Sosialisasi Pupuk bersubsidi

1. KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
JERAT HUKUM
TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN
PENGELOLAAN PUPUK
BERSUBSIDI
TANGGAL 10 AGUSTUS 2023

2. Pengertian Pupuk Bersubsidi
.
Sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Perdagangan R.I. No. 04 Tahun 2023, Tentang
Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian.
Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya mendapat Subsidi dari pemerintah
untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar
Program Pemerintah di Sektor pertanian.

3. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi ini akan menghadirkan manfaat
sekaligus dapat berpotensi menimbulkan
masalah bagi para subjek pelakunya, hasil
akhir apakah akan menjadi manfaat atau
masalah tergantung sikap dasar subjek
pelakunya didalam mengelola Pupuk
Bersubsidi tersebut.

4. KEBIJAKAN BARU PERUNTUKAN PUPUK
BERSUBSIDI SEBAGAIMANA DIATUR
PADA PERMENTAN NO. 10 Tahun 2022
1. PUPUK BERSUBSIDI HANYA TERDIRI DARI :
- UREA ;
- NITROGEN, PHOSPHAT DAN KALIUM (NPK)
2. HANYA UNTUK 9 KOMODITAS PRIORITAS YAITU :
- Tanaman Pangan ( Padi, Jagung, Kedelai)
- Hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih )
- Perkebunan (Tebu Rakyat, Kakao dan Kopi );

5. • Diperuntukkan bagi Petani yang
tergabung dalam Kelompok Tani dan
Terdaftar dalam SIMLUHTAN.

6. PERBUATAN YANG TERMASUK KATAGORI
KEJAHATAN DAN DAPAT DIJATUHI PIDANA
1. DISTRIBUTOR YANG MENJUAL PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PEDAGANG
DAN/ ATAU PIHAK LAIN YANG TIDAK DITUNJUK SEBAGAI PENGECER ;
2. DISTRIBUTOR DAN PENGECER YANG MEMPERJUAL BELIKAN PUPUK
BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKKANNYA DAN/ATAU DILUAR WILAYAH
TANGGUNG JAWABNYA;
3. PIHAK LAIN (SELAIN PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN PENGECER) YANG
MEMPERJUAL BELIKAN PUPUK BERSUBSIDI ;
4. PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO), PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN/ATAU
PENGECER TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMENDAG NO. 15/M-
DAG/PER/4/2013 DAN MENYEBABKAN TERJADINYA KELANGKAAN PUPUK
BERSUBSIDI DISATU WILAYAH TERTENTU ;

7. PERATURAN YANG DAPAT DIKENAKAN
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG
BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN PUPUK
BERSUBSIDI
1. UU DRT NO. 7 Tahun 1955, Tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. PERPU No. 8 Tahun 1962, Tentang Perdagangan Barang-barang
dalam Pengawasan;
3. PERPRES No. 77 Tahun 2005, Tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;
4. PERMENDAG NO. 15/M-DAG/PER/4/2013, Tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian;

8. Ancaman pidana terhadap
kejahatan dalam pengelolaan
pupuk bersubsidi.
Pidana penjara selama-lamanya 6(enam)
Tahun dan Pidana Denda setinggi-tingginya
Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

9. TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA