21 Desember 2023 Webinar CitiAsia tentang Analisis Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra

1. Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Ketua Senat Institut STIAMI
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI
2023
Perencanaan dan Pembangunan
Daerah berbasis Astagatra
Perencanaan dan Pembangunan
Daerah berbasis Astagatra

2. Perencanaan dan Pembangunan Daerah
berbasis Astagatra
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Ketua Senat Institut STIAMI
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI
2023

4. 1
Modul "Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra" ini merupakan hasil
kolaborasi antara Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dengan CitiAsia Inc, sebuah
kerjasama yang memadukan keahlian akademis dan pengalaman praktis dalam upaya
meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
Perencanaan dan pembangunan daerah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam modul ini, kami menyajikan analisis
mendalam terhadap berbagai aspek perencanaan dan pembangunan daerah berbasis
Astagatra, yang melibatkan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan
Keamanan, Geografi, Sumber Kekayaan Alam, serta Demografi.
Analisis yang terdapat dalam modul ini tidak hanya mencakup pemahaman konseptual, tetapi
juga merinci implikasi praktisnya dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah.
Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dan
mendalam terkait dinamika kompleks yang memengaruhi proses pembangunan daerah.
Selain itu, modul ini juga mengusung konsep program prioritas, yang menitikberatkan pada
upaya pengembangan daerah berbasis Astagatra. Program-program ini diarahkan untuk
memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan yang seimbang dan holistik,
mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Untuk mengukur keberhasilan perencanaan dan pembangunan daerah berbasis Astagatra,
kami menyajikan indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan. Indikator-indikator tersebut
menjadi pedoman dalam mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan, sekaligus
mengukur dampak positif yang dihasilkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Akhir kata, modul ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi para praktisi,
akademisi, serta semua pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan perencanaan dan
pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kami mengucapkan terima kasih
kepada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dan CitiAsia Inc atas kontribusi dan
kerjasama dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan kontribusi
positif dalam menghadirkan perubahan dan kemajuan bagi pembangunan daerah di
Indonesia.
Selamat membaca dan semoga modul ini bermanfaat.
Jakarta, 21 Desember 2023
Dadang Solihin
Ketua Senat Institut STIAMI
Kata Pengantar

5. 2
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………….… 1
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Tentang Penulis …………………………………………………………………………………………………………… 3
1. Pendahuluan ……………………………………………………..………………………………………………….. 4
2. Gatra Ideologi ………………………………………………………………………………………………………… 8
3. Gatra Politik ………………………………………………………………………………………………………….. 14
4. Gatra Ekonomi ………………………………………………………………………………………………………. 18
5. Gatra Sosial Budaya ………………………………………………………………………………………………. 23
6. Gatra Pertahanan dan Keamanan …………………………………………………………………………. 28
7. Gatra Geografi ……………………………………………………………………………………………………….. 31
8. Gatra Sumber Kekayaan Alam ……………………………………………………………………………….. 34
9. Gatra Demografi ……………………………………………………………………………………………………. 37
Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………………………………………… 40
Daftar Isi

6. 3
Dadang Solihin adalah Senior Strategic Planner yang sehari-hari aktif di
Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Pada bulan
November 2023 ia terpilih sebagai Ketua Senat Institut Ilmu Sosial dan
Manajemen STIAMI.
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia
peroleh dari University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun
gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988,
di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara
menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari
Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
Tentang Penulis

7. 4
Sebelum membahas Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra, kami ingin
menjelaskan secara sepintas metode yang mirip, yaitu Analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah
suatu metode yang digunakan untuk memahami dampak lingkungan makro eksternal
terhadap organisasi atau proyek. Singkatan PESTEL mewakili enam faktor utama yang
dianalisis dalam kerangka ini, yaitu:
1. Political: Faktor-faktor politik mencakup kestabilan pemerintahan, kebijakan pajak,
regulasi perdagangan, kebijakan pekerjaan, dan isu-isu politik lainnya yang dapat
mempengaruhi bisnis atau proyek.
2. Economic: Faktor ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga,
nilai tukar mata uang, dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang dapat berdampak pada
kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan bisnis.
3. Social: Aspek-aspek sosial mencakup perubahan dalam perilaku dan preferensi
masyarakat, demografi, budaya, gaya hidup, dan isu-isu sosial lainnya yang dapat
mempengaruhi permintaan produk atau layanan.
4. Technological: Faktor teknologi mencakup inovasi, perkembangan teknologi, tingkat
adopsi teknologi, dan kemajuan teknologi yang dapat memberikan peluang atau ancaman
bagi bisnis atau proyek.
5. Environmental: Aspek-aspek lingkungan melibatkan faktor-faktor seperti kebijakan
lingkungan, perubahan iklim, keberlanjutan, dan isu-isu lingkungan lainnya yang dapat
memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan atau keberlanjutan proyek.
6. Legal: Faktor hukum mencakup regulasi pemerintah, perubahan hukum, kebijakan
perdagangan, dan isu hukum lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.
Analisis PESTEL membantu organisasi untuk lebih memahami konteks eksternal mereka,
mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merencanakan strategi yang sesuai. Dengan
mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan atau proyek dapat mengantisipasi
perubahan lingkungan dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan dan
berkelanjutan.
Pendahuluan

8. 5
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra adalah metode analisis dalam
perencanaan dan pembangunan daerah berdasarkan delapan variabel Wawasan Nusantara1,
yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Geografi, Sumber
Kekayaan Alam, dan Demografi.
Tabel Astagatra
Wawasan Nusantara adalah kesamaan persepsi pada segenap komponen bangsa Indonesia
sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek
kehidupan, yang akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan dan
mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara.
Wawasan Nusantara merupakan wawasan kebangsaan sekaligus wawasan nasional yang khas
bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke, dari
Miangas sampai pulau Rote.
Implementasi Konsepsi Wawasan Nusantara mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk
memandang dalam satu persepsi yang sama, yaitu pentingnya mempertahankan persatuan
dan kesatuan bangsa dan wilayah NKRI, tanpa harus kehilangan kebhinekaannya, untuk
mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
Perkataan Wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni: Wawasan (berasal dari
bahasa Jawa) dari akar kata “wawas”yang berarti: pandangan, tinjauan, penglihatan atau
tanggap indrawi (vision). Nusantara berasal dari kata: “Nusa” yang artinya negara kepulauan
(archipelago state), suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau.
“Antara” yang artinya pembatas.
Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan sebagai suatu negara kepulauan yang terletak
(dibatasi) antara/oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia dan dua samudera,
yakni samudera Hindia dan Pasifik.
Asas Wawasan Nusantara
Pertama, Kepentingan Bersama, yang berarti persamaan sikap dan kehendak dari seluruh
rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dengan segala
manivestasinya, misalnya penjajahan gaya baru yang dapat merendahkan harkat dan
martabat bangsa, bahkan menghancurkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia.
Di samping itu, kita semua mempunyai kepentingan bersama dalam mencapai kesejahteraan
dan rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
Kedua, Keadilan, berarti perasaan dan sikap memberikan dan memperoleh hak dan kewajiban
yang pantas pada segenap aspek kehidupan, baik dalam hubungan pusat dan daerah, antar
1
Dadang Solihin, 2013, Wawasan Nusantara, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/wawasan-nusantara-33345862

9. 6
daerah, intern daerah maupun antar anggota masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila ada
kejujuran dan keterbukaan serta niat baik dari semua komponen bangsa.
Ketiga, Kesetiaan, yang dimaksudkan disini adalah kesetiaan terhadap kesepakatan/ikrar
bersama anak bangsa, yang berarti perasaan dan sikap memegang teguh nilai-nilai
Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, yang kesemuanya
bermuara pada berdirinya NKRI. Hal tersebut juga mencerminkan adanya solidaritas, setia
kawan, rasa senasib sepenanggungan dan kerjasama yang harmonis dalam mengisi
kemerdekaan.
Latar Belakang Wawasan Nusantara
Konsep Wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan dimuat dalam peraturan perundang-
undangan RI sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam GBHN saat itu. Adapun
landasan hukum dari Wawasan Nusantara adalah: 1) TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal
22 Maret 1973, 2) TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN, dan
3) TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983.
Dengan dimuatnya rumusan Wawasan Nusantara dalam TAP MPR dan GBHN, maka berati
sejak 1973 tersebut, konsep rumusan dan subtansi Wawasan Nusantara telah menjadi bagian
dari hukum positif di Indonesia yang mengikat.
Secara geografis (keadaan wilayah), Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara,
bahkan secara demografis merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di
dunia saat ini. Sedangkan hal-hal lain dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sbb:
- Panjang wilayah mencakup 1/8 khatulistiwa,
- Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 280 juta jiwa dengan distribusi yang belum
merata,
- Jumlah pulau 13.667 pulau,
- Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah,
- Tanahnya mengandung sumber kekayaan alam yang melimpah yang umumnya masih
potensial, diantaranya merupakan bahan-bahan vital dan strategis.
Secara Geostrategi (Strategi Hankam) disesuaikan dengan kondisi wilayah RI yang terletak
pada posisi silang dunia, yaitu:
- Ideologis, antara negara dengan ideologi Komunis di utara dan Liberal di selatan.
- Politik, antara demokrasi rakyat di utara dengan demokrasi liberal di selatan.
- Sosial Budaya, antara budaya timur di utara (Budha/Konghuchu) dan budaya barat di
selatan.
- Hankam, antara sistem pertahanan kontinental di utara dengan sistem pertahanan maritim
di selatan.
- Demografis, antara negara dengan penduduk padat di utara (RRC) dan negara dengan
penduduk lengang di selatan (Australia).
Manfaat Wawasan Nusantara
Ke dalam untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan dalam semua aspek kehidupan bangsa
dan negara, baik Aspek Sosial maupun Aspek Alamiah. Ke luar turut serta mewujudkan
kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

10. 7
Wawasan Nusantara terdiri dari aspek sosial dan aspek alamiah.
A. Aspek Sosial mencakup Panca Gatra:
1. Ideologi,
2. Politik,
3. Ekonomi,
4. Sosial Budaya,
5. Hankam.
B. Aspek Alamiah mencakup Tri Gatra:
6. Geografi,
7. Sumber Kekayaan Alam,
8. Demografi.
Sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia, maka Wawasan Nusantara harus
dijadikan arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia
terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga
NKRI.
Implementasi Wawasan Nusantara adalah bagaimana setiap gerak pembangunan di Indonesia
harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi wilayah tanah air
secara utuh dan menyeluruh yang pelaksanaannya per bidang dapat dijelaskan sbb:
Dalam bidang Ideologi2, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu
masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang
hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam bidang Politik, berorientasi pada upaya menciptakan iklim penyelenggaraan negara
yang sehat dan dinamis yang perwujadannya nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat
dan memiliki legitimasi sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat.
Dalam bidang Ekonomi, diorientasikan pada upaya menciptakan integrasi ekonomi nasional
yang perwujudannya nampak pada terjaminnya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan
rakyat secara adil dan merata.
Dalam bidang Sosial Budaya, diorientasikan pada upaya membangun sikap batiniah dan
lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan hidup sekaligus kurnia Allah SWT yang pada gilirannya akan tercipta suasana
kehidupan bangsa yang harmonis, rukun dan bersatu dalam keberagaman yang dinamis.
Dalam bidang Hankam, diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran cinta
tanah air dan bangsa, yang pada gilirannya akan membentuk sikap bela negara pada setiap
bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.
Bab 1 sampai Bab 8 tulisan ini akan berisi uraian tentang Analisis, Implikasi, Program Prioritas,
dan Indikator Keberhasilan untuk setiap Gatra sebagai basis dalam Perencanaan dan
Pembangunan Daerah.
2
Dadang Solihin, 2013, Ideologi, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/ideologi-
33345644

11. 8
I. Sila Ketuhanan yang Maha Esa:
Analisis:
1. Sejauh Mana Program Pembangunan Menghormati Kebebasan Beragama dan
Memastikan Keberagaman Keyakinan Diakui dan Dihargai:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan menghormati
kebebasan beragama dan memastikan keberagaman keyakinan diakui dan
dihargai?
• Contoh Analisis: Menilai apakah terdapat dukungan konkret terhadap
pembangunan tempat ibadah, kebijakan yang melibatkan pemimpin agama dalam
dialog pembangunan, dan apakah keberagaman keyakinan diakui dan dihargai
dalam program-program tersebut.
2. Dukungan terhadap Pembangunan Tempat Ibadah:
• Pertanyaan Analisis: Apakah terdapat dukungan aktif terhadap pembangunan
tempat ibadah untuk berbagai kelompok agama?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi apakah terdapat alokasi anggaran dan izin yang
mendukung pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah.
3. Kebebasan Beragama dan Keterlibatan Pemimpin Agama dalam Dialog Pembangunan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan mendorong kebebasan
beragama dan melibatkan pemimpin agama dalam proses dialog pembangunan?
• Contoh Analisis: Menilai apakah ada kebijakan yang mendukung kebebasan
beragama dan apakah pemimpin agama terlibat dalam dialog pembangunan untuk
memberikan perspektif keagamaan.
Implikasi:
• Menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keragaman keyakinan.
• Mendorong toleransi dan dialog antar kelompok agama.
• Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kebebasan beragama.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Tempat Ibadah: Meningkatkan dukungan dan regulasi untuk
pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah bagi berbagai kelompok agama.
2. Promosi Kebebasan Beragama: Melakukan kampanye dan kebijakan untuk memastikan
kebebasan beragama dan menghargai hak setiap individu untuk mempraktikkan
keyakinannya.
1 Gatra Ideologi

12. 9
3. Keterlibatan Pemimpin Agama dalam Dialog Pembangunan: Mendorong partisipasi
pemimpin agama dalam dialog pembangunan untuk memastikan perspektif keagamaan
diakui dan dipertimbangkan.
Indikator Keberhasilan:
1. Jumlah dan Kondisi Tempat Ibadah: Menilai peningkatan jumlah dan kondisi tempat
ibadah untuk berbagai agama.
2. Tingkat Kebebasan Beragama: Mengukur tingkat kebebasan beragama melalui survei dan
evaluasi hak-hak individu dalam praktik keagamaan.
3. Partisipasi Pemimpin Agama dalam Dialog Pembangunan: Menilai tingkat partisipasi dan
dampak keterlibatan pemimpin agama dalam proses perencanaan dan pembangunan
daerah.
II. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Analisis:
1. Sejauh Mana Program Pembangunan Berkontribusi pada Kesejahteraan dan Perlakuan
Adil Terhadap Semua Lapisan Masyarakat:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan berkontribusi pada
peningkatan kesejahteraan dan memberikan perlakuan adil kepada semua lapisan
masyarakat?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi kebijakan pendidikan dan kesehatan yang merata,
serta upaya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan
difabel.
2. Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada kebijakan pendidikan dan kesehatan yang merata
dan memberikan akses yang setara kepada semua lapisan masyarakat?
• Contoh Analisis: Menganalisis distribusi sekolah dan fasilitas kesehatan di berbagai
wilayah serta upaya peningkatan akses untuk kelompok rentan.
3. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan melibatkan upaya
perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan difabel?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi program perlindungan sosial, kebijakan kesehatan
khusus, dan upaya peningkatan inklusivitas dalam layanan pendidikan.
Implikasi:
• Meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial di masyarakat.
• Menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
• Mendorong perlakuan adil dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

13. 10
Program Prioritas:
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Menerapkan kebijakan untuk meningkatkan
akses dan kualitas pendidikan di semua lapisan masyarakat, termasuk penyediaan
beasiswa dan program bantuan bagi keluarga kurang mampu.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Mengembangkan infrastruktur
kesehatan yang merata, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, dan
mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kelompok rentan.
3. Program Perlindungan Sosial: Menerapkan program perlindungan sosial yang efektif,
termasuk jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan
difabel.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Partisipasi dan Keberhasilan dalam Pendidikan: Mengukur tingkat partisipasi dan
keberhasilan siswa dari berbagai lapisan masyarakat dalam pendidikan formal.
2. Cakupan Layanan Kesehatan: Menilai cakupan layanan kesehatan dasar dan kesehatan
reproduksi di berbagai wilayah.
3. Efektivitas Program Perlindungan Sosial: Menilai efektivitas program perlindungan sosial
dalam melibatkan dan melindungi kelompok rentan.
III. Sila Persatuan Indonesia:
Analisis:
1. Sejauh Mana Program Pembangunan Mendukung Integrasi dan Persatuan Nasional:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan berkontribusi untuk
memperkuat integrasi dan persatuan nasional?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi apakah program-program tersebut mendukung
pembentukan identitas nasional yang kuat dan mengurangi disparitas antar
wilayah.
2. Program yang Memperkuat Identitas Nasional:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada program-program yang dirancang untuk
memperkuat identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila?
• Contoh Analisis: Menilai keberhasilan kampanye atau program yang
mempromosikan semangat kebangsaan dan nilai-nilai persatuan.
3. Dukungan terhadap Keberagaman Budaya:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan mendukung dan
mempromosikan keberagaman budaya di dalam masyarakat?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi apakah ada upaya untuk mendukung dan
melestarikan warisan budaya yang beragam di seluruh wilayah.
Implikasi:
• Menciptakan ikatan emosional dan identitas nasional yang kuat.

14. 11
• Mengurangi ketegangan dan konflik antar kelompok atau wilayah.
• Mendorong rasa kebangsaan dan solidaritas di antara berbagai lapisan masyarakat.
Program Prioritas:
1. Pendidikan Kebangsaan: Mengembangkan program pendidikan yang mempromosikan
nilai-nilai kebangsaan dan mengajarkan sejarah dan kebudayaan Indonesia kepada
generasi muda.
2. Program Identitas Nasional: Menerapkan program-program yang memperkuat identitas
nasional, seperti kampanye kebangsaan dan kegiatan sosial yang merayakan
keberagaman.
3. Pengurangan Disparitas Antar Wilayah: Mengimplementasikan kebijakan dan program
yang bertujuan mengurangi disparitas ekonomi dan sosial antar wilayah di Indonesia.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Program Persatuan: Mengukur tingkat partisipasi
masyarakat dalam program-program yang mendukung persatuan nasional.
2. Peningkatan Kesadaran Identitas Nasional: Menilai tingkat kesadaran dan identifikasi
masyarakat terhadap identitas nasional melalui survei dan pemantauan opinipublik.
3. Pengurangan Disparitas Ekonomi dan Sosial: Menilai pengurangan disparitas antar
wilayah melalui perbandingan data ekonomi dan sosial antar wilayah di berbagai periode
waktu.
IV. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan:
Analisis:
1. Sejauh Mana Program Pembangunan Melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengambilan Keputusan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan?
• Contoh Analisis: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah
desa, rapat perencanaan pembangunan, atau mekanisme perwakilan seperti
pemilihan umum.
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan, khususnya dalam menentukan prioritas dan
kebutuhan lokal?
• Contoh Analisis: Menganalisis keberhasilan program-partisipasi seperti forum
perencanaan pembangunan partisipatif dan peningkatan partisipasi dalam
penetapan anggaran.

15. 12
Implikasi:
• Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap proses
pembangunan.
• Mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat
pembangunan.
• Membangun legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.
Program Prioritas:
1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Membangun mekanisme dan program untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti
penyelenggaraan forum-forum partisipatif.
2. Penguatan Mekanisme Perwakilan: Meningkatkan kapasitas dan transparansi mekanisme
perwakilan, termasuk pemilihan umum dan peran lembaga perwakilan seperti dewan
desa atau kelurahan.
3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara efektif dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan
perencanaan dan pengambilan keputusan, diukur melalui partisipasi dalam forum,
musyawarah, atau pemilihan umum.
2. Efektivitas Mekanisme Perwakilan: Menilai sejauh mana mekanisme perwakilan, seperti
dewan desa atau kelurahan, dapat mengartikulasikan dan mewakili kebutuhan dan
aspirasi masyarakat.
3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Mengukur tingkat peningkatan kapasitas masyarakat
dalam berpartisipasi aktif dan efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan.
V. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Analisis:
1. Sejauh Mana Program Pembangunan Berkontribusi pada Pengurangan Kesenjangan
Sosial dan Ekonomi:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan berkontribusi pada
pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai lapisan
masyarakat?
• Contoh Analisis: Menilai efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan, program
pemberdayaan ekonomi, dan upaya menciptakan akses yang merata terhadap
layanan sosial.

16. 13
2. Kebijakan Redistribusi Pendapatan:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk
mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di antara berbagai kelompok
masyarakat?
• Contoh Analisis: Menganalisis dampak kebijakan pajak dan transfer sosial
terhadap redistribusi pendapatan.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan mendukung
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi program pelatihan keterampilan, pemberian modal
usaha, atau program bantuan sosial yang ditargetkan.
Implikasi:
• Menciptakan masyarakat yang lebih merata secara ekonomi dan sosial.
• Meningkatkan akses dan pemberdayaan masyarakat miskin.
• Mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan dalam akses terhadap layanan sosial.
Program Prioritas:
1. Penguatan Kebijakan Redistribusi Pendapatan: Meningkatkan kebijakan yang
mendukung redistribusi pendapatan, termasuk pajak progresif dan program
kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan Akses ke Layanan Sosial: Memastikan akses yang merata terhadap layanan
pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum untuk semua lapisan masyarakat.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi: Menerapkan program pemberdayaan ekonomi, seperti
pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bagi masyarakat
miskin.
Indikator Keberhasilan:
1. Indeks Gini atau Indikator Ketidaksetaraan Pendapatan: Menilai tingkat ketidaksetaraan
pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat.
2. Tingkat Kemiskinan: Mengukur tingkat kemiskinan dan perubahan dalam jumlah orang
yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Tingkat Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Ekonomi: Menilai sejauh mana
masyarakat miskin dan rentan berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi dan
meningkatkan kemandirian mereka.

17. 14
I. Stabilitas Politik Daerah:
Analisis:
1. Sejauh Mana Stabilitas Politik Daerah Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Program
Pembangunan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana stabilitas politik daerah dapat mempengaruhi
pelaksanaan program pembangunan?
• Contoh Analisis: Evaluasi periode kepemimpinan, tingkat konflik politik, dan
kecenderungan perubahan pemerintahan sebagai faktor yang dapat
mempengaruhi kestabilan politik daerah.
2. Evaluasi Periode Kepemimpinan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana evaluasi terhadap periode kepemimpinan
sebelumnya di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Mengkaji keberhasilan kebijakan dan program yang
diimplementasikan selama periode kepemimpinan sebelumnya serta dampaknya
terhadap stabilitas politik.
3. Tingkat Konflik Politik:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada konflik politik yang signifikan di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi tingkat ketegangan antarpartai politik, perebutan
kekuasaan, atau konflik politik lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas politik.
Implikasi:
• Stabilitas politik yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
• Konflik politik dapat menghambat proses pembangunan dan menyebabkan
ketidakpastian.
Program Prioritas:
1. Penguatan Institusi Politik: Mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas dan
kapasitas lembaga-lembaga politik lokal dalam menjaga stabilitas dan meredakan konflik.
2. Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses politik dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem politik lokal untuk
meminimalkan konflik.
3. Pola Komunikasi yang Efektif: Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk
memitigasi potensi konflik dan membangun konsensus di antara pemangku kepentingan
politik.
2 Gatra Politik

18. 15
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Stabilitas Politik: Mengukur tingkat stabilitas politik dengan melihat jumlah
insiden konflik politik, perubahan pemerintahan, dan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pemerintah.
2. Partisipasi Masyarakat: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik
lokal sebagai indikator keterlibatan dan dukungan mereka terhadap pemerintah.
3. Evaluasi Program Pembangunan: Menilai kesuksesan program pembangunan selama
periode kepemimpinan sebelumnya dan sejauh mana program tersebut mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
II. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik:
Analisis:
1. Sejauh Mana Masyarakat Terlibat dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan
keputusan politik?
• Contoh Analisis: Menilai tingkat partisipasi dalam pemilihan umum, musyawarah,
dan kegiatan politik lainnya sebagai indikator sejauh mana masyarakat terlibat
dalam proses politik.
2. Tingkat Partisipasi dalam Pemilihan Umum:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan
umum di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menganalisis jumlah pemilih yang terdaftar, tingkat partisipasi
pemilih, dan tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum.
3. Musyawarah dan Kegiatan Politik Lainnya:
• Pertanyaan Analisis: Apakah terdapat kegiatan musyawarah atau bentuk
partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal?
• Contoh Analisis: Menilai apakah masyarakat terlibat dalam musyawarah desa,
forum diskusi, atau kegiatan politik lainnya yang memungkinkan partisipasi aktif.
Implikasi:
• Tingkat partisipasi masyarakat dapat mencerminkan tingkat keterlibatan dan dukungan
mereka terhadap pemerintah dan kebijakan yang diambil.
• Partisipasi yang tinggi dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan kebijakan.
Program Prioritas:
1. Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat: Mengembangkan program pendidikan
politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik
dan hak serta kewajiban mereka.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong dan mendukung inisiatif pemberdayaan
masyarakat, termasuk pelatihan partisipasi politik dan penguatan kapasitas kelompok
masyarakat.

19. 16
3. Transparansi dan Akses Informasi: Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi
politik untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan terinformasi.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Partisipasi Pemilih: Menilai tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum
sebagai indikator keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
2. Partisipasi dalam Musyawarah dan Kegiatan Politik Lainnya: Mengukur tingkat partisipasi
masyarakat dalam forum musyawarah, diskusi, atau kegiatan politik lokal lainnya.
3. Tingkat Kesadaran Politik Masyarakat: Menilai tingkat kesadaran politik masyarakat
melalui survei dan pemantauan publik terhadap isu-isu politik dan kebijakan lokal.
III. Konsistensi Kebijakan Pemerintah Daerah:
Analisis:
1. Sejauh Mana Kebijakan Pemerintah Daerah Konsisten dan Dapat Diprediksi:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah konsisten dan
dapat diprediksi?
• Contoh Analisis: Memeriksa sejarah kebijakan, perubahan signifikan, dan
konsistensi dalam pendekatan kebijakan sebagai langkah-langkah untuk menilai
konsistensi kebijakan.
2. Sejarah Kebijakan:
• Pertanyaan Analisis: Apa sejarah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah
daerah?
• Contoh Analisis: Melakukan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya,
melibatkan evaluasi dampak dan konsistensi antarkebijakan.
3. Perubahan Signifikan dalam Kebijakan:
• Pertanyaan Analisis: Apakah terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan
pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir?
• Contoh Analisis: Menilai dampak dan tujuan dari perubahan kebijakan yang
signifikan untuk memahami sejauh mana kebijakan dapat diprediksi.
Implikasi:
• Konsistensi kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi
pihak-pihak terkait.
• Perubahan kebijakan yang drastis dapat memengaruhi kepercayaan dan partisipasi
masyarakat.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Kebijakan Jangka Panjang: Mendorong pemerintah daerah untuk
mengembangkan kebijakan jangka panjang yang memberikan arah dan tujuan jangka
panjang.

20. 17
2. Konsultasi Publik dan Dialog Stakeholder: Meningkatkan konsultasi publik dan dialog
dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan aspirasi
dan kebutuhan masyarakat.
3. Penyusunan Pedoman Kebijakan: Menyusun pedoman dan kerangka kerja kebijakan
untuk memberikan dasar yang konsisten dalam pengembangan kebijakan.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Konsistensi Kebijakan: Menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan
sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan: Mengukur tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
3. Respon dan Dukungan Masyarakat: Menilai respon dan dukungan masyarakat terhadap
kebijakan yang diterapkan dan sejauh mana masyarakat merasa kebijakan tersebut
konsisten.

21. 18
I. Pertumbuhan Ekonomi:
Analisis:
1. Sejauh Mana Pertumbuhan Ekonomi Daerah Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah mampu
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
daerah seiring dengan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan per kapita.
2. Tingkat Pertumbuhan PDB Daerah:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana tingkat pertumbuhan PDB daerah dalam
beberapa tahun terakhir?
• Contoh Analisis: Menganalisis data PDB daerah untuk menilai kinerja ekonomi dan
tingkat pertumbuhan.
3. Peningkatan Lapangan Kerja dan Pendapatan Per Kapita:
• Pertanyaan Analisis: Apakah pertumbuhan ekonomi berdampak pada
peningkatan lapangan kerja dan pendapatan per kapita masyarakat?
• Contoh Analisis: Menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Implikasi:
• Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi tingkat kemiskinan.
• Fokus pada sektor-sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dapat mengurangi
tingkat pengangguran.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Sektor Ekonomi yang Berpotensi: Mengidentifikasi dan mendukung
sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan penciptaan
lapangan kerja.
2. Pelatihan dan Pendidikan Keahlian: Menyusun program pelatihan dan pendidikan
keahlian untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan meningkatkan daya saing di pasar
kerja.
3. Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi
ketergantungan pada sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor.
Indikator Keberhasilan:
3 Gatra Ekonomi

22. 19
1. Tingkat Pertumbuhan PDB: Menilai tingkat pertumbuhan PDB daerah sebagai indikator
utama kinerja ekonomi.
2. Angka Pengangguran: Mengukur tingkat pengangguran sebagai indikator dampak
pertumbuhan ekonomi terhadap lapangan kerja.
3. Pendapatan Per Kapita: Menilai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sebagai
hasil dari pertumbuhan ekonomi.
II. Distribusi Pendapatan:
Analisis:
1. Bagaimana Distribusi Pendapatan di dalam Masyarakat Daerah Tersebut:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana distribusi pendapatan di dalam masyarakat
daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menilai koefisien Gini, tingkat kemiskinan, dan upaya untuk
mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.
2. Koefisien Gini:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana tingkat ketidaksetaraan ekonomi diukur melalui
koefisien Gini?
• Contoh Analisis: Melakukan analisis terhadap data koefisien Gini untuk memahami
sejauh mana distribusi pendapatan merata atau tidak.
3. Tingkat Kemiskinan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana tingkat kemiskinan di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menilai tingkat kemiskinan melalui persentase penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan.
Implikasi:
• Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan
ekonomi di masyarakat.
• Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan dampak
pembangunan jangka panjang.
Program Prioritas:
1. Program Redistribusi Pendapatan: Menerapkan program-program yang mendukung
redistribusi pendapatan, seperti pajak yang progresif atau program bantuan sosial yang
terarah.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi
masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil.
3. Penguatan Sektor-Sektor yang Inklusif: Fokus pada pengembangan sektor-sektor
ekonomi yang inklusif dan dapat menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai lapisan
masyarakat.
Indikator Keberhasilan:

23. 20
1. Peningkatan Koefisien Gini: Menilai penurunan tingkat ketidaksetaraan ekonomi melalui
perbaikan koefisien Gini.
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan: Mengukur kesuksesan program-program pengentasan
kemiskinan melalui penurunan tingkat kemiskinan.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat di dalam Ekonomi: Menilai tingkat partisipasi
masyarakat dalam sektor ekonomi, khususnya dari kelompok yang rentan, sebagai
indikator inklusivitas ekonomi.
III. Sektor Ekonomi yang Dominan:
Analisis:
1. Apakah Terdapat Sektor Ekonomi yang Mendominasi:
• Pertanyaan Analisis: Apakah terdapat sektor ekonomi yang mendominasi, dan
sejauh mana sektor ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat?
• Contoh Analisis: Menganalisis kontribusi sektor-sektor seperti pertanian, industri,
dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja.
2. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDB dan Lapangan Kerja:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDB
dan penciptaan lapangan kerja?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi persentase kontribusi sektor pertanian, industri,
dan jasa terhadap PDB serta lapangan kerja.
3. Tingkat Ketergantungan pada Sektor Tertentu:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana ekonomi daerah tergantung pada satu atau
beberapa sektor tertentu?
• Contoh Analisis: Menilai tingkat ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor kunci
dan potensi risiko yang terkait.
Implikasi:
• Pemahaman yang baik tentang sektor ekonomi yang dominan dapat membantu dalam
pengambilan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.
• Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor dapat meningkatkan risiko ekonomi dan
ketidakstabilan.
Program Prioritas:
1. Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi
ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
2. Pemberdayaan Sektor-Sektor Potensial: Mendukung pengembangan sektor-sektor yang
memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan menciptakan lapangan kerja.
3. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan: Meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor
yang mendominasi untuk memaksimalkan kontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja.
Indikator Keberhasilan:

24. 21
1. Persentase Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDB: Menilai kontribusi persentase
masing-masing sektor terhadap PDB sebagai indikator kesehatan ekonomi.
2. Tingkat Diversifikasi Ekonomi: Menilai tingkat diversifikasi ekonomi dengan mengukur
seberapa banyak sektor yang berkontribusi pada PDB.
3. Penurunan Tingkat Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Menilai keberhasilan program
diversifikasi ekonomi dengan mengukur penurunan tingkat ketergantungan pada sektor
tertentu.
IV. Keberlanjutan Ekonomi Lokal:
Analisis:
1. Sejauh Mana Ekonomi Lokal Dapat Berkelanjutan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana ekonomi lokal dapat berkelanjutan,
mempertimbangkan faktor-faktor seperti penggunaan sumber daya alam dan
dampak lingkungan?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi praktik ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya
alam, dan investasi dalam inisiatif berkelanjutan.
2. Praktik Ekonomi Hijau:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada praktik ekonomi hijau yang diterapkan di
ekonomi lokal?
• Contoh Analisis: Menilai adopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti
daur ulang, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana pengelolaan sumber daya alam diintegrasikan ke
dalam kebijakan ekonomi lokal?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber
daya alam secara berkelanjutan, termasuk hutan, air, dan tanah.
Implikasi:
• Keberlanjutan ekonomi lokal dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang dan
melindungi lingkungan alam.
• Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan penting untuk memastikan
keberlanjutan diakui dan diimplementasikan.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Inisiatif Berkelanjutan: Mendorong pengembangan inisiatif dan proyek-
proyek ekonomi berkelanjutan, seperti pertanian organik, pariwisata berkelanjutan, dan
energi terbarukan.
2. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Melibatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan
dalam masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan.

25. 22
3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Menggandeng pemangku kepentingan,
termasuk masyarakat lokal, bisnis, dan pemerintah, dalam merancang dan melaksanakan
kebijakan berkelanjutan.
Indikator Keberhasilan:
1. Peningkatan Persentase Energi Terbarukan: Menilai peningkatan persentase energi yang
berasal dari sumber energi terbarukan sebagai tanda peralihan ke ekonomi berkelanjutan.
2. Pengurangan Jejak Ekologis: Mengukur pengurangan jejak ekologis melalui pengelolaan
sumber daya alam dan praktik ekonomi hijau.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Inisiatif Berkelanjutan: Menilai tingkat partisipasi
masyarakat dalam inisiatif dan proyek-proyek ekonomi berkelanjutan sebagai tanda
dukungan dan pemahaman.

26. 23
I. Keragaman Budaya:
Analisis:
1. Sejauh Mana Program Pembangunan Memahami dan Menghargai Keragaman Budaya:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan memahami dan
menghargai keragaman budaya di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menganalisis dukungan terhadap kegiatan seni, pelestarian
warisan budaya, dan upaya untuk mempromosikan toleransi dan penghargaan
terhadap keberagaman.
2. Dukungan terhadap Kegiatan Seni:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pembangunan mendukung kegiatan
seni dan ekspresi budaya masyarakat?
• Contoh Analisis: Menilai alokasi anggaran dan inisiatif untuk mempromosikan seni
tradisional dan kontemporer.
3. Pelestarian Warisan Budaya:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada upaya konkret untuk melestarikan warisan
budaya di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi proyek-proyek pelestarian warisan, seperti
pemeliharaan bangunan bersejarah dan dokumentasi tradisi lokal.
Implikasi:
• Penghargaan terhadap keragaman budaya dapat meningkatkan kohesi sosial dan
penerimaan terhadap program pembangunan.
• Pelestarian warisan budaya mendukung identitas lokal dan dapat menjadi sumber
kebanggaan dan pertumbuhan ekonomi.
Program Prioritas:
1. Pengembangan dan Promosi Kegiatan Seni Lokal: Mendorong pengembangan seni lokal
dan budaya, serta mempromosikan kegiatan seni sebagai bagian dari kehidupan
masyarakat.
2. Pelestarian dan Pengembangan Pendidikan Budaya: Mendukung inisiatif pendidikan
budaya untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya.
3. Promosi Toleransi dan Dialog Antarbudaya: Membangun program-program untuk
meningkatkan toleransi dan dialog antarbudaya di antara berbagai kelompok masyarakat.
4 Gatra Sosial Budaya

27. 24
Indikator Keberhasilan:
1. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni: Menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam
kegiatan seni dan budaya sebagai indikator minat dan dukungan.
2. Peningkatan Pemahaman tentang Warisan Budaya: Mengukur peningkatan pemahaman
masyarakat tentang warisan budaya melalui peningkatan partisipasi dalam kegiatan
edukasi budaya.
3. Peningkatan Tingkat Toleransi dan Keharmonisan: Menilai perubahan dalam tingkat
toleransi dan keharmonisan antarbudaya di masyarakat sebagai indikator efektivitas
program-program promosi keberagaman.
II. Tingkat Pendidikan:
Analisis:
1. Sejauh Mana Tingkat Pendidikan Mencukupi dan Merata:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana tingkat pendidikan di daerah tersebut
mencukupi dan merata?
• Contoh Analisis: Evaluasi akses pendidikan, kualitas sekolah, dan program-
program untuk mengurangi tingkat drop-out.
2. Evaluasi Akses Pendidikan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana akses pendidikan di daerah tersebut, khususnya
untuk kelompok rentan?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi keberlanjutan sekolah, akses transportasi, dan
kebijakan beasiswa.
3. Kualitas Sekolah dan Program Pendidikan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana kualitas sekolah dan efektivitas program
pendidikan di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menilai standar pendidikan, ketersediaan guru yang berkualitas,
dan program inovatif untuk meningkatkan pembelajaran.
Implikasi:
• Pendidikan yang mencukupi dan merata mendukung pemberdayaan masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi.
• Kualitas pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan
persaingan di pasar kerja.
Program Prioritas:
1. Penyediaan Infrastruktur Pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan dengan
membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan sarana
transportasi.
2. Peningkatan Kualitas Pengajaran: Melakukan pelatihan terus-menerus bagi guru untuk
meningkatkan kualitas pengajaran dan pengembangan kurikulum yang relevan.

28. 25
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pendidikan: Mengembangkan program-
program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memberikan
insentif bagi keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan: Menilai peningkatan tingkat partisipasi siswa dalam
pendidikan sebagai indikator akses yang membaik.
2. Tingkat Kelulusan Sekolah: Mengukur peningkatan tingkat kelulusan sebagai tanda
kualitas dan efektivitas sistem pendidikan.
3. Peningkatan Hasil Belajar: Menilai peningkatan hasil belajar siswa sebagai indikator
kualitas pengajaran dan kurikulum.
III. Kesehatan Masyarakat:
Analisis:
1. Kondisi Kesehatan Masyarakat:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Memeriksa akses ke layanan kesehatan, tingkat penyakit menular,
dan upaya pencegahan penyakit.
2. Akses ke Layanan Kesehatan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana masyarakat memiliki akses yang memadai ke
layanan kesehatan?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi ketersediaan fasilitas kesehatan, keberlanjutan
layanan, dan aksesibilitas bagi kelompok rentan.
3. Tingkat Penyakit Menular:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana tingkat penyakit menular di daerah tersebut, dan
sejauh mana penanganan telah dilakukan?
• Contoh Analisis: Menganalisis data epidemiologi untuk menilai tingkat penyakit
menular dan efektivitas upaya pencegahan.
Implikasi:
• Kesehatan masyarakat yang baik mendukung produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi.
• Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.
Program Prioritas:
1. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan: Meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan,
termasuk program mobil kesehatan untuk daerah terpencil.
2. Program Pencegahan Penyakit: Mengembangkan dan memperkuat program pencegahan
penyakit, seperti imunisasi, kampanye kebersihan, dan edukasi kesehatan.
3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem
kesehatan masyarakat, termasuk pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan
infrastruktur.

29. 26
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Akses ke Layanan Kesehatan: Menilai peningkatan dalam akses masyarakat ke
layanan kesehatan dasar.
2. Tingkat Penurunan Penyakit Menular: Mengukur penurunan tingkat penyakit menular
melalui upaya pencegahan yang efektif.
3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Menilai perbaikan secara keseluruhan dalam
indikator kesehatan masyarakat, termasuk harapan hidup dan kesejahteraan umum.
IV. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial:
Analisis:
1. Sejauh Mana Masyarakat Terlibat dalam Kegiatan Sosial dan Pembangunan Komunitas:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial dan
pembangunan komunitas?
• Contoh Analisis: Menilai partisipasi dalam kegiatan sosial, keberlanjutan organisasi
masyarakat, dan proyek-proyek pemberdayaan komunitas.
2. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial:
• Pertanyaan Analisis: Apakah ada inisiatif untuk mendorong partisipasi dalam
kegiatan sosial?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi tingkat partisipasi dalam kegiatan gotong-royong,
kegiatan amal, dan proyek sosial.
3. Keberlanjutan Organisasi Masyarakat:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana organisasi masyarakat dapat berkelanjutan dan
melibatkan anggotanya?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi keberlanjutan dan efektivitas organisasi
masyarakat dalam memobilisasi dukungan dan melibatkan masyarakat.
4. Proyek-Proyek Pemberdayaan Komunitas:
• Pertanyaan Analisis: Apakah terdapat proyek-proyek yang memperkuat kapasitas
dan kemandirian komunitas?
• Contoh Analisis: Menilai dampak proyek-proyek pemberdayaan komunitas
terhadap peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat.
Implikasi:
• Keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat memperkuat solidaritas dan kohesi sosial.
• Pembangunan komunitas yang partisipatif dapat meningkatkan kemandirian dan
pemberdayaan masyarakat.
Program Prioritas:
1. Promosi Kegiatan Sosial: Mengembangkan kampanye dan inisiatif untuk meningkatkan
partisipasi dalam kegiatan sosial di tingkat komunitas.

30. 27
2. Penguatan Organisasi Masyarakat: Memberdayakan dan memperkuat organisasi
masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan komunitas.
3. Pemberdayaan Komunitas Melalui Pelatihan dan Proyek: Menyusun proyek-proyek
pemberdayaan komunitas yang berfokus pada pelatihan keterampilan, pengembangan
ekonomi lokal, dan proyek sosial.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat: Menilai peningkatan partisipasi masyarakat dalam
kegiatan sosial dan pembangunan komunitas.
2. Keberlanjutan Organisasi Masyarakat: Mengukur keberlanjutan dan efektivitas organisasi
masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
3. Dampak Positif Pemberdayaan Komunitas: Menilai dampak positif proyek-proyek
pemberdayaan komunitas terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

31. 28
I. Ancaman Keamanan:
Analisis:
1. Ancaman Keamanan Internal dan Eksternal:
• Pertanyaan Analisis: Apa saja ancaman keamanan yang dihadapi daerah tersebut,
baik dari segi internal maupun eksternal?
• Contoh Analisis: Menganalisis potensi ancaman seperti konflik bersenjata,
terorisme, kejahatan, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi keamanan
daerah.
2. Potensi Ancaman Keamanan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana potensi ancaman tersebut dapat memengaruhi
stabilitas dan keamanan daerah?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi potensi dampak dan skala ancaman, serta cara
mengatasi potensi konsekuensi negatif.
Implikasi:
• Memahami ancaman keamanan membantu dalam merancang strategi dan kebijakan
untuk melindungi masyarakat dan aset daerah.
• Respons yang tepat terhadap ancaman dapat meminimalkan dampak negatif dan
meningkatkan kesiapsiagaan daerah.
Program Prioritas:
1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Respons Terhadap Bencana: Membangun dan
meningkatkan sistem peringatan dini serta respons cepat terhadap bencana alam.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan: Meningkatkan kerja sama
dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme
dan kejahatan.
3. Diplomasi dan Negosiasi: Mengembangkan kapasitas diplomasi untuk menanggapi
ancaman eksternal melalui dialog dan negosiasi.
Indikator Keberhasilan:
1. Waktu Respons Terhadap Ancaman: Menilai kecepatan dan efisiensi respons terhadap
ancaman keamanan.
2. Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat: Mengukur tingkat kesiapsiagaan dan partisipasi
masyarakat dalam program keamanan dan penanggulangan bencana.
3. Peningkatan Keamanan Daerah: Menilai dampak program-program keamanan dalam
meningkatkan tingkat keamanan dan stabilitas daerah.
5 Gatra Pertahanan dan Keamanan

32. 29
II. Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat dan Aset:
Analisis:
1. Sejauh Mana Terdapat Upaya Perlindungan:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana terdapat upaya perlindungan terhadap
masyarakat dan aset daerah dari potensi ancaman?
• Contoh Analisis: Menilai efektivitas kepolisian, keberlanjutan program pemadam
kebakaran, dan sistem mitigasi bencana yang ada.
2. Efektivitas Kepolisian:
• Pertanyaan Analisis: Seberapa efektif kepolisian dalam menjaga keamanan dan
memberikan perlindungan kepada masyarakat?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi tingkat kepatuhan hukum, penyelesaian kasus, dan
respons terhadap situasi darurat.
3. Keberlanjutan Program Pemadam Kebakaran:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana program pemadam kebakaran dapat diandalkan
dan berkelanjutan?
• Contoh Analisis: Menilai ketersediaan dan kesiapan personel, peralatan, serta
tingkat efektivitas dalam penanggulangan kebakaran.
4. Sistem Mitigasi Bencana:
• Pertanyaan Analisis: Seberapa baik sistem mitigasi bencana dapat mengurangi
risiko dan dampak bencana?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi rencana tanggap darurat, evakuasi, dan
pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Implikasi:
• Upaya perlindungan yang efektif dapat mengurangi risiko dan dampak negatif dari
ancaman terhadap masyarakat dan aset daerah.
• Keberlanjutan program-program ini menjadi kunci dalam menjaga tingkat keamanan dan
kesiapsiagaan daerah.
Program Prioritas:
1. Penguatan Kepolisian dan Keamanan Masyarakat: Meningkatkan pelatihan dan peralatan
kepolisian, serta membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya
menjaga keamanan.
2. Perbaikan dan Peningkatan Pemadam Kebakaran: Memperbaiki infrastruktur dan
meningkatkan keterampilan personel pemadam kebakaran, serta meningkatkan
kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.
3. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana: Meningkatkan infrastruktur dan sistem mitigasi
bencana, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana.

33. 30
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Keamanan Masyarakat: Menilai tingkat keamanan yang dirasakan dan faktual
oleh masyarakat.
2. Efektivitas Program Pemadam Kebakaran: Mengukur waktu respons, jumlah kasus yang
berhasil ditangani, dan efektivitas program pemadam kebakaran.
3. Keberlanjutan Sistem Mitigasi Bencana: Menilai keberlanjutan dan efektivitas sistem
mitigasi bencana dalam menghadapi potensi ancaman.

34. 31
I. Topografi:
Analisis:
1. Pengaruh Topografi terhadap Aksesibilitas:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana topografi daerah tersebut mempengaruhi
aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi kemudahan atau kesulitan akses ke berbagai
bagian daerah, terutama yang memiliki topografi yang sulit.
2. Pengaruh Topografi terhadap Penggunaan Lahan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana topografi memengaruhi penggunaan lahan dan
perkembangan permukiman?
• Contoh Analisis: Menganalisis bagaimana perbedaan ketinggian dan kemiringan
tanah dapat mempengaruhi pola penggunaan lahan, seperti pertanian,
pemukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya.
3. Potensi Risiko Bencana Terkait Topografi:
• Pertanyaan Analisis: Apa potensi risiko bencana yang terkait dengan topografi,
seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi?
• Contoh Analisis: Menganalisis ketinggian, kemiringan, dan pola drainase untuk
memahami dampaknya terhadap pengembangan infrastruktur dan risiko bencana.
Implikasi: Memahami topografi membantu dalam perencanaan pengembangan dan mitigasi
risiko bencana, serta memastikan aksesibilitas dan pemanfaatan lahan yang efektif.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Infrastruktur Akses: Fokus pada pengembangan infrastruktur yang
mempertimbangkan kondisi topografi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.
2. Mitigasi Risiko Bencana: Menerapkan strategi mitigasi risiko bencana berdasarkan
karakteristik topografi, seperti pembangunan tanggul, sistem drainase, dan perencanaan
tata ruang yang aman dari risiko.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Aksesibilitas: Mengukur peningkatan aksesibilitas antar wilayah dengan
memperhatikan karakteristik topografi.
2. Efektivitas Mitigasi Risiko Bencana: Menilai sejauh mana implementasi strategi mitigasi
risiko bencana berbasis topografi dapat mengurangi dampak risiko bencana.
6 Gatra Geografi

35. 32
II. Iklim:
Analisis:
1. Karakteristik Iklim dan Pengaruhnya terhadap Pertanian:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana karakteristik iklim daerah tersebut memengaruhi
pertanian lokal?
• Contoh Analisis: Menilai pola curah hujan, suhu, dan musim untuk menentukan
jenis tanaman yang cocok, dan merencanakan kegiatan pertanian dengan
mempertimbangkan fluktuasi iklim.
2. Karakteristik Iklim dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana kondisi iklim dapat memengaruhi kesehatan
masyarakat?
• Contoh Analisis: Menganalisis dampak suhu ekstrem, polusi udara, atau pola
penyakit menular yang berkaitan dengan iklim.
3. Karakteristik Iklim dan Pengaruhnya terhadap Energi:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana karakteristik iklim dapat memengaruhi produksi
dan penggunaan energi di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi potensi sumber energi terbarukan, seperti tenaga
surya atau angin, berdasarkan kondisi iklim yang dominan.
Implikasi: Memahami karakteristik iklim daerah membantu dalam menyesuaikan sektor-
sektor kunci seperti pertanian, kesehatan, dan energi dengan kondisi lingkungan.
Program Prioritas:
1. Pertanian Berbasis Iklim: Mengembangkan metode pertanian yang dapat beradaptasi
dengan fluktuasi iklim, termasuk perencanaan tanaman yang sesuai dengan pola iklim.
2. Mitigasi Dampak Kesehatan: Mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang berfokus
pada dampak iklim, seperti rencana respons terhadap gelombang panas atau peningkatan
penyuluhan terkait penyakit iklim.
3. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan: Meningkatkan pengembangan dan
pemanfaatan sumber energi terbarukan berdasarkan potensi iklim yang ada.
Indikator Keberhasilan:
1. Produktivitas Pertanian: Mengukur perubahan produktivitas pertanian sebagai respons
terhadap strategi berbasis iklim.
2. Indeks Kesehatan Terkait Iklim: Menilai perubahan dalam indikator kesehatan yang
berhubungan dengan iklim, seperti kasus penyakit terkait iklim atau dampak kesehatan
publik lainnya.
3. Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan: Mengukur peningkatan kapasitas dan
penggunaan sumber energi terbarukan berdasarkan karakteristik iklim.

36. 33
III. Potensi Bencana Alam:
Analisis:
1. Identifikasi Potensi Bencana Alam:
• Pertanyaan Analisis: Apa potensi bencana alam yang dapat terjadi di daerah
tersebut?
• Contoh Analisis: Menilai potensi risiko gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau
badai berdasarkan sejarah geologis dan iklim daerah.
2. Evaluasi Kesiapan dan Mitigasi Bencana:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana daerah tersebut telah mempersiapkan diri
untuk mengatasi risiko bencana?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi infrastruktur mitigasi bencana, kapasitas tanggap
darurat, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam rencana mitigasi.
Implikasi: Memahami potensi bencana alam membantu dalam pengembangan strategi
mitigasi dan tanggap darurat yang efektif.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana: Fokus pada pembangunan infrastruktur
yang dapat mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, shelter, dan sistem peringatan
dini.
2. Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat: Meningkatkan pelatihan dan peralatan tanggap
darurat untuk memastikan kesiapan menghadapi bencana.
Indikator Keberhasilan:
1. Reduksi Kerugian Akibat Bencana: Mengukur penurunan kerugian ekonomi dan manusia
yang diakibatkan oleh bencana alam.
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana: Menilai sejauh mana masyarakat
terlibat dalam rencana dan pelaksanaan mitigasi bencana.
3. Waktu Respon Tanggap Darurat: Mengukur kecepatan tanggapan dan evakuasi selama
situasi darurat bencana.

37. 34
I. Potensi Sumber Daya Alam:
Analisis:
Potensi Sumber Daya Alam:
• Pertanyaan Analisis: Apa potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut dan
sejauh mana potensi tersebut dapat dimanfaatkan?
• Contoh Analisis: Menganalisis cadangan mineral, hutan, tanah pertanian, atau sumber
daya alam lainnya yang dapat diidentifikasi di daerah tersebut.
Implikasi: Menilai potensi sumber daya alam membantu merancang strategi pengelolaan
yang berkelanjutan dan optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Program Prioritas:
1. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Mengembangkan kebijakan dan praktik pengelolaan
hutan yang berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara eksploitasi dan
konservasi.
2. Pengembangan Sektor Pertanian: Mendorong inovasi dalam sektor pertanian untuk
meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan tanah pertanian.
3. Eksplorasi dan Eksploitasi Mineral yang Berkelanjutan: Mengembangkan kebijakan yang
mendukung eksplorasi dan eksploitasi mineral dengan memperhatikan dampak
lingkungan dan sosial.
Indikator Keberhasilan:
1. Tingkat Konservasi Hutan: Menilai luas hutan yang dijaga dan praktik pengelolaan hutan
berkelanjutan.
2. Peningkatan Produktivitas Pertanian: Mengukur peningkatan produktivitas dan
diversifikasi hasil pertanian.
3. Keberlanjutan Eksploitasi Sumber Daya Alam: Menilai apakah kebijakan eksploitasi
sumber daya alam dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan
keberlanjutan alamiah.
II. Keberlanjutan Pengelolaan:
Analisis:
Keberlanjutan Pengelolaan:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana pengelolaan sumber daya alam dilakukan, dan sejauh
mana keberlanjutan ekologis dan ekonomis diperhatikan?
7 Gatra Sumber Kekayaan Alam

38. 35
• Contoh Analisis: Mengevaluasi praktik pertanian berkelanjutan, kebijakan kehutanan
yang berkelanjutan, atau upaya pelestarian alam.
Implikasi: Menilai sejauh mana upaya pengelolaan sumber daya alam dapat menjaga
keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian, baik dari segi ekologis maupun ekonomis.
Program Prioritas:
1. Pelatihan Pertanian Berkelanjutan: Memberikan pelatihan kepada petani mengenai
praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Pengembangan Kebijakan Kehutanan Berkelanjutan: Mengembangkan kebijakan yang
mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk rehabilitasi dan
perlindungan terhadap habitat alami.
3. Pelestarian Alam dan Ekowisata: Mendukung inisiatif pelestarian alam dan
pengembangan ekowisata untuk mendiversifikasi pendapatan daerah sambil menjaga
keberlanjutan lingkungan.
Indikator Keberhasilan:
1. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Mengukur peningkatan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya alam, termasuk pengurangan limbah dan penggunaan energi
yang lebih efisien.
2. Luas Area Pelestarian Alam: Menilai peningkatan luas area yang dilindungi atau
dilestarikan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
III. Dampak terhadap Lingkungan:
Analisis:
Dampak terhadap Lingkungan:
• Pertanyaan Analisis: Apa dampak dari eksploitasi sumber daya alam terhadap
lingkungan, termasuk perubahan iklim, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman
hayati?
• Contoh Analisis: Menganalisis dampak pertambangan terhadap ekosistem, deforestasi,
atau polusi air yang dihasilkan oleh kegiatan industri.
Implikasi: Menilai sejauh mana eksploitasi sumber daya alam berdampak negatif pada
lingkungan dan berpotensi merugikan keberlanjutan ekosistem.
Program Prioritas:
1. Pengelolaan Limbah Industri: Mengimplementasikan kebijakan dan praktik pengelolaan
limbah yang ketat untuk mengurangi dampak polusi air, udara, dan tanah.
2. Rehabilitasi Ekosistem Terdegradasi: Melakukan upaya rehabilitasi pada daerah-daerah
yang mengalami degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.

39. 36
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan: Melibatkan masyarakat
dalam program pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
dalam pelestarian alam.
Indikator Keberhasilan:
1. Pengurangan Emisi Karbon: Mengukur penurunan emisi karbon yang dihasilkan oleh
kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
2. Peningkatan Kualitas Air dan Tanah: Menilai peningkatan kualitas air dan tanah di sekitar
area eksploitasi melalui pemantauan berkala.
3. Peningkatan Keanekaragaman Hayati: Mengukur peningkatan keanekaragaman hayati di
area rehabilitasi sebagai hasil dari upaya konservasi dan restorasi.

40. 37
I. Struktur Penduduk:
Analisis:
1. Distribusi Usia Penduduk:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana distribusi usia penduduk di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menganalisis piramida penduduk untuk mengidentifikasi proporsi
penduduk dalam kelompok usia yang berbeda.
2. Distribusi Jenis Kelamin Penduduk:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana distribusi jenis kelamin penduduk di daerah
tersebut?
• Contoh Analisis: Menganalisis rasio jenis kelamin dan faktor-faktor yang mungkin
memengaruhi distribusi ini.
Implikasi: Memahami struktur penduduk membantu dalam merancang kebijakan
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik demografis masyarakat.
Program Prioritas:
1. Program Pendidikan dan Pelatihan untuk Kelompok Usia Tertentu: Mengembangkan
program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan distribusi usia penduduk, seperti
pendidikan anak-anak, pelatihan keterampilan bagi kelompok usia produktif.
2. Program Kesehatan Reproduksi dan Pemberdayaan Perempuan: Mengimplementasikan
program kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan berdasarkan distribusi
jenis kelamin penduduk.
Indikator Keberhasilan:
1. Peningkatan Akses Pendidikan di Kelompok Usia Tertentu: Menilai peningkatan akses
pendidikan di kelompok usia tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Peningkatan Kesetaraan Jenis Kelamin: Mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan
jenis kelamin berdasarkan distribusi jenis kelamin penduduk.
3. Penurunan Angka Kematian di Kelompok Usia Spesifik: Menilai dampak program
kesehatan di kelompok usia tertentu dengan melihat penurunan angka kematian.
8 Gatra Demografi

41. 38
II. Migrasi:
Analisis:
1. Pengaruh Migrasi terhadap Pertumbuhan Penduduk:
• Pertanyaan Analisis: Sejauh mana migrasi (masuk dan keluar) memengaruhi
pertumbuhan penduduk?
• Contoh Analisis: Menilai tren migrasi netto dan dampaknya terhadap
pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk.
2. Karakteristik Migrasi:
• Pertanyaan Analisis: Apa karakteristik migrasi di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Menganalisis tujuan migrasi, durasi tinggal, dan asal usul
penduduk migran.
Implikasi: Memahami pola migrasi membantu dalam merancang kebijakan yang
mengakomodasi kebutuhan penduduk migran dan meminimalkan dampak negatif pada
masyarakat setempat.
Program Prioritas:
1. Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Penerima Migran: Fokus pada pengembangan
infrastruktur seperti perumahan, transportasi, dan layanan publik di wilayah yang
menerima migran.
2. Program Integrasi Masyarakat Migran: Mengimplementasikan program untuk
memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi masyarakat migran di daerah tersebut.
Indikator Keberhasilan:
1. Peningkatan Kualitas Hidup Migran: Mengukur peningkatan akses pendidikan, pekerjaan,
dan layanan kesehatan bagi migran.
2. Pengurangan Ketegangan Sosial: Menilai tingkat ketegangan sosial atau konflik yang dapat
timbul akibat migrasi, dan mengukur kemajuan dalam mengatasi masalah tersebut.
3. Keseimbangan Demografi Wilayah: Menilai keseimbangan demografi antara masuk dan
keluarnya penduduk untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
III. Tren Demografis Lainnya:
Analisis:
1. Tingkat Kelahiran:
• Pertanyaan Analisis: Apa tren tingkat kelahiran dan bagaimana itu dapat
mempengaruhi pembangunan?
• Contoh Analisis: Menganalisis tingkat kelahiran remaja, kebijakan keluarga
berencana, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

42. 39
2. Tingkat Kematian:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana tingkat kematian mempengaruhi pembangunan
di daerah tersebut?
• Contoh Analisis: Mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kematian,
seperti kesehatan masyarakat, sistem perawatan kesehatan, dan penyakit
endemik.
3. Perubahan Komposisi Keluarga:
• Pertanyaan Analisis: Bagaimana perubahan komposisi keluarga dapat
mempengaruhi kebijakan pembangunan?
• Contoh Analisis: Menganalisis perubahan pola keluarga, seperti peningkatan
keluarga kecil atau peningkatan jumlah keluarga tunggal.
Implikasi: Memahami tren demografis membantu dalam merancang kebijakan yang responsif
terhadap kebutuhan penduduk, kesehatan, dan keberlanjutan.
Program Prioritas:
1. Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Mengimplementasikan program pendidikan
kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap
layanan kesehatan reproduksi.
2. Penguatan Sistem Kesehatan: Fokus pada peningkatan kualitas sistem kesehatan untuk
mengurangi tingkat kematian dan meningkatkan harapan hidup.
3. Program Pendukung Keluarga: Mengembangkan program pendukung keluarga yang
sesuai dengan perubahan pola keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Indikator Keberhasilan:
1. Penurunan Tingkat Kelahiran Remaja: Mengukur efektivitas program keluarga berencana
dan pendidikan kesehatan reproduksi dengan menilai penurunan tingkat kelahiran remaja.
2. Peningkatan Harapan Hidup: Menilai dampak program kesehatan dan pembangunan
infrastruktur pada peningkatan harapan hidup penduduk.

43. 40
Daftar Pustaka
Dadang Solihin, 2011, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial,
Lokakarya Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, https://www.
slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan-pembangunan-ekonomi-daerah-
berbasis-modal-sosial
Dadang Solihin, 2013, Ideologi, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga
Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/ideologi-33345644
Dadang Solihin, 2013, Kepemimpinan, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga
Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013, https://
www.slideshare.net/DadangSolihin/kepemimpinan-33346461
Dadang Solihin, 2013, Ketahanan Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/ketahanan-nasional-33346147
Dadang Solihin, 2013, Kewaspadaan Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/kewaspadaan-nasional
Dadang Solihin, 2013, Sistem Manajemen Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan
XLIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret
2013,https://www.slideshare.net/DadangSolihin/sistem-manajemen-nasional-
33346251
Dadang Solihin, 2013, Wawasan Nusantara, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Panca Gatra R 202, 5 Maret 2013,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/wawasan-nusantara-33345862
Dadang Solihin, 2014, Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja
Pembangunan, Prime Minister Office Republica Democratica de Timor, https://
www.slideshare.net/DadangSolihin/analisa-swot-balanced-scorecard-dan-
perumusan-indikator-kinerja-pembangunan
Dadang Solihin, 2014, Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna
Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional, PPRA LI Lemhannas
RI
Dadang Solihin, 2014, Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa, PPRA LII Lemhannas RI
Dadang Solihin, 2014, Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas
Demokrasi, P3DA VIII Lemhannas RI
Dadang Solihin, 2014, Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian, Diskusi Panel PPRA LI Lemhannas RI
Dadang Solihin, 2015, Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan
Kemaritiman, PPRA LIII Lemhannas-RI

44. 41
Dadang Solihin, 2015, Sinergi Lintas Sektoral dan Politik Anggaran dalam Mendukung
Pembangunan Sumber Daya Maritim, PPSA XX Lemhannas-RI
Dadang Solihin, 2016, Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD, Dialog Rektor
dengan Bappeda Kabupaten Wajo-Sulawesi Selatan @Mercure Hotel-Jakarta,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/sinkronisasi-rkpd-dengan-renstra-skpd-
dan-rpjmd
Dadang Solihin, 2016, Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD, Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/strategi-percepatan-pembangunan-
daerah-dalam-penyusunan-rpjpd-rpjmd-dan-rkpd
Dadang Solihin, 2017, Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan
Pembangunan Daerah, Dialog Rektor dengan Pemda Kota Sawah Lunto-Sumatera
Barat, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/penyusunan-rpjpd-rpjmd-renstra-
skpd-dan-rkpd-bagi-percepatan-pembangunan-daerah
Dadang Solihin, 2020, Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi
Lokal, Lokakarya dan Temu Mitra Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah LPPM-
Universitas Gadjah Mada
Dadang Solihin, 2023, Penyusunan Indikator dan Target, Pelatihan Perencanaan dan
Penganggaran Otonomi Khusus Provinsi Papua, https://www.slideshare.net/
DadangSolihin/penyusunan-indikator-dan-target