BAB VI TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN SINTAP Pasal 13 Tata cara verifikasi dan permintaan pembayaran SINTAP diatur sebagai berikut: 1. Setiap Desa membuat dokumen : a. rekapitulasi kehadiran Perangkat Desa masa waktu 1 (satu) bulan; b. rekapitulasi Daftar Hadir manual pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore ditanda tangani oleh Sangadi; c. Daftar hadir manual setiap pelaksanaan apel pagi/sore; d. daftar perhitungan SINTAP berdasarkan penilaian persentase perhitungan disiplin/kehadiran masa waktu 1 bulan; e. daftar permintaan SINTAP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; f. daftar pembayaran SINTAP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan;
- 11. 2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diverifikasi oleh Sangadi melalui Sekretaris Desa sebagai kepala Sekretariat di Desa. 3. Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e merupakan bagian pertanggung jawaban pembayaran sintap setiap bulannya. Pasal 14 Permintaan pembayaran SINTAP diajukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan memasukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan dokumen/persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Biaya penghasil tetap Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dsa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Desa. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini akan dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang penetapan penghasilan tetap (siltap) sangadi dan perangkat desa tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- 12. Ditetapkan di tutuyan pada tanggal 2019 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, SEHAN LANDJAR Di Undangkan di Tutuyan Pada tanggal, 2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ..................................... PEMBINA UTAMA MADYA NIP.1959081319985031010 Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019Nomor Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. No Pengelola Paraf 1. Bupati Bolaang Mongondow Timur Mohon dapat di Tanda tangani 2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur 3. Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur 4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur 7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur. 8. Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur. 9. Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur 10. Kasi Pengutan, Peningkatan SDM Kelembagaan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur