1. Mengetahui pengertian pemeriksaan pajak 2. Memahami tujuan dari pemeriksaan pajak 3. Mengetahui Kewenangan pemeriksa 4. Memahami tata cara pemeriksaan pajak 5. Mengetahui jenis-jenis pemeriksaan pajak

1. PERPAJAKAN
“PEMERIKSAAN PAJAK”
ARIF RACHMAN PUTRA, S.E., M.M.
UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO MOJOKERTO

2. PEMERIKSAAN PAJAK
 Kegiatan ini merupakan Hak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib pajak
dengan tujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal
ini tercantum pada PMK Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 1

3. TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK
 Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaukan oleh Wajib
Pajak dalam rangka melaksakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan
yang tercantum pada PMK Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 2

4. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
 Meliputi satu, beberapa maupun seluruh jenis pajak baik satu masa pajak atau
beberapa masa pajak dalam tahun lalu maupun pada tahun berjalan.

5. WEWENANG PEMERIKSAAN PAJAK
 Kewenangan tersebut berada pada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Pasal
29 ayat 1 UU KUP dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku

6. TATA CARA PEMERIKSAAN PERPAJAKAN
 Tata cara yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam batas waktu yang
telah ditentukan meliputi pemeriksaan ulang, jangka waktu, kewajiban
menyampaikan surat kepada WP, serta hak-hak WP yang ada

7. JENIS PEMERIKSAAN KANTOR
 Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak dalam waktu paling lama
4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan, terhitung sejak WP
memenuhi pemanggilan pemeriksaan pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan
 Bila petugas Direktorat Jendral Pajak menemukan adanya indikasi rekayasa
pemeriksaan kantor akan dirubah menjadi pemeriksaan lapangan

8. JENIS PEMERIKSAAN LAPANGAN
 Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha yang
ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak WP
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sampai tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan
 Bila petugas Direktorat Jendral Pajak menemukan adanya indikasi rekayasa
pemeriksaan lapangan akan diperpanjang 6 (enam) bulan dan paling banyak 3
(tiga) kali

9. WEWENANG PEMERIKSA DALAM
PEMERIKSAAN KANTOR
 Pemeriksa berwenang untuk memanggil WP dating ke kantor Direktorat Jendral
Pajak menggunakan surat panggilan
 Pemeriksa berwenang untuk meminjam dokumen pembukuan serta data
elektronik yang mendukung penghasilan WP
 Pemeriksa berwenang untuk mendapatkan bantuan dari WP guna kelancaran
pemeriksaan

10. WEWENANG PEMERIKSA DALAM
PEMERIKSAAN LAPANGAN
 Pemeriksa berwenang untuk meminjam dokumen WP yang menjadi dasar
pembukuan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh WP
 Pemeriksa berwenang untuk mendapatkan data yang dikelola secara elektronik
 Pemeriksa berwenang untuk memeriksa tempat, dokumen, barang, kegiatan
usaha WP
 Pemeriksa berwenang untuk mendapatkan bantuan dari Sumber daya perusahaan
selama melakukan pemeriksaan
 Pemeriksa berwenang untuk melakukan penyegelan terhadap barang bergerak
maupun tidak bergerak milik WP