CMS

1. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 3 Slawi Kode Pos. 52412
Tlp./Fax.0283 – 491379 e-mail :
dinsos@tegalkab.go.id

3. PERSEBARAN BDT KAB. TEGAL
Dasar : Permensos 71/HUK/2018
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH
1 MARGASARI 49,362
2 BUMIJAWA 57,362
3 BOJONG 46,134
4 BALAPULANG 58,941
5 PAGERBARANG 23,679
6 LEBAKSIU 45,002
7 JATINEGARA 32,792
8 KEDUNG BANTENG 29,267
9 PANGKAH 50,726
10 SLAWI 26,575
11 DUKUHWARU 27,833
12 ADIWERNA 45,150
13 DUKUHTURI 35,555
14 TALANG 32,055
15 TARUB 49,762
16 KRAMAT 33,222
17 SURADADI 41,650
18 WARUREJA 37,057
722,124
JUMLAH

4. BER-NIK NON-NIK %
1 ADIWERNA 32,446 12,704 39.15
2 BALAPULANG 48,388 10,553 21.81
3 BOJONG 34,621 11,513 33.25
4 BUMIJAWA 33,413 23,949 71.68
5 DUKUHTURI 29,403 6,152 20.92
6 DUKUHWARU 21,240 6,593 31.04
7 JATINEGARA 25,328 7,464 29.47
8 KEDUNGBANTENG 24,518 4,749 19.37
9 KRAMAT 26,930 6,292 23.36
10 LEBAKSIU 36,599 8,403 22.96
11 MARGASARI 30,587 18,775 61.38
12 PAGERBARANG 17,165 6,514 37.95
13 PANGKAH 41,455 9,271 22.36
14 SLAWI 21,947 4,628 21.09
15 SURADADI 34,811 6,839 19.65
16 TALANG 23,572 8,483 35.99
17 TARUB 39,021 10,741 27.53
18 WARUREJA 25,644 11,413 44.51
JUMLAH 547,088 175,036 31.99
KECAMATAN
NO
BDT HUK/71/2018
SEBARAN BDT BERDASARKAN NIK DAN NON NIK

5.  Terindentifikasinya berbagai perubahan data yang
terjadi pada keluarga pemegang kartu perlindungan
sosial;
 Terhimpunnya usulan baru hasil Musdes atau
Muskel yang memenuhi kriteria miskin dan tidak
mampu;
 Terbangunnya partisipasi warga dan Pemerintah
lokal dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan
melalui Musdes dan Muskel;
 Terwujudnya data penerima program
perlindungan sosial yg valid, ketepatan sasaran
dan ketepatan waktu.
VERIFIKASI DAN VALIDASI

6. AMANAH UU NO 13/2011
Pasal 9
1) SEORANG FAKIR MISKIN YANG BELUM TERDATA DAPAT SECARA AKTIF
MENDAFTARKAN DIRI KEPADA LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN
YANG SEJENIS DI TEMPAT TINGGALNYA.
2) KEPALA KELUARGA YANG TELAH TERDAFTAR SEBAGAI FAKIR MISKIN WAJIB
MELAPORKAN SETIAP PERUBAHAN DATA ANGGOTA KELUARGANYA KEPADA
LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS DI TEMPAT
TINGGALNYA.
3) LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS WAJIB
MENYAMPAIKAN PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI
CAMAT.
4) BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN DATA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) KEPADA GUBERNUR UNTUK
DITERUSKAN KEPADA MENTERI.
5) DALAM HAL DIPERLUKAN, BUPATI/WALIKOTA DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN.

7. Peraturan Menteri Sosial
Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu
Pasal 2
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan acuan bagi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu agar data penerima program valid, tepat
sasaran, dan tepat waktu.
VERIFIKASI DAN VALIDASI

8. Apa saja….
 MASYARAKAT MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
YANG SUDAH TERDAFTAR DALAM DATA TERPADU
TETAPI MENGALAMI PERUBAHAN STATUS DAN
KELENGKAPAN IDENTITAS :
- KAYA
- MENINGGAL
- PINDAH ALAMAT
- PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA
- BELUM LENGKAP IDENTITASNYA ( NIK, NKK,
DLL)
 MASYARAKAT MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DATA TERPADU

9. a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar
digunakan untuk memenuhi konsumsi
makanan pokok dengan sangat sederhana;
c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk
berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas
atau yang disubsidi pemerintah;
d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam
satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan
anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama;

10. f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu /kayu
/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah,
termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau
tembok tidak diplester;
g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu
/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas
rendah;
h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes
dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan
dari listrik atau listrik tanpa meteran;
j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2 /orang; dan
k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau
mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya

11. Struktur Organisasi
Pelaksana
Garis instruksi
Keterangan:
Garis koordinasi
Petugas
Monitoring
Camat
Bupati/Wali Kota
Kepala Dinas
Sosial Kab/Kota
Kepala Desa/
Lurah/Nama Lain
Pengawas/
Pemeriksa
Koordinator
Kecamatan
Koordinator
Kab/Kota
Kepala Dinas
Dukcapil
Kab/Kota
Kepala BPS
Kab/Kota
Pengumpul
Data
Penanggung
Jawab Data
Kab/Kota
Pengolah
Data
Pasal 4

12. Pasal 5
Mekanisme Verivali
Penduduk di Rumah Tangga
bertempat tinggal tetap
40% penduduk dengan
status kesejahteraan
terendah
Pemutakhiran Basis Data
Terpadu (BDT) 2015
Data Terpadu penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu periode sebelumnya
Mendaftarkan diri secara aktif kepada kepala
desa/lurah/nama lain di tempat tinggalnya
Data usulan baru Rumah Tangga yang
telah disahkan oleh daerah
kabupaten/kota
Prelist awal Verifikasi dan
Validasi DT PFM&OTM
Penduduk yang merasa memenuhi syarat
tetapi tidak masuk Data Terpadu
periode sebelumnya
Identifikasi awal dan pemeriksaan
keberadaan di DT PFM&OTM periode
sebelumnya
Sumber Data

13. Kirim data ke
daerah
provinsi
Pemeriksaan data di
Pusat Data dan
Informasi Kesos
Pemeringkatan
kesejahteraan
Rumah Tangga,
pencetakan daftar,
tabulasi dan
penyajian data
Kirim data ke Pusat
Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
Pemeriksaan
data di tingkat
daerah provinsi
MEKANISME VERIVALI
Penyusunan Prelist Awal
Bimbingan Teknis
Musyawarah
desa/kelurahan/nama lain
Kunjungan Rumah
Tangga/tempat tinggal
Pengawasan lapangan
Entri dan update data
menggunakan SIKS NG
Pemeriksaan dokumen/data
Penyusunan prelist Akhir
Kabupaten/Kota
Provinsi Kemensos
If not ok
If not ok

19. TAHUN 2018

26. PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
&
POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
( PSKS )

27. 26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan
dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan
(ADK)
6. Anak yang menjadi Korban
Tindak Kekerasan atau
Diperlakukan Salah
7. Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan
(BWBLP)
16. Orang dengan HIV/
AIDS (ODHA)
17. Korban
Penyalahgunaan
NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah
Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

28. POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PSKS)
2. PEKSOS
PROFESIONAL
5. PSM
(PEKERJA SISOAL MASYARKAT)
6. TAGANA
3. LKS
(Lembaga
Kesejahteraan Sosial)
4. LK3
(Lembaga Kesejahteraan
Keluarga)
7. KELUARGA
PIONER 9. WKSBM
(Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis
Masyarakat).
8. WPKS
(Wanita Pemimpin
Kesejahteraan Sosial)
10. PENYULUH
SOSIAL
1. TKSK
11. DUNIA USAHA
12. KARANG TARUNA

29. PMKS KAB. TEGAL TAHUN 2018

30. FORM PMKS

31. POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PSKS )

32. VERIFIKASI VALIDASI
PENERIMA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL

33. APBN APBD 1 APBD II
1 ADIWERNA 46,225 795 2,756 4,026 118 2,831
2 BALAPULANG 65,250 1,138 975 6,707 130 5,515
3 BOJONG 56,555 956 1,293 5,304 20 4,468
4 BUMIJAWA 62,915 434 1,189 7,165 13 6,138
5 DUKUHTURI 34,961 743 1,667 2,744 101 1,936
6 DUKUHWARU 32,926 549 996 2,837 108 2,358
7 JATINEGARA 35,253 741 1,625 3,643 17 2,755
8 KEDUNGBANTENG 27,527 551 594 2,749 30 2,020
9 KRAMAT 29,313 957 1,236 2,695 58 1,854
10 LEBAKSIU 45,637 1,138 2,337 4,874 233 3,711
11 MARGASARI 58,658 642 2,343 5,568 152 4,046
12 PAGERBARANG 19,060 824 1,680 2,276 21 1,349
13 PANGKAH 46,640 1,064 2,260 4,831 52 3,486
14 SLAWI 23,903 675 518 2,494 36 2,028
15 SURADADI 44,771 666 2,637 4,209 23 3,041
16 TALANG 32,782 628 2,554 3,364 12 2,347
17 TARUB 43,886 726 950 4,854 89 4,029
18 WARUREJA 36,062 401 450 3,505 28 2,555
742,324 13,628 28,060 73,845 1,241 56,467
JUMLAH
PBI JKN
BPNT KJS PKH
NO KECAMATAN
JENIS PROGRAM BANTUAN
SEBARAN PROGRAM BANTUAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

34. Apa
Itu
PKH?
Eligiblitas
Index
Bantuan
Index
2019
Verifikasi
Kewajiban
Pemutakhira
n
(Pemenuhan Syarat Kepesertaan)
Kategori
1. Ibu Hamil/Nifas
2. Balita
3. Anak Pra Sekolah
4. SD
5. SMP
6. SMA
7. LANJUT USIA
8. ODD
Non
Kategori
9. Mahasiswa PT
10. Mampu
11. Exit Alamiah
12. Meninggal
Dunia
KPM calon peserta PKH disebut
eligible (memenuhi syarat) apabila
terpenuhi dua kondisi, yaitu:
1. Sangat Miskin, dan
2. Terdapat anggota keluarga yang
sesuai kategori kepesertaan PKH
Sanga
t
Miski
n
Sesuai
Kateg
ori
Eligib
le
Komponen Kesehatan
Komponen Pendidikan
* Anak usia hingga 21 tahun namun belum terdaftar di sekolah tetap
masuk kategori mendapat bantuan. Diberi kesempatan didaftarkan ke
sekolah sebelum tahun ajaran baru.
Komponen Kessos
Eligiblitas

35. Apa
Itu
PKH?
Eligiblitas
Index
Bantuan
Index
2019
Verifikasi
Kewajiban
Pemutakhira
n Index Bantuan Lama
KETERANGAN 2014 2015 2016 2017 2018
BANTUAN TETAP 300,000 500,000 500,000 - -
TAMBAHAN MANFAAT BAGI
KELUARGA DENGAN :
- IBU HAMIL,
MENYUSUI,
BALITA
1,000,00
0
1,000,00
0
1,200,000
1,890,0
00
1.766.35
0,-
- SD SEDERAJAT 500,000 450,000 450,000
- SMP
SEDERAJAT
1,000,00
0
750,000 750,000
- SMA
SEDERAJAT
1,000,00
0
1,000,000
- PENYANDANG
DISABILITAS
3,100,000
(300,000 X
12 –
500,000) 2,000,0
00
1.840.35
0,-
- LANSIA 1,900,000
(200,000 X
12 –
500,000)
RATA-RATA
BANTUAN PER
TAHUN
1,740,00
0
1,865,00
0
2,175,000
Tahun 2017 dan Tahun 2018 berlaku
bantuan flat

36. Apa
Itu
PKH?
Eligiblitas
Index
Bantuan
Index
2019
Verifikasi
Kewajiban
Pemutakhira
n
Index Bantuan Baru
KETERANGAN NOMINAL
BANTUAN
PER TAHUN
(Rp)
NOMINAL
BANTUAN PER
TAHAP (Rp)
BANTUAN TETAP 550.000
Bantuan Tetap
hanya di
Tahap 1
Tambahan Manfaat Bagi Keluarga
Dengan :
IBU HAMIL/NIFAS 2.400.000 600.000
BALITA 2.400.000 600.000
APRAS 2.400.000 600.000
SD SEDERAJAT 900.000 225.000
SMP SEDERAJAT 1.500.000 375.000
SMA SEDERAJAT 2.400.000 600.000
PENYANDANG
DISABILITAS
2.400.000 600.000

37. PELAKSANAAN VERIFIKASI
1.DILAKUKAN SETIAP BULAN JIKA ADA
PERUBAHAN PENERIMA PROGRAM BANSOS.
2.PELAKSA VERVAL DILAKUKAN SECARA
SINERGI YANG MELIBATKAN PEMERINTAH
DESA DAN PSKS SESUAI MEKANISME YANG
ADA.
3.HASIL VERIFIKASI DISAMPAIKAN KEPADA
DINAS SOSIAL MENDASARI HASIL
MUSKEL/MUSDES.
4.PENGUSULAN PERUBAHAN KEPESERTAAN
PENERIMA BANSOS KE KEMENTRIAN
SOSIAL DILAKUKAN SECARA PERIODE

38. STATEGI KEMUDAHAN PELAKSANAAN
VERVAL PENERIMA BANSOS
PROGRAM PENGECATAN RUMAH
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

39. PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
(1) Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa yang bersifat lokal;
c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa.
(2) Wewenang Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras
dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten di bidang kesejahteraan
sosial;

40. b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS;
d. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
e. penggalian dan pendayagunaan PSKS;
f. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial
g. penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial

41. 1. Komitmen dan dukungan aktif Kepala Daerah.
2. Koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar lembaga perangkat
daerah (Bappeda, Dinsos, Dinas Kependudukan, Dinas Kominfo,
BPS, dan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan).
3. Pemahaman dan penguasaan teknis petugas pelaksana di
lapangan.
4. Kecukupan alokasi anggaran daerah untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan vervaldi lapangan.
5. Ketersediaan sistem informasi manajemen (SIM) yang memenuhi
standar verval.
Faktor Kunci Keberhasilan Pelaksanaan
Verivali

42. RAB VERIVALI BDT TINGKAT DES/KEL
KOMPONEN PEMBIAYAAN :
1. SOSIALISASI TINGKAT DES/KEL.
2. BIMTEK PETUGAS :
- PCL
- VERIFIKATOR
3. CETAK PRELIST AWAL
4. MUSDES / MUSKEL
5. CETAK PRELIST AKHIR
6. KUNJUNGAN KE RUTAN
7. ENTRY DATA SIK-NG OFF LINE
8. BIAYA PENGECATAN RUTAN PENERIMA BANSOS
ESTIMASI KEBUTUHAN Rp. 30.000.000,-
* Besaran anggaran disesuaikan dengan jumlah rutan

43. TERIMAKASIH
SEMOGA
BERMANFAAT 
Dra. NURHAYATI. MM
Kepala Dinas
DINAS SOSIAL KAB. TEGAL