SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
KONFERENSI PERS
APBN KiTa
KInerja dan fakTA
Jakarta, 16 Juni 2020
www.kemenkeu.go.id/apbnkita
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan Makro dan
Asumsi Dasar
Ekonomi Tahun 2020
Jakarta, 16 Juni 2020
3
3KEMENTERIAN KEUANGAN
39.765
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
25-Feb
01-Mar
06-Mar
11-Mar
16-Mar
21-Mar
26-Mar
31-Mar
05-Apr
10-Apr
15-Apr
20-Apr
25-Apr
30-Apr
05-May
10-May
15-May
20-May
25-May
30-May
04-Jun
09-Jun
14-Jun
Tambahan Kasus Harian* Amerika Latin
(Brazil, Peru, Chile, Meksiko)
88.906
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
25-Feb
01-Mar
06-Mar
11-Mar
16-Mar
21-Mar
26-Mar
31-Mar
05-Apr
10-Apr
15-Apr
20-Apr
25-Apr
30-Apr
05-May
10-May
15-May
20-May
25-May
30-May
04-Jun
09-Jun
14-Jun
Tambahan Kasus Harian* di Luar Amerika
Latin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15-Feb
23-Feb
02-Mar
10-Mar
18-Mar
26-Mar
03-Apr
11-Apr
19-Apr
27-Apr
05-May
13-May
21-May
29-May
06-Jun
14-Jun
Total Confirmed Cases
Iran
Jerman
Peru
Italia
Spanyol
Inggris
India
Rusia
Brazil
Amerika Serikat
Lainnya
6.688
6.9489.520
8.837
8.870
27.136
34.345
43.389
41.698
117.85
8
129.89
2
15-…
23-…
02-…
10-…
18-…
26-…
03-…
11-…
19-…
27-…
05-…
13-…
21-…
29-…
06-…
14-…
Total Death
Lainnya
Amerika Serikat
Inggris
Brazil
Italia
Spanyol
Jerman
Iran
India
Rusia
Peru
PERKEMBANGAN PANDEMI COVID-19 SECARA GLOBAL
Latin Amerika menjadi pusat penyebaran COVID-19 yang baru; Negara berkembang seperti Rusia, India, Pakistan, Bangladesh dan Afrika
Selatan terus menunjukkan kenaikan kasus signifikan; AS memiliki risiko kenaikan kasus akibat pelonggaran social distancing & social
unrest; Eropa tetap konsisten menunjukkan penurunan kasus tambahan dan mendorong perluasan relaksasi pembatasan sosial.
Tambahan kasus di Amerika Latin
terus meningkat, 30% dari total
tambahan kasus 14 Juni berasal
dari Brazil, Peru, Chile, dan
Meksiko
187.427
236.989
2.662.860
291.008
2.162.228
867.882
295.889
Total death= 435.181
Sumber: worldmeters.info/coronavirus data per 14 Juni 2020
528.964
Total cases = 7.983.437
229.736
187.671
*Rata-rata bergerak 7 hari
332.783
• Kenaikan kasus harian tertinggi masih
ada di AS dengan 20.004 kasus baru
• Negara berkembang, seperti Rusia,
India, Pakistan, Bangladesh, dan
Afrika Selatan juga terus konsisten
mencatat kasus harian yang tinggi.
4
4KEMENTERIAN KEUANGAN
UPDATE CORONAVIRUS (COVID-19) DI INDONESIA
Per 18 Mei 2020
DKI
Jakarta
34%
Jatim
13%Jabar
9%
Jateng
6%
Sulsel
6%
Banten
4%
Lainnya
28%
Episentrum Covid-19 menyebar ke wilayah lain. Kasus di Jakarta bulan lalu 34%
dari kasus di Indonesia, saat ini menjadi 23%. Kini Jawa Timur jadi episentrum di
Jawa, sementara Sulawesi Selatan jadi episentrum di luar JawaSumber: Kementerian Kesehatan RI, data per 15 Juni 2020
Wilayah dengan Kasus COVID-19
Tertinggi di Indonesia per 14 Juni 2020
(persentase thd total)
329.190
orang sudah dites PCR
36.744
ODP
13.649
PDP
15.123
pasien sembuh
Per 15 Juni 20
289.896
negatif COVID-19
1.017
39.294
2.198
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
-
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40.000
02-Mar
09-Mar
16-Mar
23-Mar
30-Mar
06-Apr
13-Apr
20-Apr
27-Apr
04-May
11-May
18-May
25-May
01-Jun
08-Jun
15-Jun
Total Kasus COVID-19 di Indonesia
Kasus Baru/Hari - RHS
Total Kasus
Total Kematian - RHS
Jumlah pasien sembuh = 15.123 orang (38% dari total kasus positif)
DKI Jakarta
23%
Jatim
21%
Sulsel
7%
Jabar
7%
Jateng
6%
Kalsel
5%
Lainnya
32%
5
5KEMENTERIAN KEUANGAN
-0,1
5,4
4,3
3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,9 3,6
2,9 3,3 3,4
-3,0
5,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F
WEO Apr 2019 WEO Jul 2019 WEO Okt 2019 WEO Jan 2020 WEO Apr 2020
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh IMF
2020 – 2021 (%, yoy)
Source: WEO April - IMF
Source: OECD, Juni 2020
Ketidakpastian terhadap outlook ekonomi global cukup tinggi dan divergensi proyeksi antar institusi lebar
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh OECD
2020 – 2021 (%, yoy)
Double hit scenario mengasumsikan terjadi second wave di tahun 2020
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh World Bank
2020 – 2021 (%, yoy)
-5.2 4.2
2020 2021
Source: World Bank, Juni 2020
Beberapa Risiko yg dapat
mempengaruhi outlook ke depan
• Second Wave COVID-19
• Tensi geopolitik internasional,
termasuk AS-Tiongkok
• Tensi politik domestik & social
unrest di AS
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
Secara Umum Akan Melambat/Kontraksi Di 2020, Kemudian Pulih Di 2021 Didukung Berbagai Langkah Stimulus
6
6KEMENTERIAN KEUANGAN
0,2
-1,6 -2,3
-5,0
-1,7
-9,7
-15,4
-11,2
-17,2
-8,3
-20
-10
0
10
AS Inggris Jerman Perancis Jepang
2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 forecast*
-6,8
0,7
-0,7 -1,8
3,0
1,2
-12,4
-6,8 -8,0
-3,1
-15
-10
-5
0
5
10
Tiongkok India Singapura Malaysia Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju (%, yoy)
* Perkiraan Pertumbuhan Q2-2020 berdasarkan Bloomberg Economic Gowth Forecast (June Survey), diakses 5 Juni 2020
Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang & ASEAN (%, yoy)
Full Year 20/21 outlook (IMF, WEO April)
-5,9% & 4,7%
FY 20/21 outlook
-6,5% & 4,0%
FY 20/21 outlook
-7,0% & 5,2%
FY 20/21 outlook
-7,2% & 4,5%
FY 20/21 outlook
-5,2% & 3,0%
FY 20/21 outlook
1,9% & 7,4%
FY 20/21 outlook
-3,5% & 3,0%
FY 20/21 outlook
-1,7% & 9,0%
FY 20/21 outlook
0,5% & 8,2%
FY 20/21 outlook
1,2% & 9,2%
OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI
Meski Aktivitas Ekonomi Mulai Membaik, Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi Di Q2-2020 Tidak Terhindarkan Akibat Kebijakan Restriksi Ketat
Yang Berlaku Sejak Maret (Kecuali Tiongkok)
7
7KEMENTERIAN KEUANGAN
Proyeksi Pemerintah(%, yoy)
2020
2021
-0,4 s.d 2,3
4,5 s.d 5,5
Asesmen Pertumbuhan Ekonomi 2020-2021
• Rilis Pertumbuhan Q1-2020 menunjukkan tendensi kinerja ekonomi
Indonesia menuju Skenario Sangat Berat (-0,4%) dengan
pertumbuhan terendah (palung) di Q2-2020
• Namun hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja triwulan II
lebih baik dibanding hasil asesmen sebelumnya (pada Mei 2020),
dan memberikan optimisme bahwa Perekonomian Indonesia akan
tumbuh positif di 2020
• Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi nasional juga
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi
Proyeksi
Pertumbuhan
Ekonomi
Indonesia oleh
Lembaga
Internasional
Masih Belum
Konvergen
0,0
4,8
World Bank
(Jun)
Bloomberg
Median (Jun)
IMF
(Apr)
ADB
(Apr)
OECD
(Jun)
-3,9 s.d -2,8
2.6 s.d 5,2
0,5
5,5
2,5
5,0
0,5
8,2
2020
2021
Sumber: WB Global Economic Prospect 2020, OECD Economic Outlook 2020, Asian Development Outlook 2020, World
Economic Outlook IMF, Bloomberg (diolah)
Proyeksi Pertumbuhan 2020-2021
UPDATE PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DARI LEMBAGA INTERNASIONAL & CONSENSUS (%, YOY)
Realisasi PDB Q1-2020 (%, yoy)
Konsumsi RT 2,8
Konsumsi LNPRT -4,9
Konsumsi Pemerintah 3,7
PMTB 1,7
Ekspor 0,2
Impor -2,2
PDB 3,0
Proyeksi Lembaga-lembaga lain masih menunjukkan perbedaan yang signifikan, mengindikasikan tingginya ketidakpastian
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2020-2021
1,9
1,1 0,8
-3,1
1,3
2,7
-5,1
-4,4
1,20,8 1,3 1,4
-3,8
-2,0
-0,7
-3,4
-1,0
1,6
-6,1
-1,2
1,4
-3,1
-1,0
1,4
Q2 20 Q3 20 Q4 20
Proyeksi Triwulan II s.d. IV 2020
Moody's UBS
ING Group ANZ Group
HSBC Holdings Mandiri Securities
Oxford Economics Bloomberg Median
Sumber: Bloomberg (diolah)
8
8KEMENTERIAN KEUANGAN
PMI MANUFAKTUR MEI 2020
Aktivitas Ekonomi Global Di Bulan Mei Mulai Membaik Seiring Relaksasi/ Normalisasi
PMI Manufaktur Negara - Negara
39,6
42,4
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
Jun…
Jul-…
Au…
Sep…
Oct…
No…
De…
Jan…
Feb…
Ma…
Apr…
Ma…
Jun…
Jul-…
Au…
Sep…
Oct…
No…
De…
Jan…
Feb…
Ma…
Apr…
Ma…
Jun…
Jul-…
Au…
Sep…
Oct…
No…
De…
Jan…
Feb…
Ma…
Apr…
Ma…
PMI Manufaktur Global
• Aktivitas ekonomi global sudah mulai menunjukkan
perbaikan.
• Meski masih dalam level kontraksi, PMI manufaktur global di
bulan Mei sudah meninggalkan titik terendahnya.
• Negara-negara yang sudah mencatatkan perbaikan PMI
manufaktur antara lain AS, Eropa, Tiongkok, dan Malaysia,
yang didukung oleh relaksasi lockdown/distancing yang sudah
dilakukan.
Index di bawah 50 menunjukkan kontraksi
Source: Bloomberg
49,1
41,5 43,1
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
AS
44,5
33,4
39,4
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
Eropa
40,3
50,1 49,4
50,7
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
Tiongkok
48,4
31,3
45,6
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Malaysia
45,3
27,5 28,620,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Indonesia
9
9KEMENTERIAN KEUANGAN
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
Jan-19
Feb-19
Mar-…
Apr-19
May-…
Jun-19
Jul-19
Aug-…
Sep-19
Oct-19
Nov-…
Dec-…
Jan-20
Feb-20
Mar-…
Apr-20
May-…
Jun-20
MSCI Index (100 = 1 Jan 2019)
Emerging Market
Advanced Economies
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
Jan-18
Mar-18
May-18
Jul-18
Sep-18
Nov-18
Jan-19
Mar-19
May-19
Jul-19
Sep-19
Nov-19
Jan-20
Mar-20
May-20
MOVE Index
VIX Index (RHS)
• Kinerja sektor keuangan global telah menunjukkan tren
positif sejak April, didorong beberapa faktor seperti
peluncuran stimulus ekonomi serta kasus COVID-19 yang
melambat di beberapa negara.
✓ Indeks volatilitas (VIX & MOVE Index menurun)
✓ Saham negara maju dan berkembang rebound
✓ Arus modal masuk kembali ke Emerging Markets.
• Meski demikian terdapat syok cukup tajam pada 11 Juni
2020 dipicu kekhawatiran terjadinya 2nd wave di AS.
Source: Bloomberg
Volatility Index
100
110
120
130
140
150
160
170
Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Bloomberg EM Capital Flow Proxy Index
KEPERCAYAAN INVESTOR GLOBAL MEMBAIK DIBANDING PERIODE MARET (TEKANAN TERTINGGI)
Namun Beberapa Sentimen Negatif Termasuk Kekhawatiran Terjadinya Second Wave Perlu Diwaspadai
10
10KEMENTERIAN KEUANGAN
HARGA KOMODITAS GLOBAL
Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia Mulai Mengalami Perlambatan, Harga Emas Mengalami Tren Meningkat
Pergerakan Harga Komoditas Dunia (1 jan = 100)
Pergerakan Harga Minyak Dunia
Sumber: Tradingeconomics
• Setelah naik dari akhir April akibat pemotongan produksi
minyak global, tren kenaikan harga minyak dunia mulai
melambat.
• Di sisi demand, permintaan minyak Cina mencapai level
90% dari pre-corona virus dan lonjakan pasokan minyak
murah dari Arab Saudi berdampak pada overstock di US.
Second wave Covid-19 di US juga berpotensi menekan
demand.
• Harga emas menunjukkan peningkatan yang stabil seiring
terjadinya peningkatan permintaan pada safe haven assets,
sementara untuk komoditas lainnya, seperti batubara dan
tembaga mengalami rebound seiring dengan aktivitas
ekonomi yang mulai berjalan normal60
70
80
90
100
110
120
01Jan
07Jan
13Jan
19Jan
25Jan
31Jan
06Feb
12Feb
18Feb
24Feb
01Mar
07Mar
13Mar
19Mar
25Mar
31Mar
06Apr
12Apr
18Apr
24Apr
30Apr
06May
12May
18May
24May
30May
05Jun
11Jun
Gas Soy Copper Gold Palm_Oil Coal
38,35
35,69
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
01Jan
07Jan
13Jan
19Jan
25Jan
31Jan
06Feb
12Feb
18Feb
24Feb
01Mar
07Mar
13Mar
19Mar
25Mar
31Mar
06Apr
12Apr
18Apr
24Apr
30Apr
06May
12May
18May
24May
30May
05Jun
11Jun
Brent Crude
11
11KEMENTERIAN KEUANGAN
INDIKATOR PASAR KEUANGAN
Tekanan akibat kekhawatiran investor terhadap dampak ekonomi global covid-19 mulai mereda namun masih fluktuatif
NFB/(NFS) Jan Feb Mar Apr Mei 12-Jun Total 2020
SBN 15,2 -28,9 -121,3 -2,1 7,1 4,9* -125,1
Saham 0,0 -4,8 -5,6 -8,8 8,0 1,6 -9,5
Total 15,2 -33,7 -126,8 -11 15,1 6,5 -134,7
4.880
14.257
10000
12000
14000
16000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
01Jan
07Jan
13Jan
19Jan
25Jan
31Jan
06Feb
12Feb
18Feb
24Feb
01Mar
07Mar
13Mar
19Mar
25Mar
31Mar
06Apr
12Apr
18Apr
24Apr
30Apr
06May
12May
18May
24May
30May
05Jun
11Jun
Kurs & IHSG
IHSG JISDOR (rhs)
• Sejak hari Rabu 10 Juni hingga Jumat 12 Juni terjadi gejolak di pasar keuangan
global yang berimbas ke pasar keuangan domestik.
• Yield SBN masih meningkat di April, namun mulai membaik di awal Mei.
• Tekanan di pasar keuangan menyebabkan outflow terbesar sejak 2007 (Rp126,8
triliun) di Maret. Namun menurun di April 2020, dan di Mei dan Juni sudah
menujukkan tren positif.
Net Foreign Buying (Rp Triliun)
Yield Obligasi Pemerintah
7,19
2,59
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
Thu01
Wed01
Tue01
Mon01
Sun01
Sat02
Fri02
Thu02
Wed02
Tue02
Mon03
Sun03
Sat03
Fri03
Thu03
Wed04
Tue04
Mon04
Sun04
Sat04
Fri05
Thu05
Wed05
Tue05
Mon05
Sun05
Sat06
Fri06SUN10yr
Indo10yr (rhs)
*)SBN per 11 Juni
134,35
0
50
100
150
200
250
300
350
01Jan
07Jan
13Jan
19Jan
25Jan
31Jan
06Feb
12Feb
18Feb
24Feb
01Mar
07Mar
13Mar
19Mar
25Mar
31Mar
06Apr
12Apr
18Apr
24Apr
30Apr
06May
12May
18May
24May
30May
05Jun
11Jun
CDS Indo 5yr
12
12KEMENTERIAN KEUANGAN
PERBANDINGAN INDIKATOR KEUANGAN
-21,66
-18,92
-15,77
-15,16
-13,23
-6,26
-4,30
-4,28
-4,12
-3,35
-1,93
-1,65
-0,89
-0,25
-0,17
0,92
1,08
1,84
4,73
ZAR
ARS
RUB
CAD
KRW
IDR
EUR
VND
JPY
GBP
%YTD (12 Jun 2020)
Perbandingan Nilai Tukar Terhadap Dolar AS (%)
terhadap awal tahun 2020
apresiasidepresiasiYield turun Yield naik
Perbandingan Yield LC Govt Bond 10yr (%)
Terhadap awal tahun 2020
Perbandingan Yield USD Govt Bond 10yr (%)
Terhadap awal tahun 2020
• Secara YTD, yield LC beberapa negara sudah menurun, posisi yield Indonesia sudah
mendekati dengan posisi awal tahun.
• Kenaikan yield SBN Rupiah 2,26% (ytd) hanya terjadi dalam 3 hari sejak tgl 10-12
Juni akibat sentiment negatif global. Pada tgl 13 Juni kondisi pasar sudah membaik,
dan diharapkan semakin membaik lagi (merah menjadi hijau).
• Sedangkan yield SBN valas menurun 10,40% (ytd) → risiko kurs menjadi
pertimbangan bagi investor utk membeli SBN Rupiah.
• Per 12 Jun 2020, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp14,133 terdepresiasi
1,93% (ytd)
• Rata rata nilai tukar sampai dengan 12 Jun 2020 mencapai Rp14.622/USD,
lebih lemah dibandingkan rata-rata selama tahun 2019 yang mencapai
Rp14.146/USD
• Hal ini sedikit melemah seiring juga dgn tekanan di pasar saham dan obligasi
pada periode 10-12 Juni akibat sentiment global
2,26
1,62
-0,75
-2,46
-4,42
-11,59
-11,64
-12,38
-12,40
-17,33
-19,69
-24,56
ID
SA
TU
BR
CO
IN
RU
MY
MX
KR
TH
PH
%YTD (12 Jun 2020)
16,62
14,11
11,35
8,80
3,87
-10,40
-18,79
-22,18
-62,63
BR
SA
TU
CO
MX
ID
PH
RU
US
% YTD (12 Jun 2020)
13
13KEMENTERIAN KEUANGAN
KINERJA EKSPOR DAN IMPOR BULAN MEI 2020
Turun Lebih Dalam, namun Neraca Perdagangan Bulan Mei 2020 surplus USD2,09 Miliar
sumber: BPS dan BC, 2 Juni 2020
14,99
12,23 13,45
15,40 14,61
11,50
15,52 14,17 14,26 14,76 15,34 14,51 14,27
11,55
13,35 12,54
8.44
-2,08%
-13,81%
-7,00%-4,72%
-17,30%
2,02%
-15,19%-15,75%
-2,37%
-16,46%
-9,24%-5,59%-4,82%-5,54%-0,74%
-18,58%
-42.20%
2019-Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020-Jan Feb Mar Apr May
Impor ∆ yoy (RHS)
13,93
12,56
14,12 13,11
14,83
11,79
15,45 14,28 14,10 14,93 13,95 14,45 13,63 14,06 14,07
12,19
10.53
-4,45%
-11,16%-8,95%-9,54%-8,48%-8,88%-5,10%-9,98%-5,73%-6,14%-6,09%
1,08% -2,12%
11,99%
-0,38%
-7,02%
-28.96%
2019-Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020-Jan Feb Mar Apr May
Ekspor ∆ yoy (RHS)
Ekspor (US$ Miliar)
Impor (US$ Miliar)
Ex 2019  -6.95%
Im 2019  -9.53%
Ex Jan-Mei’20  -5.92%
Im Jan-Mei’20  -14.89%
-41,39%
Impor Bahan baku dan penolong 70,7%
-41,23%
Impor Barang Konsumsi 12,9%
-47,10%
Impor Barang Modal 16,3%
• Kinerja ekspor dan impor bulan Mei 2020 menjadi yang terendah, karena bersamaan antara momen
puasa/lebaran dan terkontraksinya impor migas lebih dalam.
• Impor yang tumbuh negative di atas 40% di hampir semua jenis barang menunjukkan tekanan di sector
riil yang cukup berat
14
14KEMENTERIAN KEUANGAN
ASUMSI DASAR
EKONOMI MAKRO
2019 2020
APBN
Realisasi
s.d 31 Mei
APBN
Realisasi
s.d. 31
Mei
a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 5,07 1) 5,3 2,97 1)
b. Inflasi (%, yoy)
3,5
3,32
3,1
2,19
(%, ytd) 1,48 0,90
c. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,3 5,8 5,4 3,2
d. Nilai Tukar (Rp/US$)
15.000
14.192
14.400
14.684
(Rp/US$, eop) 14.385 14.733 2)
e. Harga Minyak Mentah Indonesia
(US$/barel)
70 64 63 41 3)
f. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 775 745 755 710 4)
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari) 1.250 1.038 1.191 1.025 4)
Catatan:
1) Realisasi Q1
2) Rata-rata Nilai tukar bln Mei Rp14.906/US$ (per 4 Juni 2020: Rp14.165/US$)
3) ICP Mei tahun 2020 US$25,7/Barel
4) Realisasi lifting s.d. April 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Realisasi APBN
s.d. 31 Mei 2020
Jakarta, 16 Juni 2020
16
16KEMENTERIAN KEUANGAN
REALISASI APBN S.D. 31 MEI 2020
Pendapatan Negara dan belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan Defisit mengalami peningkatan
secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
LKPP
Growth
(%)
LKPP
Unaudited
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Unaudited
Growth
(%)
Perubahan
APBN
(Perpres
54/2020)
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
Perubahan
APBN
Growth
(%)
A. Pendapatan Negara 686,0 35,3 15,5 1.958,6 730,1 37,3 6,4 1.760,9 664,3 37,7 (9,0)
I. 684,5 35,5 15,3 1.953,3 729,7 37,4 6,6 1.760,4 663,1 37,7 (9,1)
1. 538,7 35,5 14,5 1.546,1 571,2 36,9 6,0 1.462,6 526,2 36,0 (7,9)
Tax Ratio % (arti luas) 3,98 10,69 4,00 9,14 3,50
a. Pendapatan DJP (Include Pph Migas) 484,9 36,9 14,2 1.332,7 498,5 37,4 2,8 1.254,1 444,6 35,4 (10,8)
b. Pendapatan DJBC 53,8 26,2 17,4 213,5 72,7 34,0 35,1 208,5 81,7 39,2 12,4
2. PNBP 145,9 35,6 18,1 407,1 158,5 38,9 8,6 297,8 136,9 46,0 (13,6)
II. Penerimaan Hibah 1,4 9,3 580,5 5,4 0,5 9,2 (66,0) 0,5 1,2 240,2 143,7
B. Belanja Negara 779,5 35,2 7,9 2.304,3 855,9 37,1 9,8 2.613,8 843,9 32,3 (1,4)
I. 458,0 31,5 18,0 1.493,2 530,8 35,6 15,9 1.851,1 537,3 29,0 1,2
1. Belanja K/L 231,5 27,3 19,9 870,3 288,2 33,1 24,5 836,5 270,4 32,3 (6,2)
2. Belanja Non K/L 226,5 37,2 16,2 622,9 242,6 38,9 7,1 1.014,6 267,0 26,3 10,1
II. 321,5 42,4 (4,0) 811,1 325,1 40,1 1,1 762,7 306,6 40,2 (5,7)
1. Transfer Ke Daerah 300,8 43,1 (1,9) 741,3 304,7 41,1 1,3 691,5 277,7 40,2 (8,8)
2. Dana Desa 20,7 34,5 (26,7) 69,8 20,4 29,3 (1,1) 71,2 28,9 40,6 41,3
C. Keseimbangan Primer 19,0 (164,9) (163,5) (70,1) 1,3 (1,9) (93,1) (517,8) (33,9) 6,6 (2.710,4)
D. Defisit (93,5) 34,7 (27,3) (345,6) (125,8) 36,4 34,5 (852,9) (179,6) 21,1 42,8
% Defisit thd PDB (0,63) (2,18) (0,79) (5,07) (1,10)
E. Pembiayaan Anggaran 179,4 58,7 (8,3) 398,9 159,9 40,1 (10,9) 852,9 356,1 41,7 122,6
85,9 - 34,1 - 176,4
2020
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
SiLPA/SiKPA
Uraian
(triliun rupiah)
Pendapatan Dalam Negeri
2019
Penerimaan Perpajakan
2018
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Realisasi Penerimaan
18
18KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Mei karena kontraksi penerimaan bulan Mei cukup dalam sebagai
dampak perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional.
Seluruh sektor utama di Januari-Mei 2020 tumbuh negatif. Kegiatan produksi melambat akibat terbatasnya supply bahan baku impor dan
pembatasan kegiatan produksi akibat Covid-19. Volume penjualan barang dan jasa pada berbagai sektor juga sangat tertekan akibat PSBB,
menurunnya daya beli, serta perubahan pola spending-saving masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di bulan Mei 2020, semua sektor utama
tumbuh negatif, mulai negatif 22,20% hingga negatif 44,95%. Semua sektor mengalami tekanan yang hampir serupa, yaitu menurunnya
penyerahan barang dan jasa.
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Growth
(%)
LKPP
Unaudited
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Unaudited
Growth
(%)
Perubahan
APBN
(Perpres
54/2020)
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
Perubahan
APBN
Growth
(%)
A. Penerimaan Pajak 484,9 36,9 14,2 1.332,7 498,5 37,4 2,8 1.254,1 444,6 35,4 (10,8)
1. PPh Migas 25,4 39,3 3,0 59,2 26,4 44,5 3,7 43,7 17,0 38,8 (35,6)
2. Pajak Nonmigas 459,5 36,8 14,9 1.273,5 472,2 37,1 2,8 1.210,4 427,6 35,3 (9,4)
a. PPh Nonmigas 274,8 40,1 14,3 713,1 295,5 41,4 7,5 659,6 264,8 40,2 (10,4)
b. PPN 181,3 33,7 16,2 531,6 173,8 32,7 (4,1) 529,7 160,0 30,2 (8,0)
c. PBB 0,1 0,8 (76,5) 21,1 0,4 1,7 149,6 13,4 0,4 3,2 16,8
d. Pajak Lainnya 3,3 49,4 18,7 7,7 2,5 32,4 (24,0) 7,7 2,3 30,3 (6,4)
B. Kepabeanan dan Cukai 53,8 26,2 17,4 213,5 72,7 34,0 35,1 208,5 81,7 39,2 12,4
1. Cukai 35,5 22,3 15,3 172,4 56,2 32,6 58,3 172,9 66,8 38,6 18,8
2. Pajak Perdagangan Internasional 18,3 39,8 21,7 41,1 16,5 40,1 (9,9) 35,6 14,9 41,8 (9,6)
a. Bea Masuk 15,5 39,6 14,6 37,5 15,0 39,9 (3,3) 33,9 13,8 40,7 (7,9)
b. Bea Keluar 2,8 41,2 85,9 3,5 1,5 42,5 (46,3) 1,8 1,1 62,1 (27,5)
538,7 35,5 14,5 1.546,1 571,2 36,9 6,0 1.462,6 526,2 36,0 (7,9)
20202018 2019
(triliun rupiah)
Penerimaan Perpajakan
JUMLAH
19
19KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PAJAK MEI 2020
2
3
1
Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Mei karena kontraksi penerimaan di Mei yang
cukup dalam. Hal ini disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi akibat covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Hanya PPh OP dan PPh 26 yang masih tumbuh positif. Pertumbuhan PPh OP sebesar 0,55%, melambat dibandingkan
tahun 2019 (tumbuh 16,56%.) Pertumbuhan PPh 26 terjadi karena restitusi besar di Februari 2019 yang tidak terulang di
tahun 2020.
Di bulan Mei 2020, yang masih tumbuh positif hanya PPh pasal 25/29 OP (10,92%) dan PPh Non Migas lainnya
(0,96%). Sementara, secara keseluruhan tumbuh negatif 38,19%.
Realisasi penerimaan pajak pada awal Juni 2020 tumbuh positif, namun belum dapat dipakai sebagai acuan
assessment kinerja penerimaan Juni 2020, masih menunggu realisasi hingga akhir bulan. Pemerintah mengantisipasi
masih berlanjutnya pelemahan penerimaan pajak untuk bulan Juni.
Penerimaan Pajak periode Januari – Mei 2020 sebesar Rp444,56 triliun; mencapai 27,06% dari target APBN 2020, atau
35,45% dari target Perpres 54/2000.
Pertumbuhan penerimaan sebesar negatif 10,82% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan di periode yang sama
tahun 2019 (2,81%).
Di bulan Mei 2020, penerimaan pajak mencapai Rp67,89 triliun, atau tumbuh negatif 38,19% dibanding Mei 2019
(Rp109,83 triliun). Secara bruto mengalami tekanan, tumbuh negatif 32,70%.
Kondisi ekonomi dan insentif fiskal sangat menekan penerimaan bruto. Peningkatan restitusi menambah tekanan pada
penerimaan neto di bulan Mei. Pertumbuhan bulan Mei ini terendah sepanjang Januari – Mei 2020, setelah Januari –
April 2020 tumbuh negatif 3,09%.
20
20KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PER JENIS PAJAK
growth y-o-y 2020 growth y-o-y 2019Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya
HIGHLIGHT
PPh OP hanya mampu tumbuh 0,55%, namun
membaik dibandingkan Januari-April yang
terkontraksi 0,13%
-5,30%
-24,97%
0,55%
-20,46%
14,33%
-2,96%
-2,71%
-14,80%
22,88%
0,62%
16,56%
5,57%
-19,22%
5,53%
-4,98%
-2,71%
Hampir seluruh jenis pajak utama terkontraksi
di Januari-Mei karena kontraksi penerimaan di
Mei yang cukup dalam akibat perlambatan
kegiatan ekonomi dampak Covid-19 dan
pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional.
Beberapa jenis pajak yang masih tumbuh positif
di Januari-April (PPh 21, PPh Final, dan PPN
DN), terkontraksi di Januari-Mei.
PPh 26 masih tumbuh positif, namun hanya
karena restitusi besar di Februari 2019 yang
tidak terulang di 2020. Pertumbuhannya jauh
melambat dibandingkan Januari-April yang
tumbuh 28,14%.
21
21KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PER JENIS PAJAK PER BULAN (BRUTO)
-28,40%
9,86%
-34,54%
-22,82%
-34,95%
-25,41%
-45,12%
1,66%
-13,32%
38,13%
0,55%
0,82%
-13,73%
5,00%
-52,18%
-8,90%
13,15%
6,48%
11,85%
-8,05%
Mei Apr Q1
PPh 21
PPh OP
PPh Badan
PPh 26
PPh Final
PPN DN
PPh/PPN
Impor
BRUTO HIGHLIGHT
PPh 21 terkontraksi 28,40% karena insentif
PPh 21 DTP.
Hampir seluruh jenis pajak utama terkontraksi
cukup dalam di Mei, kecuali PPh OP tumbuh
positif karena pergeseran pencatatan.
396,52
%
Selain karena perlambatan aktivitas ekonomi
saat PSBB, kontraksi di Mei juga karena
pemanfaatan insentif fiskal Covid-19.
Restitusi PPN Dipercepat meningkatkan
restitusi PPN DN → kontraksi neto lebih
besar dibandingkan bruto.
PPh Badan terkontraksi 34,54% karena
insentif pengurangan 30% PPh 25 dan
penurunan tarif menjadi 22%.
Pembebasan PPh 22 Impor dan PPN Impor
(Alkes) membuat kontraksi PPh/PPN Impor
semakin dalam.
22
22KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PER SEKTOR USAHA
growth y-o-y 2020 growth y-o-y 2019Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya
Seluruh sektor utama di Januari-Mei 2020 tumbuh
negatif, padahal di Januari-April, Industri Pengolahan
dan Jasa Keuangan & Asuransi masih tumbuh positif.
Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB menjadi penyebab
utama kontraksi penerimaan. Selain itu, insentif fiskal
Covid-19 mulai dimanfaatkan di Masa April.
Peningkatan restitusi di Mei menambah tekanan
penerimaan.
• Kontraksi kegiatan impor dan perlambatan
penyerahan dalam negeri sangat menekan sektor
Industri Pengolahan dan Perdagangan.
• Jasa Keuangan mulai terpukul oleh perlambatan
kredit dan meningkatnya NPL.
• Penurunan harga komoditas masih berlanjut dan
makin menekan sektor Pertambangan.
• Penurunan kegiatan konstruksi dan penjualan
properti masih menekan Konstruksi & Real Estat.
• Penurunan pengguna transportasi dan
pembangunan sarana penunjang masih terus
menggerus penerimaan sektor Transportasi &
Pergudangan.
HIGHLIGHT
Rp 126,14 T
29,2 %
Rp 84,91 T
19,7 %
Rp 69,36 T
16,1 %
Rp 27,63 T
6,4 %
Rp 18,66 T
4,3 %
Rp 19,99 T
4,6 %
Transportasi &
Pergudangan
Industri
Pengolahan
Perdagangan
Jasa Keuangan
& Asuransi
Konstruksi &
Real Estat
Pertambangan
-6,8%
-12,0%
-1,6%
-11,0%
-34,9%
-6,4%
-3,0%
2,7%
9,9%
5,6%
-12,4%
25,7%
23
23KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PER SEKTOR USAHA PER BULAN (BRUTO)
Meski tidak sebesar kontraksi secara neto, penerimaan bulanan
bruto juga terkontraksi di semua sektor utama bulan Mei →
lemahnya baseline penerimaan pajak sebagai refleksi perlambatan
ekonomi.
HIGHLIGHT
Sumber tekanan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan
karena penurunan produksi dan penjualan (retail dan non-retail).
Perlambatan kredit, peningkatan NPL, serta pertumbuhan DPK
yang lebih besar dari pertumbuhan kredit, menurunkan
profitabilitas sektor Jasa Keuangan & Asuransi
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian juga menurunkan
minat investasi pada properti → kegiatan konstruksi dan
penjualan properti makin terpuruk dan menekan penerimaan
sektor Konstruksi & Real Estat
Rendahnya permintaan global terus menekan harga komoditas
dan terus menekan penerimaan pajak sektor Pertambangan.
Makin menurunnya pengguna transportasi dan pembangunan
sarana penunjangnya masih menjadi penyebab utama
tertekannya penerimaan sektor Transportasi & Pergudangan.
-32,82%
-36,87%
-30,02%
-32,22%
-42,95%
-27,73%
0,47%
-12,46%
14,37%
-12,73%
-21,68%
-11,28%
3,71%
1,29%
5,51%
6,66%
-21,70%
-0,71%
Industri Pengolahan
Perdagangan
Jasa Keuangan &
Asuransi
Konstruksi & Real Estat
Pertambangan
Transportasi &
Pergudangan
Mei Apr Q1
24
24KEMENTERIAN KEUANGAN
REALISASI PENERIMAAN DJBC 2020
Pelemahan ekonomi terkonfirmasi dengan penurunan bea masuk dan bea keluar, adanya pertumbuhan didorong oleh penerimaan cukai.
Sumber : Bukmer Run 3 Juni 2020
dalam triliun rupiah
• Realisasi penerimaan DJBC Rp 81.51 T (39.09% Target APBN Perpres 54/2020)
• Penerimaan tumbuh sebesar  12.15%
• Pertumbuhan didorong oleh penerimaan Cukai ( 18,54%)
No. Jenis Penerimaan
Target
Perpres 54/2020
Realisasi Growth (y-o-y, %)
% Capaian
2019 2020 2019 2020
1 BEA MASUK 33.88 14.97 13.79 -3.32 -7.86 40.72
2 CUKAI 172.90 56.21 66.63 58.27 18.54 38.54
Hasil Tembakau 165.65 53.66 64.65 60.17 20.46 39.03
Ethil Alkohol 0.15 0.05 0.17 -12.20 226.99 107.62
MMEA 7.10 2.46 1.79 27.79 -27.32 25.19
Denda Adm. Cukai - 0.02 0.02 19.68 -7.36 -
Cukai Lainnya - 0.01 0.01 54.33 -27.83 -
Plastik - 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 BEA KELUAR 1.75 1.50 1.09 -46.28 -27.45 62.13
TOTAL 208.52 72.68 81.51 35.12 12.15 39.09
PPN Impor 71.14 60.61 -2.71 -14.80
PPn BM Impor 1.65 1.58 -10.97 -4.18
PPh Pasal 22 Impor 23.86 17.90 0.62 -24.97
Total PDRI lainnya 96.65 80.09 -2.07 -17.13
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN 169.32 161.60 11.05 -4.56
25
25KEMENTERIAN KEUANGAN
KINERJA BEA MASUK PER KATEGORI LAPANGAN USAHA
Bea masuk mengalami penurunan disebabkan tertekannya sebagian besar sektor utama
-0,46%
-19,46%
187,41%
-19,23%
-20,78%
5,38%
-4,37%
-7,84%
-15,62%
6,96%
-5,90%
25,77%
Top 6 Sektor Penyumbang BM
Terbesar s.d Mei 2020
(berdasarkan KLU*) GROWTH BM
growth s.d Mei 2019 (yoy)growth s.d Mei 2020 (yoy)
*Keterangan:
1. Sumber: BC, 4 Juni 2020
2. Pembagian sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP pelunasan billing
3. Kategori Perdagangan besar dan eceran termasuk : Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Brg Keperluan Pribadi & Rumah Tangga
INDUSTRI PENGOLAHAN
Rp 6.49 T
46.4 %
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
Rp 6.03 T
43.1 %
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
Rp 0.35 T
2.5 %
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
Rp 0.31 T
2.2 %
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR
PANAS DAN UDARA DINGIN
Rp 0.19 T
1.4 %
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN
PERIKANAN
Rp 0.18 T
1.3% %
Total BM 2020
Rp13,79 T  -3,32%
2. Sedangkan peningkatan BM pada
▪ Sektor Transportasi dari
perusahaan logistik;
▪ Sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan adanya Impor Gula
namun melambat dibanding
tahun lalu.
1. Penurunan BM terutama pada
▪ Sektor industri Pengolahan, sektor
Perdagangan Besar & Eceran, serta
Sektor Pengadaan Listrik, Gas,
Uap/Air Panas & Udara Dingin,
karena penurunan impornya;
▪ Sektor Pertambangan & penggalian,
disebabkan penurunan impor
dengan nilai BM yang signifikan dari
alat angkut dan tambang
26
26KEMENTERIAN KEUANGAN
KINERJA BEA KELUAR PER KATEGORI LAPANGAN USAHA
Lapangan usaha Pertambangan masih melambat, namun Industri Pengolahan tumbuh signifikan
-
46,44%
98,61%
35,66%
181,81%
-44,00%
6,58%
27,01%
-2,66%
-67,64%
Top 6 Sektor Penyumbang BK Terbesar Jan-Mei 2020
(berdasarkan KLU*)
*Keterangan:
1. Sumber: BC, 4 Juni 2020
2. Pembagian sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP pelunasan billing
3. Kategori Perdagangan besar dan eceran termasuk : Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Brg Keperluan Pribadi & Rumah Tangga
PERTAMBANGAN
Rp 627.4 M
58.1 %
INDUSTRI PENGOLAHAN
Rp 254.5 M
23.6 %
PERDAGANGAN BESAR & ECERAN
Rp 141.2 M
13.1 %
PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN
Rp 50.3 M
4.7 %
TRANSPORTASI & PERGUDANGAN
Rp 1.5 M
0.2 %
PENGADAAN AIR, PENGELOLAN SAMPAH & DAUR
ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN
SAMPAH
Rp 97.6 JT
0.01 %
• Sektor utama Bea Keluar yaitu Lap. Usaha Pertambangan dengan share 58.14% mengalami perlambatan BK disebabkan turunnya
produksi tembaga sehingga ekspor tidak maksimal dan adanya larangan ekspor nikel;
• Namun sektor utama kedua Industri Pengolahan tumbuh 98.61% disebabkan penerimaan dari CPO
GROWTH BK
206.04%
1679.33%
growth s.d Mei 2019
(yoy)
growth s.d Mei 2020
(yoy)
236.65%
27
27KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pertumbuhan tinggi penerimaan CHT lebih disebabkan oleh limpahan penerimaan tahun sebelumnya (efek PMK-57)
0,2
9,2
10,7
14,3
19,3
1,2
17,1
9,4
15,6
21,3
448,8%
93,9%
37,9% 26,0% 20,5%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Jan Feb Mar Apr Mei
Kinerja Penerimaan HT Bulanan
2019 2020 Growth akm
44,8 47,3
8,8
17,4
2019 2020
Penerimaan Riil Limpahan (PMK-57)
44,8 47,3
2019 2020
Rp Triliun
1. Penerimaan tertinggi terjadi di Feb,
disebabkan sebesar Rp16,4T dari total
limpahan penerimaan dari Des 2019
yang sebesar 17,4T masuk di Feb;
2. Penerimaan Maret turun 11,6% (yoy) →
CK1 kredit Jan turun 41,6% (yoy).
Penerimaan Maret terbantu pelunasan
CK-1 maju bulan Apr sebesar 2T dan
kenaikan tarif efektif;
3. Penerimaan bulan Mei tumbuh 10,5%
(yoy) disebabkan pertumbuhan CK1
kredit bulan Maret dan pelunasan CK1
maju bulan Juni Rp1,5 (tgl 1 Juni jatuh
di hari libur).
Penerimaan CHT Per 31 Mei (Rp Triliun) Penerimaan CHT per 31 Mei (Rp Triliun)
(Tanpa Efek PMK-57) 1. Penerimaan CHT per 31 Mei tumbuh
20,5% (yoy), karena adanya limpahan
penerimaan thn sebelumnya (efek
PMK-57);
2. Besaran efek ini yaitu Rp 8,8 Triliun
di 2019 dan 17,4 Triliun di 2020;
3. Penerimaan CHT 2020 juga terbantu
kenaikan tarif tertimbang efektif
18,9%.
85,3% -11,6%
448,8%
53,7
64,6
20,5% 5,4%
9,4%
10,5%
28
28KEMENTERIAN KEUANGAN
REALISASI PNBP
Mengalami penurunan secara tahunan karena pengaruh harga komoditas yang berdampak pada PNBP SDA Minerba dan penurunan pada
beberapa PNBP K/L.
• Pertumbuhan negatif SDA Migas seiring turunnya rata-rata ICP, serta turunnya lifting Migas. Disamping itu, SDA Nonmigas juga tumbuh
negatif disebabkan penurunan rata-rata HBA, penurunan volume produksi batubara, dan penurunan volume produksi kayu.
• Pendapatan KND tumbuh negatif karena surplus BI yang dibayarkan di bulan Juni 2020, sementara tahun 2019 di bulan Mei.
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
LKPP
Growth
(%)
LKPP
Unaudited
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Unaudited
Growth
(%)
Perubahan
APBN
(Perpres
54/2020)
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
Perubahan
APBN
Growth
(%)
1. PNBP SDA 64,9 35,9 39,4 154,2 65,0 42,2 0,2 82,2 49,3 59,9 (24,2)
a. SDA Migas 50,6 35,4 43,6 120,4 51,4 42,7 1,5 53,3 38,9 72,9 (24,4)
- Minyak Bumi 50,6 49,9 43,6 88,7 51,4 57,9 1,5 40,4 38,9 96,2 (24,4)
- Gas Bumi 0,0 0,0 669,2 31,7 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0
b. SDA Nonmigas 14,3 37,8 26,1 33,8 13,6 40,3 (4,7) 28,9 10,4 35,9 (23,7)
2. Pendapatan dari KND 23,3 51,6 (12,3) 80,7 32,8 40,6 41,0 65,0 24,0 37,0 (26,8)
3. PNBP Lainnya 41,0 31,9 11,5 123,3 42,3 34,3 3,0 94,7 44,1 46,5 4,3
4. Pendapatan BLU 16,6 30,2 22,4 48,9 18,4 37,6 10,3 55,8 19,5 35,0 6,3
145,9 35,6 18,1 407,1 158,5 38,9 8,6 297,8 136,9 46,0 (13,6)
20202018 2019
(triliun rupiah)
PNBP
JUMLAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Realisasi Belanja
30
30KEMENTERIAN KEUANGAN
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Belanja untuk penanganan Covid-19, utamanya terkait jaring pengaman sosial mulai direalisasikan. Sedangkan beberapa komponen
belanja K/L lainnya tumbuh negatif, utamanya karena penghematan dan/atau belum terlaksanakan akibat kebijakan PSBB dan physical
distancing.
• Belanja pegawai, barang dan modal tumbuh negatif, dampak dari upaya pengendalian belanja utk penanganan Covid-19
• Belanja bansos tumbuh positif seiring penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka stimulus
• Sudah terlihat pengendalian belanja modal – revisi untuk multiyears
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
LKPP
Growth
(%)
LKPP
Unaudited
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Unaudited
Growth
(%)
Perubahan
APBN
(Perpres
54/2020)
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
Perubahan
APBN
Growth
(%)
1. Belanja K/L 231,5 27,3 19,9 870,3 288,2 33,1 24,5 836,5 270,4 32,3 (6,2)
a. Belanja Pegawai 76,5 33,1 6,3 249,2 99,6 40,0 30,3 260,1 95,4 36,7 (4,2)
b. Belanja Barang 84,9 24,5 21,9 333,9 99,2 29,7 16,9 284,5 69,2 24,3 (30,3)
c. Belanja Modal 30,9 16,8 (0,8) 174,7 29,1 16,6 (5,8) 166,9 26,9 16,1 (7,3)
d. Belanja Bantuan Sosial 39,2 46,5 93,2 112,5 60,3 53,6 53,7 125,1 78,9 63,1 30,7
2. Belanja Non K/L 226,5 37,2 16,2 622,9 242,6 38,9 7,1 1.014,6 267,0 26,3 10,1
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang 112,5 43,6 13,8 275,5 127,1 46,1 13,0 335,2 145,7 43,5 14,7
b. Subsidi 61,0 28,1 42,2 201,8 50,6 25,1 (17,0) 157,3 48,9 31,1 (3,4)
458,0 31,5 18,0 1.493,2 530,8 35,6 15,9 1.851,1 537,3 29,0 1,2
20202018Belanja Pemerintah Pusat
(triliun rupiah)
JUMLAH
2019
31
31KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Realisasi Belanja Pegawai K/L turun 4,2 persen (yoy), disebabkan
perubahan kebijakan pemberian THR 2020:
a. Pejabat Negara, Es 1&2, dan pejabat lainnya sebagaimana yang
tercantum dalam PP 24/2020 tidak menerima THR.
b. ASN di luar butir a tidak dibayarkan komponen tunjangan kinerja
(hanya Gapok+Tunj. Melekat)
2. Realisasi belanja Pegawai pada K/L dengan pagu terbesar umumnya
tumbuh negatif, kecuali Kemenag antara lain disebabkan kenaikan
realisasi Tunj. Tenaga Pendidik dan Penyuluh Non-PNS.
Belanja Pegawai 2019 2020
(Rp Triliun) Real s.d. % Real s.d. %
31 Mei Growth 31 Mei Growth
Polri 21,2 18,8 20,0 (5,9)
Kementerian Pertahanan 20,2 16,4 19,2 (4,9)
Kementerian Agama 13,6 19,4 13,8 1,1
Kementerian Keuangan 10,8 33,5 10,2 (6,0)
Mahkamah Agung 2,8 0,8 2,5 (10,8)
K/L Lainnya 31,0 7,7 29,8 (3,8)
Total 99,6 30,3 95,4 (4,2)
Uraian
2019 2020
KeteranganReal % Real %
s.d. 31 Mei Growth s.d. 31 Mei Growth
Belanja Pegawai K/L 99,6 30,3 95,4 (4,2)
1.Gaji dan Tunjangan 64,6 18,3 65,5 1,4
a.l. untuk pembayaran gaji, uang
makan, dan tunj. Beras
2.Honorarium,Vakasi, dll 35,1 60,3 29,9 (14,6)
a.l. untuk pembayaran Tunjangan
Kinerja, lembur.
33,3 34,0 32,2 33,6 44,4 36,7
61,1 71,1 71,9 76,5
99,6 95,4
19,7 16,3 1,2 6,3 30,3
(4,2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
% thd Pagu Real s.d. 31 Mei
(triliun rupiah)
Growth (%)
REALISASI BELANJA PEGAWAI K/L
Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, akibat perubahan kebijakan dalam pemberian THR.
32
32KEMENTERIAN KEUANGAN
❑ Belanja barang masih tumbuh negatif antara lain karena masih
diterapkannya kebijakan PSBB dan WFH sehingga beberapa kegiatan K/L
tidak dapat dilaksanakan sesuai rencananya
❑ Beberapa K/L mengalami penurunan belanja barang, al:
▪ Polri → Sarpras; Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat
di Bidang Lantas
▪ Kemenag → Peningkatan akses, mutu, dan relevansi Madrasah
▪ Kemenhan →Pemeliharaan pesawat udara, senjata, dan almatsus
lainnya; Penggiatan fungsi matra darat
▪ Kemenkes → Pembinaan pelayanan kesehatan
❑ Belanja Barang Kemenkeu naik → di 2020 ada realisasi untuk BLU Sawit
Rp1,6 T (real 2019 sampai Mei sekitar Rp0,4 T).
Realisasi Belanja Barang
per Akun (Rp Triliun)
2019 2020
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Real s.d.
31 Mei
Growth (%)
Barang 50,5 39,0 34,2 (32,3)
Jasa 10 25,7 7,4 (26,0)
Pemeliharaan 8,6 (16,1) 8,0 (6,9)
Perjalanan 15,1 22,0 6,2 (58,8)
BLU 9,1 (5,0) 9,7 6,7
Untuk Masyarakat/Pemda 5,9 (30) 3,9 (34,0)
Total 99,2 16,9 69,4 (30,1)
15,1 21,2 23,5 25,0 28,8 24,4
36
64,5 69,6 84,9 99,2
69,4
29,5
79,4
7,9 21,9 16,9
(30,1)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
% thd Pagu Real s.d. 31 Mei
(triliun rupiah)
Growth (%)
REALISASI BELANJA BARANG
Terjadi pertumbuhan negatif yang dipengaruhi oleh melambatnya pelaksanaan kegiatan K/L
Belanja Barang K/L (Rp
Triliun)
2019 2020
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Kemenhan 8,6 (26,4) 8,4 (3,1)
Polri 9,5 50,8 8,8 (7,5)
Kemenkes 6,2 (3,1) 4,8 (23,0)
Kemenag 7,0 6,8 6,6 (5,7)
Kemenkeu 3,5 (45,4) 4,3 20,3
Kemendikbud 3,9 (8,7) 3,7 (3,3)
Lainnya 60,5 40,1 32,8 (45,8)
Total 99,2 16,9 69,4 (30,1)
33
33KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Belanja modal turun 7,3% → realisasi belanja KemenPUPR dan
Kemenhub mengalami perlambatan akibat adanya
penundaan/penghematan belanja modal dalam rangka penanganan
Covid-19
2. Meskipun demikian, beberapa kegiatan telah direalisaikan:
• Kemen PUPR a.l kegiatan: pengelolaan Bendungan Rp4,9 T,
peningkatan kapasitas jalan nasional R3,8 T, dan pengembangan
jaringan irigasi Rp0,7 T
• Kemenhub a.l kegiatan: prasaran perkeretapian Rp1,1 T, pengelolaan
kegiatan di bidang pelabuhan Rp0,3 T
Belanja Modal K/L
(Rp Triliun)
2019 2020
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Kemen PUPR 15,7 (6,3) 13,5 (13,9)
Kemenhan 2,7 (25,5) 3,0 12,9
Polri 3,3 24,0 3,9 19,1
Kemenhub 3,0 (28,4) 2,5 (14,6)
Kemenag 0,7 14,4 0,9 32,7
K/L Lainnya 3,8 19,3 3,0 (20,5)
Total 29,1 (5,8) 26,9 (7,3)
Realisasi Belanja Modal
per Akun (Rp Triliun)
2019 2020
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Real s.d.
31 Mei
Growth
(%)
Modal Tanah 0,5 (7,3) 0,7 57,2
Peralatan & Mesin 6,3 (21.2) 7,4 17,4
Gedung & Bangunan 3,7 21,7 3,4 (8,1)
Jalan, Irigasi, & Jaringan 17,1 (7,4) 14,1 (18,0)
Modal Lainnya 1,1 126,9 1,1 (0,9)
BLU 0,3 4,0 0,2 (33,2)
Total 29,1 (5,8) 26,9 (7,3)
REALISASI BELANJA MODAL
Terjadi penurunan dari tahun 2019 antara lain didorong peningkatan realisasi belanja modal Tanah, serta Peralatan dan Mesin
6,1 13,2 13,9 15,1 15,3 16,1
16,7
27,2 31,1 30,8 29,1 26,9
29,7
62,5
14,5 (0,9) (5,8) (7,3)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
% thd Pagu Real s.d. 31 Mei
(triliun rupiah)
Growth (%)
34
34KEMENTERIAN KEUANGAN
Belanja Bansos
(triliun rupiah)
2019 2020
Real s.d.
31 Mei
Growth
%
Real s.d.
31 Mei
Growth
%
Utk Rehabilitasi Sosial 0,0 (49,6) 0,1 414,1
Utk Jaminan Sosial (a.l. PBI JKN) 30,3 19,5 31,6 (4,4)
Utk Pemberdayaan Sosial 1,4 (31,8) 1,3 (5,4)
Utk Perlindungan Sosial (a.l. PKH) 19,6 98,7 19,5 (0,5)
Utk Penanggulangan Kemisikinan (a.l. Kartu Sembako) 7,4 280,5 26,3 254,3
Utk Penanggulangan Bencana 1,6 24.314,4 0,1 (95,7)
Total 54,0 53,7 61,4 30,7
Belanja Bansos
(triliun rupiah)
2019 2020
Real s.d.
31 Mei
Growth
%
Real s.d.
31 Mei
Growth
%
Kemendikbud 5,4 (17,5) 8,6 60,6
Kemenkes 24,3 27,1 24,3 0
Kemenag 0,2 40,2 0,4 129,2
Kemensos 26,9 129,2 45,5 69,3
Kemenristek/BR & IN 2,0 12,1 - (100,)
BNPB 1,6 100,0 0,0 98,4
Total 54,0 53,7 61,4 30,7
Realisasi Bansos s.d. Mei 2020 tumbuh 30,7 persen
untuk:
1. Penyaluran bantuan PIP dan KIP Kuliah pada
Kemendikbud,
2. Pembayaran iuran PBI melalui BPJS Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan, dan
3. Penyaluran Bansos pada Kementerian Sosial a.l.
seperti (PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai)
REALISASI BELANJA BANSOS K/L
Hingga Mei 2020 tumbuh positif, antara lain dipengaruhi oleh pencairan beberapa komponen Bansos di Kemendikbud dan Kemensos
34,2 34,0 37,2 50,8 62,2 63,1
34,0 16,8 20,3 39,2 60,3 78,9
29,7
(50,6)
20,9
93,2
53,7 30,7
2015 2016 2017 2018 2019 2020
% thd Pagu Real s.d. 31 Mei
(triliun rupiah)
Growth (%)
35
35KEMENTERIAN KEUANGAN
APBN s.d. Mei
% thd
APBN
APBN
Perpres
54/2020
s.d. Mei
% thd
APBN
% thd
Perpres
54/2020
1 012 KEMENHAN 108,36 27,10 25,01 131,18 122,45 25,73 19,62 21,02
2 033 KEMEN PU PERA 110,73 56,92 51,40 120,22 95,68 20,06 16,69 20,97
3 060 POLRI 86,19 19,32 22,41 104,70 96,12 10,71 10,23 11,15
4 027 KEMENSOS 58,91 0,29 0,49 62,77 60,69 0,54 0,86 0,89
5 025 KEMENAG 62,07 1,56 2,51 65,06 62,41 1,37 2,10 2,19
6 015 KEMENKEU 45,16 1,99 4,41 43,51 40,93 1,40 3,23 3,43
7 022 KEMENHUB 41,55 17,41 41,89 43,11 36,98 10,89 25,26 29,44
8 024 KEMENKES 58,75 2,72 4,63 57,40 76,55 1,66 2,89 2,17
9 018 KEMENTAN 21,69 3,09 14,26 21,06 17,44 1,63 7,72 9,32
10 013 KEMENKUMHAM 13,31 3,18 23,92 13,85 13,41 1,74 12,54 12,95
10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar 606,70 133,57 22,02 662,85 622,66 75,73 11,43 12,16
KL Lainnya 240,73 26,25 10,90 246,77 213,87 11,32 4,59 5,30
Total KL 847,44 159,81 18,86 909,62 836,54 87,06 9,57 10,41
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
No. KODE BA
2019 2020
(triliun Rupiah)
Data bersumber dari Run SPAN
2019: per tanggal 12 Juni 2019
2020: per tanggal 7 Juni 2020
KONTRAK BELANJA K/L
Realisasi hingga Mei 2020 lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun 2019, dikarenakan adanya revisi atau blokir atas
beberapa lelang akibat pandemik Covid-19 → Sudah terlihat pengendalian belanja modal – revisi untuk multiyears
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGANAN COVID-19 DAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
37
37KEMENTERIAN KEUANGAN
Kesehatan
Rp87,55 T
Perlindungan Sosial
Rp203,90T
Insentif Usaha
Rp120,61T
UMKM
Rp123,46 T
Pembiayaan Korporasi
Rp53,57 T
B I A Y A P E N A N G A N A N C O V I D - 1 9
( R p 6 9 5 , 2 0 T )
Sektoral K/L & Pemda
Rp106,11 T
Kesehatan Sosial Ekonomi Keuanga
n
PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK
PADA SELURUH ASPEK KEHIDUPAN
BERDAMPAK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN KEMISKINAN/PENGANGGURAN
2,3%-0,4%Pertumbuhan
Ekonomi
Kemiskinan (jt
org)
Pengangguran (jt
org)
+5,23+2,92
+4,86+1,89
s.d.
s.d.
s.d.
PENANGANAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI
Pemerintah memberikan dukungan stimulus untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat
38
38KEMENTERIAN KEUANGAN
1,54% 28,63% 6,8%
KESEHATAN INSENTIF USAHAPERLINDUNGAN SOSIAL
Masih terjadi gap
antara realisasi
keuangan dan
fisik, sehingga
perlu percepatan
proses administrasi
penagihan
Penyerapan
masih rendah
khususnya Pra
Kerja, BLT Dana
Desa perlu
diakselerasi
1 2 3 Jumlah
penerima
insentif
masih belum
optimal
1.PERBAIKAN PENANGANAN KASUS
a.Kasus Sembuh → 87,19%
b.Kasus selesai → 43,54%
2.INSENTIF TENAGA KESEHATAN
▪ Terdapat kendala administrasi dan
verifikasi yang rigid
3.BIAYA KLAIM PERAWATAN PASIEN
▪ Tingkat Verifikasi yang belum diproses
masih tinggi pada RS
• Kinerja program bansos cukup optimal
(Sembako, PKH, Bansos Tunai);
• Diskon tarif listrik sudah dilaksanakan
(pembayaran ke PLN Juni 2020);
• Realisasi kartu pra kerja dan BLT dana
desa masih relatif rendah, perlu
akselerasi;
• Permasalahan dilapangan: target error,
overlapping → perlu perbaikan dalam
penyaluran bulan depan.
▪ WP yang eligible untuk
memanfaatkan insentif pajak tidak
mengajukan permohonan;
▪ Perlu sosialisasi yang lebih massif
dan melibatkan stakeholders terkait.
PROGRES STIMULUS FISKAL PENANGANAN COVID-19 DAN PEN
Secara umum masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi → Mengingat stimulus ini baru awal dan
akan dilakukan perbaikan untuk percepatan
39
39KEMENTERIAN KEUANGAN
0,06% 0% 3,65%
UMKM PEMBIAYAAN KORPORASI SEKTORAL & PEMDA
4 5 6
Masih penyelesaian
regulasi, penyiapan data
dan infrastruktur IT
untuk mendukung
operasionalisasi
▪ Dukungan Pemda secara
umum masih proses
penyelesaian regulasi
▪ Program Padat karya
oleh K/L sudah mulai
dilaksanakan
SECARA UMUM PROGRES STIMULUS FISKAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN PEN, MASIH
MENGHADAPI TANTANGAN DI LEVEL OPERASIONAL DAN PROSES ADMINISTRASI
Stimulus ini masih awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan
Masih penyelesaian
skema dukungan dan
regulasi, serta
infrastruktur pendukung
untuk operasionalisasi
40
40KEMENTERIAN KEUANGAN
• Kasus selesai meningkat menjadi 43,54% dibanding minggu sebelumnya yang mencapai 39,6 % dan proporsi
kasus sembuh terus menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 87,19 %.
• Program Jaring Pengaman Sosial yang telah diberikan relatif sesuai dengan perubahan pola pengeluaran
Rumah tangga akibat pandemi Covid-19.
Tanggal14Juni2020
Uraian Jumlah Prosentase
Positif 38,277 100.00
KasusAktif 21,612 56.46
KasusSelesai 16,665 43.54
Uraian Jumlah Prosentase
KasusSelesai 16,665 100.00
1.Sembuh 14,531 87.19
2.Meninggal 2,134 12.81
51%
20%
14%
8%
3%
0% 20% 40% 60%
Bahan makanan
Kesehatan
Pulsa/ paket data
Makanan/minum jadi
Listrik
Perubahan Pola Pengeluaran
Rumah Tangga (%)
EFEKTIFITAS PENANGANAN COVID-19 CENDERUNG MEMBAIK
Tingkat kesembuhan membaik, Jaring pengaman sosial juga compatible dengan kebutuhan masyarakat
Sumber: BPS, 2020
41
41KEMENTERIAN KEUANGAN
KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPAYA PERCEPATAN
Mendorong akselerasi eksekusi dan mendorong efektivitas program
▪ Secara umum program penangan COVID-19 masih menghadapi
tantangan dalam eksekusi, baik dari sisi regulasi, administrasi
dan implementasi di lapangan;
▪ Realisasi dukungan kesehatan baru mencapai Rp1,35T
(1,54%), terutama disebabkan oleh: keterlambatan proses
penagihan, proses verifikasi klaim biaya perawatan covid-19 oleh
BPJS Kesehatan, serta proses revisi anggaran
▪ Realisasi Program perlindungan sosial relatif baik, yaitu
Rp58,37 (28,63%) melalui berbagai bantuan seperti PKH, kartu
Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek, Kartu
Pra Kerja, Diskon Listrik, dan BLT Dana Desa
▪ Masih terdapat permasalahan di level eksekusi di lapangan
antara lain: Isu terkait target error, over lapping, dan materi
pelatihan kartu pra kerja kurang sesuai kebutuhan;
▪ Beberapa regulasi, pengumpulan data, dan infrastruktur
pendukung /IT untuk mendukung program UMKM, insentif
perpajakan, pembiayaan korporasi dan Pemda masih dalam
penyelesaian, sehingga masih belum dapat dieksekusi secara
optimal.
▪ Identifikasi faktor penghambat eksekusi, dan
merumuskan strategi akselerasi eksekusi,
khususnya penanganan Kesehatan, dukungan
UMKM, insentif dunia usaha, serta Pemda;
▪ Upaya percepatan penyelesaian regulasi dan
simplifikasi prosedur adminsitrasi;
▪ Segera dilakukan eksekusi program dukungan
bagi dunia usaha, baik UMKM maupun
korporasi, untuk menggerakkan perekonomian
dan mendukung pemulihan ekonomi nasional;
▪ Peningkatan efektifitas komunikasi publik,
untuk menyebarluaskan program PEN dan
mendapat masukan konstruktif → dapat
dimanfaatkan optimal oleh masyarakat dalam
mendorong pemulihan ekonomi nasional.
KESIMPULAN RENCANA TINDAK LANJUT
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Realisasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
43
43KEMENTERIAN KEUANGAN
REALISASI TKDD
Beberapa jenis Transfer ke Daerah tumbuh negatif seiring perubahan pagu yang menyesuaikan dengan turunnya proyeksi penerimaan
sesuai Perpres 54/2020
• Pagu alokasi DBH lebih rendah 16% dari tahun lalu sedangkan pagu alokasi DAU lebih rendah 8 % dari tahun lalu
• Realisasi DAK Fisik naik; Daerah terdorong menyelesaikan data kontrak sebelum dilakukannya penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik.
• Realisasi DAK Nonfisik turun; perubahan penyaluran BOS dan penurunan pagu TPG, Tamsil, TKG.
• Mulai TA 2020 penyaluran Dana Desa di transfer langsung dari RKUN ke RKD (Rekening Kas Desa). Per 20 Mei, penyaluran Dana Desa
tahap I dan Tahap II diberikan relaksasi persyaratan penyaluran sesuai PMK 50 Tahun 2020
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
LKPP
Growth
(%)
LKPP
Unaudited
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Unaudited
Growth
(%)
Perubahan
APBN
(Perpres
54/2020)
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
Perubahan
APBN
Growth
(%)
1. Transfer ke Daerah 300,8 43,1 (1,9) 741,3 304,7 41,1 1,3 691,5 277,7 40,2 (8,8)
a. Dana Perimbangan 289,8 43,3 (2,0) 709,4 297,3 41,9 2,6 657,2 274,3 41,7 (7,7)
- Dana Transfer Umum 233,4 47,1 1,4 524,9 242,1 46,1 3,7 474,2 222,3 46,9 (8,2)
1) DBH 33,2 35,4 8,8 104,0 33,2 31,9 (0,0) 89,8 31,5 35,0 (5,2)
2) DAU 200,2 49,9 0,3 420,9 208,9 49,6 4,3 384,4 190,9 49,7 (8,6)
- Dana Transfer Khusus 56,3 32,5 (13,8) 184,5 55,3 30,0 (1,9) 183,0 52,0 28,4 (5,9)
1) DAK Fisik 4,2 7,3 (75,6) 64,2 2,3 3,6 (45,2) 54,2 2,9 5,3 -
2) DAK Nonfisik 52,1 45,2 8,7 120,4 52,9 44,0 1,6 128,8 49,1 38,2 (7,2)
b. DID 4,3 51,6 (5,1) 9,7 5,2 53,4 21,8 13,5 3,2 23,8 (37,9)
c. Dana Otsus dan Dana 6,8 32,4 4,8 22,2 2,1 9,7 (68,5) 20,9 0,2 0,9 (90,8)
Keistimewaan DIY
2. Dana Desa 20,7 34,5 (26,7) 69,8 20,4 29,3 (1,1) 71,2 28,9 40,6 41,3
321,5 42,4 (4,0) 811,1 325,1 40,1 1,1 762,7 306,6 40,2 (5,7)
2020
(triliun rupiah)
TKDD
JUMLAH
2018 2019
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Realisasi Pembiayaan
45
45KEMENTERIAN KEUANGAN
REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN
Dari sisi pembiayaan, terdapat tambahan pembiayaan yang sangat signifikan, mengingat adanya tingkat ketidakpastian yang dipengaruhi
kondisi global maupun domestik.
• Pembiayaan utang masih on-track dan menunggu SKB II dengan BI untuk pembiayaan PEN
• Pasar SBN mulai bullish; seiring trend incoming bid lelang SUN mulai naik sejak April, bahkan incoming bid asing sudah berada pada
kondisi yang normal, seiring dengan terjadinya net foreign buying pada beberapa minggu terakhir.
• Penyaluran PMN menunggu kesiapan administrasi/aturan terkait
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
LKPP
Growth
(%)
LKPP
Unaudited
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd LKPP
Unaudited
Growth
(%)
Perubahan
APBN
(Perpres
54/2020)
Realisasi
s.d. 31 Mei
% thd
Perubahan
APBN
Growth
(%)
1. Pembiayaan Utang 178,5 48,0 (7,9) 433,9 161,7 37,3 (9,4) 1.006,4 360,7 35,8 123,0
a. SBN (neto) 187,9 52,4 (10,8) 446,3 186,0 41,7 (1,0) 999,4 369,0 67,1 98,3
b. Pinjaman (Neto) (9,4) (68,9) (44,0) (12,4) (24,3) 196,9 159,1 7,0 (8,3) (119,4) (65,8)
2. Pembiayaan Investasi - - - (49,4) (3,0) 6,1 #DIV/0! (229,3) (6,0) 2,6 100,0
3. Pemberian Pinjaman 0,8 (18,4) (51,0) (0,8) 1,2 (148,3) 53,2 5,8 1,7 28,4 37,5
4. Kewajiban Penjaminan - - - - - - - (0,6) (0,4) 71,3 -
5. Pembiayaan Lainnya 0,1 58,0 (35,6) 15,2 0,0 0,1 (86,7) 70,6 0,2 0,2 1.144,4
179,4 58,7 (8,3) 398,9 159,9 40,1 (10,9) 852,9 356,1 41,7 122,6
2018 2019 2020
JUMLAH
Pembiayaan Anggaran
(triliun rupiah)
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KESIMPULAN
47
47KEMENTERIAN KEUANGAN
KESIMPULAN
1
2
3
Tantangan Pemerintah saat ini adalah menekan laju penyebaran kasus Covid-19 yang masih cukup tinggi dan
tersebar di beberapa wilayah yang justru menjadi episentrum baru. Kementerian Keuangan mendukung upaya
penanganan wabah Covid-19 melalui instrumen APBN agar dapat dilaksanakan secara optimal dan komprehensif.
Belanja prioritas dalam penanganan Covid-19 tidak hanya difokuskan pada sektor kesehatan, namun juga upaya
menjaga ketahanan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan stabilitas sektor keuangan.
Dengan diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah, aktivitas ekonomi masyarakat mengalami hambatan dan
perlambatan. Hal ini berdampak signifikan pada penerimaan perpajakan di bulan Mei, dimana hampir seluruh
komponen penerimaan perpajakan tumbuh negatif. Demikian juga PNBP yang tumbuh negatif seiring turunnya harga
komoditas dan berkurangnya sisi produksi.
Kegiatan ekonomi berkurang signifikan dan tingkat ketidakpastian aktivitas ekonomi pasca pandemi menjadi sangat
tinggi. Hal ini menyebabkan outlook pertumbuhan ekonomi berpotensi mengalami penurunan, serta meningkatkan
potensi pelebaran defisit. Pemerintah perlu memastikan efektifitas stimulus kepada masyarakat, UMKM dan
korporasi yang menjadi kunci dalam menahan perlambatan ekonomi.
Upaya penanganan dampak Covid-19 berupa jaring pengaman sosial telah direalisasikan dan mencatat
pertumbuhan positif realisasi penyerapan belanja negara. Beberapa jenis belanja yang tidak terkait penanganan Covid-
19 mengalami penundaan pelaksanaan dan mengalami pertumbuhan negatif.
Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian,
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor
keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4
5
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangShahril Budiman Png
 
Paparan BPS Ekspor Impor April 2020
Paparan BPS Ekspor Impor April 2020Paparan BPS Ekspor Impor April 2020
Paparan BPS Ekspor Impor April 2020AhmadFikriNoor
 
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...Muhammad Sirod
 
Ppt iero desember 2012 launching
Ppt iero desember 2012 launchingPpt iero desember 2012 launching
Ppt iero desember 2012 launchingRosa Kristiadi
 
Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018
Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018
Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018Setiono Winardi
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
 
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi globalProspek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi globalAbdul Hadi Ilman
 
Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...
Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...
Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...Awang Budi Kusumo
 

What's hot (14)

Kerangka ekonomi makro rkp 2020
Kerangka ekonomi makro rkp 2020Kerangka ekonomi makro rkp 2020
Kerangka ekonomi makro rkp 2020
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
 
Paparan BPS Ekspor Impor April 2020
Paparan BPS Ekspor Impor April 2020Paparan BPS Ekspor Impor April 2020
Paparan BPS Ekspor Impor April 2020
 
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
 
Ppt iero desember 2012 launching
Ppt iero desember 2012 launchingPpt iero desember 2012 launching
Ppt iero desember 2012 launching
 
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaRancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
 
BPS Q3 2017
BPS Q3 2017BPS Q3 2017
BPS Q3 2017
 
Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020
 
Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018
Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018
Presentation Finance Ministry of the Republic of Indonesia 2018
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
 
APBN 2020
APBN 2020APBN 2020
APBN 2020
 
Ppt iero juni 2013
Ppt iero juni 2013Ppt iero juni 2013
Ppt iero juni 2013
 
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi globalProspek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
 
Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...
Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...
Analisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di indonesia se...
 

Similar to Presentasi men keu hari ini. apbn 2020

KELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxKELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxMNMMahmuddin
 
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019 Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019 XYZ Williams
 
materiBrsInd-20230605152336.pdf
materiBrsInd-20230605152336.pdfmateriBrsInd-20230605152336.pdf
materiBrsInd-20230605152336.pdfbelajarlagi4
 
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdfMohamadIksan4
 
1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx
1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx
1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptxpadlah1984
 
Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020
Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020
Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020Nur Hasan Murtiaji
 
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptxCeiSlamet
 
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdf
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdfKunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdf
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdfPemerintah Kolaka Utara
 
materiBrsInd-20210217112703_rev.pdf
materiBrsInd-20210217112703_rev.pdfmateriBrsInd-20210217112703_rev.pdf
materiBrsInd-20210217112703_rev.pdfbelajarlagi4
 
Materi Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdf
Materi Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdfMateri Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdf
Materi Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdfDediHaryono5
 
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptxtifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptxAruel Gtl
 
ILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKN
ILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKNILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKN
ILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKNMHattaDosenStiepan
 
2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf
2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf
2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdfKimYoona17
 
BERITA SIATISTIK NON 2022.pdf
BERITA SIATISTIK NON 2022.pdfBERITA SIATISTIK NON 2022.pdf
BERITA SIATISTIK NON 2022.pdfssuser674a831
 
materiBrsInd-20220805094500.pdf
materiBrsInd-20220805094500.pdfmateriBrsInd-20220805094500.pdf
materiBrsInd-20220805094500.pdfMMDarmajaya
 

Similar to Presentasi men keu hari ini. apbn 2020 (20)

BPS Agustus 2022.pdf
BPS Agustus 2022.pdfBPS Agustus 2022.pdf
BPS Agustus 2022.pdf
 
KELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxKELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptx
 
Bappenas 2021
Bappenas 2021Bappenas 2021
Bappenas 2021
 
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019 Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019
 
materiBrsInd-20230605152336.pdf
materiBrsInd-20230605152336.pdfmateriBrsInd-20230605152336.pdf
materiBrsInd-20230605152336.pdf
 
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdf
 
1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx
1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx
1. 2. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid 19. Praktisi Mengajar.pptx
 
Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020
Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020
Kepala BKF dialog makroekonomi 20 april 2020
 
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
 
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdf
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdfKunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdf
Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara Tahun 2023.pdf
 
materiBrsInd-20210217112703_rev.pdf
materiBrsInd-20210217112703_rev.pdfmateriBrsInd-20210217112703_rev.pdf
materiBrsInd-20210217112703_rev.pdf
 
Outlook-Ekonomi-2017
Outlook-Ekonomi-2017Outlook-Ekonomi-2017
Outlook-Ekonomi-2017
 
Materi Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdf
Materi Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdfMateri Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdf
Materi Suplemen Rakornas TPID_BI JATIM 31 Agt 23.pdf
 
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptxtifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
 
ILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKN
ILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKNILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKN
ILUSI Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan IKN
 
2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf
2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf
2022 PEREKONOMIAN INDONESIA BERITA S.pdf
 
Data Inflasi BPS
Data Inflasi BPSData Inflasi BPS
Data Inflasi BPS
 
BERITA SIATISTIK NON 2022.pdf
BERITA SIATISTIK NON 2022.pdfBERITA SIATISTIK NON 2022.pdf
BERITA SIATISTIK NON 2022.pdf
 
Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
Outlook of Indonesian Economic 2017-IndonesianOutlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
 
materiBrsInd-20220805094500.pdf
materiBrsInd-20220805094500.pdfmateriBrsInd-20220805094500.pdf
materiBrsInd-20220805094500.pdf
 

More from Avida Virya

WORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdf
WORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdfWORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdf
WORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdfAvida Virya
 
WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...
WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...
WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...Avida Virya
 
JOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdf
JOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdfJOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdf
JOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdfAvida Virya
 
INDEKS KOTA TOLERAN 2020
INDEKS KOTA TOLERAN 2020INDEKS KOTA TOLERAN 2020
INDEKS KOTA TOLERAN 2020Avida Virya
 
Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)
Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)
Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)Avida Virya
 
survei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19 csis
survei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19  csissurvei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19  csis
survei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19 csisAvida Virya
 
You gov global-media-consumption-report-2021
You gov global-media-consumption-report-2021You gov global-media-consumption-report-2021
You gov global-media-consumption-report-2021Avida Virya
 
Survei pendengar podcast
Survei pendengar podcastSurvei pendengar podcast
Survei pendengar podcastAvida Virya
 
Strategi radio hadapi krisis pandemi
Strategi radio hadapi krisis pandemiStrategi radio hadapi krisis pandemi
Strategi radio hadapi krisis pandemiAvida Virya
 
WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL
WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL
WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL Avida Virya
 
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah Tangga
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah TanggaPengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah Tangga
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah TanggaAvida Virya
 
National strategy-child-marriage-2020
National strategy-child-marriage-2020National strategy-child-marriage-2020
National strategy-child-marriage-2020Avida Virya
 
Laporan pencegahan perkawinan anak
Laporan pencegahan perkawinan anakLaporan pencegahan perkawinan anak
Laporan pencegahan perkawinan anakAvida Virya
 
Perkawinan anak-factsheet-2020
Perkawinan anak-factsheet-2020Perkawinan anak-factsheet-2020
Perkawinan anak-factsheet-2020Avida Virya
 
Medical tourism index 2020-2021
Medical tourism index 2020-2021Medical tourism index 2020-2021
Medical tourism index 2020-2021Avida Virya
 
Hasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bpsHasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bpsAvida Virya
 
Vaccine acceptance-survey-en-12-11-2020final
Vaccine acceptance-survey-en-12-11-2020finalVaccine acceptance-survey-en-12-11-2020final
Vaccine acceptance-survey-en-12-11-2020finalAvida Virya
 
Paparan kajian program kartu prakerja 2020
Paparan kajian program kartu prakerja 2020Paparan kajian program kartu prakerja 2020
Paparan kajian program kartu prakerja 2020Avida Virya
 
Edisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global
Edisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi GlobalEdisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global
Edisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi GlobalAvida Virya
 
Paparan kemendikbud (1)
Paparan kemendikbud (1)Paparan kemendikbud (1)
Paparan kemendikbud (1)Avida Virya
 

More from Avida Virya (20)

WORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdf
WORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdfWORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdf
WORK 3.0 - reimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-ID.pdf
 
WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...
WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...
WORK 3.0 - INDONESIA eimagining-leadership-in-a-hybrid-world-research-report-...
 
JOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdf
JOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdfJOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdf
JOB OUTLOOK REPORT 2022_9June2022.pdf
 
INDEKS KOTA TOLERAN 2020
INDEKS KOTA TOLERAN 2020INDEKS KOTA TOLERAN 2020
INDEKS KOTA TOLERAN 2020
 
Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)
Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)
Persepsi publik terhadap pemberitaan covid 19 (mei-juni 2021)
 
survei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19 csis
survei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19  csissurvei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19  csis
survei_persepsi_masyarakat_terhadap_penanganan_covid_19 csis
 
You gov global-media-consumption-report-2021
You gov global-media-consumption-report-2021You gov global-media-consumption-report-2021
You gov global-media-consumption-report-2021
 
Survei pendengar podcast
Survei pendengar podcastSurvei pendengar podcast
Survei pendengar podcast
 
Strategi radio hadapi krisis pandemi
Strategi radio hadapi krisis pandemiStrategi radio hadapi krisis pandemi
Strategi radio hadapi krisis pandemi
 
WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL
WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL
WINNING RAMADHAN 2021 WITH DIGITAL
 
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah Tangga
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah TanggaPengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah Tangga
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Rumah Tangga
 
National strategy-child-marriage-2020
National strategy-child-marriage-2020National strategy-child-marriage-2020
National strategy-child-marriage-2020
 
Laporan pencegahan perkawinan anak
Laporan pencegahan perkawinan anakLaporan pencegahan perkawinan anak
Laporan pencegahan perkawinan anak
 
Perkawinan anak-factsheet-2020
Perkawinan anak-factsheet-2020Perkawinan anak-factsheet-2020
Perkawinan anak-factsheet-2020
 
Medical tourism index 2020-2021
Medical tourism index 2020-2021Medical tourism index 2020-2021
Medical tourism index 2020-2021
 
Hasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bpsHasil sensus penduduk 2020 bps
Hasil sensus penduduk 2020 bps
 
Vaccine acceptance-survey-en-12-11-2020final
Vaccine acceptance-survey-en-12-11-2020finalVaccine acceptance-survey-en-12-11-2020final
Vaccine acceptance-survey-en-12-11-2020final
 
Paparan kajian program kartu prakerja 2020
Paparan kajian program kartu prakerja 2020Paparan kajian program kartu prakerja 2020
Paparan kajian program kartu prakerja 2020
 
Edisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global
Edisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi GlobalEdisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global
Edisi I 2020: Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global
 
Paparan kemendikbud (1)
Paparan kemendikbud (1)Paparan kemendikbud (1)
Paparan kemendikbud (1)
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Presentasi men keu hari ini. apbn 2020

  • 1. KONFERENSI PERS APBN KiTa KInerja dan fakTA Jakarta, 16 Juni 2020 www.kemenkeu.go.id/apbnkita KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  • 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perkembangan Makro dan Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2020 Jakarta, 16 Juni 2020
  • 3. 3 3KEMENTERIAN KEUANGAN 39.765 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 25-Feb 01-Mar 06-Mar 11-Mar 16-Mar 21-Mar 26-Mar 31-Mar 05-Apr 10-Apr 15-Apr 20-Apr 25-Apr 30-Apr 05-May 10-May 15-May 20-May 25-May 30-May 04-Jun 09-Jun 14-Jun Tambahan Kasus Harian* Amerika Latin (Brazil, Peru, Chile, Meksiko) 88.906 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 25-Feb 01-Mar 06-Mar 11-Mar 16-Mar 21-Mar 26-Mar 31-Mar 05-Apr 10-Apr 15-Apr 20-Apr 25-Apr 30-Apr 05-May 10-May 15-May 20-May 25-May 30-May 04-Jun 09-Jun 14-Jun Tambahan Kasus Harian* di Luar Amerika Latin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-Feb 23-Feb 02-Mar 10-Mar 18-Mar 26-Mar 03-Apr 11-Apr 19-Apr 27-Apr 05-May 13-May 21-May 29-May 06-Jun 14-Jun Total Confirmed Cases Iran Jerman Peru Italia Spanyol Inggris India Rusia Brazil Amerika Serikat Lainnya 6.688 6.9489.520 8.837 8.870 27.136 34.345 43.389 41.698 117.85 8 129.89 2 15-… 23-… 02-… 10-… 18-… 26-… 03-… 11-… 19-… 27-… 05-… 13-… 21-… 29-… 06-… 14-… Total Death Lainnya Amerika Serikat Inggris Brazil Italia Spanyol Jerman Iran India Rusia Peru PERKEMBANGAN PANDEMI COVID-19 SECARA GLOBAL Latin Amerika menjadi pusat penyebaran COVID-19 yang baru; Negara berkembang seperti Rusia, India, Pakistan, Bangladesh dan Afrika Selatan terus menunjukkan kenaikan kasus signifikan; AS memiliki risiko kenaikan kasus akibat pelonggaran social distancing & social unrest; Eropa tetap konsisten menunjukkan penurunan kasus tambahan dan mendorong perluasan relaksasi pembatasan sosial. Tambahan kasus di Amerika Latin terus meningkat, 30% dari total tambahan kasus 14 Juni berasal dari Brazil, Peru, Chile, dan Meksiko 187.427 236.989 2.662.860 291.008 2.162.228 867.882 295.889 Total death= 435.181 Sumber: worldmeters.info/coronavirus data per 14 Juni 2020 528.964 Total cases = 7.983.437 229.736 187.671 *Rata-rata bergerak 7 hari 332.783 • Kenaikan kasus harian tertinggi masih ada di AS dengan 20.004 kasus baru • Negara berkembang, seperti Rusia, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afrika Selatan juga terus konsisten mencatat kasus harian yang tinggi.
  • 4. 4 4KEMENTERIAN KEUANGAN UPDATE CORONAVIRUS (COVID-19) DI INDONESIA Per 18 Mei 2020 DKI Jakarta 34% Jatim 13%Jabar 9% Jateng 6% Sulsel 6% Banten 4% Lainnya 28% Episentrum Covid-19 menyebar ke wilayah lain. Kasus di Jakarta bulan lalu 34% dari kasus di Indonesia, saat ini menjadi 23%. Kini Jawa Timur jadi episentrum di Jawa, sementara Sulawesi Selatan jadi episentrum di luar JawaSumber: Kementerian Kesehatan RI, data per 15 Juni 2020 Wilayah dengan Kasus COVID-19 Tertinggi di Indonesia per 14 Juni 2020 (persentase thd total) 329.190 orang sudah dites PCR 36.744 ODP 13.649 PDP 15.123 pasien sembuh Per 15 Juni 20 289.896 negatif COVID-19 1.017 39.294 2.198 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 - 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000 02-Mar 09-Mar 16-Mar 23-Mar 30-Mar 06-Apr 13-Apr 20-Apr 27-Apr 04-May 11-May 18-May 25-May 01-Jun 08-Jun 15-Jun Total Kasus COVID-19 di Indonesia Kasus Baru/Hari - RHS Total Kasus Total Kematian - RHS Jumlah pasien sembuh = 15.123 orang (38% dari total kasus positif) DKI Jakarta 23% Jatim 21% Sulsel 7% Jabar 7% Jateng 6% Kalsel 5% Lainnya 32%
  • 5. 5 5KEMENTERIAN KEUANGAN -0,1 5,4 4,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,9 3,6 2,9 3,3 3,4 -3,0 5,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F WEO Apr 2019 WEO Jul 2019 WEO Okt 2019 WEO Jan 2020 WEO Apr 2020 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh IMF 2020 – 2021 (%, yoy) Source: WEO April - IMF Source: OECD, Juni 2020 Ketidakpastian terhadap outlook ekonomi global cukup tinggi dan divergensi proyeksi antar institusi lebar Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh OECD 2020 – 2021 (%, yoy) Double hit scenario mengasumsikan terjadi second wave di tahun 2020 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh World Bank 2020 – 2021 (%, yoy) -5.2 4.2 2020 2021 Source: World Bank, Juni 2020 Beberapa Risiko yg dapat mempengaruhi outlook ke depan • Second Wave COVID-19 • Tensi geopolitik internasional, termasuk AS-Tiongkok • Tensi politik domestik & social unrest di AS PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL Secara Umum Akan Melambat/Kontraksi Di 2020, Kemudian Pulih Di 2021 Didukung Berbagai Langkah Stimulus
  • 6. 6 6KEMENTERIAN KEUANGAN 0,2 -1,6 -2,3 -5,0 -1,7 -9,7 -15,4 -11,2 -17,2 -8,3 -20 -10 0 10 AS Inggris Jerman Perancis Jepang 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 forecast* -6,8 0,7 -0,7 -1,8 3,0 1,2 -12,4 -6,8 -8,0 -3,1 -15 -10 -5 0 5 10 Tiongkok India Singapura Malaysia Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju (%, yoy) * Perkiraan Pertumbuhan Q2-2020 berdasarkan Bloomberg Economic Gowth Forecast (June Survey), diakses 5 Juni 2020 Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang & ASEAN (%, yoy) Full Year 20/21 outlook (IMF, WEO April) -5,9% & 4,7% FY 20/21 outlook -6,5% & 4,0% FY 20/21 outlook -7,0% & 5,2% FY 20/21 outlook -7,2% & 4,5% FY 20/21 outlook -5,2% & 3,0% FY 20/21 outlook 1,9% & 7,4% FY 20/21 outlook -3,5% & 3,0% FY 20/21 outlook -1,7% & 9,0% FY 20/21 outlook 0,5% & 8,2% FY 20/21 outlook 1,2% & 9,2% OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI Meski Aktivitas Ekonomi Mulai Membaik, Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi Di Q2-2020 Tidak Terhindarkan Akibat Kebijakan Restriksi Ketat Yang Berlaku Sejak Maret (Kecuali Tiongkok)
  • 7. 7 7KEMENTERIAN KEUANGAN Proyeksi Pemerintah(%, yoy) 2020 2021 -0,4 s.d 2,3 4,5 s.d 5,5 Asesmen Pertumbuhan Ekonomi 2020-2021 • Rilis Pertumbuhan Q1-2020 menunjukkan tendensi kinerja ekonomi Indonesia menuju Skenario Sangat Berat (-0,4%) dengan pertumbuhan terendah (palung) di Q2-2020 • Namun hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja triwulan II lebih baik dibanding hasil asesmen sebelumnya (pada Mei 2020), dan memberikan optimisme bahwa Perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di 2020 • Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi nasional juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Internasional Masih Belum Konvergen 0,0 4,8 World Bank (Jun) Bloomberg Median (Jun) IMF (Apr) ADB (Apr) OECD (Jun) -3,9 s.d -2,8 2.6 s.d 5,2 0,5 5,5 2,5 5,0 0,5 8,2 2020 2021 Sumber: WB Global Economic Prospect 2020, OECD Economic Outlook 2020, Asian Development Outlook 2020, World Economic Outlook IMF, Bloomberg (diolah) Proyeksi Pertumbuhan 2020-2021 UPDATE PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DARI LEMBAGA INTERNASIONAL & CONSENSUS (%, YOY) Realisasi PDB Q1-2020 (%, yoy) Konsumsi RT 2,8 Konsumsi LNPRT -4,9 Konsumsi Pemerintah 3,7 PMTB 1,7 Ekspor 0,2 Impor -2,2 PDB 3,0 Proyeksi Lembaga-lembaga lain masih menunjukkan perbedaan yang signifikan, mengindikasikan tingginya ketidakpastian PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2020-2021 1,9 1,1 0,8 -3,1 1,3 2,7 -5,1 -4,4 1,20,8 1,3 1,4 -3,8 -2,0 -0,7 -3,4 -1,0 1,6 -6,1 -1,2 1,4 -3,1 -1,0 1,4 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Proyeksi Triwulan II s.d. IV 2020 Moody's UBS ING Group ANZ Group HSBC Holdings Mandiri Securities Oxford Economics Bloomberg Median Sumber: Bloomberg (diolah)
  • 8. 8 8KEMENTERIAN KEUANGAN PMI MANUFAKTUR MEI 2020 Aktivitas Ekonomi Global Di Bulan Mei Mulai Membaik Seiring Relaksasi/ Normalisasi PMI Manufaktur Negara - Negara 39,6 42,4 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 Jun… Jul-… Au… Sep… Oct… No… De… Jan… Feb… Ma… Apr… Ma… Jun… Jul-… Au… Sep… Oct… No… De… Jan… Feb… Ma… Apr… Ma… Jun… Jul-… Au… Sep… Oct… No… De… Jan… Feb… Ma… Apr… Ma… PMI Manufaktur Global • Aktivitas ekonomi global sudah mulai menunjukkan perbaikan. • Meski masih dalam level kontraksi, PMI manufaktur global di bulan Mei sudah meninggalkan titik terendahnya. • Negara-negara yang sudah mencatatkan perbaikan PMI manufaktur antara lain AS, Eropa, Tiongkok, dan Malaysia, yang didukung oleh relaksasi lockdown/distancing yang sudah dilakukan. Index di bawah 50 menunjukkan kontraksi Source: Bloomberg 49,1 41,5 43,1 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 AS 44,5 33,4 39,4 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Eropa 40,3 50,1 49,4 50,7 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Tiongkok 48,4 31,3 45,6 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Malaysia 45,3 27,5 28,620,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Indonesia
  • 9. 9 9KEMENTERIAN KEUANGAN 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 Jan-19 Feb-19 Mar-… Apr-19 May-… Jun-19 Jul-19 Aug-… Sep-19 Oct-19 Nov-… Dec-… Jan-20 Feb-20 Mar-… Apr-20 May-… Jun-20 MSCI Index (100 = 1 Jan 2019) Emerging Market Advanced Economies 0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 MOVE Index VIX Index (RHS) • Kinerja sektor keuangan global telah menunjukkan tren positif sejak April, didorong beberapa faktor seperti peluncuran stimulus ekonomi serta kasus COVID-19 yang melambat di beberapa negara. ✓ Indeks volatilitas (VIX & MOVE Index menurun) ✓ Saham negara maju dan berkembang rebound ✓ Arus modal masuk kembali ke Emerging Markets. • Meski demikian terdapat syok cukup tajam pada 11 Juni 2020 dipicu kekhawatiran terjadinya 2nd wave di AS. Source: Bloomberg Volatility Index 100 110 120 130 140 150 160 170 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Bloomberg EM Capital Flow Proxy Index KEPERCAYAAN INVESTOR GLOBAL MEMBAIK DIBANDING PERIODE MARET (TEKANAN TERTINGGI) Namun Beberapa Sentimen Negatif Termasuk Kekhawatiran Terjadinya Second Wave Perlu Diwaspadai
  • 10. 10 10KEMENTERIAN KEUANGAN HARGA KOMODITAS GLOBAL Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia Mulai Mengalami Perlambatan, Harga Emas Mengalami Tren Meningkat Pergerakan Harga Komoditas Dunia (1 jan = 100) Pergerakan Harga Minyak Dunia Sumber: Tradingeconomics • Setelah naik dari akhir April akibat pemotongan produksi minyak global, tren kenaikan harga minyak dunia mulai melambat. • Di sisi demand, permintaan minyak Cina mencapai level 90% dari pre-corona virus dan lonjakan pasokan minyak murah dari Arab Saudi berdampak pada overstock di US. Second wave Covid-19 di US juga berpotensi menekan demand. • Harga emas menunjukkan peningkatan yang stabil seiring terjadinya peningkatan permintaan pada safe haven assets, sementara untuk komoditas lainnya, seperti batubara dan tembaga mengalami rebound seiring dengan aktivitas ekonomi yang mulai berjalan normal60 70 80 90 100 110 120 01Jan 07Jan 13Jan 19Jan 25Jan 31Jan 06Feb 12Feb 18Feb 24Feb 01Mar 07Mar 13Mar 19Mar 25Mar 31Mar 06Apr 12Apr 18Apr 24Apr 30Apr 06May 12May 18May 24May 30May 05Jun 11Jun Gas Soy Copper Gold Palm_Oil Coal 38,35 35,69 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 01Jan 07Jan 13Jan 19Jan 25Jan 31Jan 06Feb 12Feb 18Feb 24Feb 01Mar 07Mar 13Mar 19Mar 25Mar 31Mar 06Apr 12Apr 18Apr 24Apr 30Apr 06May 12May 18May 24May 30May 05Jun 11Jun Brent Crude
  • 11. 11 11KEMENTERIAN KEUANGAN INDIKATOR PASAR KEUANGAN Tekanan akibat kekhawatiran investor terhadap dampak ekonomi global covid-19 mulai mereda namun masih fluktuatif NFB/(NFS) Jan Feb Mar Apr Mei 12-Jun Total 2020 SBN 15,2 -28,9 -121,3 -2,1 7,1 4,9* -125,1 Saham 0,0 -4,8 -5,6 -8,8 8,0 1,6 -9,5 Total 15,2 -33,7 -126,8 -11 15,1 6,5 -134,7 4.880 14.257 10000 12000 14000 16000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 01Jan 07Jan 13Jan 19Jan 25Jan 31Jan 06Feb 12Feb 18Feb 24Feb 01Mar 07Mar 13Mar 19Mar 25Mar 31Mar 06Apr 12Apr 18Apr 24Apr 30Apr 06May 12May 18May 24May 30May 05Jun 11Jun Kurs & IHSG IHSG JISDOR (rhs) • Sejak hari Rabu 10 Juni hingga Jumat 12 Juni terjadi gejolak di pasar keuangan global yang berimbas ke pasar keuangan domestik. • Yield SBN masih meningkat di April, namun mulai membaik di awal Mei. • Tekanan di pasar keuangan menyebabkan outflow terbesar sejak 2007 (Rp126,8 triliun) di Maret. Namun menurun di April 2020, dan di Mei dan Juni sudah menujukkan tren positif. Net Foreign Buying (Rp Triliun) Yield Obligasi Pemerintah 7,19 2,59 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 Thu01 Wed01 Tue01 Mon01 Sun01 Sat02 Fri02 Thu02 Wed02 Tue02 Mon03 Sun03 Sat03 Fri03 Thu03 Wed04 Tue04 Mon04 Sun04 Sat04 Fri05 Thu05 Wed05 Tue05 Mon05 Sun05 Sat06 Fri06SUN10yr Indo10yr (rhs) *)SBN per 11 Juni 134,35 0 50 100 150 200 250 300 350 01Jan 07Jan 13Jan 19Jan 25Jan 31Jan 06Feb 12Feb 18Feb 24Feb 01Mar 07Mar 13Mar 19Mar 25Mar 31Mar 06Apr 12Apr 18Apr 24Apr 30Apr 06May 12May 18May 24May 30May 05Jun 11Jun CDS Indo 5yr
  • 12. 12 12KEMENTERIAN KEUANGAN PERBANDINGAN INDIKATOR KEUANGAN -21,66 -18,92 -15,77 -15,16 -13,23 -6,26 -4,30 -4,28 -4,12 -3,35 -1,93 -1,65 -0,89 -0,25 -0,17 0,92 1,08 1,84 4,73 ZAR ARS RUB CAD KRW IDR EUR VND JPY GBP %YTD (12 Jun 2020) Perbandingan Nilai Tukar Terhadap Dolar AS (%) terhadap awal tahun 2020 apresiasidepresiasiYield turun Yield naik Perbandingan Yield LC Govt Bond 10yr (%) Terhadap awal tahun 2020 Perbandingan Yield USD Govt Bond 10yr (%) Terhadap awal tahun 2020 • Secara YTD, yield LC beberapa negara sudah menurun, posisi yield Indonesia sudah mendekati dengan posisi awal tahun. • Kenaikan yield SBN Rupiah 2,26% (ytd) hanya terjadi dalam 3 hari sejak tgl 10-12 Juni akibat sentiment negatif global. Pada tgl 13 Juni kondisi pasar sudah membaik, dan diharapkan semakin membaik lagi (merah menjadi hijau). • Sedangkan yield SBN valas menurun 10,40% (ytd) → risiko kurs menjadi pertimbangan bagi investor utk membeli SBN Rupiah. • Per 12 Jun 2020, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp14,133 terdepresiasi 1,93% (ytd) • Rata rata nilai tukar sampai dengan 12 Jun 2020 mencapai Rp14.622/USD, lebih lemah dibandingkan rata-rata selama tahun 2019 yang mencapai Rp14.146/USD • Hal ini sedikit melemah seiring juga dgn tekanan di pasar saham dan obligasi pada periode 10-12 Juni akibat sentiment global 2,26 1,62 -0,75 -2,46 -4,42 -11,59 -11,64 -12,38 -12,40 -17,33 -19,69 -24,56 ID SA TU BR CO IN RU MY MX KR TH PH %YTD (12 Jun 2020) 16,62 14,11 11,35 8,80 3,87 -10,40 -18,79 -22,18 -62,63 BR SA TU CO MX ID PH RU US % YTD (12 Jun 2020)
  • 13. 13 13KEMENTERIAN KEUANGAN KINERJA EKSPOR DAN IMPOR BULAN MEI 2020 Turun Lebih Dalam, namun Neraca Perdagangan Bulan Mei 2020 surplus USD2,09 Miliar sumber: BPS dan BC, 2 Juni 2020 14,99 12,23 13,45 15,40 14,61 11,50 15,52 14,17 14,26 14,76 15,34 14,51 14,27 11,55 13,35 12,54 8.44 -2,08% -13,81% -7,00%-4,72% -17,30% 2,02% -15,19%-15,75% -2,37% -16,46% -9,24%-5,59%-4,82%-5,54%-0,74% -18,58% -42.20% 2019-Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020-Jan Feb Mar Apr May Impor ∆ yoy (RHS) 13,93 12,56 14,12 13,11 14,83 11,79 15,45 14,28 14,10 14,93 13,95 14,45 13,63 14,06 14,07 12,19 10.53 -4,45% -11,16%-8,95%-9,54%-8,48%-8,88%-5,10%-9,98%-5,73%-6,14%-6,09% 1,08% -2,12% 11,99% -0,38% -7,02% -28.96% 2019-Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020-Jan Feb Mar Apr May Ekspor ∆ yoy (RHS) Ekspor (US$ Miliar) Impor (US$ Miliar) Ex 2019  -6.95% Im 2019  -9.53% Ex Jan-Mei’20  -5.92% Im Jan-Mei’20  -14.89% -41,39% Impor Bahan baku dan penolong 70,7% -41,23% Impor Barang Konsumsi 12,9% -47,10% Impor Barang Modal 16,3% • Kinerja ekspor dan impor bulan Mei 2020 menjadi yang terendah, karena bersamaan antara momen puasa/lebaran dan terkontraksinya impor migas lebih dalam. • Impor yang tumbuh negative di atas 40% di hampir semua jenis barang menunjukkan tekanan di sector riil yang cukup berat
  • 14. 14 14KEMENTERIAN KEUANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2019 2020 APBN Realisasi s.d 31 Mei APBN Realisasi s.d. 31 Mei a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 5,07 1) 5,3 2,97 1) b. Inflasi (%, yoy) 3,5 3,32 3,1 2,19 (%, ytd) 1,48 0,90 c. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,3 5,8 5,4 3,2 d. Nilai Tukar (Rp/US$) 15.000 14.192 14.400 14.684 (Rp/US$, eop) 14.385 14.733 2) e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 70 64 63 41 3) f. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 775 745 755 710 4) g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari) 1.250 1.038 1.191 1.025 4) Catatan: 1) Realisasi Q1 2) Rata-rata Nilai tukar bln Mei Rp14.906/US$ (per 4 Juni 2020: Rp14.165/US$) 3) ICP Mei tahun 2020 US$25,7/Barel 4) Realisasi lifting s.d. April 2020
  • 15. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Realisasi APBN s.d. 31 Mei 2020 Jakarta, 16 Juni 2020
  • 16. 16 16KEMENTERIAN KEUANGAN REALISASI APBN S.D. 31 MEI 2020 Pendapatan Negara dan belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan Defisit mengalami peningkatan secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Growth (%) LKPP Unaudited Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Unaudited Growth (%) Perubahan APBN (Perpres 54/2020) Realisasi s.d. 31 Mei % thd Perubahan APBN Growth (%) A. Pendapatan Negara 686,0 35,3 15,5 1.958,6 730,1 37,3 6,4 1.760,9 664,3 37,7 (9,0) I. 684,5 35,5 15,3 1.953,3 729,7 37,4 6,6 1.760,4 663,1 37,7 (9,1) 1. 538,7 35,5 14,5 1.546,1 571,2 36,9 6,0 1.462,6 526,2 36,0 (7,9) Tax Ratio % (arti luas) 3,98 10,69 4,00 9,14 3,50 a. Pendapatan DJP (Include Pph Migas) 484,9 36,9 14,2 1.332,7 498,5 37,4 2,8 1.254,1 444,6 35,4 (10,8) b. Pendapatan DJBC 53,8 26,2 17,4 213,5 72,7 34,0 35,1 208,5 81,7 39,2 12,4 2. PNBP 145,9 35,6 18,1 407,1 158,5 38,9 8,6 297,8 136,9 46,0 (13,6) II. Penerimaan Hibah 1,4 9,3 580,5 5,4 0,5 9,2 (66,0) 0,5 1,2 240,2 143,7 B. Belanja Negara 779,5 35,2 7,9 2.304,3 855,9 37,1 9,8 2.613,8 843,9 32,3 (1,4) I. 458,0 31,5 18,0 1.493,2 530,8 35,6 15,9 1.851,1 537,3 29,0 1,2 1. Belanja K/L 231,5 27,3 19,9 870,3 288,2 33,1 24,5 836,5 270,4 32,3 (6,2) 2. Belanja Non K/L 226,5 37,2 16,2 622,9 242,6 38,9 7,1 1.014,6 267,0 26,3 10,1 II. 321,5 42,4 (4,0) 811,1 325,1 40,1 1,1 762,7 306,6 40,2 (5,7) 1. Transfer Ke Daerah 300,8 43,1 (1,9) 741,3 304,7 41,1 1,3 691,5 277,7 40,2 (8,8) 2. Dana Desa 20,7 34,5 (26,7) 69,8 20,4 29,3 (1,1) 71,2 28,9 40,6 41,3 C. Keseimbangan Primer 19,0 (164,9) (163,5) (70,1) 1,3 (1,9) (93,1) (517,8) (33,9) 6,6 (2.710,4) D. Defisit (93,5) 34,7 (27,3) (345,6) (125,8) 36,4 34,5 (852,9) (179,6) 21,1 42,8 % Defisit thd PDB (0,63) (2,18) (0,79) (5,07) (1,10) E. Pembiayaan Anggaran 179,4 58,7 (8,3) 398,9 159,9 40,1 (10,9) 852,9 356,1 41,7 122,6 85,9 - 34,1 - 176,4 2020 Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah dan Dana Desa SiLPA/SiKPA Uraian (triliun rupiah) Pendapatan Dalam Negeri 2019 Penerimaan Perpajakan 2018
  • 18. 18 18KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Mei karena kontraksi penerimaan bulan Mei cukup dalam sebagai dampak perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Seluruh sektor utama di Januari-Mei 2020 tumbuh negatif. Kegiatan produksi melambat akibat terbatasnya supply bahan baku impor dan pembatasan kegiatan produksi akibat Covid-19. Volume penjualan barang dan jasa pada berbagai sektor juga sangat tertekan akibat PSBB, menurunnya daya beli, serta perubahan pola spending-saving masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di bulan Mei 2020, semua sektor utama tumbuh negatif, mulai negatif 22,20% hingga negatif 44,95%. Semua sektor mengalami tekanan yang hampir serupa, yaitu menurunnya penyerahan barang dan jasa. Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Growth (%) LKPP Unaudited Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Unaudited Growth (%) Perubahan APBN (Perpres 54/2020) Realisasi s.d. 31 Mei % thd Perubahan APBN Growth (%) A. Penerimaan Pajak 484,9 36,9 14,2 1.332,7 498,5 37,4 2,8 1.254,1 444,6 35,4 (10,8) 1. PPh Migas 25,4 39,3 3,0 59,2 26,4 44,5 3,7 43,7 17,0 38,8 (35,6) 2. Pajak Nonmigas 459,5 36,8 14,9 1.273,5 472,2 37,1 2,8 1.210,4 427,6 35,3 (9,4) a. PPh Nonmigas 274,8 40,1 14,3 713,1 295,5 41,4 7,5 659,6 264,8 40,2 (10,4) b. PPN 181,3 33,7 16,2 531,6 173,8 32,7 (4,1) 529,7 160,0 30,2 (8,0) c. PBB 0,1 0,8 (76,5) 21,1 0,4 1,7 149,6 13,4 0,4 3,2 16,8 d. Pajak Lainnya 3,3 49,4 18,7 7,7 2,5 32,4 (24,0) 7,7 2,3 30,3 (6,4) B. Kepabeanan dan Cukai 53,8 26,2 17,4 213,5 72,7 34,0 35,1 208,5 81,7 39,2 12,4 1. Cukai 35,5 22,3 15,3 172,4 56,2 32,6 58,3 172,9 66,8 38,6 18,8 2. Pajak Perdagangan Internasional 18,3 39,8 21,7 41,1 16,5 40,1 (9,9) 35,6 14,9 41,8 (9,6) a. Bea Masuk 15,5 39,6 14,6 37,5 15,0 39,9 (3,3) 33,9 13,8 40,7 (7,9) b. Bea Keluar 2,8 41,2 85,9 3,5 1,5 42,5 (46,3) 1,8 1,1 62,1 (27,5) 538,7 35,5 14,5 1.546,1 571,2 36,9 6,0 1.462,6 526,2 36,0 (7,9) 20202018 2019 (triliun rupiah) Penerimaan Perpajakan JUMLAH
  • 19. 19 19KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN PAJAK MEI 2020 2 3 1 Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Mei karena kontraksi penerimaan di Mei yang cukup dalam. Hal ini disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi akibat covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hanya PPh OP dan PPh 26 yang masih tumbuh positif. Pertumbuhan PPh OP sebesar 0,55%, melambat dibandingkan tahun 2019 (tumbuh 16,56%.) Pertumbuhan PPh 26 terjadi karena restitusi besar di Februari 2019 yang tidak terulang di tahun 2020. Di bulan Mei 2020, yang masih tumbuh positif hanya PPh pasal 25/29 OP (10,92%) dan PPh Non Migas lainnya (0,96%). Sementara, secara keseluruhan tumbuh negatif 38,19%. Realisasi penerimaan pajak pada awal Juni 2020 tumbuh positif, namun belum dapat dipakai sebagai acuan assessment kinerja penerimaan Juni 2020, masih menunggu realisasi hingga akhir bulan. Pemerintah mengantisipasi masih berlanjutnya pelemahan penerimaan pajak untuk bulan Juni. Penerimaan Pajak periode Januari – Mei 2020 sebesar Rp444,56 triliun; mencapai 27,06% dari target APBN 2020, atau 35,45% dari target Perpres 54/2000. Pertumbuhan penerimaan sebesar negatif 10,82% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan di periode yang sama tahun 2019 (2,81%). Di bulan Mei 2020, penerimaan pajak mencapai Rp67,89 triliun, atau tumbuh negatif 38,19% dibanding Mei 2019 (Rp109,83 triliun). Secara bruto mengalami tekanan, tumbuh negatif 32,70%. Kondisi ekonomi dan insentif fiskal sangat menekan penerimaan bruto. Peningkatan restitusi menambah tekanan pada penerimaan neto di bulan Mei. Pertumbuhan bulan Mei ini terendah sepanjang Januari – Mei 2020, setelah Januari – April 2020 tumbuh negatif 3,09%.
  • 20. 20 20KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN PER JENIS PAJAK growth y-o-y 2020 growth y-o-y 2019Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya HIGHLIGHT PPh OP hanya mampu tumbuh 0,55%, namun membaik dibandingkan Januari-April yang terkontraksi 0,13% -5,30% -24,97% 0,55% -20,46% 14,33% -2,96% -2,71% -14,80% 22,88% 0,62% 16,56% 5,57% -19,22% 5,53% -4,98% -2,71% Hampir seluruh jenis pajak utama terkontraksi di Januari-Mei karena kontraksi penerimaan di Mei yang cukup dalam akibat perlambatan kegiatan ekonomi dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Beberapa jenis pajak yang masih tumbuh positif di Januari-April (PPh 21, PPh Final, dan PPN DN), terkontraksi di Januari-Mei. PPh 26 masih tumbuh positif, namun hanya karena restitusi besar di Februari 2019 yang tidak terulang di 2020. Pertumbuhannya jauh melambat dibandingkan Januari-April yang tumbuh 28,14%.
  • 21. 21 21KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN PER JENIS PAJAK PER BULAN (BRUTO) -28,40% 9,86% -34,54% -22,82% -34,95% -25,41% -45,12% 1,66% -13,32% 38,13% 0,55% 0,82% -13,73% 5,00% -52,18% -8,90% 13,15% 6,48% 11,85% -8,05% Mei Apr Q1 PPh 21 PPh OP PPh Badan PPh 26 PPh Final PPN DN PPh/PPN Impor BRUTO HIGHLIGHT PPh 21 terkontraksi 28,40% karena insentif PPh 21 DTP. Hampir seluruh jenis pajak utama terkontraksi cukup dalam di Mei, kecuali PPh OP tumbuh positif karena pergeseran pencatatan. 396,52 % Selain karena perlambatan aktivitas ekonomi saat PSBB, kontraksi di Mei juga karena pemanfaatan insentif fiskal Covid-19. Restitusi PPN Dipercepat meningkatkan restitusi PPN DN → kontraksi neto lebih besar dibandingkan bruto. PPh Badan terkontraksi 34,54% karena insentif pengurangan 30% PPh 25 dan penurunan tarif menjadi 22%. Pembebasan PPh 22 Impor dan PPN Impor (Alkes) membuat kontraksi PPh/PPN Impor semakin dalam.
  • 22. 22 22KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN PER SEKTOR USAHA growth y-o-y 2020 growth y-o-y 2019Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya Seluruh sektor utama di Januari-Mei 2020 tumbuh negatif, padahal di Januari-April, Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan & Asuransi masih tumbuh positif. Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan. Selain itu, insentif fiskal Covid-19 mulai dimanfaatkan di Masa April. Peningkatan restitusi di Mei menambah tekanan penerimaan. • Kontraksi kegiatan impor dan perlambatan penyerahan dalam negeri sangat menekan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. • Jasa Keuangan mulai terpukul oleh perlambatan kredit dan meningkatnya NPL. • Penurunan harga komoditas masih berlanjut dan makin menekan sektor Pertambangan. • Penurunan kegiatan konstruksi dan penjualan properti masih menekan Konstruksi & Real Estat. • Penurunan pengguna transportasi dan pembangunan sarana penunjang masih terus menggerus penerimaan sektor Transportasi & Pergudangan. HIGHLIGHT Rp 126,14 T 29,2 % Rp 84,91 T 19,7 % Rp 69,36 T 16,1 % Rp 27,63 T 6,4 % Rp 18,66 T 4,3 % Rp 19,99 T 4,6 % Transportasi & Pergudangan Industri Pengolahan Perdagangan Jasa Keuangan & Asuransi Konstruksi & Real Estat Pertambangan -6,8% -12,0% -1,6% -11,0% -34,9% -6,4% -3,0% 2,7% 9,9% 5,6% -12,4% 25,7%
  • 23. 23 23KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN PER SEKTOR USAHA PER BULAN (BRUTO) Meski tidak sebesar kontraksi secara neto, penerimaan bulanan bruto juga terkontraksi di semua sektor utama bulan Mei → lemahnya baseline penerimaan pajak sebagai refleksi perlambatan ekonomi. HIGHLIGHT Sumber tekanan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan karena penurunan produksi dan penjualan (retail dan non-retail). Perlambatan kredit, peningkatan NPL, serta pertumbuhan DPK yang lebih besar dari pertumbuhan kredit, menurunkan profitabilitas sektor Jasa Keuangan & Asuransi Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian juga menurunkan minat investasi pada properti → kegiatan konstruksi dan penjualan properti makin terpuruk dan menekan penerimaan sektor Konstruksi & Real Estat Rendahnya permintaan global terus menekan harga komoditas dan terus menekan penerimaan pajak sektor Pertambangan. Makin menurunnya pengguna transportasi dan pembangunan sarana penunjangnya masih menjadi penyebab utama tertekannya penerimaan sektor Transportasi & Pergudangan. -32,82% -36,87% -30,02% -32,22% -42,95% -27,73% 0,47% -12,46% 14,37% -12,73% -21,68% -11,28% 3,71% 1,29% 5,51% 6,66% -21,70% -0,71% Industri Pengolahan Perdagangan Jasa Keuangan & Asuransi Konstruksi & Real Estat Pertambangan Transportasi & Pergudangan Mei Apr Q1
  • 24. 24 24KEMENTERIAN KEUANGAN REALISASI PENERIMAAN DJBC 2020 Pelemahan ekonomi terkonfirmasi dengan penurunan bea masuk dan bea keluar, adanya pertumbuhan didorong oleh penerimaan cukai. Sumber : Bukmer Run 3 Juni 2020 dalam triliun rupiah • Realisasi penerimaan DJBC Rp 81.51 T (39.09% Target APBN Perpres 54/2020) • Penerimaan tumbuh sebesar  12.15% • Pertumbuhan didorong oleh penerimaan Cukai ( 18,54%) No. Jenis Penerimaan Target Perpres 54/2020 Realisasi Growth (y-o-y, %) % Capaian 2019 2020 2019 2020 1 BEA MASUK 33.88 14.97 13.79 -3.32 -7.86 40.72 2 CUKAI 172.90 56.21 66.63 58.27 18.54 38.54 Hasil Tembakau 165.65 53.66 64.65 60.17 20.46 39.03 Ethil Alkohol 0.15 0.05 0.17 -12.20 226.99 107.62 MMEA 7.10 2.46 1.79 27.79 -27.32 25.19 Denda Adm. Cukai - 0.02 0.02 19.68 -7.36 - Cukai Lainnya - 0.01 0.01 54.33 -27.83 - Plastik - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 BEA KELUAR 1.75 1.50 1.09 -46.28 -27.45 62.13 TOTAL 208.52 72.68 81.51 35.12 12.15 39.09 PPN Impor 71.14 60.61 -2.71 -14.80 PPn BM Impor 1.65 1.58 -10.97 -4.18 PPh Pasal 22 Impor 23.86 17.90 0.62 -24.97 Total PDRI lainnya 96.65 80.09 -2.07 -17.13 TOTAL DJBC + PERPAJAKAN 169.32 161.60 11.05 -4.56
  • 25. 25 25KEMENTERIAN KEUANGAN KINERJA BEA MASUK PER KATEGORI LAPANGAN USAHA Bea masuk mengalami penurunan disebabkan tertekannya sebagian besar sektor utama -0,46% -19,46% 187,41% -19,23% -20,78% 5,38% -4,37% -7,84% -15,62% 6,96% -5,90% 25,77% Top 6 Sektor Penyumbang BM Terbesar s.d Mei 2020 (berdasarkan KLU*) GROWTH BM growth s.d Mei 2019 (yoy)growth s.d Mei 2020 (yoy) *Keterangan: 1. Sumber: BC, 4 Juni 2020 2. Pembagian sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP pelunasan billing 3. Kategori Perdagangan besar dan eceran termasuk : Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Brg Keperluan Pribadi & Rumah Tangga INDUSTRI PENGOLAHAN Rp 6.49 T 46.4 % PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN Rp 6.03 T 43.1 % TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN Rp 0.35 T 2.5 % PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Rp 0.31 T 2.2 % PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Rp 0.19 T 1.4 % PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN Rp 0.18 T 1.3% % Total BM 2020 Rp13,79 T  -3,32% 2. Sedangkan peningkatan BM pada ▪ Sektor Transportasi dari perusahaan logistik; ▪ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adanya Impor Gula namun melambat dibanding tahun lalu. 1. Penurunan BM terutama pada ▪ Sektor industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar & Eceran, serta Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin, karena penurunan impornya; ▪ Sektor Pertambangan & penggalian, disebabkan penurunan impor dengan nilai BM yang signifikan dari alat angkut dan tambang
  • 26. 26 26KEMENTERIAN KEUANGAN KINERJA BEA KELUAR PER KATEGORI LAPANGAN USAHA Lapangan usaha Pertambangan masih melambat, namun Industri Pengolahan tumbuh signifikan - 46,44% 98,61% 35,66% 181,81% -44,00% 6,58% 27,01% -2,66% -67,64% Top 6 Sektor Penyumbang BK Terbesar Jan-Mei 2020 (berdasarkan KLU*) *Keterangan: 1. Sumber: BC, 4 Juni 2020 2. Pembagian sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP pelunasan billing 3. Kategori Perdagangan besar dan eceran termasuk : Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Brg Keperluan Pribadi & Rumah Tangga PERTAMBANGAN Rp 627.4 M 58.1 % INDUSTRI PENGOLAHAN Rp 254.5 M 23.6 % PERDAGANGAN BESAR & ECERAN Rp 141.2 M 13.1 % PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN Rp 50.3 M 4.7 % TRANSPORTASI & PERGUDANGAN Rp 1.5 M 0.2 % PENGADAAN AIR, PENGELOLAN SAMPAH & DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH Rp 97.6 JT 0.01 % • Sektor utama Bea Keluar yaitu Lap. Usaha Pertambangan dengan share 58.14% mengalami perlambatan BK disebabkan turunnya produksi tembaga sehingga ekspor tidak maksimal dan adanya larangan ekspor nikel; • Namun sektor utama kedua Industri Pengolahan tumbuh 98.61% disebabkan penerimaan dari CPO GROWTH BK 206.04% 1679.33% growth s.d Mei 2019 (yoy) growth s.d Mei 2020 (yoy) 236.65%
  • 27. 27 27KEMENTERIAN KEUANGAN PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU Pertumbuhan tinggi penerimaan CHT lebih disebabkan oleh limpahan penerimaan tahun sebelumnya (efek PMK-57) 0,2 9,2 10,7 14,3 19,3 1,2 17,1 9,4 15,6 21,3 448,8% 93,9% 37,9% 26,0% 20,5% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Jan Feb Mar Apr Mei Kinerja Penerimaan HT Bulanan 2019 2020 Growth akm 44,8 47,3 8,8 17,4 2019 2020 Penerimaan Riil Limpahan (PMK-57) 44,8 47,3 2019 2020 Rp Triliun 1. Penerimaan tertinggi terjadi di Feb, disebabkan sebesar Rp16,4T dari total limpahan penerimaan dari Des 2019 yang sebesar 17,4T masuk di Feb; 2. Penerimaan Maret turun 11,6% (yoy) → CK1 kredit Jan turun 41,6% (yoy). Penerimaan Maret terbantu pelunasan CK-1 maju bulan Apr sebesar 2T dan kenaikan tarif efektif; 3. Penerimaan bulan Mei tumbuh 10,5% (yoy) disebabkan pertumbuhan CK1 kredit bulan Maret dan pelunasan CK1 maju bulan Juni Rp1,5 (tgl 1 Juni jatuh di hari libur). Penerimaan CHT Per 31 Mei (Rp Triliun) Penerimaan CHT per 31 Mei (Rp Triliun) (Tanpa Efek PMK-57) 1. Penerimaan CHT per 31 Mei tumbuh 20,5% (yoy), karena adanya limpahan penerimaan thn sebelumnya (efek PMK-57); 2. Besaran efek ini yaitu Rp 8,8 Triliun di 2019 dan 17,4 Triliun di 2020; 3. Penerimaan CHT 2020 juga terbantu kenaikan tarif tertimbang efektif 18,9%. 85,3% -11,6% 448,8% 53,7 64,6 20,5% 5,4% 9,4% 10,5%
  • 28. 28 28KEMENTERIAN KEUANGAN REALISASI PNBP Mengalami penurunan secara tahunan karena pengaruh harga komoditas yang berdampak pada PNBP SDA Minerba dan penurunan pada beberapa PNBP K/L. • Pertumbuhan negatif SDA Migas seiring turunnya rata-rata ICP, serta turunnya lifting Migas. Disamping itu, SDA Nonmigas juga tumbuh negatif disebabkan penurunan rata-rata HBA, penurunan volume produksi batubara, dan penurunan volume produksi kayu. • Pendapatan KND tumbuh negatif karena surplus BI yang dibayarkan di bulan Juni 2020, sementara tahun 2019 di bulan Mei. Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Growth (%) LKPP Unaudited Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Unaudited Growth (%) Perubahan APBN (Perpres 54/2020) Realisasi s.d. 31 Mei % thd Perubahan APBN Growth (%) 1. PNBP SDA 64,9 35,9 39,4 154,2 65,0 42,2 0,2 82,2 49,3 59,9 (24,2) a. SDA Migas 50,6 35,4 43,6 120,4 51,4 42,7 1,5 53,3 38,9 72,9 (24,4) - Minyak Bumi 50,6 49,9 43,6 88,7 51,4 57,9 1,5 40,4 38,9 96,2 (24,4) - Gas Bumi 0,0 0,0 669,2 31,7 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 b. SDA Nonmigas 14,3 37,8 26,1 33,8 13,6 40,3 (4,7) 28,9 10,4 35,9 (23,7) 2. Pendapatan dari KND 23,3 51,6 (12,3) 80,7 32,8 40,6 41,0 65,0 24,0 37,0 (26,8) 3. PNBP Lainnya 41,0 31,9 11,5 123,3 42,3 34,3 3,0 94,7 44,1 46,5 4,3 4. Pendapatan BLU 16,6 30,2 22,4 48,9 18,4 37,6 10,3 55,8 19,5 35,0 6,3 145,9 35,6 18,1 407,1 158,5 38,9 8,6 297,8 136,9 46,0 (13,6) 20202018 2019 (triliun rupiah) PNBP JUMLAH
  • 30. 30 30KEMENTERIAN KEUANGAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT Belanja untuk penanganan Covid-19, utamanya terkait jaring pengaman sosial mulai direalisasikan. Sedangkan beberapa komponen belanja K/L lainnya tumbuh negatif, utamanya karena penghematan dan/atau belum terlaksanakan akibat kebijakan PSBB dan physical distancing. • Belanja pegawai, barang dan modal tumbuh negatif, dampak dari upaya pengendalian belanja utk penanganan Covid-19 • Belanja bansos tumbuh positif seiring penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka stimulus • Sudah terlihat pengendalian belanja modal – revisi untuk multiyears Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Growth (%) LKPP Unaudited Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Unaudited Growth (%) Perubahan APBN (Perpres 54/2020) Realisasi s.d. 31 Mei % thd Perubahan APBN Growth (%) 1. Belanja K/L 231,5 27,3 19,9 870,3 288,2 33,1 24,5 836,5 270,4 32,3 (6,2) a. Belanja Pegawai 76,5 33,1 6,3 249,2 99,6 40,0 30,3 260,1 95,4 36,7 (4,2) b. Belanja Barang 84,9 24,5 21,9 333,9 99,2 29,7 16,9 284,5 69,2 24,3 (30,3) c. Belanja Modal 30,9 16,8 (0,8) 174,7 29,1 16,6 (5,8) 166,9 26,9 16,1 (7,3) d. Belanja Bantuan Sosial 39,2 46,5 93,2 112,5 60,3 53,6 53,7 125,1 78,9 63,1 30,7 2. Belanja Non K/L 226,5 37,2 16,2 622,9 242,6 38,9 7,1 1.014,6 267,0 26,3 10,1 a.l. a. Pembayaran Bunga Utang 112,5 43,6 13,8 275,5 127,1 46,1 13,0 335,2 145,7 43,5 14,7 b. Subsidi 61,0 28,1 42,2 201,8 50,6 25,1 (17,0) 157,3 48,9 31,1 (3,4) 458,0 31,5 18,0 1.493,2 530,8 35,6 15,9 1.851,1 537,3 29,0 1,2 20202018Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah) JUMLAH 2019
  • 31. 31 31KEMENTERIAN KEUANGAN 1. Realisasi Belanja Pegawai K/L turun 4,2 persen (yoy), disebabkan perubahan kebijakan pemberian THR 2020: a. Pejabat Negara, Es 1&2, dan pejabat lainnya sebagaimana yang tercantum dalam PP 24/2020 tidak menerima THR. b. ASN di luar butir a tidak dibayarkan komponen tunjangan kinerja (hanya Gapok+Tunj. Melekat) 2. Realisasi belanja Pegawai pada K/L dengan pagu terbesar umumnya tumbuh negatif, kecuali Kemenag antara lain disebabkan kenaikan realisasi Tunj. Tenaga Pendidik dan Penyuluh Non-PNS. Belanja Pegawai 2019 2020 (Rp Triliun) Real s.d. % Real s.d. % 31 Mei Growth 31 Mei Growth Polri 21,2 18,8 20,0 (5,9) Kementerian Pertahanan 20,2 16,4 19,2 (4,9) Kementerian Agama 13,6 19,4 13,8 1,1 Kementerian Keuangan 10,8 33,5 10,2 (6,0) Mahkamah Agung 2,8 0,8 2,5 (10,8) K/L Lainnya 31,0 7,7 29,8 (3,8) Total 99,6 30,3 95,4 (4,2) Uraian 2019 2020 KeteranganReal % Real % s.d. 31 Mei Growth s.d. 31 Mei Growth Belanja Pegawai K/L 99,6 30,3 95,4 (4,2) 1.Gaji dan Tunjangan 64,6 18,3 65,5 1,4 a.l. untuk pembayaran gaji, uang makan, dan tunj. Beras 2.Honorarium,Vakasi, dll 35,1 60,3 29,9 (14,6) a.l. untuk pembayaran Tunjangan Kinerja, lembur. 33,3 34,0 32,2 33,6 44,4 36,7 61,1 71,1 71,9 76,5 99,6 95,4 19,7 16,3 1,2 6,3 30,3 (4,2) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % thd Pagu Real s.d. 31 Mei (triliun rupiah) Growth (%) REALISASI BELANJA PEGAWAI K/L Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, akibat perubahan kebijakan dalam pemberian THR.
  • 32. 32 32KEMENTERIAN KEUANGAN ❑ Belanja barang masih tumbuh negatif antara lain karena masih diterapkannya kebijakan PSBB dan WFH sehingga beberapa kegiatan K/L tidak dapat dilaksanakan sesuai rencananya ❑ Beberapa K/L mengalami penurunan belanja barang, al: ▪ Polri → Sarpras; Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas ▪ Kemenag → Peningkatan akses, mutu, dan relevansi Madrasah ▪ Kemenhan →Pemeliharaan pesawat udara, senjata, dan almatsus lainnya; Penggiatan fungsi matra darat ▪ Kemenkes → Pembinaan pelayanan kesehatan ❑ Belanja Barang Kemenkeu naik → di 2020 ada realisasi untuk BLU Sawit Rp1,6 T (real 2019 sampai Mei sekitar Rp0,4 T). Realisasi Belanja Barang per Akun (Rp Triliun) 2019 2020 Real s.d. 31 Mei Growth (%) Real s.d. 31 Mei Growth (%) Barang 50,5 39,0 34,2 (32,3) Jasa 10 25,7 7,4 (26,0) Pemeliharaan 8,6 (16,1) 8,0 (6,9) Perjalanan 15,1 22,0 6,2 (58,8) BLU 9,1 (5,0) 9,7 6,7 Untuk Masyarakat/Pemda 5,9 (30) 3,9 (34,0) Total 99,2 16,9 69,4 (30,1) 15,1 21,2 23,5 25,0 28,8 24,4 36 64,5 69,6 84,9 99,2 69,4 29,5 79,4 7,9 21,9 16,9 (30,1) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % thd Pagu Real s.d. 31 Mei (triliun rupiah) Growth (%) REALISASI BELANJA BARANG Terjadi pertumbuhan negatif yang dipengaruhi oleh melambatnya pelaksanaan kegiatan K/L Belanja Barang K/L (Rp Triliun) 2019 2020 Real s.d. 31 Mei Growth (%) Real s.d. 31 Mei Growth (%) Kemenhan 8,6 (26,4) 8,4 (3,1) Polri 9,5 50,8 8,8 (7,5) Kemenkes 6,2 (3,1) 4,8 (23,0) Kemenag 7,0 6,8 6,6 (5,7) Kemenkeu 3,5 (45,4) 4,3 20,3 Kemendikbud 3,9 (8,7) 3,7 (3,3) Lainnya 60,5 40,1 32,8 (45,8) Total 99,2 16,9 69,4 (30,1)
  • 33. 33 33KEMENTERIAN KEUANGAN 1. Belanja modal turun 7,3% → realisasi belanja KemenPUPR dan Kemenhub mengalami perlambatan akibat adanya penundaan/penghematan belanja modal dalam rangka penanganan Covid-19 2. Meskipun demikian, beberapa kegiatan telah direalisaikan: • Kemen PUPR a.l kegiatan: pengelolaan Bendungan Rp4,9 T, peningkatan kapasitas jalan nasional R3,8 T, dan pengembangan jaringan irigasi Rp0,7 T • Kemenhub a.l kegiatan: prasaran perkeretapian Rp1,1 T, pengelolaan kegiatan di bidang pelabuhan Rp0,3 T Belanja Modal K/L (Rp Triliun) 2019 2020 Real s.d. 31 Mei Growth (%) Real s.d. 31 Mei Growth (%) Kemen PUPR 15,7 (6,3) 13,5 (13,9) Kemenhan 2,7 (25,5) 3,0 12,9 Polri 3,3 24,0 3,9 19,1 Kemenhub 3,0 (28,4) 2,5 (14,6) Kemenag 0,7 14,4 0,9 32,7 K/L Lainnya 3,8 19,3 3,0 (20,5) Total 29,1 (5,8) 26,9 (7,3) Realisasi Belanja Modal per Akun (Rp Triliun) 2019 2020 Real s.d. 31 Mei Growth (%) Real s.d. 31 Mei Growth (%) Modal Tanah 0,5 (7,3) 0,7 57,2 Peralatan & Mesin 6,3 (21.2) 7,4 17,4 Gedung & Bangunan 3,7 21,7 3,4 (8,1) Jalan, Irigasi, & Jaringan 17,1 (7,4) 14,1 (18,0) Modal Lainnya 1,1 126,9 1,1 (0,9) BLU 0,3 4,0 0,2 (33,2) Total 29,1 (5,8) 26,9 (7,3) REALISASI BELANJA MODAL Terjadi penurunan dari tahun 2019 antara lain didorong peningkatan realisasi belanja modal Tanah, serta Peralatan dan Mesin 6,1 13,2 13,9 15,1 15,3 16,1 16,7 27,2 31,1 30,8 29,1 26,9 29,7 62,5 14,5 (0,9) (5,8) (7,3) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % thd Pagu Real s.d. 31 Mei (triliun rupiah) Growth (%)
  • 34. 34 34KEMENTERIAN KEUANGAN Belanja Bansos (triliun rupiah) 2019 2020 Real s.d. 31 Mei Growth % Real s.d. 31 Mei Growth % Utk Rehabilitasi Sosial 0,0 (49,6) 0,1 414,1 Utk Jaminan Sosial (a.l. PBI JKN) 30,3 19,5 31,6 (4,4) Utk Pemberdayaan Sosial 1,4 (31,8) 1,3 (5,4) Utk Perlindungan Sosial (a.l. PKH) 19,6 98,7 19,5 (0,5) Utk Penanggulangan Kemisikinan (a.l. Kartu Sembako) 7,4 280,5 26,3 254,3 Utk Penanggulangan Bencana 1,6 24.314,4 0,1 (95,7) Total 54,0 53,7 61,4 30,7 Belanja Bansos (triliun rupiah) 2019 2020 Real s.d. 31 Mei Growth % Real s.d. 31 Mei Growth % Kemendikbud 5,4 (17,5) 8,6 60,6 Kemenkes 24,3 27,1 24,3 0 Kemenag 0,2 40,2 0,4 129,2 Kemensos 26,9 129,2 45,5 69,3 Kemenristek/BR & IN 2,0 12,1 - (100,) BNPB 1,6 100,0 0,0 98,4 Total 54,0 53,7 61,4 30,7 Realisasi Bansos s.d. Mei 2020 tumbuh 30,7 persen untuk: 1. Penyaluran bantuan PIP dan KIP Kuliah pada Kemendikbud, 2. Pembayaran iuran PBI melalui BPJS Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, dan 3. Penyaluran Bansos pada Kementerian Sosial a.l. seperti (PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai) REALISASI BELANJA BANSOS K/L Hingga Mei 2020 tumbuh positif, antara lain dipengaruhi oleh pencairan beberapa komponen Bansos di Kemendikbud dan Kemensos 34,2 34,0 37,2 50,8 62,2 63,1 34,0 16,8 20,3 39,2 60,3 78,9 29,7 (50,6) 20,9 93,2 53,7 30,7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % thd Pagu Real s.d. 31 Mei (triliun rupiah) Growth (%)
  • 35. 35 35KEMENTERIAN KEUANGAN APBN s.d. Mei % thd APBN APBN Perpres 54/2020 s.d. Mei % thd APBN % thd Perpres 54/2020 1 012 KEMENHAN 108,36 27,10 25,01 131,18 122,45 25,73 19,62 21,02 2 033 KEMEN PU PERA 110,73 56,92 51,40 120,22 95,68 20,06 16,69 20,97 3 060 POLRI 86,19 19,32 22,41 104,70 96,12 10,71 10,23 11,15 4 027 KEMENSOS 58,91 0,29 0,49 62,77 60,69 0,54 0,86 0,89 5 025 KEMENAG 62,07 1,56 2,51 65,06 62,41 1,37 2,10 2,19 6 015 KEMENKEU 45,16 1,99 4,41 43,51 40,93 1,40 3,23 3,43 7 022 KEMENHUB 41,55 17,41 41,89 43,11 36,98 10,89 25,26 29,44 8 024 KEMENKES 58,75 2,72 4,63 57,40 76,55 1,66 2,89 2,17 9 018 KEMENTAN 21,69 3,09 14,26 21,06 17,44 1,63 7,72 9,32 10 013 KEMENKUMHAM 13,31 3,18 23,92 13,85 13,41 1,74 12,54 12,95 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar 606,70 133,57 22,02 662,85 622,66 75,73 11,43 12,16 KL Lainnya 240,73 26,25 10,90 246,77 213,87 11,32 4,59 5,30 Total KL 847,44 159,81 18,86 909,62 836,54 87,06 9,57 10,41 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA No. KODE BA 2019 2020 (triliun Rupiah) Data bersumber dari Run SPAN 2019: per tanggal 12 Juni 2019 2020: per tanggal 7 Juni 2020 KONTRAK BELANJA K/L Realisasi hingga Mei 2020 lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun 2019, dikarenakan adanya revisi atau blokir atas beberapa lelang akibat pandemik Covid-19 → Sudah terlihat pengendalian belanja modal – revisi untuk multiyears
  • 36. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGANAN COVID-19 DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
  • 37. 37 37KEMENTERIAN KEUANGAN Kesehatan Rp87,55 T Perlindungan Sosial Rp203,90T Insentif Usaha Rp120,61T UMKM Rp123,46 T Pembiayaan Korporasi Rp53,57 T B I A Y A P E N A N G A N A N C O V I D - 1 9 ( R p 6 9 5 , 2 0 T ) Sektoral K/L & Pemda Rp106,11 T Kesehatan Sosial Ekonomi Keuanga n PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK PADA SELURUH ASPEK KEHIDUPAN BERDAMPAK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN/PENGANGGURAN 2,3%-0,4%Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan (jt org) Pengangguran (jt org) +5,23+2,92 +4,86+1,89 s.d. s.d. s.d. PENANGANAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI Pemerintah memberikan dukungan stimulus untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat
  • 38. 38 38KEMENTERIAN KEUANGAN 1,54% 28,63% 6,8% KESEHATAN INSENTIF USAHAPERLINDUNGAN SOSIAL Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik, sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan Penyerapan masih rendah khususnya Pra Kerja, BLT Dana Desa perlu diakselerasi 1 2 3 Jumlah penerima insentif masih belum optimal 1.PERBAIKAN PENANGANAN KASUS a.Kasus Sembuh → 87,19% b.Kasus selesai → 43,54% 2.INSENTIF TENAGA KESEHATAN ▪ Terdapat kendala administrasi dan verifikasi yang rigid 3.BIAYA KLAIM PERAWATAN PASIEN ▪ Tingkat Verifikasi yang belum diproses masih tinggi pada RS • Kinerja program bansos cukup optimal (Sembako, PKH, Bansos Tunai); • Diskon tarif listrik sudah dilaksanakan (pembayaran ke PLN Juni 2020); • Realisasi kartu pra kerja dan BLT dana desa masih relatif rendah, perlu akselerasi; • Permasalahan dilapangan: target error, overlapping → perlu perbaikan dalam penyaluran bulan depan. ▪ WP yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan; ▪ Perlu sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholders terkait. PROGRES STIMULUS FISKAL PENANGANAN COVID-19 DAN PEN Secara umum masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi → Mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan
  • 39. 39 39KEMENTERIAN KEUANGAN 0,06% 0% 3,65% UMKM PEMBIAYAAN KORPORASI SEKTORAL & PEMDA 4 5 6 Masih penyelesaian regulasi, penyiapan data dan infrastruktur IT untuk mendukung operasionalisasi ▪ Dukungan Pemda secara umum masih proses penyelesaian regulasi ▪ Program Padat karya oleh K/L sudah mulai dilaksanakan SECARA UMUM PROGRES STIMULUS FISKAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN PEN, MASIH MENGHADAPI TANTANGAN DI LEVEL OPERASIONAL DAN PROSES ADMINISTRASI Stimulus ini masih awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan Masih penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi
  • 40. 40 40KEMENTERIAN KEUANGAN • Kasus selesai meningkat menjadi 43,54% dibanding minggu sebelumnya yang mencapai 39,6 % dan proporsi kasus sembuh terus menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 87,19 %. • Program Jaring Pengaman Sosial yang telah diberikan relatif sesuai dengan perubahan pola pengeluaran Rumah tangga akibat pandemi Covid-19. Tanggal14Juni2020 Uraian Jumlah Prosentase Positif 38,277 100.00 KasusAktif 21,612 56.46 KasusSelesai 16,665 43.54 Uraian Jumlah Prosentase KasusSelesai 16,665 100.00 1.Sembuh 14,531 87.19 2.Meninggal 2,134 12.81 51% 20% 14% 8% 3% 0% 20% 40% 60% Bahan makanan Kesehatan Pulsa/ paket data Makanan/minum jadi Listrik Perubahan Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) EFEKTIFITAS PENANGANAN COVID-19 CENDERUNG MEMBAIK Tingkat kesembuhan membaik, Jaring pengaman sosial juga compatible dengan kebutuhan masyarakat Sumber: BPS, 2020
  • 41. 41 41KEMENTERIAN KEUANGAN KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPAYA PERCEPATAN Mendorong akselerasi eksekusi dan mendorong efektivitas program ▪ Secara umum program penangan COVID-19 masih menghadapi tantangan dalam eksekusi, baik dari sisi regulasi, administrasi dan implementasi di lapangan; ▪ Realisasi dukungan kesehatan baru mencapai Rp1,35T (1,54%), terutama disebabkan oleh: keterlambatan proses penagihan, proses verifikasi klaim biaya perawatan covid-19 oleh BPJS Kesehatan, serta proses revisi anggaran ▪ Realisasi Program perlindungan sosial relatif baik, yaitu Rp58,37 (28,63%) melalui berbagai bantuan seperti PKH, kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, dan BLT Dana Desa ▪ Masih terdapat permasalahan di level eksekusi di lapangan antara lain: Isu terkait target error, over lapping, dan materi pelatihan kartu pra kerja kurang sesuai kebutuhan; ▪ Beberapa regulasi, pengumpulan data, dan infrastruktur pendukung /IT untuk mendukung program UMKM, insentif perpajakan, pembiayaan korporasi dan Pemda masih dalam penyelesaian, sehingga masih belum dapat dieksekusi secara optimal. ▪ Identifikasi faktor penghambat eksekusi, dan merumuskan strategi akselerasi eksekusi, khususnya penanganan Kesehatan, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, serta Pemda; ▪ Upaya percepatan penyelesaian regulasi dan simplifikasi prosedur adminsitrasi; ▪ Segera dilakukan eksekusi program dukungan bagi dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi, untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi nasional; ▪ Peningkatan efektifitas komunikasi publik, untuk menyebarluaskan program PEN dan mendapat masukan konstruktif → dapat dimanfaatkan optimal oleh masyarakat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. KESIMPULAN RENCANA TINDAK LANJUT
  • 42. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  • 43. 43 43KEMENTERIAN KEUANGAN REALISASI TKDD Beberapa jenis Transfer ke Daerah tumbuh negatif seiring perubahan pagu yang menyesuaikan dengan turunnya proyeksi penerimaan sesuai Perpres 54/2020 • Pagu alokasi DBH lebih rendah 16% dari tahun lalu sedangkan pagu alokasi DAU lebih rendah 8 % dari tahun lalu • Realisasi DAK Fisik naik; Daerah terdorong menyelesaikan data kontrak sebelum dilakukannya penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik. • Realisasi DAK Nonfisik turun; perubahan penyaluran BOS dan penurunan pagu TPG, Tamsil, TKG. • Mulai TA 2020 penyaluran Dana Desa di transfer langsung dari RKUN ke RKD (Rekening Kas Desa). Per 20 Mei, penyaluran Dana Desa tahap I dan Tahap II diberikan relaksasi persyaratan penyaluran sesuai PMK 50 Tahun 2020 Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Growth (%) LKPP Unaudited Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Unaudited Growth (%) Perubahan APBN (Perpres 54/2020) Realisasi s.d. 31 Mei % thd Perubahan APBN Growth (%) 1. Transfer ke Daerah 300,8 43,1 (1,9) 741,3 304,7 41,1 1,3 691,5 277,7 40,2 (8,8) a. Dana Perimbangan 289,8 43,3 (2,0) 709,4 297,3 41,9 2,6 657,2 274,3 41,7 (7,7) - Dana Transfer Umum 233,4 47,1 1,4 524,9 242,1 46,1 3,7 474,2 222,3 46,9 (8,2) 1) DBH 33,2 35,4 8,8 104,0 33,2 31,9 (0,0) 89,8 31,5 35,0 (5,2) 2) DAU 200,2 49,9 0,3 420,9 208,9 49,6 4,3 384,4 190,9 49,7 (8,6) - Dana Transfer Khusus 56,3 32,5 (13,8) 184,5 55,3 30,0 (1,9) 183,0 52,0 28,4 (5,9) 1) DAK Fisik 4,2 7,3 (75,6) 64,2 2,3 3,6 (45,2) 54,2 2,9 5,3 - 2) DAK Nonfisik 52,1 45,2 8,7 120,4 52,9 44,0 1,6 128,8 49,1 38,2 (7,2) b. DID 4,3 51,6 (5,1) 9,7 5,2 53,4 21,8 13,5 3,2 23,8 (37,9) c. Dana Otsus dan Dana 6,8 32,4 4,8 22,2 2,1 9,7 (68,5) 20,9 0,2 0,9 (90,8) Keistimewaan DIY 2. Dana Desa 20,7 34,5 (26,7) 69,8 20,4 29,3 (1,1) 71,2 28,9 40,6 41,3 321,5 42,4 (4,0) 811,1 325,1 40,1 1,1 762,7 306,6 40,2 (5,7) 2020 (triliun rupiah) TKDD JUMLAH 2018 2019
  • 45. 45 45KEMENTERIAN KEUANGAN REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN Dari sisi pembiayaan, terdapat tambahan pembiayaan yang sangat signifikan, mengingat adanya tingkat ketidakpastian yang dipengaruhi kondisi global maupun domestik. • Pembiayaan utang masih on-track dan menunggu SKB II dengan BI untuk pembiayaan PEN • Pasar SBN mulai bullish; seiring trend incoming bid lelang SUN mulai naik sejak April, bahkan incoming bid asing sudah berada pada kondisi yang normal, seiring dengan terjadinya net foreign buying pada beberapa minggu terakhir. • Penyaluran PMN menunggu kesiapan administrasi/aturan terkait Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Growth (%) LKPP Unaudited Realisasi s.d. 31 Mei % thd LKPP Unaudited Growth (%) Perubahan APBN (Perpres 54/2020) Realisasi s.d. 31 Mei % thd Perubahan APBN Growth (%) 1. Pembiayaan Utang 178,5 48,0 (7,9) 433,9 161,7 37,3 (9,4) 1.006,4 360,7 35,8 123,0 a. SBN (neto) 187,9 52,4 (10,8) 446,3 186,0 41,7 (1,0) 999,4 369,0 67,1 98,3 b. Pinjaman (Neto) (9,4) (68,9) (44,0) (12,4) (24,3) 196,9 159,1 7,0 (8,3) (119,4) (65,8) 2. Pembiayaan Investasi - - - (49,4) (3,0) 6,1 #DIV/0! (229,3) (6,0) 2,6 100,0 3. Pemberian Pinjaman 0,8 (18,4) (51,0) (0,8) 1,2 (148,3) 53,2 5,8 1,7 28,4 37,5 4. Kewajiban Penjaminan - - - - - - - (0,6) (0,4) 71,3 - 5. Pembiayaan Lainnya 0,1 58,0 (35,6) 15,2 0,0 0,1 (86,7) 70,6 0,2 0,2 1.144,4 179,4 58,7 (8,3) 398,9 159,9 40,1 (10,9) 852,9 356,1 41,7 122,6 2018 2019 2020 JUMLAH Pembiayaan Anggaran (triliun rupiah)
  • 47. 47 47KEMENTERIAN KEUANGAN KESIMPULAN 1 2 3 Tantangan Pemerintah saat ini adalah menekan laju penyebaran kasus Covid-19 yang masih cukup tinggi dan tersebar di beberapa wilayah yang justru menjadi episentrum baru. Kementerian Keuangan mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 melalui instrumen APBN agar dapat dilaksanakan secara optimal dan komprehensif. Belanja prioritas dalam penanganan Covid-19 tidak hanya difokuskan pada sektor kesehatan, namun juga upaya menjaga ketahanan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan stabilitas sektor keuangan. Dengan diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah, aktivitas ekonomi masyarakat mengalami hambatan dan perlambatan. Hal ini berdampak signifikan pada penerimaan perpajakan di bulan Mei, dimana hampir seluruh komponen penerimaan perpajakan tumbuh negatif. Demikian juga PNBP yang tumbuh negatif seiring turunnya harga komoditas dan berkurangnya sisi produksi. Kegiatan ekonomi berkurang signifikan dan tingkat ketidakpastian aktivitas ekonomi pasca pandemi menjadi sangat tinggi. Hal ini menyebabkan outlook pertumbuhan ekonomi berpotensi mengalami penurunan, serta meningkatkan potensi pelebaran defisit. Pemerintah perlu memastikan efektifitas stimulus kepada masyarakat, UMKM dan korporasi yang menjadi kunci dalam menahan perlambatan ekonomi. Upaya penanganan dampak Covid-19 berupa jaring pengaman sosial telah direalisasikan dan mencatat pertumbuhan positif realisasi penyerapan belanja negara. Beberapa jenis belanja yang tidak terkait penanganan Covid- 19 mengalami penundaan pelaksanaan dan mengalami pertumbuhan negatif. Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4 5