Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur perubahan sistem pengelolaan keuangan desa. Dokumen ini membahas perbandingan antara Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk perubahan struktur anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. POKOK-POKOK PERUBAHAN
SISTEM KEUANGAN DESA
SISKEUDES V2.0 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
satgas.desa@bpkp.go.id
satgas.desa@gmail.com

2. GAMBARAN UMUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018
Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
Masa Berlaku
Jumlah Bab/Pasal
Ditetapkan tanggal
Diundangkan tanggal
Peraturan yg Dicabut
APB Desa TA 2015 s.d. TA 2018 APB Desa TA 2019 s.d. TA .......
6 Bab, 46 Pasal 8 Bab, 80 Pasal
31 Desember 2014 11 April 2018
31 Desember 2014 8 Mei 2018
Permendagri 37 Tahun 2007 Permendagri 113 Tahun 2014
Beberapa Pasal di Permendagri 114/2014

3. Permendagri 113/2014 Permendagri 20/2018
Subjek Pengelola Keuangan Desa
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
Sekretaris Desa
Kepala
Seksi
Bendahara Desa
Sekretaris Desa
Kepala Urusan
Kaur Keuangan
Kepala Seksi
(Bendahara dijabat Staf atau Kaur Keuangan) Bendahara = Kaur Keuangan (Rangkap)
Pemerintahan Kesejahteraaan Pelayanan
Pemerintahan Kesejahteraaan Pelayanan Perencanaan Tata Usaha & Umum
Tanda
Tangan
Perjanjian
Kerja Sama

4. STRUKTUR APB DESA
Pendapatan Belanja Pembiayaan
Pendapatan
Transfer
Pendapat Lain
Pendapatan Asli Desa
Pendapatan
Transfer
Pendapat
Lain-Lain
Pendapatan Asli Desa
Swadaya, Partisipasi
Gotro = Uang+
Barang & Tenaga
Swadaya, Partisipasi
Gotro = Barang &
Tenaga & Uang
Bidang
Sub
Bidang
Kegiatan
Kode
Belanja
Pengeluaran
Pembiayaan
Penerimaan
Pembiayaan
Pengeluaran
Pembiayaan
Penerimaan
Pembiayaan
Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018
Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
• Pegawai
• Barang dan Jasa
• Modal
• Pegawai
• Barang/Jasa
• Modal
• Tak Terduga
Bidang Pemerintahan; Pembangunan;
Pemberdayaan; Pembinaan; dan
Bid. Tak Terduga.
Bidang Pemerintahan; Pembangunan; Pemberdayaan;
Pembinaan; dan Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak
NEW!!
Tidak ada standarisasi
kode kegiatan dan
kode rekening
Kode Belanja
Level 3 (Jenis Belanja)
standarisasi kode kegiatan
dan kode rekening
Kode Belanja
Level 5 (Rincian Objek Belanja)
* Bunga Bank
* Bunga Bank

5. PERBANDINGAN DOKUMEN – DOKUMEN
PERDES APBDes
SPP Definitif
Dokumen Penatausahaan:
BKU, Buku Bank dan Buku
Pajak
(Bagi Bendahara)
Buku Pembantu Kas Kegiatan
(Sekaligus sebagai laporan
pertanggungjawaban)
Permendagri 113 / 2014
PERDES APBDes
PERKADES:
PENJABARAN APB Des
• Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
• (Dok. Pelaksanaan
Perubahan Anggaran/DPPA)
• Dokumen Pelaksanaan
Anggaran – Lanjutan (DPAL)
Permendagri 20/2018
Buka Kas Pembantu
Kegiatan dan Buku
Pembantu Kegiatan
Penerimaan Swadaya
Masyarakat
Laporan Perkembangan
dan Laporan Akhir
Pelaksanaan Kegiatan
dan Anggaran
(Pelaksana Kegiatan)
Dokumen
Penatausahaan:
BKU, Buku Bank, Buku
Pajak dan Panjar
(Bagi Kaur Keuangan)
(Pelaksana
Kegiatan)
Rencana Anggaran
Kas (RAK)
SPP Panjar
(Kaur Keu)
SPP Definitif
PBJ
PBJ

6. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pertangggungjawaban Kepala Desa kepada BPD
(Ditetapkan dalam Bentuk Peraturan Desa)
Laporan Bupati/Walikota kepada Kemendagri
(Melalui Dirjen Bina Pemdes)
LAP. KONSOLIDASI
Pelaksanaan APB Desa
SEMESTER PERTAMA
(Minggu Ke-2 Agustus)
LAP. KONSOLIDASI
Pelaksanaan APB Desa
AKHIR TAHUN
(Minggu Ke-2 April Tahun
Berikutnya)
PMD 20/2018
Lap. Pelaksanaan
APB Des
SEMESTER PERTAMA
Penyampaian:
113/2014: Akhir Juli
20/2018: Minggu Ke-2 Juli
Lap. Pelaksanaan
APB Des
SEMESTER AKHIR
TAHUN
Penyampaian:
113/2014: Akhir Januari TA
Berikut
20/2018: DITIADAKAN
1. Lap. Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Lap. Kekayaan Milik Desa
3. Lap. Program Pemerintah dan
Pemda yang Masuk Desa
(1 Bulan setelah akhir Tahun)
1. Lap. Keuangan (LRA & CaLK)
2. Lap. Realisasi Kegiatan
3. Daf. Program Sektoral, Daerah
dan Lainnya yang Masuk ke Desa
(3 Bulan setelah akhir Tahun)
PMD 113/2014 PMD 20/2018
Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota
DPAL s.d 31
Maret
WAJIB

7. Belanja Per Bidang Per Jenis
Belanja Klasifikasi Ekonomi:
Per Jenis Per Objek Belanja
Belanja Klasifikasi Fungsi:
Per Bidang Per Sub Bidang
Aset Desa
Lampiran: Rincian Aset Desa
FORMAT CaLK

8. LAIN-LAIN
Basis Pengelolaaan Keuangan Desa
Basis Pengelolaan Keuangan Desa adalah
BASIS KAS.
(Pasal 30 ayat 1 )
Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Desa DAPAT
Dilakukan dengan menggunakan Sistem
Informasi yang dikelola Kemendagri
(Pasal 30 ayat 3)
Perkada ttg Pengelolaan Keuangan
Desa WAJIB disesuaikan paling
lambat 1 (satu) tahun setelah
Permendagri ini ditetapkan
(Pasal 78 ayat 3)
Perkada Keuangan Desa
Panduan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa
(Pasal 34 ayat 2)
Panduan Evaluasi APB Desa
Amanat Perkada ttg Pedoman
Penyusunan APB Desa
-Setiap Tahun-
Pasal 31 ayat 2
Perkada Penyusunan APB Desa

9. SE-412.2/5164/57, Tgl 25 Juli 2018
Kepada Gubernur KDH Provinsi:
- Mengarahkan dan memfasilitasi Pemda Kab/Kota
menyesuaikan Perkada KeuDesa paling lambat 30
Sept 2018
- Mengarahkan Percepatan peningkatan kapasitas bagi
aparatur Pemda/Kecamatan/Desa
- Memfasilitasi untuk penerapan PKTD, DPA-L
- Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBDesa
SE-412.2/5165/57, Tgl 25 Juli 2018
Kepada Bupati/Walikota:
- Melakukan Penyesuaikan Perkada KeuDesa paling
lambat 30 Sept 2018
- Melakukan Percepatan peningkatan kapasitas bagi
aparatur Pemda/Kecamatan/Desa
- Memfasilitasi Pemerintah Desa untuk penerapan
PKTD, DPA-L
- Menyampaan Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
APBDesa
Surat Edaran Mendagri
Tindak Lanjut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

10. Aceh
100,00%
Sumut
100,00%
Sumbar
100,00%
Kepri
100,00%
Bengkulu
100,00%
Riau
100,00%
Jambi
100,00%
Sumsel
100,00%
Babel
100,00%
Lampung
100,00%
Banten
100,00%
Jabar
100,00%
Jateng
91,36%
Yogya
100,00%
Jatim
97,55%
Bali
100,00%
Kalbar
100%
Kalteng
100,00%
Kalsel
100%
Kaltim
100,00%
Kaltara
86,35%
Sulut
100,00%
Gorontalo
100,00%
Sulteng
100,00%
Sulbar
100,00%
Sulsel
100,00%
Sultra
96,66%
NTB
100,00%
NTT
98,81%
Maluku
100,00%
Malut
100,00%
Papbar
98,11%
Papua
25,61%
Jumlah Implementasi Nasional:
 69.875 dari 74.958 Desa (93,22%)
 414 dari 434 Kab/Kota (95,39%)
100,00%
 % Capaian
Nasional
< % Capaian
Nasional
KETERANGAN: = 26 Prov = 4 Prov = 3 Prov
IMPLEMENTASI APLIKASI SISKEUDES (Versi PMD 113/2014)
Per 30 November 2018

11. 1. Dilaksanakan rapat teknis dengan pembentukan Tim Bersama dari Kemendagri
dan BPKP (SK Mendagri No.900.05-8366 Tahun 2018 tanggal 29-10-2018)
2. Terbentuknya Tim Bersama pengembangan dan Penerapan Aplikasi Siskeudes
dengan ketentuan:
 Pengembangan dilakukan bersama sama antara Kemendagri dan BPKP
 Penerapan dilakukan bersama-sama baik di Pusat maupun di Daerah
9 September 2018
Penyerahan source code Siskeudes
dari BPKP kepada Kemendagri

12. SK MENDAGRI: TIM BERSAMA SISKEUDES
BPKP - KEMENDAGRI

13. 1. Tim Pengembangan Aplikasi,
 Pembahasan perubahan kode rekening, perubahan
Bidang-Sub Bidang berdasarkan Permendagri 20/2018
 Penyesuaian entri Penganggaran berdasarkan Permendagri
20/2018
 Penyesuaian entri data penatausahaan dan laporan
penatausahaan sesuai Permendagri 20/2018
 Penyesuaian format laporan pertanggungjawaban sesuai
Permendagri 20/2018
2. Tim Buku Petunjuk Pengoperasian dan Modul Siskeudes
 Penyusunan petunjuk pengoperasian mulai dari
perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan kompilasi
 Penyusunan petunjuk administrator Siskeudes V2.0
 Penyusunan modul pelatihan Siskeudes V2.0

14. SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)
PERUBAHAN TAMPILAN APLIKASI SISKEUDES

15. KEMENDAGRI – BPKP: LAUNCHING APLIKASI SISKEUDES 2.0
Jakarta, 21 November 2018

16. SISKEUDES VERSI 2.0 SESUAI PERMENDAGRI 20/2018
• Dikembangkan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan
Aplikasi Siskeudes (BPKP – Kemendagri)
• Launching: Tanggal 21 November 2018
• Didukung Manual Operasi dan Modul Simulasi Penggunaan
Siskeudes 2.0
• Penerapan Siskeudes di daerah dilakukan melalui Workshop/Bimtek
dengan melibatkan Ditjen Bina Pemdes-Kemendagri.
• Workshop Siskeudes 2.0 (awal) difokuskan untuk penyusunan
APBDes 2019, Bertahap => Workshop Penatausahaan setelah
APBDes jadi
• Di Tahun 2019 agar: Aplikasi Siskeudes 2.0 diterapkan 100%, sdh
dapat Kompilasi Pemda dan peningkatan Siskeudes ON-LINE.

17. PENYESUAIAN APLIKASI SISKEUDES
Prioritas Penyesuaian pada Menu
Perencanaan dan Penganggaran
serta penatausahaan
C
A
L
K

18. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DISIAPKAN
Pemerintah Pusat
 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Ke Desa
 Penyesuaian Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
 Penyusunan Perkada Pedoman Penyusunan APBDes
 Penyusunan Panduan Evaluasi R-APBDes
 Mengimplementasikan Aplikasi Pengelolaan
Keu.Desa (Siskeudes V2.0)
Perkada Lainnya:
 Perkada Kewenangan Desa
 Perkada Aturan Penggunaan Dana (DD, ADD)
 Kolaborasi antar
Kementerian/Lembaga
 Percepatan Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Permendagri 20/2018
 Surat Edaran ke Pemda terkait
pelaksanaan Permendagri 20/2018
 Penyusunan/Revisi Modul
Pengelolaan Keuangan Desa (Teknis)
 Updating Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Desa
 Sinkronisasi Peraturan khususnya
dengan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2019
 Inventarisasi Kesiapan Pemda
 Monev Bersama
 Penyesuaian Tugas PPKD
(Kaur Keu dan
BendaharaKaur Keu)
 Penyusunan RKP Desa
dan APB Desa sesuai
Permendagri 20/2018
 Mengikuti Pelatihan
Aplikasi Siskeudes V2.0
Pemerintah Daerah
Pemerintah Desa

19. TANTANGAN SISKEUDES KE DEPAN
Interkoneksi dengan Aplikasi OM
SPAN Kemenkeu
Interkoneksi dengan Aplikasi
Kompilasi Nasional => Sipades
Integrasi dengan Aplikasi Sistem
Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)
Peningkatan Fitur Perpajakan dan
Interkoneksi dengan Aplikasi E-Billing Interkoneksi dengan Aplikasi Lainnya

20. SISKEUDES 2.0
SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

21. KODE DESA IMPOR DARI STANDAR KODE OTOMATIS
- UPDATE SML PEMDA
- IMPORT KODE DESA SESUAI PERMENDAGRI 137/2017
(PROSES OTOMATIS LEWAT IMPOR DATA DESA)
- Update SML Pemda
- Kode Desa dan Nama Desa =>
Entri Manual
SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)
DB
DESA
74.753
Dari 74.957

22. SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)
SESUAI PERMENDAGRI 137/2017 KODIFIKASI
ADMINISTRASI WILAYAH

23. PENYESUAIAN REFERENSI BIDANG SUB BIDANG DAN KEGIATAN
SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)

24. SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)
Pelaksana
Keg.Desa

25. SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)

26. SISKEUDES VERSI 1 (Permendagri 113/2014) SISKEUDES VERSI 2 (Permendagri 20/2018)

27. RENCANA ANGGARAN KAS DESA

28. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN

29. GENERATOR PERDES-PERKADES APBDESA
OUTPUT : FILE WORD, BISA DIEDIT….!!!
PARAMETER PERATURAN PERDES, PERKADES
ISIAN NO. PERDES

30. PROSES EVALUASI APBDES

31. Dokumen Penatausahaan:
BKU, Buku Bank, Buku Pajak
dan Panjar
(Bagi Kaur Keuangan)
Tambahan :
- Buku Kas Tunai
- Buku Pembantu Pajak per Jenis Pajak
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

32. HELP INFORMASI PERATURAN

33. PETUNJUK PENGOPERASIAN (OPERATOR)
PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRATOR
MODUL PELATIHAN SISKEUDES

34. satgas.desa@gmail.com