Laporan ini mengungkapkan 3 pelanggaran yang dilakukan oleh seorang PNS bernama Prof. Sirajuddin Syamsuddin, yaitu bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara, mendiskreditkan pemerintah, dan menjadi pemimpin kelompok oposisi. Laporan ini meminta tindakan disipliner atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
Kepada Yang Terhormat:
Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Bapak Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di Jakarta
Nomor : 05/Lap/GAR-ITB/X/2020
Hal : Laporan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Terlapor:
Prof.Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D.
Dengan hormat,
Kami para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) lintas jurusan dan lintas angkatan yang
terhimpun dalam Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung
(GAR ITB), dengan ini menyampaikan Laporan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama
Terlapor seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan identitas sebagai berikut:
Nama : Prof.Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D.
Nomor Induk Pegawai : 195808311984011001
Unit Kerja & Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
https://staff.uinjkt.ac.id/profile.php?staff=d6e483cf-3912-
74e6-6a75-eecb29a56c54
Status di ITB : Anggota Majelis Wali Amanat ITB
Setelah mencermati secara saksama pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang
Terlapor selama lebih dari satu tahun terakhir ini, GAR ITB menilai bahwa Terlapor telah
melakukan pelanggaran yang substansial atas norma dasar, kode etik dan kode
perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
GAR ITB menilai bahwa Peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober adalah sebuah
momentum yang tepat untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap oknum PNS
yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, untuk mengingatkan keterikatannya pada
sumpah PNS yang telah diucapkannya.
BUKTI-BUKTI ATAS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN
Terkait dengan status resminya sebagai PNS yang telah dilantik di bawah sumpah,
berikut ini adalah pokok-pokok pelanggaran yang dinilai telah dilakukan oleh Terlapor:
1) Bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya
Saat kejadian : Tanggal 29 Juni 2019
Tindakan Terlapor: Terlapor melontarkan tuduhan tentang adanya rona ketidakjujuran
dan ketidakadilan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi,
yang memproses serta memutus perkara sengketa Pilpres 2019.
2. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 2 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
Perilaku Terlapor ini secara nyata menunjukkan sikap konfrontatifnya
terhadap lembaga-lembaga negara (Mahkamah Konstitusi RI dan
KPU RI), atau setidaknya sikap ketidak-taatannya terhadap
keputusan legal formal dari lembaga-lembaga negara tersebut.
Sikap Terlapor tersebut mencerminkan perilaku seorang PNS yang
telah melanggar sumpahnya sebagai PNS dan kewajibannya
sebagai Pegawai ASN, yang harus senantiasa menjunjung tinggi
martabat PNS. Dalam konteks ini, GAR ITB mendefinisikan “PNS
yang bermartabat” adalah PNS yang selalu tunduk serta taat
sepenuhnya terhadap segala bentuk ketentuan hukum yang secara
resmi berlaku mengikat dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Bukti laporan : Berita di media massa online, antara lain adalah:
https://kumparan.com/kumparannews/din-syamsuddin-komentari-
putusan-mk-rasa-keadilan-saya-terusik-1rN4IMDI0sy
2) Mendiskreditkan Pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap Pemerintah,
yang beresiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa
Saat kejadian : Tanggal 1 Juni 2020
Tindakan Terlapor: Dalam webinar yang berjudul “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan
Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19”
yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara
Muhammadyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI),
Terlapor menunjukkan kekonsistenannya untuk menyuarakan
penilaian yang negatif terhadap Pemerintah Indonesia.
Dalam webinar tersebut Terlapor mengambil sikap oposisi terhadap
Pemerintah, sambil melontarkan sejumlah tuduhan yang tak
berdasar, yaitu:
• Memiliki prasangka buruk terhadap Pemerintah, dengan
beranggapan bahwa Pemerintah akan menghambat bahkan
melakukan teror terhadap penyelenggaran webinar tersebut;
• Menuduh bahwa Pemerintah RI adalah sebuah pemerintahan
yang otoriter, represif, serta anti terhadap kebebasan
berpendapat;
• Menuduh bahwa pimpinan negara telah membangun sistem
kediktatoran konstitusional;
• Menuduh pemerintah telah melanggar konstitusi serta
menjalankan roda pemerintahan secara menyimpang; serta
• Menuduh pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap
berkembangnya paham komunisme;
Secara ringkas, Terlapor menyuarakan pernyataan-pernyataan yang
sangat mendiskreditkan pemerintah, tanpa memiliki argumen yang
3. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 3 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
valid. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran atas sumpahnya
sebagai PNS maupun kewajibannya sebagai Pegawai ASN,
untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah.
Ada pula pernyataan Terlapor yang bersifat agitatif, yang
menyiratkan hasutan kepada masyarakat untuk melakukan
perlawanan secara radikal terhadap Pemerintah NKRI yang sah:
“Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan
aksi-aksi, terutama sebagai amar ma’ruf dan nahyi munkar”.
Agitasi seperti ini jelas merupakan sebuah pelanggaran atas nilai
dasar yang menjadi landasan prinsip bagi setiap Pegawai ASN,
untuk setia dan mempertahankan pemerintahan yang sah.
Pernyataan yang agitatif semacam itu juga sangat berisiko dapat
memicu terjadinya konflik horisontal di kalangan masyarakat umum,
khususnya karena Terlapor nampak sengaja mengeksploitasi
sentimen agama tertentu. Hal ini menjadi sangat berlawanan
dengan fungsi, tugas, serta kewajibannya sebagai PNS, untuk
selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Bukti laporan : Video Youtube di https://youtu.be/eZUgww362s8
3) Melakukan framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat umum, dan
mencederai kredibilitas Pemerintah RI yang sah
Saat kejadian : Tanggal 2 Agustus 2020
Tindakan Terlapor: Pada saat peristiwa pra-deklarasi kelompok KAMI pada tanggal
2 Agustus 2020 Terlapor telah mengeluarkan pernyataan, yang pada
dasarnya adalah sebuah framing yang menyesatkan pemahaman
masyarakat Indonesia. Negara Indonesia dikesankan seolah-olah
sedang dalam kondisi sangat darurat, akibat dari praktek oligarkhi,
kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti. Apa yang dirumuskan oleh
Terlapor ini, sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan keadaan
negara yang ada pada saat ini.
GAR ITB menilai bahwa Terlapor telah menyuarakan kabar bohong,
serta mengumbar ujaran kebencian dengan tujuan untuk memicu
tumbuhnya antipati dari masyarakat umum, khususnya terhadap
pemerintahan yang sah. Menyuarakan kabar bohong dan/atau
mengumbar ujaran kebencian adalah sebuah pelanggaran atas
sumpahnya sebagai PNS dan kewajibannya sebagai Pegawai
ASN, untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS. Lebih
jauh lagi, tindakan Terlapor yang mencederai kredibilitas Pemerintah
itu adalah juga sebuah pelanggaran atas sumpahnya sebagai
PNS maupun kewajibannya sebagai Pegawai ASN, untuk
senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah.
Meskipun tidak dinyatakannya secara eksplisit, namun GAR ITB
meyakini bahwa pernyataan Terlapor yang menyesatkan tersebut
4. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 4 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
sekaligus menyiratkan tuduhannya bahwa Pemerintahan sah
pimpinan Presiden Jokowi lah yang dianggapnya bertanggung-jawab
atas terjadinya “kondisi darurat” seperti yang di-framing-kannya itu.
Sekali lagi, pandangan dan sikap Terlapor ini adalah sebuah
pelanggaran atas sumpahnya sebagai PNS maupun
kewajibannya sebagai Pegawai ASN, untuk senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah.
Bukti laporan : Berita di media massa online, antara lain adalah:
https://nasional.sindonews.com/read/120610/12/din-syamsuddin-
rocky-gerung-dkk-bentuk-koalisi-selamatkan-indonesia-1596366525
4) Menjadi pemimpin dari kelompok yang beroposisi terhadap Pemerintah
Saat kejadian : Tanggal 18 Agustus 2020
Tindakan Terlapor: Bagi GAR ITB, acara deklarasi kelompok KAMI di Jakarta pada
tanggal 18 Agustus 2020 merupakan sebuah konfirmasi resmi atas
posisi kepemimpinan Terlapor di dalam kelompok KAMI. Oleh
karenanya bagaimana kedudukan kelompok KAMI terhadap
pemerintah Indonesia, merupakan cerminan dari posisi Terlapor
terhadap pemerintah pula.
Faktanya kelompok KAMI mengambil posisi yang bersebrangan
dengan Pemerintah Indonesia, sebagai kelompok oposisi. Oleh
karenanya Terlapor sebagai salah satu pemimpin sekaligus sebagai
salah satu penggagasnya, otomatis juga berada pada kedudukan
sebagai oposisi terhadap pihak Pemerintah. Sikap Terlapor ini
adalah sebuah pelanggaran atas sumpahnya sebagai PNS
maupun kewajibannya sebagai Pegawai ASN, untuk selalu setia
dan taat sepenuhnya kepada Pemerintah yang sah.
GAR ITB menilai bahwa pelaksanaan deklarasi kelompok KAMI
pada tanggal 18 Agustus 2020, bukanlah sebuah peristiwa yang
berdiri sendiri. Deklarasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian
sejumlah peristiwa, yang melibatkan Terlapor sebagai salah satu
pemimpin atau tokoh sentralnya. Peristiwa-peristiwa selanjutnya
yang berupa deklarasi kelompok KAMI dan/atau simpatisannya di
sejumlah daerah misalnya, faktanya telah mendapat penentangan
dari kelompok masyarakat lainnya. Artinya, inisiatif dan peran aktif
Terlapor atas nama kelompok KAMI, dalam kenyataannya telah
menimbulkan friksi horisontal di antara kelompok-kelompok
masyarakat.
Dengan statusnya sebagai seorang aparatur negara yang sangat
senior, hampir tidak mungkin jika Terlapor tidak menyadari
sebelumnya atas berbagai implikasi yang dapat timbul dari tindakan-
tindakannya bersama kelompok KAMI yang dipimpinnya itu. Adalah
wewenang KASN dan/atau BKN untuk menginvestigasi, apakah
5. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 5 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
tindakan Terlapor tersebut adalah sebuah kesengajaan yang
direncanakan atau hanya sebuah kekhilafan semata. Dalam hal ini
Terlapor berpotensi untuk dikenakan hukuman disiplin PNS, akibat
dari tindak pelanggaran atas fungsi, tugas, serta kewajibannya
sebagai PNS yang seharusnya selalu menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa.
Bukti laporan : Video Youtube, antara lain adalah:
• Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta:
https://www.youtube.com/watch?v=1dQD28uNCZ0
• Kericuhan akibat diselenggarakannya deklarasi KAMI di daerah:
https://www.youtube.com/watch?v=anvrF5ZM8VA
5) Menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar
bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah
Saat kejadian : Tanggal 7 September 2020
Tindakan Terlapor: Dalam pidatonya pada deklarasi kelompok KAMI Jawa Barat di
Bandung, Terlapor kembali menyuarakan sebuah kebohongan
publik. Terlapor menyatakan seolah-olah telah terjadi kerusakan-
kerusakan negara dan bangsa pada masa kini, yang skalanya
bahkan lebih besar daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi
selama masa penjajahan Belanda. Ini adalah sebuah rumusan
penilaian yang sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran.
Menyuarakan pernyataan yang secara substansial tidak benar
tentang situasi negara kepada publik, adalah sebuah pelanggaran
atas sumpahnya sebagai PNS dan kewajibannya sebagai
Pegawai ASN, untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat
PNS. Dalam hal ini GAR ITB menilai ada kesengajaan oleh Terlapor
untuk menyebarkan kabar bohong seperti itu, yang dimaksudkannya
untuk menyesatkan pemahaman publik tentang situasi negara yang
sebenarnya.
Terlapor menyuarakan tuduhan yang sangat tak berdasar terhadap
Pemerintah RI, dengan mengatakan:
“.. karena apa yang telah terjadi selama ini adalah penyelewengan-
penyelewengan nilai-nilai dasar, cita-cita nasional yang telah
diletakkan oleh para pendiri bangsa ini … diselewengkan. Dan
kemudian di atas itu dilakukan pengrusakan, dengan kezholiman dan
kediktatoran. Apa yang terjadi terakhir adalah bentuk kediktatoran
konstitusional; atas dasar konstitusi yang dimanipulasi, dengan
berbagai RUU-RUU yang dimanipulasi, rezim ini berusaha untuk
memperkuat diri dalam bentuk kediktatoran.”
GAR ITB menilai bahwa Terlapor telah melontarkan fitnah yang keji
terhadap Pemerintah RI yang sah. Terlapor juga melakukan
6. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 6 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
pembentukan opini tidak benar (framing), yang ditujukannya untuk
mendiskreditkan Pemerintah atas dasar rumusannya sendiri yang
sama sekali tidak sesuai - bahkan berlawanan - dengan
kenyataannya. Sikap dan tindakan Terlapor ini secara nyata adalah
sebuah pelanggaran atas sumpahnya sebagai PNS maupun
kewajibannya sebagai Pegawai ASN, untuk senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah.
Dengan menyuarakan rumusan-rumusannya sendiri yang sengaja
dibuatnya berlawanan dengan kenyataan itu, Terlapor
mengeksploitasi emosi massa dengan tujuan untuk menciptakan
ketidak-sukaan bahkan kebencian masyarakat terhadap Pemerintah
RI yang sah. Ringkasnya, Terlapor mengumbar ujaran-ujaran
kebencian di depan publik, untuk menciptakan rasa antipati
masyarakat umum terhadap Pemerintah Indonesia
GAR ITB menilai bahwa segala teknik propaganda dusta yang sering
digunakan oleh Terlapor, sengaja direncanakan olehnya untuk
membenarkan maksudnya untuk melakukan konsolidasi massa.
Terlapor mengeksploitasi kekurang-pahaman masyarakat,
menungganginya demi kepentingan politik dirinya dan/atau
kelompoknya. Nampak ada tendensi bahwa upaya pengorganisasian
massa yang dilakukan oleh Terlapor beserta kelompoknya,
diarahkan untuk menggerakkan upaya-upaya perlawanan terhadap
pemerintahan yang sah. Sangat jelas bahwa hal ini merupakan
sebuah pelanggaran atas sumpahnya sebagai PNS maupun
kewajibannya sebagai Pegawai ASN, untuk selalu setia dan taat
sepenuhnya kepada Pemerintah yang sah.
Juga telah terjadi pelanggaran atas nilai dasar yang menjadi
landasan prinsip bagi setiap Pegawai ASN, untuk setia dan
mempertahankan pemerintahan yang sah.
Catatan: Desain besar yang sedang diimplementasikan oleh Terlapor
beserta kelompoknya itu, dalam konteks lingkungan kerja para PNS-
ASN sudah menyangkut tentang aspek netralitas ASN; suatu hal
yang tidak menjadi bagian dari laporan GAR ITB ini.
Bukti laporan : Video Youtube di https://youtu.be/qxbcrv2Oh2A
6) Melontarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama
Saat kejadian : Tanggal 13 September 2020
Tindakan Terlapor: Merespon terhadap kejadian penganiayaan fisik yang dialami oleh
Ulama Syekh Ali Jaber, Terlapor pada hari yang sama langsung
menyatakan penilaiannya bahwa “tindakan tersebut merupakan
bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan kejahatan berencana
terhadap agama dan keberagamaan”.
7. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 7 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
Pengertian kriminalisasi harus dipahami sebagai perbuatan yang
tidak diatur dalam undang-undang dan dipaksakan. Sebaliknya, jika
proses hukum berdasarkan undang-undang yang disertai fakta
hukum yang dijalankan, maka itu adalah tindak penegakan hukum
yang sah. Dan faktanya, tindak kriminal pidana penganiayaan
terhadap Ulama Syekh Ali Jaber tersebut, adalah sebuah kasus
pidana umum biasa yang sama sekali tidak terorganisir.
Pernyataan publik oleh Terlapor di atas merupakan sebuah framing
yang menyesatkan sekaligus fitnah, yang jelas dimaksudkannya
untuk mendiskreditkan aparat negara dan pemerintah. Hal ini adalah
sebuah pelanggaran atas sumpahnya sebagai PNS maupun
kewajibannya sebagai Pegawai ASN, untuk senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah.
GAR ITB melihat adanya nuansa licik dalam cara Terlapor
mendramatisasi kasus kriminal tersebut. Meskipun secara verbal
Terlapor menganjurkan umat Islam untuk "Jangan mudah terhasut
oleh upaya adu domba”, namun keinstanan Terlapor untuk
menyuarakan pernyataan yang begitu tendensius itu tak dapat
menutupi esensinya. Yaitu tujuan Terlapor untuk mengeksploitasi
sentimen agama, yang nampak dimaksudkannya untuk menimbulkan
ketegangan sosial di kalangan masyarakat.
Tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas fungsi,
tugas, serta kewajibannya sebagai PNS, yang seharusnya selalu
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Bukti laporan : Berita di media massa online, antara lain adalah:
https://nasional.tempo.co/read/1385874/penusukan-syekh-ali-jaber-
din-syamsuddin-bentuk-kriminalisasi-terhadap-ulama
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh GAR ITB, pernyataan-pernyataan, sikap,
serta tindakan-tindakan Terlapor dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan perundang-
undangan yang berlaku bagi ASN dan PNS, yaitu yang menyangkut:
• pelanggaran atas sumpah PNS yang telah diucapkan oleh Terlapor;
• pelanggaran atas nilai dasar yang menjadi landasan prinsip bagi setiap Pegawai
ASN;
• pelanggaran atas kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
• pelanggaran akibat tidak menjalankan fungsi Pegawai ASN;
• pelanggaran akibat tidak menjalankan tugas Pegawai ASN; serta
• pelanggaran akibat tidak menjalankan kewajiban Pegawai ASN.
8. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 8 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
Peraturan perundang-undangan yang dilanggar meliputi:
• Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
dan
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Rincian tentang pasal-pasal yang telah dilanggar oleh Terlapor pada masing-masing
peraturan perundang-undangkan di atas, diuraikan pada Lampiran-1.
PIHAK YANG TERDAMPAK NEGATIF OLEH TINDAK PELANGGARAN TERLAPOR
GAR ITB telah melakukan pengkajian yang sangat mendalam atas berbagai pernyataan,
sikap, serta perilaku Terlapor sepanjang lebih dari satu tahun terakhir ini. Diamati adanya
pola tertentu dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya di berbagai kesempatan,
yaitu:
• Menyuarakan kebohongan dalam pembentukan opini masyarakat;
• Melakukan penyesatan pemahaman masyarakat (framing);
• Memfitnah dan mengeluarkan ujaran kebencian;
• Mendiskreditkan Pemerintah dan sejumlah lembaga negara;
• Mengeksploitasi sentimen agama dalam rangka mendiskreditkan Pemerintah
maupun aparat negara;
• Memprovokasi untuk tumbuhnya antipati kepada Pemerintah;
• Mengganggu stabilitas negara, melalui provokasinya untuk terjadinya konflik
horisontal di kalangan masyarakat;
• Mengeluarkan pernyataan bersifat agitatif, yang menyiratkan hasutan kepada
masyarakat untuk melakukan perlawanan secara radikal terhadap Pemerintah NKRI
yang sah;
• Mengeksploitasi sentimen agama dalam rangka menumbuhkan militansi kelompok
masyarakat oposisi;
• Menstimulasi tumbuhnya gerakan yang mengarah pada perebutan kekuasaan;
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang paling dirugikan oleh
berbagai pernyataan dan tindakan Terlapor maupun implikasi-implikasinya, adalah
Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlapor telah melakukan berbagai
tindak pelanggaran disiplin PNS, yang berdampak negatif pada Pemerintah dan NKRI.
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53
tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkatan hukuman disiplin yang
paling layak untuk dijatuhkan kepada Terlapor adalah hukuman disiplin berat.
9. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 9 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
TINDAK LANJUT YANG DIHARAPKAN
Bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, GAR ITB
menyampaikan laporan ini sebagai perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai warga
negara, untuk ikut berkontribusi dalam mempercepat kemajuan bangsa dan negara.
Penyampaian laporan ini sekaligus merupakan dukungan GAR ITB kepada Pemerintah
Republik Indonesia beserta segenap perangkatnya, untuk mengambil tindakan yang lebih
tegas terhadap oknum PNS/ASN yang melakukan tindak pelanggaran-pelanggaran.
GAR ITB sangat berharap agar laporan ini akan memperoleh perhatian yang serius dari
BKN maupun KASN, untuk ditindak-lanjuti sesuai dengan fungsi dan tugasnya. GAR ITB
berpendapat bahwa kehormatan dan martabat negara, serta kredibilitas dari lembaga-
lembaga negara termasuk BKN dan KASN harus selalu ditegakkan. GAR ITB tidak
menginginkan bilamana ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi para ASN
sampai dilecehkan, oleh para petualang politik yang ada di dalam lingkungan ASN, yang
sesungguhnya bermaksud untuk mengganggu pencapaian dari cita-cita Indonesia Maju.
Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan-pertimbangan, serta
kesediaan BKN dan KASN untuk menanggapi serta untuk menindak-lanjuti pelaporan ini,
kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi Bangsa dan Negara Indonesia.
Bandung, 28 Oktober 2020
Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB)
Email: itb.anti.radikalisme@gmail.com
(Laporan ini didukung oleh 2.075 orang alumni ITB, daftar nama tercantum pada Lampiran-2)
Tembusan kepada:
01. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
02. Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (Kastaf KSP)
03. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
04. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
05. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
06. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
07. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
08. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
09. Kepala Badan Intel dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
11. Ketua dan Para Anggota Majelis Wali Amanat ITB (MWA ITB)
12. Rektor Institut Teknologi Bandung
13. Ketua dan Para Anggota Senat Akademik ITB (SA ITB)
14. Ketua dan Para Anggota Forum Guru Besar ITB (FGB ITB)
15. Ketua Ikatan Alumni ITB (IA ITB)
10. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 0 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
LAMPIRAN-1: RINCIAN PASAL PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR
Sejumlah ketentuan perundang-undangan dan peraturan bagi ASN dan PNS yang kami nilai
telah dilanggar oleh Terlapor, adalah sebagai berikut:
1) Terlapor dinilai telah melanggar sumpah/janji PNS seperti yang diamanatkan serta
yang diwajibkan pada:
a. Pasal 66 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU No. 5/2014); dan
b. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PP No. 17/2017)
yang mewajibkan setiap PNS dan ASN agar taat pada sumpah yang telah diucapkan
pada saat pelantikannya sebagai PNS, antara lain untuk:
• selalu setia dan taat sepenuhnya kepada Pemerintah; dan
• senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah, dan martabat
pegawai negeri sipil
2) Terlapor dinilai telah melanggar nilai dasar yang menjadi landasan prinsip bagi
setiap Pegawai ASN, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 Huruf a. dan Pasal 4
Huruf b. dari UU No. 5/2014, yaitu untuk selalu:
• setia dan mempertahankan pemerintahan yang sah
3) Terlapor dinilai telah melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, seperti
yang diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf k. dari UU No. 5/2014, yaitu untuk:
• memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN
4) Terlapor dinilai tidak menjalankan fungsi Pegawai ASN, seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 10 Huruf c. dari UU No. 5/2014, yaitu untuk menjadi:
• perekat dan pemersatu bangsa
5) Terlapor dinilai tidak menjalankan tugas Pegawai ASN, seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 11 Huruf c. dari UU No. 5/2014, yaitu untuk:
• mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6) Terlapor dinilai telah melanggar kewajiban Pegawai ASN, seperti yang diamanatkan
dalam:
a. Pasal 3 Angka 3 dan Angka 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53/2010);
b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PerKaBKN No. 21/2010); dan
c. Pasal 23 Huruf a. dan b. dari UU No. 5/2014;
11. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 1 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
yang pada dasarnya mewajibkan setiap ASN/PNS untuk:
• setia dan taat sepenuhnya kepada Pemerintah yang sah
• menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah dan martabat PNS
• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
12. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 2 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
LAMPIRAN-2: DAFTAR NAMA ALUMNI ITB PENDUKUNG LAPORAN INI
1. Tjan Hong Tjian (TK-56) 41. Triawan Saleh (MS-64)
2. Aswito Asmaningprodjo (AR-57) 42. Aang M. Sumarna (MS-65)
3. Soufyan Noerbambang (MS-57) 43. Agus Sudjito (EL-65)
4. Sri Hardjoko Wirjomartono (MS-57) 44. Amir Sulastrio (FT-65)
5. Tongan H. Loebis (MS-57) 45. Andre Robuan (SI-65)
6. Ariono Suprayogi (MS-58) 46. Bambang H. Parikesit (SI-65)
7. Harijono Djojodihardjo (MS-58) 47. Bambang Trisulo (MS-65)
8. Jack Iskandarsyah (MS-59) 48. Benjamin Tirtawidjaja (SI-65)
9. Karnaya (AR-60) 49. Djamester Simarmata (MS-65)
10. Harry Justianto (EL-61) 50. Djoni Sunarso (MS-65)
11. Hastjaryo (EL-61) 51. Faisal Rachman (MS-65)
12. Iman Taufik (MS-61) 52. Frans Hartono (EL-65)
13. Paul Benny Kumara (FT-61) 53. Gembong Mustaja (TI-65)
14. Setiawan (MS-61) 54. Hari Laksono (MS-65)
15. Antarikso (MS-62) 55. Hari Utama D. (MS-65)
16. Basuki Soebiakto (MS-62) 56. Hariono (SI-65)
17. Hendarmin Ranadireksa (AR-62) 57. Harry Setianto (EL-65)
18. Hidayat Dahlan (MS-62) 58. Husein Hananto (EL-65)
19. Holiluddin (MS-62) 59. Ita Hutagalung (FA-65)
20. Parlin S. (SI-62) 60. Joni Subiandono (MS-65)
21. Nugroho (MS-62) 61. Karel L. Mandagie (MS-65)
22. Petrus Triwidodo (MS-62) 62. Kresna Abednego (EL-65)
23. Soedarjanto (MS-62) 63. Mohammad Latief Malangyudo (SI-65)
24. Soegiharto (MS-62) 64. Nico Hadinata (TM-65)
25. Suryo Kusumo (TM-62) 65. Rochardjanto W. Roekijarno (SI-65)
26. Wisdarmanto G.S. (MS-62) 66. Sirochman Soeroto (AR-65)
27. Harjono (EL-63) 67. Siti Sunari (TM-65)
28. Ridwan Gunawan (EL-63) 68. Sjarif Husen (MS-65)
29. Syahroni (TM-63) 69. Soeprijadi Tirtoprodjo (AR-65)
30. Tjahjadi Aquasa (EL-63) 70. Soewadji Tedjokoesoemo (SI-65)
31. Yulinar Anwar (SR-63) 71. Suryanto (MS-65)
32. Ananda Moersid (SR-64) 72. Tri Harwanto (SI-65)
33. Ardinani Harwanto (SR-64) 73. Yos Ully (TK-65)
34. Baskami Karo Karo (MS-64) 74. Zulkarnain (EL-65)
35. Budi Prabowo (SI-64) 75. Bambang P. Sudiro (MS-67)
36. Danny Walla (MS-64) 76. Chalid Akbar (TK-67)
37. Donatus Dipotontro (EL-64) 77. Eddy Yusbar B. (TI-67)
38. Irawan Poerwo (TA-64) 78. Hari M. Suharnoko (MS-67)
39. Maharani Hanafi (FA-64) 79. Haryono Subyantoro (MS-67)
40. Otje Soetoto (MS-64) 80. Hendrawan (MS-67)
13. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 3 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
81. Ontoseno (MS-67) 121. Bambang Sumantri (AR-69)
82. Pandri Prabono (MS-67) 122. Daulat Situmorang (AR-69)
83. Saryanto Sarbini (MS-67) 123. Dewi Rosmani (SR-69)
84. Siti Nuraeni (TM-67) 124. Eddy Dwi Tjahjono (TA-69)
85. Urip Timur (MS-67) 125. Effendi Ermadi (TM-69)
86. Usmanadji (MS-67) 126. Eviatty (FA-69)
87. Aloysius Budiarto Priatna (TI-68) 127. Fadila (SR-69)
88. Andre C.H. Daneuwy (TA-68) 128. Heru Susmono (TK-69)
89. Andy Maryono (MS-68) 129. Iriantine Karnaya (SR-69)
90. Anita Rachman-Neuner (FA-68) 130. Jasman Rajuli (MA-69)
91. Bambang Sindu Wahyudi (TA-68) 131. Jojo Sunarja (TM-69)
92. Bona Tampubolon (MS-68) 132. Khairul Mahadi (AR-69)
93. Dedeh Ratnaningsih (BI-68) 133. Mat Dolah (MA-69)
94. Djodjo Godjali (SR-68) 134. Moh. Yahya (FI-69)
95. Dodi Budiristio (TM-68) 135. Mohammad Bahlia (SR-69)
96. Dody Nawangsidi (TM-68) 136. Muhammad Awang (BI-69)
97. Elkanady (AR-68) 137. Mulyanto S. (TA-69)
98. Erita (KI-68) 138. Nurasiah (TK-69)
99. Erna Wardani (SR-68) 139. Omar (BI-69)
100. Heru Prasetyo (TI-68) 140. Parlindungan Situmorang (TM-69)
101. Iwan Karmawan (TM-68) 141. Rahim Ismail (BI-69)
102. Johanes Pongtuluran (TM-68) 142. Razali (KI-69)
103. Kantijoso Sosodoro Djatikusumo (TI-68) 143. Ridwanto W. (AR-69)
104. Kristiono (TM-68) 144. Rochmanuddin (FT-69)
105. Leni Sindhu (AR-68) 145. Rusdi (MS-69)
106. Lianta Andris Koswadi (FT-68) 146. Saberi Othman (BI-69)
107. Maman Hendarman (TI-68) 147. Sabirin (MA-69)
108. Mame Slamet Sutoko (TI-68) 148. Sarwati Wagiono (SR-69)
109. Ratna Djumiati (AR-68) 149. Sofia Fifi Mansoor (FA-69)
110. Rudianto Soewondo (TI-68) 150. Solihin (AR-69)
111. Santosa Hardjono (FT-68) 151. Tatang Hernas (TK-69)
112. Sri Utami (BI-68) 152. Tita Rosita (TP-69)
113. Sugianto Purwowidagdo (TA-68) 153. Toety Ariati (PL-69)
114. Untung Sudjadi (TI-68) 154. Tripadmi (TP-69)
115. Wargono Soenarko (TM-68) 155. Untung Leksono (AR-69)
116. Abdul Hamid Azis (BI-69) 156. Uyat Suyatna (TP-69)
117. Adin Yudha Mustika (TK-69) 157. Wachju Harun (MS-69)
118. Agustina Poerwo (SR-69) 158. Wahab Jusoh (MA-69)
119. Anton Himawan (AR-69) 159. Wan Daud (FI-69)
120. Anton Napitupulu (SI-69) 160. Yohan Sumaiku (TM-69)
14. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 4 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
161. Yos Tri Atmodjo (TK-69) 201. Pudjihanto (TM-70)
162. Yul Tri Ananto (TM-69) 202. Pudjo P. Santoso (SI-70)
163. Zafir Pontoh (PL-69) 203. Rani Woro (PL-70)
164. Abah Donny (MS-70) 204. Reni Anggraeni (SR-70)
165. Adli Usuluddin (AR-70) 205. Rizal Saibi (TA-70)
166. Akhmad Rumyar (SR-70) 206. Robby Rompis (TK-70)
167. Arif Sutarlie (SI-70) 207. Ronald Dirk Tenne (SR-70)
168. Ayu Basoeki Harahap (FT-70) 208. Ronny Maas (TM-70)
169. Bambang Budi Pramono (MS-70) 209. Roy Tulung (SR-70)
170. Bambang Budi Prasetyo (TI-70) 210. Saleh Arifin Rais (TA-70)
171. Bambang Kiranadi (KI-70) 211. Senmen Wong (AR-70)
172. Bugis Nasution (SR-70) 212. Sulistijo P.M. (TM-70)
173. Caleb Setiawan (SR-70) 213. Utara Suwardi (SI-70)
174. Darmastati (TK-70) 214. Willy Hendarman (SR-70)
175. Deddy Budiman (SR-70) 215. Ade Sudarman (TM-71)
176. Deka Paranoan (SI-70) 216. Ade Suryanti (TK-71)
177. Dicky Mulyadi (SR-70) 217. Adhy Duriat (SI-71)
178. Dicky Purnomo (TK-70) 218. Adi Dharma (EL-71)
179. Dinah Priambodo (SR-70) 219. Adi Seiful (EL-71)
180. Djoko Darwanto (EL-70) 220. Aisa Tobing (PL-71)
181. Djoko Sunarko (SR-70) 221. Alex Ananta (EL-71)
182. Eddy Ihut Siahaan (PL-70) 222. Anida Rahayu (BI-71)
183. Eddy Junaedy Danu (EL-70) 223. Anita Haryono (FA-71)
184. Eden Napitupulu (EL-70) 224. Aritje (MS-71)
185. Ermawan Wangsaatmaja (SR-70) 225. Ashraf Badrulhidur (AR-71)
186. Hadi Arief (TM-70) 226. B. Situmorang (MS-71)
187. Hadi Nurhadi M. (SR-70) 227. Bambang Nugraha (SI-71)
188. Hadri Bahar (SI-70) 228. Bambang Riadhy Oemar (EL-71)
189. I Gede Suratha (TA-70) 229. Bara Bumbungan (MS-71)
190. Iman Dwi Ananto (AR-70) 230. Budi Sutjahjo (TI-71)
191. Irama Aboesoemono (SI-70) 231. Chairul Taher (SI-71)
192. Iwan Nusyirwan (SI-70) 232. Chichi (PL-71)
193. Iyus Ruswandi (SI-70) 233. Dadang Suparman (TM-71)
194. Jim Supangkat (SR-70) 234. Daniel Kosasih (SI-71)
195. Jootje Massie (SI-70) 235. Devita (PL-71)
196. Kris Manuel Manggolo (TK-70) 236. Didie Tedjosumirat (EL-71)
197. Lya Siregar (SR-70) 237. Djoko Harsono (TM-71)
198. Maryani C. Tobing (BI-70) 238. Dyan Dwitiasdi (TM-71)
199. Melok Besari (FI-70) 239. Eddy Tobing (SI-71)
200. Minhar Suwendi (TK-70) 240. Eddy Yanto Budiono (TM-71)
15. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 5 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
241. Endang Hoya (FA-71) 281. Purnama P.W. (AR-71)
242. Endang Padmi (TK-71) 282. Rahmat (MS-71)
243. Felix Mulyadi (SI-71) 283. Rasjid (GD-71)
244. Gunawan Djojoutomo (SI-71) 284. Riswanto (SR-71)
245. Hadinoto (MS-71) 285. Rita Adriani (TL-71)
246. Hariadi Saptadji (SR-71) 286. Rita Batubara (KI-71)
247. Hartoyo Supriyanto (SI-71) 287. Robianto Tanubrata (TK-71)
248. Hastitono Handreanto (TM-71) 288. Saut Aritonang (MS-71)
249. Henry Yuliarso (MS-71) 289. Shakuntala Savitri (BI-71)
250. Hernanto Ludirdja (TA-71) 290. Siswanto (TK-71)
251. Ibnu Siswanto (GD-71) 291. Slamet Widodo (AR-71)
252. Iin Arifin Tachjan (TM-71) 292. Soenar Triwandono (TA-71)
253. Indrawan Soelaeman (GD-71) 293. Sofian Saidin (TA-71)
254. Indrawati Samil (AR-71) 294. Sonny Sobana (MS-71)
255. Indrawati Sulistio (SR-71) 295. Sri Rahayu Karbianti (FA-71)
256. J. Handriyanto (EL-71) 296. Sri Redjeki (BI-71)
257. Jeffrey Mulyono (TA-71) 297. Stefanus Wibowo (TA-71)
258. Jessy Jasmini (SR-71) 298. Sukardjono (TA-71)
259. Jochem H.S. Tene (SI-71) 299. Sukawirana (TI-71)
260. Joelinar Sjam (AR-71) 300. Sukma Hasibuan (TA-71)
261. Jonathnan (SI-71) 301. Sumartanto Kajatmo (AR-71)
262. Julianto Suros (AS-71) 302. Surya Yuga (SR-71)
263. Junus Tirtasurya (GD-71) 303. T. Reinhart P. Simanjuntak (SI-71)
264. Kabul Suwitaatmadja (SI-71) 304. Tatang Setiawan (MS-71)
265. Kemal Taruc (PL-71) 305. Teddy Kasan (SI-71)
266. Kemas Fauzi (GD-71) 306. Tria Yulianti (FA-71)
267. Koestriastuti Koestedjo (SR-71) 307. Tuti Suharto (FA-71)
268. Kusmulyati (PL-71) 308. Unang Rusnandi (TA-71)
269. Lilla Noerhayati (PL-71) 309. Wadyono Suliantoro (MS-71)
270. Manusama (TM-71) 310. Warjanto Saikam (TM-71)
271. Miet Sugiarso (TI-71) 311. Winnie Sumantri (BI-71)
272. Nana Irawan (BI-71) 312. Wismoadji Kamil (AR-71)
273. Nanang Edi (TK-71) 313. Witoro (TA-71)
274. Nani Subronto (TP-71) 314. Yanni Rosalin (SR-71)
275. Nia Kurniasih (PL-71) 315. Yanti Sonny (TL-71)
276. Niki Hadinegoro (SR-71) 316. Yattie Boedhiharnowo (FA-71)
277. Nugraha Adimartapraja (TM-71) 317. Yenni Yanuati (TK-71)
278. Nugraha Soekmawijaya (FT-71) 318. Yetty Rochmiarty (TK-71)
279. Nurhasanah (TL-71) 319. A. Solihin (EL-72)
280. Priyo Pribadi (TA-71) 320. Abdul Rachman (GD-72)
16. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R - L A P O R A N D I N S 1 6 | 3 7 ( 2 8 O K T 2 0 2 0 )
321. Adiwidjaja (TA-72) 361. Tjahjana Setiadhi (FT-72)
322. Adwin R. Ichwan (SI-72) 362. Tommy Hidayat (TM-72)
323. Alex H. Mamesah (SI-72) 363. Wijaya Laksmi (TK-72)
324. Andi Salim (EL-72) 364. Wisnu A. Marantika (EL-72)
325. Bambang Setyobudi (TK-72) 365. Yeti Hayati (TA-72)
326. Bambang Soesijanto (EL-72) 366. Abadi Poernomo (TA-73)
327. Bambang Wisojodarmo (TK-72) 367. Achmad Sjaifudin Zuber (TA-73)
328. Bowo Tedjo Prajitno (MS-72) 368. Achmad Sjarmidi (BI-73)
329. Darma Tyanto Saptodewo (GD-72) 369. Agus Pratomo Sumono (TK-73)
330. Daud Ginting (TK-72) 370. Agus Setyadji (SI-73)
331. Dicky Surjadi (TK-72) 371. Agustinus Riyadi Bari (TP-73)
332. Dria Sukmana (MS-72) 372. Ain Carlina Ariono (TK-73)
333. Eko Purwono (AR-72) 373. Alex Djajadisastra (TA-73)
334. Endang Widayati (SI-72) 374. Ali Hasan (MS-73)
335. Erni Kolopaking (FA-72) 375. Anita De Yong Siregar (PL-73)
336. Gatut Adisoma (TA-72) 376. Anita Dwiyana Kertahardian (FA-73)
337. Gideon Siahaan (TK-72) 377. Anthony Tjajaindra (TI-73)
338. Gunawan (MS-72) 378. Anton Ricky Worotikan (AR-73)
339. Harmani Kusumo (MS-72) 379. Argunadi Karjono (AR-73)
340. Hasudungan Siahaan (MS-72) 380. Aribono Hendarto (GD-73)
341. Herman Suardi (TK-72) 381. Arie Ahmad Bastaman (SR-73)
342. Herry Winarno (EL-72) 382. Arif Siregar (TA-73)
343. Irwanti Sardjoe (PL-72) 383. Artono Darwanto (EL-73)
344. Lintong Manurung (TI-72) 384. Aslam Kalyubi (TK-73)
345. Maurits Napitupulu (SI-72) 385. Azis Saleh (SR-73)
346. Nuke Hadinegoro (SR-72) 386. Aziza Nuraini (FA-73)
347. P. Riadhie Atmajaya (TI-72) 387. Bambang Hargono (SI-73)
348. Pandji Tirtayasa (PL-72) 388. Bambang Irawan (AR-73)
349. Patrick Kwatno (EL-72) 389. Bambang Noto (GL-73)
350. Putut I. Pudjiono (TK-72) 390. Bambang Priatmoko (MS-73)
351. Ratna Panggabean (SR-72) 391. Bambang Purwana (SI-73)
352. Rulyadi (TA-72) 392. Bambang Sartono (GD-73)
353. Semeru Soekarno (SI-72) 393. Bambang Sidarto (TI-73)
354. Sigit Witono (GL-72) 394. Bambang Sudewo (FI-73)
355. Siti Nuryana (TK-72) 395. Bambang Wahyudi (TI-73)
356. Sri Renny T.W. (PL-72) 396. Bernard Napitupulu (SR-73)
357. Sulina Kristiono (FA-72) 397. Betty Sri Nurhayati (TP-73)
358. Suroso Sukmanegara (GD-72) 398. Bima Mahaperdana (GL-73)
359. Theresia Herawarni (KI-72) 399. Bidawi Hasyim (FI-73)
360. Titi Hudani (SR-72) 400. Bintang Pakpahan (SI-73)