Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul antara wajib pajak dan pejabat pajak akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak adalah keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Kendala penyelesaian sengketa terkait administrasi dan yudisial.

1. Pajak dan Sengketa
Pajak

2. Selvia Agnes 1921030579
Vertasya Ayu Violetta M 1921030601
KELOMPOK 6

3. POIN PENTING
Pengertian Pajak
01. Sengketa Pajak
02.

4. Pengertian Pajak
Beberapa Pengertian Pajak Menurut Para Ahli :
1. Soeparman Soemahamidjaja
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan
jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum.
2. Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa- timbal (kontra-prestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

5. Pengertian Sengketa Pajak
Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak
atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas
pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.

6. a. Sengketa dalam bidang perpajakan
b. Ada dua pihak yaitu Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak
c. Ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak.
d. Ada kesempatan/hak mengajukan banding atau gugatan.
e. Banding atau gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak.
f. Didasarkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Unsur-unsur Sengketa Pajak

7. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak
yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
Pengadilan Pajak

8. 1. Kompetensi
2. Objek sengketa pajak
3. Subjek sengketa pajak
4. Organisasi pengadilan pajak
5. Majelis kehormatan hakim
6. Susunan atau tingkatan pengadilan dan upaya hukum
Karakteristik Pengadilan Pajak yang
Membedakannya dengan Pengadilan Lain

9. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak
Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab
IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk
pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah
Agung.

10. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak
3. Gugatan
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap
pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap
keputusan yang dapat diajukan Gugatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
4. Peninjauan Kembali
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan
Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih
memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali
kepada Mahkamah Agung.
1. Keberatan
Keberatan yang diajukan adalah mengenai
materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah
rugi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, jumlah
besarnya pajak, atau pemotongan /pemungutan
pajak.
2. Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat
diajukan Banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

11. Kendala yang Timbul dalam Penyelesaian Sengketa
Pajak :
1. Bidang Administratif
Adanya keharusan membayar 50% dari jumlah
pajak yang terutang.
2. Bidang Yudisial
Yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk
menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam
pemeriksaan dipersidangan.

12. Upaya untuk Mengatasi Kendala Penyelesaian Sengketa Pajak
1. Pada saat ini sedang diproses usulan perubahan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 terutama tentang Pasal yang
mewajibkan pembayaran 50% darii pajak terhutang.
2. Dilakukannya usulan untuk revisi terhadap Pasal yang
mengatur tentang kehadiran pihak terbanding dan tergugat,
pemeriksaan di persidangan serta Pasal mengenai pengaturan
pemberian bunga 2% setiap bulan atas kelebihan pembayaran
pajak apabila permohonan banding Wajib Pajak dikabulkan.
3. Selain usaha untuk mengatasi kendala yang timbul di atas
para pihak Pengadilan Pajak pada saat ini melakukan peningkatan
pendidikan baik terhadap para Hakim maupun pihak administrasi
di Pengadilan Pajak hal ini bertujuan agar semua pihak yang
terkait dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dapat
lebih memahami

13. Kesimpulan
Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak
dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding
atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk
Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-
undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak
adalah Keberatan, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali.
Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa yaitu
Bidang Admistratif dan Bidang Yudisial.kyat

14. TERIMA
KASIH