Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konversi lahan pertanian (yuti) copy

847 views

Published on

Presentasi di Kantor Menteri Pertanahan (dulu BPN) di Jakarta dihadapan rekan peneliti, staf, dan undangan dari daerah tentang KONVERSI LAHAN

Published in: Science
  • Be the first to comment

Konversi lahan pertanian (yuti) copy

  1. 1. KONVERSI LAHAN PERTANIAN: Gejala Delandreformisasi dan Ancaman pada Eksistensi Pertanian Oleh: Syahyuti Badan Pertanahan Nasional – Jakarta, 5 Desember 2014 1
  2. 2. Materi presentasi: 1. Dahsyatnya tingkat konversi lahan dan dampaknya 2. Konversi lahan sebagai gejala delandreformisasi 3. Upaya dan kebijakan yang telah dan sebaiknya dilakukan ke depan 2
  3. 3. Manfaat lahan sawah: 1. Nilai penggunaan (use values) = hasil dari kegiatan usaha tani yang dilakukan di lahan sawah 2. Manfaat bawaan (intrinsic values) = keragaman biologis Manfaat langsung: 1. Output yang dapat dipasarkan dan nilainya dapat terukur secara empiris (marketed output atau priced benefit) = manfaat personal. 2. Manfaat yang nilainya tidak terukur (unpriced benefit), dinikmati masyarakat luas atau bersifat komunal = tersedianya pangan, sarana rekreasi, sarana bagi berkembangnya budaya pedesaan, dan lapangan kerja di pedesaan. 3
  4. 4. Manfaat tidak langsung (lingkungan): 1. mencegah banjir, 2. pengendali keseimbangan tata air, 3. mencegah terjadinya erosi, 4. mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, dan 5. mencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan. 4
  5. 5. Dahsyatnya konversi lahan: Dalam Buku “Rencana Strategis Kementrian Pertanian tahun 2010-2014”:  konversi sawah menjadi lahan non-pertanian tahun 1999-2002 = 562.159 Ha  rata-rata = 187.197,7 Ha/tahun. 5
  6. 6. Konversi lahan di Jawa: 6
  7. 7. Perubahan lanskap Jabotabek: 7
  8. 8. Indonesia tidak “kaya” lahan: 8
  9. 9. Alih fungsi sawah ke kebun SAWIT: • Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia 2012= 12,3 juta Ha, rencana ekspansi = 26,5 juta Ha • Alasan petani mengkonversi ke sawit: 1. pendapatan sawit lebih tinggi 2. resiko lebih rendah 3. nilai jual/anggunan kebun sawit lebih tinggi 4. biaya produksi padi lebih tinggi 5. ketersedian air utk lahan sawah sulit 6. teknologi budidaya sawit lebih mudah. • Dampaknya: 1. produksi beras terancam 2. bekas lahan sawit butuh waktu panjang untuk recovery (umur produktif sawit hanya 15 tahun). 9
  10. 10. Reforma agraria dan pembangunan pertanian: 10
  11. 11. Pembangunan pertanian melalui landreform Pembangunan pertan melalui agribisnis (tanpa landreform) Syarat utamanya adalah tiap keluarga petani menguasai lahan yang cukup, misal 2 ha per keluarga. Tidak ada batas minimum penguasaan lahan per rumah tangga petani, lahan sesempit apapun bisa diakali. Unit perhatiannya bukan pada keluarga petani, bukan pada manusia; tapi lebih kepada produksi pertanian nasional. Pada analisis wilayah. Cukup sekali, meski berat secara politis dan anggaran Perlu upaya terus menerus, membebani anggaran pemerintah terus menerus tanpa jelas kapan ujungnya Bantuan benih, pupuk, dan modal bisa dihentikan. Dengan penguasaan 2 ha, tiap keluarga petani cukup modal untuk membeli pupuk sendiri meskipun harganya Rp. 10 ribu per kg, tanpa mengganggu ”asap dapur”. Bantuan benih, pupuk, dan modal tetap dibutuhkan entah sampai kapan. 11
  12. 12. Pembangunan pertanian melalui landreform Pembangunan pertan melalui agribisnis (tanpa landreform) Peluangnya kecil saat ini, tidak ada pihak yang mendukung secara serius. Presiden dan BPN juga ga berkutik. Banyak pula yang menolak, terutama investor swasta perkebunan besar. Saat ini merupakan opsi yang terpaksa harus dilakukan pemerintah. Jika tidak, maka pembangunan pertanian akan stagnan. Sumbangan untuk pemberantasan korupsi besar, karena kesempatan politisi besar ”bermain” menjual tanah air ke kapitalis luar menjadi tertutup. Yang bermain disini politisi kakap dan pejabat tinggi. Korupsi kecil-kecilan terus terjadi dalam pengadaan dan distribusi bantuan untuk petani. Hampir selalu ada ”fee” dari setiap pembelian. Yang bermain hanya staf-staf kecil dan menengah. Kelas teri. Jika lahan disediakan cukup untuk semua yang mau dan butuh bertani, maka kehidupan pedesaan akan lestari. Akibat pendekatan agribisnis tanpa agraria adalah “terusirnya” buruh tani dan petani bertanah sempit dari desanya karena kalah bersaing tidak mampu mencapai skala ekonomi. 12
  13. 13. Reforma agraria = aspek landreform + aspek non-landreform Aspek Landreform Aspek Non-Landreform Objeknya Berkenaan dengan perihal penataan ulang penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya agraria lain (air, ruang bawah tanah, dan ruang udara) Berkenaan dengan perihal penggunaan dan pemanfatan tanah dan sumber daya agraria lain. Yang diatur Siapa menguasai sebidang tanah, apakah individu, badan usaha, atau negara. Apakah berupa hak milik, hak guna usaha, sewa, bagi hasil, atau pinjam. Apakah sebidang tanah tertentu lebih cocok untuk ditanami padi, sawit, atau bikin pabrik. Faktor-faktor pembentuknya faktor tatanan hukum (negara dan adat), tekanan demografis, kondisi ekonomi (misal lapangan kerja non-pertanian), dan lain-lain. faktor geografi, topografi, kesuburan tanah, infrastruktur yang ada, kondisi ekonomi lokal-global, tekanan demografis, ketersediaan teknologi, ketersediaan kredit, keuntungan usaha pertanian, dan lain-lain Masalah yang dihadapi Konflik penguasaan dan pemilikan secara vertikal dan horizontal, inkosistensi hukum (antara UUPA dan “turunannya”), ketimpangan penguasaan dan pemilikan, penguasaan yang sempit oleh petani sehingga tidak ekonomis, ketidaklengkapan dan inkosistensi data. Degradasi tanah akibat pemanfaatan berlebihan atau karena ketidaktepatan secara teknis, konflik penggunaan dan pemanfaatan secara vertikal dan horizontal, serta tanah semakin menjadi komoditas pasar dengan maraknya jual-beli tanah. Peta penggunaan tanah juga belum jelas dan memadai. 13
  14. 14. Aspek Landreform Aspek Non-Landreform Aktifitas Pembaruan Agraria yang relevan Penetapan objek tanah landreform, penetapan petani penerima, penetapan harga tanah dan cara pembayaran, pendistribusian tanah kepada penerima, perbaikan penguasaan (misal perbaikan sistem penyakapan), dan penertiban tanah guntay (absentee) Berbagai bentuk pengelolaan dan pengusahaan tanah, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan produktifitas tanah, perbaikan sistem pajak tanah, pemberian kredit usahatani, penyuluhan dan penelitian, penyediaan pasar pertanian, serta pengembangan organisasi petani. Pihak yang bertanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dari pusat sampai daerah, mungkin juga Bappenas dan masyarakat adat, yang merasa memiliki otoritas dalam hal penguasaan tanah. Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan departemen lain yang berkepentingan dengan penggunaan tanah. Kelompok studi Land tenure. Yakni hak atas tanah atau penguasaan tanah, atau tepatnya tentang status hukum dari penguasaan tanah (hak milik, gadai, bagi hasil, sewa menyewa, dan juga kedudukan buruh tani). Land tenancy. Lebih kepada pendekatan ekonomi, yaitu menyangkut tentang penggarapan tanah dan seterusnya. 14
  15. 15. Swasembada pangan vs kesejahteraan petani: Mencapai swasembada Mencapai kesejahteraan petani Unit perhatian nasional Rumah tangga petani Pencapaian Swasembada bisa dicapai tanpa kesejahteraan petani, asalkan total pertanaman nasional cukup Sejahtera bisa dicapai tanpa swasembada, bila lahan per rumah tangga cukup (mis 2 ha/RT) Yang perduli Presiden, Mentan, media massa NGO, dan “mestinya” PPL Yang dibutuhkan Perluasan lahan (terutama kedelai), lahan yang cukup secara nasional, ketersediaan teknologi, dan dukungan untuk adopsi teknologi. Lahan yang cukup per RT, pola bagi hasil, bantuan untuk menekan biaya usahatani, harga jual yang menarik Bentuk dukungan Teknologi tinggi (benih unggul, pupuk cukup, dst) Lahan yang cukup per RT, dan teknologi Pendekatan yg bisa diaplikasikan Farmer field school (FFS) Farmer Bussiness School (FBS) 15
  16. 16. Kuadran II - Reforma agraria tanpa pembangunan pertanian (= landreform tanpa aspek non landreform) - Lahan cukup per petani, secara nasional kurang - Bagi hasil menguntungkan penyakap Kuadran IV - Pembangunan pertanian dengan landreform (lahan minimal 2 ha/RT petani) - Dukungan input cukup. Prasarana baik, dan harga menarik - Bagi hasil menguntungkan penyakap Kuadran I - Pembangunan pertanian lemah, tanpa landrefrom - Ketersediaan input dan prasarana lemah - Harga kurang menarik - Bagi hasil merugikan penyakap Kuadran III - Pembangunan pertanian tanpa landreform - Lahan sec nasional cukup, namun hanya 0,2 ha/RT - Dukungan input, prasarana, dan insentif harga - Bagi hasil merugikan penyakap Petani sejahtera Petani sengsara Tidak swasembada swasembada 16
  17. 17. Gejala “Delandreformisasi”: • Program landreform sejak 1960-an dibicarakan, namun tidak pernah efektif • Pada waktu yang bersamaan, berlangsung proses sebaliknya, berupa ”delandreformisasi” • Delandreformisasi = suatu kondisi yang bergerak ke arah yang berlawanan dari upaya-upaya landreformisasi, berlawanan dengan tujuan ideal reforma agraria. 17
  18. 18. Landreform Delandreformisasi Proses panataan penguasaan dan pendistribusian lahan kepada petani sehingga setiap petani memperoleh lahan yang cukup untuk diusahakan dan mampu mensejahterakan keluarganya. Gejala yang berlawanan dengan ide landreform. Lahan petani yang semula cukup menjadi terus berkurang karena dijual, karena dibagi-bagi, atau karena dialihfungsikan. Landreform memimpikan petani memiliki akses pada lahan yang mudah, menguasai lahan yang cukup untuk keluarganya untuk mencapai kesejahteraan, dan penataan ruang sedemikian sehingga kegiatan pertanian mendapat dukungan secara skala ekonomi, infrastruktur, dan kewilyahan. Petani semakin terpisah dari lahan. Hanya menguasai lahan yang semakin sempit, sehingga tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Bentuknya adalah pendaftaran tanah, ganti rugi lahan, pendistibusian, pendaftaran calon penerima tanah, dan lain-lain. Beberapa bentuk utama delandreformisasi adalah penjualan lahan oleh petani, fragmentasi lahan sehingga menjadi tidak ekonomis, dan konversi lahan yang sulit dikendalikan. Terbatas hanya pada ide, yang malangnya makin lama makin pudar. Adalah fakta riel. Terjadi setiap hari, makin hari makin cepat, makin luas, makin menguat. Diwacanakan, dibuka secara luas, dan bahkan dijadikan ”jualan politik” para kontestan calon legislatif dan eksekutif. Tersembunyi, tidak diperhatikan, tidak disadari oleh siapapun. Saya berani katakan, Saya adalah orang pertama yang menulis hal ini, dan pertama yang menggunakan konsep ”delandreformisasi”. 18
  19. 19. Landreform Delandreformisasi Redistribusi lahan hanya berlangsung era 1960-an, lalu transmigrasi, dan peningkatan hak penguasaan (sertifikasi) sec terbatas Terjadi sepanjang hari, pada lahan sawah dan kering, di Jawa dan diluar Jawa. Faktor penyebab terjadinya adalah tekanan penduduk, demand tinggi terhadap lahan, dan karena sertifikasi lahan. Skalanya besar, menarik perhatian, dan diberitakan media massa. Skalanya kecil-kecil, terjadi di setiap wilayah desa dan kota. Tidak ada yang merasa sedih, dan tidak dianggap sebagai sebuah ketidakadilan karena dijalankan secara sukarela oleh petani, dan legal pula. Diskenariokan dan direncanakan oleh pemerintah dan kalangan cerdik pandai, meski ga kesampaian. Sesungguhnya juga tidak diharapkan bahkan oleh petani sekalipun, namun tetap terjadi karena tekanan hidup dan bujukan hidup konsumtif. Dampak tidak berjalannya landreform = akses petani padal lahan sulit, penguasaan lahan makin sempit, pemerintah terpaksa terus memberi bantuan dan subsidi karena usahatani per keluarga sempit dan tidak ekonomis, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dampak delandreformisasi = terkendalanya pengembangan agribisnis karena skala usaha semakin tidak efisien, tenaga kerja usia muda kurang tertarik di pertanian, pelepasan tanah menyebabkan kemiskinan dan sulit akses ke perbankan, petani terpaksa harus melakukan diversifikasi bidang usaha yang serba tanggung, serta perubahan sosiokultural yakni rusaknya relasi dan keutuhan dalam keluarga. 19
  20. 20. Upaya Pemerintah: 1. UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Ttg Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 5. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 6. Permentan No 81 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 20
  21. 21. • Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan = (a). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (b). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. • Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. • Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang 21
  22. 22. PP No 1 Tahun 2011 Pasal 17 (2): Perlindungan dilakukan dengan mempertimbangkan: 1. luas kawasan pertanian pangan; 2. produktivitas; 3. potensi teknis lahan; 4. keandalan infrastruktur; dan 5. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian Pasal 22 (1): Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria : 1. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; 2. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; 3. didukung infrastruktur dasar; dan/atau 4. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan Pasal 35 (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan dalam rangka: (a) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau (b) terjadi bencana 22
  23. 23. PP No 12 Tahun 2012 Pasal 5 : Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa: 1. pengembangan infrastruktur pertanian; 2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan 3. varietas unggul; 4. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 5. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 6. jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan/atau 7. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi 23
  24. 24. Permentan No 81 tahun 2013 Lahan yang akan dialihfungsikan harus memperhatikan: 1. luas lahan yang akan dialihkan; 2. potensi kehilangan hasil pangan akibat konversi; 3. nilai resiko akibat konversi; 4. dampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pertanian; dan 5. perkiraan perubahan pada sosio kultural masyarakat (kekerabatan, pemukiman dll). 24
  25. 25. Beberapa kelemahan HUKUM dan kebijakan konversi lahan: Tahun 2013: dari 33 Provinsi = 17 Provinsi telah menyelesaikan dan menerbitkan Perda RTRW. Dari 491 Kabupaten/Kota = 306 kabupaten/kota menyelesaikan Perda RTRW Perda RTRW cenderung lebih mengutamakan kebutuhan lahan sektor non pertanian. UU No. 41/2009, lahan yang dilindungi = lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan atau lahan tidak beririgasi (lahan yang dicadangkan untuk pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau diluar kawasan pertanian pangan). Dalam Perda RTRW = sebagian besar hanya mengarah kepada lahan sawah irigasi teknis dan lahan beririgasi. 25
  26. 26. UU No. 41/2009 terlalu longgar memberikan kewenangan pengaturan dan penetapan lahan yang akan dilindungi kepada RTRW wilayah. Lahan pertanian pangan yang dilindungi hanya sisa lahan setelah dikurangi kebutuhan non pertanian. Maka, UU No. 41/2009 yang dituangkan dalam Perda RTRW menjadi justifikasi terjadinya konversi lahan pertanian. Agar lebih tegas. Jangan hanya “melindungi”, tetapi “mengkonservasi lahan pertanian pangan”. Luas lahan yang dicadangkan untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan bervariasi antar wilayah, padahal seharusnya semua luas lahan sawah beririgasi dan sebagian lahan kering dapat dicadangkan untuk LP2B. Pada hakekatnya, pemberlakuan UU 41/2009 tidak akan dapat mencegah konversi lahan, bahkan konversi lahan menjadi legal sesuai UU dan Perda RTRW. 26
  27. 27. Kebijakan yang dibutuhkan: Implementasi kebijakan membutuhkan tiga strategi (secara simultan) yaitu: 1. Memperkecil peluang konversi lahan: menekan pertumbuhan penduduk, relokasi penduduk di kawasan pertanian produktif, pajak progresif pada lahan nonpertanian, dan prinsip "hemat lahan" dalam pembangunan infrastruktur. 2. Mengendalikan konversi lahan: (a) mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses konversi lahan, (b) membatasi luas lahan yang dapat dikonversi di setiap daerah berdasarkan konsep kemandirian pangan, (c) membatasi konversi pada lahan yang memiliki produktivitas pangan, daya serap tenaga kerja, dan fungsi lingkungan tinggi, (d) memberlakukan biaya konversi lahan yang bersifat progresif kepada investor pelaku konversi lahan, dan (e) membatasi konversi lahan untuk kegiatan nonpertanian yang memiliki daya serap tenaga kerja rendah dan berpotensi tinggi menimbulkan masalah lingkungan. 3. Menanggulangi/menetralisir dampak negatif konversi lahan: (a) membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi, (b) melakukan perluasan lahan sawah dengan luasan sebanding dengan kapasitas produksi pangan dan penyerapan tenaga kerja pertanian yang hilang akibat konversi lahan, dan (c) mengembangkan kegiatan nonpertanian untuk menyerap TK setempat. 27
  28. 28. Pendekatan untuk pengendalian (Pearce and Turner , 1990) : (1)Aturan dan kebijakan yang tegas dan penegakannya (2)Acquisition and management (sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) (3) Insentif (subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian) (4)Pengembangan prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya. 28
  29. 29. Terima kasih, semoga berguna syahyuti@gmail.com 29

×